Ringkuman dokumen tersebut adalah: 1. Manajemen risiko di KPU Jawa Barat telah menyusun risk register dan rencana tindakan pencegahan risiko yang teridentifikasi sebanyak 39 pernyataan risiko berbagai tingkat. 2. Risiko keuangan seperti pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai aturan menjadi perhatian. 3. Evaluasi diri menunjukkan bahwa instrumen pengendalian risiko masih

1. REFLEKSI PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KPU WILAYAH JAWA BARAT

2. PROVINSI JABAR
KOTA TASIKMALAYA
KAB. CIANJUR
25 KAB/KOTA
BELUM DAN SEDANG
BERPROSES
INSFRASTRUKTUR
1. Struktur MR tergabung dalam Satgas SPIP
2. Kebijakan MR mengikuti kebijakan MR Pusat
3. Tim Kepatuhan belum ada
4. Eksisting pengendalian belum memadai
TELAH MENYUSUN
RISK REGISTER
DAN RTP
(39 Pernyataan Risiko)
BELUM
TERIDENTIFIKASI
Level Risiko
Ekstrim = 4 Risiko
Tinggi = 22 Risiko
Sedang = 12 Risiko
Rendah = 11 Risiko
TINDAK LANJUT :
1. Diklat
2. Bimtek
3. Pembinaan
4. Monitoring
1. Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa baik yang
dikonsolidasikan oleh KPU Pusat maupun mandiri oleh KPU
Prov/Kab/Kota
2. Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai ketentuan
3. Keterlambatan pengesahan dan pencairan dana hibah
4. Penyalahgunaan dana pemilu
5. Ketidaktaatan kewajiban perpajakan
REFLEKSI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KPU WILAYAH JAWA BARAT TAHUN 2022
CAKUPAN SATKER RISIKO KEUANGAN
PENYEBAB :
1. Instrumen
pengendalian belum
memadai
2. Rendahnya
komitmen SDM
DAMPAK :
1. Capaian Kinerja tidak efisien dan
efektif
2. Gangguan terhadap layanan
organisasi
3. Penurunan reputasi KPU

3. TERIMA KASIH