Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya uji kesesuaian alat rontgen untuk memastikan keamanan pasien dan pekerja dalam pemeriksaan radiologi. Uji kesesuaian alat rontgen harus dilakukan secara berkala sesuai peraturan untuk memastikan dosis radiasi yang diterima pasien dan pekerja sesuai standar keselamatan. Uji kesesuaian bertujuan mencegah terjadinya efek samping radiasi seperti katarak, kerusak

1. QC-Uji Kesesuaian X Ray ,
langkah awal “safety patient”
dan kepatuhan peraturan perundangan
Oleh :
Agung Nugroho O, Dipl.Rad, ST, MSi

2. UU 10 tahun 1997
tentang : KETENAGANUKLIRAN
Pasal 4.
1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan
tenaga nuklir.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan
peraturan, perizinan, dan inspeksi.

3. PP no. 33 TAHUN 2007
tentang : KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN
KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
Pasal 4
(1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Tenaga
Nuklir wajib memiliki izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan
memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi
(3) Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. persyaratan manajemen;
b. persyaratan Proteksi Radiasi;
c. persyaratan teknik; dan
d. verifikasi keselamatan.

4. Lanjutan : PP no. 33 TAHUN 2007
Pasal 29
(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan
pemantauan Dosis pekerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.
(2) Hasil pemantauan Dosis pekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dievaluasi oleh laboratorium dosimetri yang
terakreditasi.

5. Lanjutan : PP no. 33 TAHUN 2007
Pasal 40
(1) Untuk memastikan bahwa Tingkat Panduan
untuk Paparan Medik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39
dipatuhi, uji kesesuaian wajib dilakukan
terhadap pesawat sinar-X untuk radiologi
diagnostik dan intervensional.
(2) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilaksanakan oleh penguji yang
berkualifikasi.

6. Sertifikat Akreditasi KAN

7. Lanjutan Akreditasi KAN

8. PERKA BAPETEN no 9 tahun 2011
tentang UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X RADIOLOGI
DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL
Pasal 3
(1) Pesawat Sinar-X sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi jenis Pesawat Sinar-X:
a. Radiografi Umum;
b. Radiografi Mobile;
c. Fluoroskopi;
d. Mamografi;
e. CT-Scan; dan
f. Pesawat Gigi.

9. Lanjutan :Perka Bapeten no.9 / 2011
Pasal 4
(1) Setiap orang atau badan yang mengajukan
permohonan izin baru, perpanjangan izin,
dan/atau memiliki izin penggunaan Pesawat
Sinar-X wajib melaksanakan Uji Kesesuaian
Pesawat Sinar-X.

10. Lanjutan :Perka Bapeten no.9 / 2011
Pasal 4.
(2) Pesawat Sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Pesawat Sinar-X yang belum memiliki sertifikat Uji
Kesesuaian;
b. Pesawat Sinar-X dengan masa berlaku sertifikat Uji
Kesesuaian yang telah berakhir; dan
c. Pesawat Sinar-X yang telah memiliki sertifikat Uji
Kesesuaian, tetapi mengalami perubahan spesifikasi
teknis yang dikarenakan perbaikan dan/atau
penggantian komponen signifikan

11. Lanjutan :Perka Bapeten no.9 / 2011
Pasal 8
(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Penguji
Berkualifikasi,
badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen persyaratan.
(2) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala
BAPETEN mengeluarkan ketetapan sebagai
Penguji Berkualifikasi.

12. Surat penunjukan tester Uji X Ray

13. UU no 44 th. 2009 tentang Rumah Sakit
BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :
d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan
secara profesional dan bertanggung jawab;
e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Bagian Ketujuh Peralatan
Pasal 16
(1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan
medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan,
keselamatan dan laik pakai.
2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara
berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas
kesehatan yangberwenang.
(3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi
oleh lembaga yang berwenang.

14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pasal 2
• Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Pasal 4
Hak konsumen adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasatersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

15. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1250/MENKES/SK/XII/2009
TENTANG
PEDOMAN KENDALI MUTU (QUALITY CONTROL)
PERALATAN RADIODIAGNOSTIK
Tujuan umum:
• meningkatkan mutu pelayanan radiodiagnostik yang
diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan diseluruh
Indonesia
Tujuan Khusus:
• sebagai pedoman bagi sarana pelayanan kesehatan dalam
upaya meningkatkan mutu pelayanan radiodiagnostik.
• sebagai acuan bagi sarana pelayanan kesehatan dalam
menyelenggarakan kendali mutu peralatan radiodiagnostik

16. Referensi :

17. Stake holder
QA in Diagnostic Radiology :

18. EFEK STOKHASTIK DAN DETERMINISTIK [9].
Gambar 1. Kurva dosis respon
• Kurva A – Deterministik / non stokhastik :
Merupakan suatu bentuk khas suatu efek biologis yang memperlihatkan dosis ambang – titik a.
Rentangan kurva dari titik ambang a hingga respon 100% dianggap disebabkan oleh ’variabilitas biologis’
di sekitar dosis rata-rata titik c, yang disebut dosis 50%.
• Kurva B –stokhastik :
menyajikan ambang ’nol’ atau respon linier, titik b menyajikan dosis 50% bagi efek biologis ambang ’nol’
(Chember, 2009)
18

19. Katarak pada mata pekerja radiasi intervensional .
(Photograph from Vañó et al. (1998) ICRP 85.

20. Skin reactions
Threshold
Weeks to
Injury Dose to
Onset
Skin (Sv)
Early transient erythema 2 <<1
Temporary epilation 3 3
Main erythema 6 1.5
Permanent epilation 7 3
Dry desquamation 10 4
Skin damage
Invasive fibrosis 10 from prolonged
fluoroscopic
Dermal atrophy 11 >14 exposure
Telangiectasis 12 >52
Moist desquamation 15 4
Late erythema 15 6-10
Dermal necrosis 18 >10
Secondary ulceration 20 >6
3 : Biological effects of ionizing radiation

21. Skin injuries

22. SKIN INJURIES

23. Berapakah dosis radiasi yang saya terima?
Apakah alat rontgennya sudah ter-UJI ?
Amankah saya ?
Copy right : Radiologi RS. Husada Jakarta