[Ringkasan] Peraturan Daerah ini mengatur tentang standar mutu dan peredaran garam konsumsi beryodium di Kabupaten Banyumas. Standar mutu garam konsumsi beryodium harus memenuhi SNI dan larangan memproduksi atau memperdagangkan garam yang tidak sesuai standar dan tidak berlabel. Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000.

1. LEMBARANDAERAH
KABUPATENBANYUMAS
TAHUN2006NOMOR3 SERIE
PERATURANDAERAHKABUPATENBANYUMAS
NOMOR7 TAHUN2006
TENTANG
PEREDARANGARAMKONSUMSIBERYODIUM
DIKABUPATENBANYUMAS

2. PEMERINTAHKABUPATENBANYUMAS
PERATURANDAERAHKABUPATENBANYUMAS
NOMOR7 TAHUN2006
TENTANG
PEREDARANGARAMKONSUMSIBERYODIUM
DIKABUPATENBANYUMAS
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIBANYUMAS.
Menimbang'. a. bahwapenggunaangaramberyodiumyang
tepatdansesuaipersyaratanmerupakansalah
satu upaya untuk pencegahan dan
penanggulangangangguan terhadap
kesehatanmanusiasebagaiakibatkekurangan
yodium;
b. bahwa dalam rangka memberikan
perlindungankepada masyarakatguna
meningkatkanderajatkesehatanmasyarakat,
maka perlu diatur Pengawasandan
PengendalianPeredaranGaram Konsumsi
beryodiumdenganPeraturanDaerah;
Mengingat: 1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950
tentang PembentukanDaerah-daerah
KabupatenDalamLingkunganPropinsiJawa
Tengah;
2. Undang-UndangNomor8Tahun1981tentang
Hukum Acara Pidana (LembaranNegara
RepubliklndonesiaTahun1981Nomor76,
TambahanLembaranNegara Republik
IndonesiaNomor3209);

3. 3. Undang-UndangNomor5 Tahun1984tentang
Perindustrian(LembaranNegara Republik
IndonesiaTahun1984 Nomor22, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
327a);
Undang-UndangNomor23Tahun1992tentang
Kesehatan(LembaranNegara Republik
Indonesiatahun1992Nomor100,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
3495);
Undang-UndangNomor8 Tahun1999tentang
PerlindunganKonsumen(LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun1999 Nomor42,
TambahanLembaran Negara Republik
IndonesiaNomor3821);
Undang-UndangNomor10Tahun2004tentang
PembentukanPeraturanPerundang-undangan
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2004Nomor53,TambahanLembaranNegara
RepubliklndonesiaNomor4389);
Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang
PemerintahanDaerah (LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun2004Nomor125,
TambahanLembaran Negara Republik
fndonesiaNomor 4437,sebagaimanatelah
diubahdenganUndang-undangNomor8Tahun
2005tentangPenetapanPeraturanPemerintah
PenggantiUndang-UndangNomor 3 Tahun
2005tentangPerubahanatasUndang-Undang
Nomor32 Tahun2044tentangPemerintahan
DaerahmenjadiUndang-undang(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor
108, TambahanLembaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor4548);
4.
5.
6.
7.

4. 8. PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor
102 Tahun2000 tentangStandarisasiNasional
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2000Nomor199,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor4020);
9. KeputusanPresidenRepublikIndonesiaNomor69
Tahun 1994 tentang PengadaanGaram
Beryodium;
10. PeraturanDaerahKabupatenDaerahTingkatll
BanyumasNomor 11 Tahun 1985 tentang
Penunjukan,Pengangkatan,Kewenangandan
PemberhentianPegawaiNegeriSipil sebagai
PenyidikPegawaiNegeriSipil dilingkungan
PemerintahKabupatenDaerah Tingkat ll
Banyumas(LembaranDaerahKabupatenDaerah
TingkatllBanyumasTahun1985Nomor5SeriD).
DenganPersetujuanBersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATENBANYUMAS
dan
BUPATIBANYUMAS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PEREDARAN GARAM KONSUMSI
BERYODIUM DI KABUPATEN
BANYUMAS.

5. 2.
3.
4.
BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal1
DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:
1. DaerahadalahDaerahKabupatenBanyumas.
PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenBanyumas.
BupatiadalahBupatiBanyumas.
Dinas/Badanadalahorganisasiperangkatdaerahdilingkungan
PemerintahKabupatenBanyumasyangbertanggungjawabdi
bidangperdagangan.
Garamberyodiumadalahgaramkonsumsiyang komponen
utamanyanatriumkhlorida(NACL)danmengandungsenyawa
iodiummelaluiprosesidiosasisertamemenuhiSNINomor01-
3556-2000dan/ataurevisinya.
Garamkonsumsiadalahprodukmakananyang komponen
utamanyaNatriumKloridadan telahditambahkansenyawa
yodiumsertadiolahdenganatautanpamenggunakanbahan
tambahanmakanan.
7. Peredarangaramadalahgaramyang diedarkandan dijual
belikanolehperoranganatauBadanUsaha.
8. PelakuusahaadalahsetiaporangperseoranganatauBadan
Usahabaik yang berbentukBadanHukummaupunbukan
Badan Hukum yang didirikandan berkedudukanatau
metakukankegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten
Banyumas,baiksendiri-sendirimaupunbersama-samamelalui
perjanjianmenyelenggarakankegiatanusahadalamberbagai
bidangekonomi.
9. StandarNasionalIndonesiayang selanjutnyadisingkatSNI
adalah Standaryang ditetapkanoleh Badan Standarisasi
Nasionaldanberlakusecaranasional.
5.
6.

6. 10.Labeladalahsetiapketeranganyangberbentukgambar,tulisan,
kombinasikeduanya,ataubentuklainyangditempelkanpada
ataumerupakanbagiankemasan.
11.Pengemasangaramberyodiumadalahcarametindungigaram
beryodiumyangdiperdagangkanagartetapterjaminmutuoan
berat isinya dengan menggunakanbahan dan teknologi
kernasanyangmemenuhipersyaratan.
12.PelabelanGaramberyodiumadalahpemberiantandasNl,
namaperusahandantanda-tandalainyangdipersyaratkanpada
kemasangaramberyodiumyangdiperdagangkan.
BABIt
STANDARMUTUGARAMKONSUMSIBERYODIUM
Pasal2
(1) Garamkonsumsiberyodiumyang beredardi Daerahwajib
memenuhistandarmutuyangtelahditetapkanSNl.
(2) standar mutu garam konsumsiberyodiumsebagaimana
dimaksudpada ayat (1) tercantumdalamtampiranyang
merupakanbagiantakterpisahkandariperaturanDaerahini.
Pasal3
(1) Garamkonsumsisebagaimanadimaksuddalampasal2 wajib
dikemasdandiberilabel.
(2) Pengemasandanpelabelansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)wajibmemuatkomposisibahansesuaidengansNl Nomor
01-3556-2000.
(3) Pengemasansebagaimanadimaksudpada ayat (1)
menggunakanplastikdenganketebalanminimum0,5mm.
(4) Dikecualikandariayat(1),adalahgaramuntukbahanbaku
industrinonpangan.

7. BABIII
PERBUATANYANGDITARANG
Pasal4
Pelakuusahadilarangmemproduksidan/ataumemperdagangkan
garamkonsumsiyang:
a. Tidakmemenuhistandarmutusebagaimanadimaksuddalam
Pasal2.
b. Tidak memasanglabel yang memberikanpenjelasan
sebagaimanadimaksuddalamPasal3ayat(1)danayat(2).
BAB IV
PELAKSANAANDANPEMBINAAN
Pasal5
(1)Dinas/Badanbertanggungjawabatas pelaksanaandan
pembinaanPeraturanDaerahini.
(2)Untukmelaksanakanpembinaansebagaimanadimaksudpada
ayat(1)BupatidapatmembentukTim.
BABV
KETENTUANPIDANA
Pasal6
(1) BarangsiapamelanggarketentuanPasal4 diancamPidana
Kurunganpalinglama6 (enam)bulanataudendapalingbanyak
Rp.50.000.000,-(limapuluhjutarupiah).
(2) Tindakpidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1) adalah
pelanggaran.

8. BABVI
PENYIDIKAN
Pasal7
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentudi lingkungan
PemerintahDaerah diberi wewenangkhusus untuk
melakukanpenyidikantindak pidana sesuai dengan
ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.
(2) WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)
adalah:
a. Menerima,mencari,mengumpulkandan meneliti
keteranganataulaporanyangberkenaandengantindak
pidanapelanggaranPeraturanDaerahagarketerangan
ataulaporandimaksudmenjadilebihlengkapdanjelas;
b. Meneliti,mencaridan mengumpulkanketerangan
mengenaiorangpribadiataubadantentangkebenaran
perbuatanyangdilakukansehubungandengantindak
pidanapelanggaranPeraturanDaerah;
c. Memintaketerangandanbahanbuktidariorangpribadi
atau badan sehubungandengantindak pidana
pelanggaranPeraturanDaerah;
d. Memeriksabuku-buku,catatan-catatandan dokumen-
dokumenlainyangberkenaandengantindakpidana
pelanggaranPeraturanDaerah;
e. Melakukanpenggeledahanuntukmendapatkanbukti
pembukuan,pencatatandan dokumen-dokumenlain
danmelakukanpenyitaanterhadapbahanbuktitersebut;
f. Memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaan
tugaspenyidikantindakpidanapelanggaranPeraturan
Daerah;
g. Menyuruhberhentidan atau melarangseseorang
meninggalkanruangan atau tempat pada saat
pemeriksaansedang berlangsungdan memeriksa
identitasorang dan/ataudokumenyang dibawa
sebagaimanadimaksudpadahurufe;

9. h. Memotretseseorangyang berkaitandengantindakpidana
pelanggaranPeraturanDaerah;
i. Memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksa
sebagaisaksiatautersangka;
j. MenghentikanPenyidikan;
k. Melakukantindakanlainyangperruuntukketancaranpenyidikan
tindakpidanapelanggaranperaturanDaerahmenuruthukum
yangdapatdipertanggungjawabkan.
BABVII
KETENTUANPENUTUP
Pasal8
Hal-halyangbelumdiaturdalamperaturanDaerahinisepanjang
mengenaiteknis pelaksanaannyadiatur lebih lanjut dengan
PeraturanBupati.
Pasal9
PeratuanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan
pengudanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalam
LembaranDaerahKabupatenBanyumas.
DitetapkandiPurwokerto
Padatanggal20April2006
BUPATIBANYUMAS,
ttd.
ARISSETIONO

10. DiundangkandiPunrokerto
padatanggal20April2006
SEKRETARTSDAERAHKABUPATENBANYUMAS
ttd.
SINGGIHWRANTO.SH.
I, NlP.500086384
I
lr LEMBAMNDAERAHIGBUPATENBANYUMASNOMOR3SERIE
9

11. LampiranPeraturanDaerahlGbupatenBanyumas
Nomor7Tahun2006
TentangPeredaranGaramKonsumsiBeryodiumdi
KabupatenBanyumas
STANDARMUTUGARAMKONSUMSIBERYODIUM
DitetapkandiPurwokerto
padatanggal20April2006
BUPATIBANYUMAS,
ttd
ARISSETIONO
No Kriteriauji Satuan Percyaratanmutu
1 Kadarair(H20) %(boboUbobot) MaksimalT
2 KadarNaCl o/o(boboUbobot)
atiasdasarbahan
kerino
Minimal94.7
3. Yodiumdihitungsebagai
KaliumYodat(Kl03) mg/kg Minimal30
4.
4.1
CemaranLogam:
Timbal(Pb) mg/kg Maksimall0
4.2 Tembasa(Cu) mg/kg Maksimall0
4.3 Raksa(Hg) mg/kg Maksimal0.l
5. Arsen(As) mg/kg Maksimal0.l