SlideShare une entreprise Scribd logo

PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

•Télécharger en tant que PPT, PDF•
•
Ade Suerani
Ade Suerani
1  sur  17
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH Materi ini dibuat oleh Ade Suerani. Disampaikan oleh Abd. Hasid Pedansa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Disampaikan pada Diklat Legal Drafting Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Rabu, 9 Juni 2010
Dasar Hukum ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mengapa Prolegda Diperlukan Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas.
Mengapa Prolegda Diperlukan ,[object Object],[object Object]
Apa Itu Prolegda? ,[object Object],[object Object]
Apa Itu Prolegda? ,[object Object],[object Object]
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object]
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object]
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],[object Object]
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object]
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object]
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],[object Object]
Bentuk Prolegda Provinsi UNIT KERJA : DINAS/KANTOR/BADAN/BIRO ……………………….. No. Jenis Tentang Materi Pokok Status Pelak- sana-an Unit/ Instansi Terkait Target Penyam-paian Ket. Baru Ubah
Kesimpulan dan Saran ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kesimpulan dan Saran ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 

Recommandé

Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahSiti Sahati
 
Rencana kerja skpd
Rencana kerja skpdRencana kerja skpd
Rencana kerja skpdsyukriyabdullah
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDAde Suerani
 

Recommandé

Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahSiti Sahati
 
Rencana kerja skpd
Rencana kerja skpdRencana kerja skpd
Rencana kerja skpdsyukriyabdullah
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDAde Suerani
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRusman R. Manik
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK)Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK)Joy Irman
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Alma'Arif Pangulu
 
Peranan PPNS
Peranan PPNSPeranan PPNS
Peranan PPNSalsalcunsoed
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Dadang Solihin
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraBPKP
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan TanahLeks&Co
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdAlma'Arif Pangulu
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
PTSL 2023.ppt
PTSL 2023.pptPTSL 2023.ppt
PTSL 2023.pptNizar Shabri
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal draftingDavid Simatupang
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Sk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola AnggaranSk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola AnggaranIskandar Taran
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerahjiwamulyapoegoeh9
 
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)Ahmad Medapri
 

Contenu connexe

Tendances

Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRusman R. Manik
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK)Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK)Joy Irman
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Dadang Solihin
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraBPKP
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan TanahLeks&Co
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdAlma'Arif Pangulu
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

Tendances (20)

Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK)Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Peranan PPNS
Peranan PPNSPeranan PPNS
Peranan PPNS
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negara
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan Bupati
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan Tanah
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
PTSL 2023.ppt
PTSL 2023.pptPTSL 2023.ppt
PTSL 2023.ppt
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Sk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola AnggaranSk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola Anggaran
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 

En vedette

TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)Ahmad Medapri
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011Ade Suerani
 
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDTri Widodo W. UTOMO
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiNandya Guvita
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
 
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHPERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHAhmad Medapri
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangandarmanbewok
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDAAde Suerani
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 
Inovasi dan Inisiatif Program Legislasi
Inovasi dan Inisiatif Program LegislasiInovasi dan Inisiatif Program Legislasi
Inovasi dan Inisiatif Program LegislasiTri Widodo W. UTOMO
 
Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusun...
Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusun...Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusun...
Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusun...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahEvaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Koalisi Jakarta 2030-Pecha Kucha Jakarta Vol. 6
Koalisi Jakarta 2030-Pecha Kucha Jakarta Vol. 6Koalisi Jakarta 2030-Pecha Kucha Jakarta Vol. 6
Koalisi Jakarta 2030-Pecha Kucha Jakarta Vol. 6pechakuchajakarta
 

En vedette (20)

Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerah
 
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
Pembentukan perda
Pembentukan perdaPembentukan perda
Pembentukan perda
 
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
 
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
 
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHPERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 
Inovasi dan Inisiatif Program Legislasi
Inovasi dan Inisiatif Program LegislasiInovasi dan Inisiatif Program Legislasi
Inovasi dan Inisiatif Program Legislasi
 
Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusun...
Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusun...Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusun...
Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusun...
 
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahEvaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
 
Uu 12 2011
Uu 12 2011Uu 12 2011
Uu 12 2011
 
Uu parpol 2011
Uu parpol 2011Uu parpol 2011
Uu parpol 2011
 
Koalisi Jakarta 2030-Pecha Kucha Jakarta Vol. 6
Koalisi Jakarta 2030-Pecha Kucha Jakarta Vol. 6Koalisi Jakarta 2030-Pecha Kucha Jakarta Vol. 6
Koalisi Jakarta 2030-Pecha Kucha Jakarta Vol. 6
 

Similaire à PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdfmateri_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdfsekretariskakanwil
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahraminatha
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahKantor Desa Junwangi
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
 
permendagri-80-2015.docx
permendagri-80-2015.docxpermendagri-80-2015.docx
permendagri-80-2015.docxssuserd0787d
 
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxstatus11
 
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptAkmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptYogieNovri
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikAmrul Rizal
 
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptxUrgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptxharunsuryagmailcomHa
 
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Kurniawan Saputra
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018rikisyahputra4
 
Rencana strategis DPKAD 2013
Rencana strategis DPKAD 2013Rencana strategis DPKAD 2013
Rencana strategis DPKAD 2013ryzky_aka_babon
 
Permen no.57 th_2011
Permen no.57 th_2011Permen no.57 th_2011
Permen no.57 th_2011vozol
 
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANpkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANblackpepperspicy
 
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011Operator Warnet Vast Raha
 

Similaire à PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (20)

materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdfmateri_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
 
Permenpan2013 033
Permenpan2013 033Permenpan2013 033
Permenpan2013 033
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
 
permendagri-80-2015.docx
permendagri-80-2015.docxpermendagri-80-2015.docx
permendagri-80-2015.docx
 
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
 
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptAkmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
 
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptxUrgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
 
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
 
Renja
RenjaRenja
Renja
 
Fix Bahan.pptx
Fix Bahan.pptxFix Bahan.pptx
Fix Bahan.pptx
 
Rencana strategis DPKAD 2013
Rencana strategis DPKAD 2013Rencana strategis DPKAD 2013
Rencana strategis DPKAD 2013
 
Permen no.57 th_2011
Permen no.57 th_2011Permen no.57 th_2011
Permen no.57 th_2011
 
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANpkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
 
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
 
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
Makalah kebijakan penyusunan_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2011
 

Plus de Ade Suerani

Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13Ade Suerani
 
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOLInformasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOLAde Suerani
 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDPedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDAde Suerani
 
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Ade Suerani
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
 
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSDPENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaAde Suerani
 
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman DaerahPendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman DaerahAde Suerani
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
FAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahFAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahAde Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraPendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraAde Suerani
 
Laporan TA Nopember 2010
Laporan TA Nopember 2010Laporan TA Nopember 2010
Laporan TA Nopember 2010Ade Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
 

Plus de Ade Suerani (20)

Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13
 
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOLInformasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOL
 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDPedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
 
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
 
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSD
 
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSDPENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
 
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman DaerahPendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 Raperda
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
 
FAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahFAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala Daerah
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraPendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
 
Laporan TA Nopember 2010
Laporan TA Nopember 2010Laporan TA Nopember 2010
Laporan TA Nopember 2010
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
 

PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

  • 1. PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH Materi ini dibuat oleh Ade Suerani. Disampaikan oleh Abd. Hasid Pedansa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Disampaikan pada Diklat Legal Drafting Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Rabu, 9 Juni 2010
  • 2.
  • 3. Mengapa Prolegda Diperlukan Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Bentuk Prolegda Provinsi UNIT KERJA : DINAS/KANTOR/BADAN/BIRO ……………………….. No. Jenis Tentang Materi Pokok Status Pelak- sana-an Unit/ Instansi Terkait Target Penyam-paian Ket. Baru Ubah
  • 15.
  • 16.
  • 17.