Dokumen tersebut membahas tentang pajak daerah dan retribusi di Indonesia. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk keperluan daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dokumen ini juga menjelaskan tarif-tarif pajak daerah berdasarkan jen

1. PERPAJAKAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
OLEH:
AFIFAH ASRA, S.Pd.
NETTI SYAHRIL, S.Pd.
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM PENDIDIKAN CALON PENDIDIK
AKADEMI KOMUNITAS (PPCPAK)
POLITEKNIK NEGERI PADANG
2013

2. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
A. PAJAK DAERAH
1. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya
disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang,
dengan
tidak
mendapatkan
imbalan
secara
langsung
dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Yang dimaksud dengan badan disini adalah sekumpulan orang dan
atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nama dalam bentuk
apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentukbadan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada
daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan
dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih
lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan
pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
2. Ciri-ciri Pajak Daerah
a. Pajak Daerah dapat berasal dari Pajak Asli Daerah maupun pajak
negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
b. Pajak Daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah
administratif yang dikuasainya.
c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai
urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah
sebagai badan hukum.

3. d. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan
Peraturan Daerah (PERDA), maka pemungutan pajak daerah
dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar
dalam pungutan administrative kekuasaanya.
3. Jenis-Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak
provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Pajak Provinsi
Pajak Kabupaten/Kota
1.
Pajak Kendaraan Bermotor
1.
2.
2.
Bea Balik Nama Kendaraan 3.
Bermotor
4.
3.
Pajak
Bahan
Bakar 5.
6.
Kendaraan Bermotor
4.
Pajak Air Permukaan
5.
Pajak Rokok
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak
Mineral
Bukan
Logam dan Batuan
7.
Pajak Parkir
8.
Pajak Air Tanah
9.
Pajak Sarang Burung Walet
10.
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
11.
Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan
a. Pajak yang Dikelola Provinsi
1) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor
adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang
digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk
alat-alat
berat
dan
alat-alat
besar
yang
dalam
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat

4. secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penyerahan
hak
milik
kendaraan
bermotor
sebagai
akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau
pemasukan ke dalam badan usaha.
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar
kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau
gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
4) Pajak Air Permukaan
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan
tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun
di darat.
5) Pajak Rokok
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut
oleh Pemerintah.
b.Pajak yang Dikelola Kabupaten/Kota
1) Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh
hotel.
Hotel
adalah
fasilitas
penyedia
jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan
dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh).
2) Pajak Restoran

5. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup
juga
rumah
makan,
kafetaria,
kantin,
warung,
bar,
dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3) Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4) Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk
dan
corak
ragamnya
dirancang
untuk
tujuan
komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau
badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau
dinikmati oleh umum.
5) Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain.
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari
sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral
bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
7) Pajak Parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8) Pajak Air Tanah

6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam
lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9) Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan
dan/atau
pengusahaan
sarang
burung
walet.
Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia linchi.
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan
Bangunan
pedalaman
adalah
serta
laut
konstruksi
wilayah
teknik
yang
kabupaten/kota.
ditanam
atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman
dan/atau laut.
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Tarif Pajak Daerah
Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Tarif Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Propinsi
1)
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (Pasal 6)
a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan
kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan
paling tinggi sebesar 2% dan untuk kepemilikan kendaraan

7. bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan
secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi
sebesar 10%
b) Tarif
Pajak
Kendaraan
Bermotor
angkutan
umum,
ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga
sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah
Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah
sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
c) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat
besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling
tinggi sebesar 0,2%.
2)
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pasal 9)
a) Penyerahan pertama sebesar 20%
b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat
besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak
ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
a) Penyerahan pertama sebesar 0,75%
b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
3)
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pasal 19)
Ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif Pajak
Bahan
Bakar
Kendaraan
Bermotor
untuk
bahan
bakar
kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih
rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
untuk kendaraan pribadi.
4)
Tarif Pajak Air Permukaan (Pasal 24)
Ditetapkan paling tinggi 10%.
5)
Tarif Pajak Rokok (Pasal 29)
Ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok
dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah
(Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian
Kabupaten/kota,
dialokasikan
paling
sedikit
50%
untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan
hukum oleh aparat yang berwenang (Pasal 31)

8. b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota
1) Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (Pasal 35)
2) Tarif Pajak Restoran 10% (Pasal 40)
3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes
kecantikan,
diskotik,
karaoke,
klab
malam,
permainan
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak
Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus
hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak
Hiburan paling tinggi 10% (Pasal 45).
4) Tarif Pajak Reklame 25% (Pasal 50)
5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar
10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan
Penerangan
minyak
Jalan
bumi
dan
ditetapkan
gas
paling
alam,
tinggi
tarif
sebesar
Pajak
3%.
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (Pasal
55).
6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahan 25% (Pasal 60)
7) Tarif Pajak Parkir 30% (Pasal 65)
8) Tarif Pajak Air Tanah 20% (Pasal 70)
9) Tarif Sarang Walet 10% (Pasal 75)
10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 0,3% (Pasal 80)
11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5% (Pasal
88)
B. RETRIBUSI DAERAH
1. Pengertian
Berdasarkan (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009) retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin
tertentu
yang
khusus
disediakan
dan/atau
diberikan
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
oleh

9. 2. Golongan Retribusi
Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:
a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan;
b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan
oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu
pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan
yang
dimaksudkan
untuk
pembinaan,
pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud di atas sebagai
berikut:Retribusiribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha
a. Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersi
han;
c. Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan
Akte Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan
Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan
Umum;
f. Retribusi Pelayanan
Pasar;
g. Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;
a. Retribusi
Pemakaian
Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar
Grosir dan/atau
Pertokoan;
c. Retribusi Tempat
Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat
Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat
Penginapan/
Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah
Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan
Pelabuhan Kapal;
i. Retribusi Tempat
Retribusi Perizinan
Tertentu
a. Retribusi Izin
Mendirikan
b. Bangunan;
c. Retribusi Izin
Tempat
d. Penjualan
Minuman
e. Beralkohol;
f. Retribusi Izin
Gangguan;
g. Retribusi Izin
Trayek.
h. Retribusi Izin
Usaha Perikanan.

10. h. Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam
Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Peta; dan
j. Retribusi Pengujian
Kapal Perikanan.
k. Retribusi Penyediaan
dan/atau Penyedotan
Kakus;
l. Retribusi Pengolahan
Limbah Cair;
m. Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang;
n. Retribusi Pelayanan
Pendidikan; dan
o. Retribusi Pengendalian
Menara
Telekomunikasi.
Rekreasi dan Olah
Raga;
j. Retribusi
Penyeberangan di
Atas Air;
k. Retribusi Penjualan
Produksi Usaha
Daerah.
Jenis Retribusi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
tidak dipungut apabila
potensi penerimaannya
kecil
dan/atau atas kebijakan
nasional/daerah untuk
memberikan pelayanan
tersebut secara cumacuma.
3. Kriteria Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha
a. Retribusi Jasa Umum
bersifat bukan pajak
dan bersifat bukan
Retribusi Jasa Usaha
atau Retribusi
Perizinan Tertentu;
b. jasa yang
bersangkutan
merupakan
kewenangan Daerah
a. Retribusi Jasa
Usaha bersifat
bukan pajak dan
bersifat bukan
Retribusi Jasa
Umum atau
Retribusi Perizinan
Tertentu; dan
b. jasa yang
bersangkutan
Retribusi Perizinan
Tertentu
a. Perizinan tersebut
termasuk
kewenangan
pemerintahan yang
diserahkan kepada
daerah dalam
rangka asas
desentralisasi;
b. Perizinan tersebut
benar-benar

11. c.
d.
e.
f.
g.
dalam rangka
pelaksanaan
desentralisasi;
jasa tersebut memberi
manfaat khusus bagi
orang pribadi atau
Badan yang
diharuskan membayar
retribusi, disamping
untuk melayani
kepentingan dan
kemanfaatan umum;
jasa tersebut hanya
diberikan kepada
orang pribadi atau
Badan yang membayar
retribusi dengan
memberikan
keringanan bagi
masyarakat yang tidak
mampu;
Retribusi tidak
bertentangan dengan
kebijakan nasional
mengenai
penyelenggaraannya;
Retribusi dapat
dipungut secara efektif
dan efisien, serta
merupakan salah satu
sumber pendapatan
Daerah yang potensial;
dan
pemungutan Retribusi
memungkinkan
penyediaan jasa
tersebut dengan
tingkat dan/atau
kualitas pelayanan
yang lebih baik.
adalah jasa yang
bersifat komersial
yang seyogyanya
disediakan oleh
sektor swasta
tetapi belum
memadai atau
terdapatnya harta
yang
dimiliki/dikuasai
Daerah yang
belum
dimanfaatkan
secara penuh oleh
Pemerintah
Daerah.
diperlukan guna
melindungi
kepentingan
umum; dan
c. Biaya yang
menjadi beban
daerah dalam
penyelenggaraan
izin tersebut dan
biaya untuk
menanggulangi
dampak negatif
dari pemberian izin
tersebut cukup
besar sehingga
layak dibiayai dari
retribusi perizinan;
4. Tata Cara Penghitungan Retribusi
a. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

12. b. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi
beban
biaya
yang
dipikul
Pemerintah
Daerah
untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
c. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir
berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
d. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan
beban
yang
dipikul
oleh
Pemerintah
Daerah
dalam
menyelenggarakan jasa tersebut.
e. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai
rupiah
atau
persentase
tertentu
yang
ditetapkan
untuk
menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
f. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai
dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
5. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi
dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian
biaya.
d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan
biaya pencetakan dan pengadministrasian.