SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  7
Télécharger pour lire hors ligne
PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
1 of 7
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7
PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa disetujui dalam Rapat Komite Prinsip
Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh
Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994.
Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (immaterial
items)
Jakarta, 7 September 1994
Pengurus Pusat
Ikatan Akuntan Indonesia
Komite Prinsip Akuntansi Indonesia
Hans Kartikahadi Ketua
Jusuf Halim Sekretaris
Hein G. Surjaatmadja Anggota
Katjep K. Abdoelkadir Anggota
Wahjudi Prakarsa Anggota
Jan Hoesada Anggota
M. Ashadi Anggota
Mirza Mochtar Anggota
IPG. Ary Suta Anggota
Sobo Sitorus Anggota
Timoty Marnandus Anggota
Mirawati Soedjono Anggota
PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
2 of 7
PENDAHULUAN
Tujuan
Pernyataan ini berhubungan dengan pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dan pihak yang
mempunyai hubungan istimewa.
Ruang Lingkup
01 Persyaratan Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan dari setiap
perusahaan pelapor.
02 Pengungkapan transaksi tidak diperlukan:
- dalam laporan keuangan konsolidasi sehubungan dengan transaksi intra-kelompok.
- dalam laporan keuangan induk perusahaan bila laporan itu tersedia atau ikut
diterbitkan bersama dengan laporan keuangan konsolidasi.
- dalam laporan keuangan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh induk
perusahaan dan telah disusun laporan keuangan konsolidasinya, dan dalam
laporan keuangan badan usaha milik negara/daerah mengenai transaksi dengan
badan usaha milik negara/daerah lainnya.
Definisi
03 Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap
mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk
mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam
mengambil keputusan keuangan dan operasional.
Transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu
pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.
Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih
dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial
dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan
operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.
Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalah penyertaan dalam
pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi
tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan
berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau
penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang
material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi
teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama,
PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
3 of 7
anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan
dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.
PENJELASAN
04 Pernyataan ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa yang digambarkan sebagai berikut:
(a) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries),
mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian
bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies,
subsidiaries dan fellow subsidiaries);
(b) perusahaan asosiasi (associated company);
(c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu
kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara
signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang
dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat
diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam
transaksinya dengan perusahaan pelapor);
(d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan
perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan
manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
(e) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan
dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan
atas perusahaan tersebut. ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki
anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari
perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota
manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.
Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan istimewa, perhatian
diarahkan pada substansi hubungan, bukan hanya pada bentuk hukumnya.
05 Pihak-pihak berikut tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai
hubungan Istimewa:
(a) (i) penyandang dana
(ii) serikat dagang;
(iii) perusahaan pelayanan umum (public utilities);
(iv) departemen dan instansi pemerintah;
PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
4 of 7
dalam pelaksanaan urusan normal dengan perusahaan pelapor (meskipun pihak-
pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu perusahaan atau ikut serta
dalam proses pengambilan keputusan).
(b) satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor atau
perwakilan/agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi
usaha dengan volume yang signifikan, semata-mata karena ketergantungan
ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.
Persoalan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
06 Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan gejala normal
dalam perniagaan dan usaha. Misalnya, perusahaan seringkali melaksanakan
kegiatannya secara terpisah-pisah melalui anak perusahaan dan atau perusahaan
afiliasi, memperoleh kepentingan dalam perusahaan lain - untuk tujuan investasi
atau untuk alasan perniagaan - dalam proporsi yang cukup untuk mengendalikan
atau melaksanakan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan
keuangan dan operasi perusahaan penerima investasi (investee).
07 Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi
keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh
pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Transaksi antara pihak-
pihak yang mempunyai hubungan istimewa juga dapat dilakukan dengan harga yang
berbeda dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak
mempunyai hubungan istimewa.
08 Posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan dapat terpengaruh oleh
hubungan istimewa dengan suatu pihak walaupun tidak terjadi sesuatu transaksi
dengan pihak tersebut. Suatu hubungan istimewa dapat mempengaruhi transaksi
perusahaan pelapor dengan pihak lain. Sebagai contoh, suatu anak perusahaan
dapat mengakhiri hubungan dengan suatu mitra dagangnya karena induk
perusahaan telah mengakuisisi suatu perusahaan lain yang berusaha dalam bidang
perdagangan yang sama dengan mitra dagang terdahulu. Di samping itu, suatu
tindakan dapat tertunda karena pengaruh yang signifikan dari pihak lain. Sebagai
contoh, suatu anak perusahaan dapat diinstruksikan oleh induknya untuk tidak ikut
serta dalam riset dan pengembangan .
09 Karena terdapat kesulitan yang melekat bagi manajemen untuk menentukan
dampak dari pengaruh tidak terjadinya suatu transaksi, maka pengungkapan
dampak semacam itu tidak diharuskan oleh Pernyataan ini.
10 Pengakuan akuntansi suatu pengalihan sumber daya secara normal didasarkan
pada suatu harga yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga yang berlaku
antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah harga pertukaran
antara pihak yang independen (arm's length price). Pihak yang mempunyai
hubungan istimewa mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam proses
penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak
mempunyai hubungan istimewa.
11 Berbagai macam metode digunakan untuk menentukan harga dalam suatu
transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5 of 7
12 Suatu cara untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang
mempunyai hubungan istimewa adalah dengan metode harga pasar bebas yang
dapat diperbandingkan. Bila barang atau jasa dipasok dalam suatu transaksi antara
pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan keadaan yang bersangkutan itu
adalah serupa dengan keadaan dalam transaksi perdagangan normal, metode ini
sering digunakan. Metode ini juga sering digunakan untuk menentukan biaya
pembelanjaan .
13 Bila barang dialihkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebelum
dijual kepada pihak yang independen, metode harga penjualan kembali (resale price)
sering digunakan. Metode ini mengurangi harga penjualan kembali dengan suatu
margin yang wajar. Metode ini juga digunakan untuk pengalihan/transfer sumber
daya lain, seperti hak dan jasa.
14 Pendekatan lain adalah metode biaya-plus (cost-plus method), yang
menambahkan suatu kenaikan (mark-up) tertentu pada biaya pemasok. Kesulitan-
kesulitan mungkin dialami baik dalam menentukan unsur biaya yang dapat
diatribusikan maupun kenaikan (mark-up) tersebut. Di antara ukuran-ukuran yang
dapat membantu menentukan harga transfer adalah hasil (return) yang dapat
dibandingkan dalam industri sejenis atas volume penjualan atau modal yang
digunakan.
15 Adakalanya harga transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa
tidak ditentukan menurut salah satu dari metode yang diuraikan dalam paragraf 13
sampai dengan paragraf 15 di atas. Kadang-kadang bahkan sama sekali tidak ada
harga yang diperhitungkan, misalnya pemberian jasa manajemen tanpa
memperhitungkan imbalan dan pemberian pinjaman tanpa bunga .
16 Kadangkala, transaksi tidak terjadi jika tidak terdapat hubungan istimewa.
Misalnya, suatu perusahaan yang biasanya menjual sebagian besar produksinya
dengan harga pokok kepada induk perusahaannya akan mengalami kesulitan
mendapatkan pelanggan lain apabila suatu saat induk perusahaannya tidak membeli
produk tersebut.
Pengungkapan
17 Berikut ini adalah contoh situasi transaksi antara pihak yang mempunyai
hubungan istimewa mungkin memerlukan pengungkapan oleh suatu perusahaan
pelapor:
- pembelian atau penjualan barang,
- pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain,
- pemberian atau penerimaan jasa,
- pengalihan riset dan pengembangan,
- pendanaan (termasuk pemberian pinjaman dan penyetoran modal baik secara
tunai maupun dalam bentuk natura),
PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
6 of 7
- garansi dan penjaminan (collateral), dan
- kontrak manajemen.
18 Agar pembaca laporan keuangan dapat mendapatkan gambaran tentang
pengaruh hubungan istimewa, perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya
hubungan istimewa bila terdapat pengendalian (control), sehubungan dengan
transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
19 Jika terdapat transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, perlu
diungkapkan hakekat transaksi dan unsur-unsur transaksi yang diperlukan agar
laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Unsur-unsur ini biasanya mencakup:
- suatu petunjuk mengenai volume transaksi, baik jumlahnya maupun proporsinya,
jumlah atau proporsi pos-pos terbuka (outstanding items), dan
- kebijakan harga.
20 Pos-pos serupa biasanya diagregasikan kecuali jika pengungkapan terpisah
diperlukan agar pengaruh dari transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan
istimewa pada laporan keuangan perusahaan pelopor dapat dimengerti.
21 Pengungkapan transaksi-transaksi antar perusahaan yang laporan keuangannya
telah dikonsolidasikan tidak diperlukan dalam laporan keuangan konsolidasi karena
laporan keuangan konsolidasi telah menyajikan informasi mengenai induk
perusahaan dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi.
PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
7 of 7
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 7
PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 terdiri dari paragraf 22-25.
Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks paragraf 1 - 21.
22 Pernyataan ini diterapkan hanya pada hubungan istimewa yang dijelaskan dalam
paragraf dengan pengecualian sebagaimana diuraikan dalam paragraf 1.
23 Jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa, perusahaan pelapor harus mengungkapkan hakekat hubungan istimewa,
jenis dan unsur transaksi yang diperlukan untuk pemahaman laporan keuangan
tersebut.
24 Pos-pos yang berhakekat sama dapat diungkapkan secara agregatif kecuali bila
pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi antara pihak
yang mempunyai hubungan istimewa pada laporan keuangan perusahaan pelapor.
Tanggal Efektif
25 Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakupi
periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan
yang lebih dini sangat dianjurkan .

Contenu connexe

En vedette

En vedette (19)

Psak11
Psak11Psak11
Psak11
 
Aset tetap psak 16
Aset tetap psak 16 Aset tetap psak 16
Aset tetap psak 16
 
Psak15
Psak15Psak15
Psak15
 
Fix pra
Fix praFix pra
Fix pra
 
Psak16(ed 0809)
Psak16(ed 0809)Psak16(ed 0809)
Psak16(ed 0809)
 
Psak16
Psak16Psak16
Psak16
 
Psak06
Psak06Psak06
Psak06
 
Psak10
Psak10Psak10
Psak10
 
Psak02
Psak02Psak02
Psak02
 
Psak2ok (1)
Psak2ok (1)Psak2ok (1)
Psak2ok (1)
 
Psak20
Psak20Psak20
Psak20
 
Kerangka dasar
Kerangka dasarKerangka dasar
Kerangka dasar
 
Psak18
Psak18Psak18
Psak18
 
Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan
Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuanganKerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan
Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan
 
Psak17
Psak17Psak17
Psak17
 
Psak14
Psak14Psak14
Psak14
 
Psak01
Psak01Psak01
Psak01
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
 
Aset tetap psak 16 (r2011) iai.oke
Aset tetap psak 16 (r2011) iai.okeAset tetap psak 16 (r2011) iai.oke
Aset tetap psak 16 (r2011) iai.oke
 

Similaire à Psak07

Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015PPA FEUI
 
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...Zikri Nurmansyah
 
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Governance Rating,...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Governance Rating,...BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Governance Rating,...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Governance Rating,...Rachmad Hidayat
 
2, BE & GG, Maksi Prima Dewi, Hapzi Ali, Ethics and Business: Ethics of Consu...
2, BE & GG, Maksi Prima Dewi, Hapzi Ali, Ethics and Business: Ethics of Consu...2, BE & GG, Maksi Prima Dewi, Hapzi Ali, Ethics and Business: Ethics of Consu...
2, BE & GG, Maksi Prima Dewi, Hapzi Ali, Ethics and Business: Ethics of Consu...MaksiPrimaDewi
 
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...FIkri Aulawi Rusmahafi
 
prinsip keterbukaan dan benturan kepentingan
prinsip keterbukaan dan benturan kepentinganprinsip keterbukaan dan benturan kepentingan
prinsip keterbukaan dan benturan kepentingananak kepo
 
9.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
9.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...9.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
9.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...Yohanes Agung Nugroho
 
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
Si   pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...Si   pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...Yohanes Agung Nugroho
 
be gg, royhan jamaan, hapzi ali, corporate governance, universitas mercu buan...
be gg, royhan jamaan, hapzi ali, corporate governance, universitas mercu buan...be gg, royhan jamaan, hapzi ali, corporate governance, universitas mercu buan...
be gg, royhan jamaan, hapzi ali, corporate governance, universitas mercu buan...Royhan Jamaan
 
Aminullah assagaf model jurnal
Aminullah assagaf model jurnalAminullah assagaf model jurnal
Aminullah assagaf model jurnalAminullah Assagaf
 
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan AkuntansiKebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansimas ijup
 
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Tugas UAS GCG pada PT Timah Persero TBk
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Tugas UAS GCG pada PT Timah Persero TBkBE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Tugas UAS GCG pada PT Timah Persero TBk
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Tugas UAS GCG pada PT Timah Persero TBkmaya indrawati
 
3. Stake Holder Organisasi.pptx
3. Stake Holder Organisasi.pptx3. Stake Holder Organisasi.pptx
3. Stake Holder Organisasi.pptxBravoTeguh
 
14, BE&GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business,Corporate Govern...
14, BE&GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business,Corporate Govern...14, BE&GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business,Corporate Govern...
14, BE&GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business,Corporate Govern...Charviano Hardika
 
Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...
Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...
Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...Mei Larasetiati
 
Be&gg, evarianna f pasaribu, hapzi ali, the corporate culture infact and...
Be&gg, evarianna f pasaribu, hapzi ali, the corporate culture  infact and...Be&gg, evarianna f pasaribu, hapzi ali, the corporate culture  infact and...
Be&gg, evarianna f pasaribu, hapzi ali, the corporate culture infact and...Evarianna
 

Similaire à Psak07 (20)

Pb 5
Pb 5Pb 5
Pb 5
 
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics and confl...
 
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Governance Rating,...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Governance Rating,...BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Governance Rating,...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Governance Rating,...
 
2, BE & GG, Maksi Prima Dewi, Hapzi Ali, Ethics and Business: Ethics of Consu...
2, BE & GG, Maksi Prima Dewi, Hapzi Ali, Ethics and Business: Ethics of Consu...2, BE & GG, Maksi Prima Dewi, Hapzi Ali, Ethics and Business: Ethics of Consu...
2, BE & GG, Maksi Prima Dewi, Hapzi Ali, Ethics and Business: Ethics of Consu...
 
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
 
prinsip keterbukaan dan benturan kepentingan
prinsip keterbukaan dan benturan kepentinganprinsip keterbukaan dan benturan kepentingan
prinsip keterbukaan dan benturan kepentingan
 
9.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
9.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...9.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
9.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
 
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
Si   pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...Si   pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...
 
be gg, royhan jamaan, hapzi ali, corporate governance, universitas mercu buan...
be gg, royhan jamaan, hapzi ali, corporate governance, universitas mercu buan...be gg, royhan jamaan, hapzi ali, corporate governance, universitas mercu buan...
be gg, royhan jamaan, hapzi ali, corporate governance, universitas mercu buan...
 
Aminullah assagaf model jurnal
Aminullah assagaf model jurnalAminullah assagaf model jurnal
Aminullah assagaf model jurnal
 
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan AkuntansiKebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi
 
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Tugas UAS GCG pada PT Timah Persero TBk
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Tugas UAS GCG pada PT Timah Persero TBkBE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Tugas UAS GCG pada PT Timah Persero TBk
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Tugas UAS GCG pada PT Timah Persero TBk
 
3. Stake Holder Organisasi.pptx
3. Stake Holder Organisasi.pptx3. Stake Holder Organisasi.pptx
3. Stake Holder Organisasi.pptx
 
14, BE&GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business,Corporate Govern...
14, BE&GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business,Corporate Govern...14, BE&GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business,Corporate Govern...
14, BE&GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business,Corporate Govern...
 
Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...
Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...
Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...
 
Be&gg, evarianna f pasaribu, hapzi ali, the corporate culture infact and...
Be&gg, evarianna f pasaribu, hapzi ali, the corporate culture  infact and...Be&gg, evarianna f pasaribu, hapzi ali, the corporate culture  infact and...
Be&gg, evarianna f pasaribu, hapzi ali, the corporate culture infact and...
 
Psak12
Psak12Psak12
Psak12
 

Plus de Nita Putri (9)

PSAK seri I
PSAK seri IPSAK seri I
PSAK seri I
 
Psak13
Psak13Psak13
Psak13
 
Psak09
Psak09Psak09
Psak09
 
Psak08
Psak08Psak08
Psak08
 
Psak05
Psak05Psak05
Psak05
 
Psak04
Psak04Psak04
Psak04
 
Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)
 
Psak03
Psak03Psak03
Psak03
 
Bahan 2
Bahan 2Bahan 2
Bahan 2
 

Psak07

  • 1. PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 1 of 7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang Pengungkapan Pihak- Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (immaterial items) Jakarta, 7 September 1994 Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia Komite Prinsip Akuntansi Indonesia Hans Kartikahadi Ketua Jusuf Halim Sekretaris Hein G. Surjaatmadja Anggota Katjep K. Abdoelkadir Anggota Wahjudi Prakarsa Anggota Jan Hoesada Anggota M. Ashadi Anggota Mirza Mochtar Anggota IPG. Ary Suta Anggota Sobo Sitorus Anggota Timoty Marnandus Anggota Mirawati Soedjono Anggota
  • 2. PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 2 of 7 PENDAHULUAN Tujuan Pernyataan ini berhubungan dengan pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ruang Lingkup 01 Persyaratan Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan dari setiap perusahaan pelapor. 02 Pengungkapan transaksi tidak diperlukan: - dalam laporan keuangan konsolidasi sehubungan dengan transaksi intra-kelompok. - dalam laporan keuangan induk perusahaan bila laporan itu tersedia atau ikut diterbitkan bersama dengan laporan keuangan konsolidasi. - dalam laporan keuangan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh induk perusahaan dan telah disusun laporan keuangan konsolidasinya, dan dalam laporan keuangan badan usaha milik negara/daerah mengenai transaksi dengan badan usaha milik negara/daerah lainnya. Definisi 03 Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama,
  • 3. PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 3 of 7 anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi. PENJELASAN 04 Pernyataan ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang digambarkan sebagai berikut: (a) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries); (b) perusahaan asosiasi (associated company); (c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor); (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; (e) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan istimewa, perhatian diarahkan pada substansi hubungan, bukan hanya pada bentuk hukumnya. 05 Pihak-pihak berikut tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa: (a) (i) penyandang dana (ii) serikat dagang; (iii) perusahaan pelayanan umum (public utilities); (iv) departemen dan instansi pemerintah;
  • 4. PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 4 of 7 dalam pelaksanaan urusan normal dengan perusahaan pelapor (meskipun pihak- pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu perusahaan atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan). (b) satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor atau perwakilan/agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dengan volume yang signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Persoalan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 06 Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan gejala normal dalam perniagaan dan usaha. Misalnya, perusahaan seringkali melaksanakan kegiatannya secara terpisah-pisah melalui anak perusahaan dan atau perusahaan afiliasi, memperoleh kepentingan dalam perusahaan lain - untuk tujuan investasi atau untuk alasan perniagaan - dalam proporsi yang cukup untuk mengendalikan atau melaksanakan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasi perusahaan penerima investasi (investee). 07 Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Transaksi antara pihak- pihak yang mempunyai hubungan istimewa juga dapat dilakukan dengan harga yang berbeda dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. 08 Posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan dapat terpengaruh oleh hubungan istimewa dengan suatu pihak walaupun tidak terjadi sesuatu transaksi dengan pihak tersebut. Suatu hubungan istimewa dapat mempengaruhi transaksi perusahaan pelapor dengan pihak lain. Sebagai contoh, suatu anak perusahaan dapat mengakhiri hubungan dengan suatu mitra dagangnya karena induk perusahaan telah mengakuisisi suatu perusahaan lain yang berusaha dalam bidang perdagangan yang sama dengan mitra dagang terdahulu. Di samping itu, suatu tindakan dapat tertunda karena pengaruh yang signifikan dari pihak lain. Sebagai contoh, suatu anak perusahaan dapat diinstruksikan oleh induknya untuk tidak ikut serta dalam riset dan pengembangan . 09 Karena terdapat kesulitan yang melekat bagi manajemen untuk menentukan dampak dari pengaruh tidak terjadinya suatu transaksi, maka pengungkapan dampak semacam itu tidak diharuskan oleh Pernyataan ini. 10 Pengakuan akuntansi suatu pengalihan sumber daya secara normal didasarkan pada suatu harga yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga yang berlaku antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah harga pertukaran antara pihak yang independen (arm's length price). Pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam proses penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. 11 Berbagai macam metode digunakan untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
  • 5. PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 5 of 7 12 Suatu cara untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah dengan metode harga pasar bebas yang dapat diperbandingkan. Bila barang atau jasa dipasok dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan keadaan yang bersangkutan itu adalah serupa dengan keadaan dalam transaksi perdagangan normal, metode ini sering digunakan. Metode ini juga sering digunakan untuk menentukan biaya pembelanjaan . 13 Bila barang dialihkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebelum dijual kepada pihak yang independen, metode harga penjualan kembali (resale price) sering digunakan. Metode ini mengurangi harga penjualan kembali dengan suatu margin yang wajar. Metode ini juga digunakan untuk pengalihan/transfer sumber daya lain, seperti hak dan jasa. 14 Pendekatan lain adalah metode biaya-plus (cost-plus method), yang menambahkan suatu kenaikan (mark-up) tertentu pada biaya pemasok. Kesulitan- kesulitan mungkin dialami baik dalam menentukan unsur biaya yang dapat diatribusikan maupun kenaikan (mark-up) tersebut. Di antara ukuran-ukuran yang dapat membantu menentukan harga transfer adalah hasil (return) yang dapat dibandingkan dalam industri sejenis atas volume penjualan atau modal yang digunakan. 15 Adakalanya harga transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak ditentukan menurut salah satu dari metode yang diuraikan dalam paragraf 13 sampai dengan paragraf 15 di atas. Kadang-kadang bahkan sama sekali tidak ada harga yang diperhitungkan, misalnya pemberian jasa manajemen tanpa memperhitungkan imbalan dan pemberian pinjaman tanpa bunga . 16 Kadangkala, transaksi tidak terjadi jika tidak terdapat hubungan istimewa. Misalnya, suatu perusahaan yang biasanya menjual sebagian besar produksinya dengan harga pokok kepada induk perusahaannya akan mengalami kesulitan mendapatkan pelanggan lain apabila suatu saat induk perusahaannya tidak membeli produk tersebut. Pengungkapan 17 Berikut ini adalah contoh situasi transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin memerlukan pengungkapan oleh suatu perusahaan pelapor: - pembelian atau penjualan barang, - pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain, - pemberian atau penerimaan jasa, - pengalihan riset dan pengembangan, - pendanaan (termasuk pemberian pinjaman dan penyetoran modal baik secara tunai maupun dalam bentuk natura),
  • 6. PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 6 of 7 - garansi dan penjaminan (collateral), dan - kontrak manajemen. 18 Agar pembaca laporan keuangan dapat mendapatkan gambaran tentang pengaruh hubungan istimewa, perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya hubungan istimewa bila terdapat pengendalian (control), sehubungan dengan transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 19 Jika terdapat transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, perlu diungkapkan hakekat transaksi dan unsur-unsur transaksi yang diperlukan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Unsur-unsur ini biasanya mencakup: - suatu petunjuk mengenai volume transaksi, baik jumlahnya maupun proporsinya, jumlah atau proporsi pos-pos terbuka (outstanding items), dan - kebijakan harga. 20 Pos-pos serupa biasanya diagregasikan kecuali jika pengungkapan terpisah diperlukan agar pengaruh dari transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada laporan keuangan perusahaan pelopor dapat dimengerti. 21 Pengungkapan transaksi-transaksi antar perusahaan yang laporan keuangannya telah dikonsolidasikan tidak diperlukan dalam laporan keuangan konsolidasi karena laporan keuangan konsolidasi telah menyajikan informasi mengenai induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi.
  • 7. PSAK No.7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 7 of 7 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 7 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 terdiri dari paragraf 22-25. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks paragraf 1 - 21. 22 Pernyataan ini diterapkan hanya pada hubungan istimewa yang dijelaskan dalam paragraf dengan pengecualian sebagaimana diuraikan dalam paragraf 1. 23 Jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, perusahaan pelapor harus mengungkapkan hakekat hubungan istimewa, jenis dan unsur transaksi yang diperlukan untuk pemahaman laporan keuangan tersebut. 24 Pos-pos yang berhakekat sama dapat diungkapkan secara agregatif kecuali bila pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada laporan keuangan perusahaan pelapor. Tanggal Efektif 25 Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakupi periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan yang lebih dini sangat dianjurkan .