2. KENAPA PERLU DSN?
• DSN yang akan menampung berbagai masalah khusus yang memerlukan
fatwa agar diperoleh kesamaan dengan penanganannya dari masing-masing
DPS di lembaga keuangan syariah.
• Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama
dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau
keuangan.
• DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam
dalam kehidupan ekonomi
• DSN berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat
Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
3. APA ITU DSN-MUI?
• DSN-MUI adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia
• DSN dibentuk sebagai perangkat kerja MUI yang mana
kehadirannya merupakan implementasi dari orientasi ,
fungsi, dan tugas MUI.
• Memberikan fatwa, pengayoman, dan bimbingan kepada
umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam.
• DSN merupakan langkah proaktif MUI untuk memiliki
sistem perekonomian Islami dan non-ribawi
4. SEJARAH DSN-MUI
Lokakarya Bunga
Bank dan Perbankan
19-22 Agustus 1990
MUNAS ke-4 MUI
22-25 Agustus 1990
Pendirian Bank
Tanpa Bunga
1 Novenber 1991
Peratutan
Pemerintah
30 Oktober 1992
Lokakarya
Reksadana Syariah
29-30 Juli 1997
Rapat Tim
Pembentukan DSN
14 Oktober 1997
Ta’aruf Pengurus
DSN-MUI
15 Februari 1999
5. STRUKTUR KEPENGURUSAN DSN-MUI
Susunan pengurus DSN-MUI yang paling mutakhir
tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia Nomor: Kep-487/MUI/IX/2010 tentang
Penetapan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia Periode 2010-2015, tetanggal 24 September
2010. Dalam lampirannya tergambar bahwa Pengurus DSN-
MUI terdiri atas: 1) Pengurus Pleno DSN-MUI; dan 2)
Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI.
6. CONT’
• Pengurus Pleno DSN-MUI terdiri atas: 1) Ketua (KH M.A.
Sahal Mahfudh), 2) Ketua Pelaksana (KH Ma’ruf Amin), 3)
wakil ketua (HM Din Syamsuddin, Umar Shihab,
Muhammad Amin Suma, dan. H. Didin Hafiduddin); 4)
sekretaris (HM Ichwan Sam), 5) wakil sekretaris (H.
Zainut Tauhid Sa’adi dan H. Hasanudin); dan 6) anggota
(sebanyak 36 orang).
7. CONT’
Badan Pelaksana Harian DSN-MUI terdiri atas: 1) ketua (KH
Ma’ruf Amin), 2) wakil ketua (HM Anwar Ibrahim, H.
Fatrhurrahman Djamil, dan Adiwarman A. Karim), 3) sekretaris
(HM Ichwan Sam), 4) wakil sekretaris (Zainut Tauhid Sa’adi, H.
Hasanudin, dan Kanny Hidaya), 5) bendahara (H. Nadratuzzaman
Hosen), dan 6) tiga bidang atau kelompok kerja: a) Pokja
Perbankan (Cecep Maskanul Hakim, Ikhwan A. Basri, Setiawan
Budi Utomo, Ony Syahroni, dan M. Nahar Nahraowi), b) Pokja
Asuransi dan Bisnis (Endy M. Astiwara, Aminudin Yakub, Agus
Haryadi, Amin Musa, dan Mohamad Hidayat), dan c) Pokja Pasar
Modal dan Program (M. Gunawan Yasni, Muhammad Touriq, Iggi
H. Achsien, Jaih Mubarok, dan Yulizar D. Sanrego).
8. TUGAS-TUGAS DSN-MUI
1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah
dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan
keuangan pada khususnya
2) Mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan
keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa
keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
9. KEWENANGAN DSN-MUI
• Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-
masing LBS/LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak terkait
• Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
• Memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai
DPS pada LBS/LKS
• Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam
pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter
• Memberikan peringatan kepada LBS/LKS untuk memberhentikan penyimpangan
dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
• Mengusulkan kepada pihak otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan
apabila peringatan DSN diabaikan.
11. • MEKANISME KERJA PLENO DSN-MUI
Mekanisme kerja yang berkaitan dengan pleno DSN adalah:
• Mengesahkan rancangan fatwa yang disusun oleh Badan
Pelaksana Harian DSN
• Melakukan rapat pleno--paling tidak--satu kali dalam tiga
bulan atau apabila diperlukan
• Membuat laporan tahunan yang berisi pernyataan yang dimuat
dalam annual report (laporan tahunan) mengenai LBS/LKS yang
telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai
dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
12. • MEKANISME KERJA BPH DSN-MUI
Mekanisme kerja yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Harian DSN adalah:
1) Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk Lembaga
Keuangan Syariah
2) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah
menerima usulan atau pertanyaan, menyampaikan permaslahan tersebut kepada
ketua
3) Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota serta ahli selambat-lambatnya
20 hari kerja setelah usulan atau pertanyaan itu ada, membuat memorandum
khusus yang berisi telaah dan pembahasan pertanyaan atau usulan yang ada;
4) Ketua Badan Pelaksana Harian membawa hasil pembahasan tersebut ke dalam
rapat pleno DSN untuk mendapat pengesahan
5) Fatwa DSN ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DSN.
13. • MEKANISME KERJA DPH DSN-MUI
• Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DPS adalah:
• DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga
keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya;
• DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan
Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang
bersangkutan dan kepada DSN;
• DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional
Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN
sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
• DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang
memerlukan pembahasan DSN.
14. SKEMA MEKANISME KERJA DSN-MUI
PEMBAHASAN
PLENO DSN JAWABAN
PENGAJUAN
PEMBAHASAN
BPH-DSNJAWABAN
PENGAJUAN
RAPAT DIREKSI
DAN DEPT TERKAIT
DPS
DIREKSI
DISKUSIUSULAN
IMPLEMENTASI
DAN SOSIALISASI
DEPT TERKAIT
INTRUKSI
JAWABAN PENGAJUAN
RANCANGAN
PRODUK/JASA
15. PROSES KELUARNYA FATWA DSN-MUI
Sampai Sekarang DSN-MUI
sudah mengeluarkan 84 Fatwa
mengenai masalah ekonomi
dan praktek Lembaga/Otoritas
Keuangan di Indonesia
16. PERBANDINGAN DEWAN PENASIHAT
SYARIAH DI NEGARA LAIN
• SAC (Sharia Advisory Council) di Malaysia
• National Shariah Board of the Central Bank of
Bahrain dan AAOIFI Bahrain
17. • SHARIA ADVISORY COUNCIL (SAC)
MALAYSIA
• Shariah Advisory Council (SAC) Bank Negara Malaysia didirikan pada
bulan Mei 1997 sebagai otoritas tertinggi di bidang keuangan Syariah
Islam di Malaysia. SAC telah diberikan kewenangan untuk pemastian
hukum Islam untuk tujuan bisnis syariah perbankan, bisnis takaful,
bisnis keuangan syariah, bisnis keuangan pembangunan Islam, atau
bisnis lainnya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dan
diawasi dan diatur oleh Bank Negara Malaysia. Sebagai badan referensi
dan penasehat Bank Negara Malaysia pada hal-hal Syariah , SAC juga
bertanggung jawab untuk memvalidasi semua produk perbankan
syariah dan produk takaful untuk memastikan kompatibilitasnya
dengan prinsip-prinsip Syariah . Selain itu, SAC juga sebagai penasehat
Bank Negara Malaysia pada setiap masalah yang berkaitan dengan
bisnis Syariah Islam keuangan atau transaksi Bank Negara Malaysia
serta entitas terkait lainnya .
18. CONT’
Berdasarkan UU Malaysia tahun 2009, peran dan
fungsi SAC selanjutnya diperkuat dimana SAC telah
diberikan status badan otoritas tunggal Syariah yang
berkaitan dengan perbankan syariah , takaful dan
keuangan Islam. Keputusan dari SAC berlaku mutlak
untuk setiap badan atau komite syariah di Malaysia,
pengadilan dan arbiter juga diharuskan untuk
merujuk pada putusan dari SAC untuk setiap proses
yang berkaitan dengan bisnis keuangan Islam , dan
putusan tersebut mengikat .
19. CONT’
Pedoman terkait dengan penasehat syariah yang dikeluarkan SAC oleh BNM dalam
mengatur IFI di Malaysia adalah:
• Kerangka Tata Kelola Syariah untuk Institusi Keuangan Islam (Shari’ah Governance Framework
for Islamic Financial Institutions).
• Pedoman Kelayakan Dan Kepatutan Penanggung Jawab Utama (Guidelines on Fit and Proper for
Key Responsible Persons).
• Pedoman Pengenalan Produk Baru (Guidelines on Introduction of New Products).
• Pedoman Kepemimpinan untuk Operator Takaful (Guidelines on Directorship for Takaful
Operators).
• Pedoman Pengenalan Produk Baru untuk Perusahaan Asuransi dan Operator Takaful (Guidelines
on Introduction of New Products for Insurance Companies and Takaful Operators).
• Pedoman Aplikasi untuk Pendaftaran dan Operasi Operator reasuransi syariah(Guidelines on
Applications for Registration and Operation of Retakaful Operator).
20. CONT’
Sedangkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh SAC dalam
mengatur ICM di Malaysia adalah:
• (a) Pedoman Penawaran Efek Syariah (26 Juli 2004).
• (b) Daftar Catatan Informasi tentang Penerbitan Obligasi Valuta Asing-
Denominasi dan Sukuk di Malaysia (27 Maret 2007).
• (c) Pedoman Real Estate Investment Trust Islam (21 November 2005).
• (d) Pedoman Pengelolaan Dana Islam (3 Desember 2007).
• (e) Pedoman dan Praktik Terbaik Modal Ventura Islam (Mei 2008).
21. KOMITE SYARIAH BAHRAIN
Bank Sentral Bahrain mengharuskan semua bank syariah di Bahrain
untuk membentuk Komite Pengawasan Syariah independen yang
sesuai dengan standar tata kelola Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) untuk
Lembaga Keuangan Islam. Semua bank syariah harus mematuhi
semua standar akuntansi dan auditing AAOIFI serta fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah AAOIFI. Dewan Syariah Nasional
(National Shariah Board) Bank Sentral Bahrain hanya melayani dan
memverifikasi produk Syariah pada industri lembaga keuangan di
Bahrain saja. Tidak ada batasan untuk anggota Dewan Syariah
Nasional untuk melayani setiap lembaga keuangan, juga tidak ada
batasan untuk melayani hanya satu lembaga.
22. ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION
FOR FINANCIAL INSTITUTIONS (AAOIFI)
AAOIFI adalah suatu badan otonon islam internasional nirlaba
yang menyediakan standard accounting, auditing, governance
serta syariah bagi lembaga keuangan islam.
AAOIFI dibentuk berdasarkan kesepakatan yang ditanda
tangani oleh lembaga-lembaga keuangan islam (Islamic
financial institution) pada 1 Safar 1410 H (26 Februari 1990) di
Aljazair dan tedaftar pada Negara Bahrain tanggal 11
Ramadhan 1411 H (27 Maret 1991).
23. KOMITE SYARIAH BAHRAIN
• Mengembangkan accounting, auditing, governance serta etika
yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan islam dengan
mempertimbangkan praktik dan standar internasional yang
sesuai dengan hukum-hukum syariah.
• Menyebarluaskan accounting, auditing, governance serta etika
yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan islam serta
praktik-praktiknya melalui pelatihan/seminar, publikasi berkala,
penyiapan laporan serta sarana lainnya.
• Harmonisasi kebijakan accounting dan prosedur yang diadopsi
oleh lembaga-lembaga keuangan islam melalui penyiapan dan
penerbitan standard yang diinterpretasikan secara sama oleh
lembaga-lembaga tersebut.
24. CONT’
• Meningkatkan kualitas dan uniformitas terhadap praktik-praktik auditing
dan governance berkaitan denga kegiatan lembaga keuangan islam melalui
penyiapan dan penerbitan standard auditing dan governance yang
diiterpretasikan secara sama oleh lembaga lembaga tersebut.
• Meningkatkan praktik-praktik etika yang baik terkait dengan lembaga-
lembaga keuangan islam melalui penyiapan dan penerbitan ‘code of ethic’
bagi institusi-institusi tersebut.
• Mengusahakan kesamaan dan kesesuaian terhadap konsep dan aplikasi
diantara badan badan “Supervisor Syariah” pada lembaga keuangan
syariah untuk menghindari kontradiksi dan inkonsistensi antara fatwa dan
pelaksanaan.
