Dokumen tersebut membahas tentang pengembalian kuasa mukim atas sumber daya alam di Aceh. Mukim didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari beberapa gampong dengan batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim. Namun saat ini, kuasa mukim atas sumber daya alam belum sepenuhnya diakui. Dokumen ini menganalisis faktor-faktor yang melemahkan kewenangan adat

1. PENGEMBALIKAN KUASA MUKIM
ATAS SUMBER DAYA ALAM DI
ACEH
Agus Halim Wardana (YRBI)
Banda Aceh, 26 Desember 2013

2. DEFINISI ADAT
Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari
nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan,
kelembagaan, dan hukum adat yang lazim
dilakukan di suatu daerah
Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang
berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam
tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari
bahasa Arab
, bentuk jamak dari
(adah),
yang berarti "cara", "kebiasaan".
(sumber: Wikipedia)

3. Adat Aceh adalah Islamisasi Adat
O Dalam tradisi Aceh, istilah “adat” jarang disebut
hukom adat (hukum adat). karena masyarakat
Aceh memandang bahwa “adat” merujuk pada
aturan yg dibuat manusia, sedangkan hukom
(hukum) bersumber dari Allah (Syariat Islam).
O adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut.
O Adat Aceh mencakup aspek kebiasaan hidup
(reusam/ resam), tata aturan (termasuk
undang-undang kerajaan), tata upacara,
bentuk-bentuk cukai dan nilai-nilai yang dianut.

4. ADAT DALAM PERSPEKTIF
ACEH
1. TATA WILAYAH
1. Hirarki Wilayah: Keurajuen, Sagoe, Nanggroe, Mukim,
Gampong
2. Pembagian kawasan : hunian, budidaya, milik bersama
2. TATA PEMERINTAHAN
 Keuchik ngon tengku lagee yah ngon mak
 Lembaga adat pengelola kawasan sumber-sumber
penghidupan warga mukim yg otonom
3. TATA ATURAN
 umong meu ateung,lampoh meu pageu, uteun meu
taloe,nanggroe meu raja
 Po teu neutueng meusara lam glee, dama ngon awe
lam siplo sa. Meung na gaseh si meuladang jih bri
bawang deungon halia.
 syarat pageu beunteung limong, jeunerop inong lhee

5. 4. TATA KELOLA
Kuasa mukim atueh glee sejauh “si uro
jak wo”
Kuasa mukim atas perairan adalah
krueng, bineh pasie. Loan pukat, laot
luah
Hak keujruen sekateng padee, dama ngon
awee lam siplo sa
hak buya lam krueng, hak rimung bak bineh
rimba.

6. • Lokakarya Mukim Se-Provinsi NAD tanggal 13-15 Maret 2006
di Kota Langsa : mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang terdiri atas gabungan beberapa gampong, mempunyai batas
wilayah tertentu dan memiliki kekayaan sendiri yang dipimpin
oleh Imeum Mukim, mempunyai hak otonom dalam menjalankan
urusan rumah tangga sendiri dengan ketentuan adat yang berlaku
(T.M Djuned, 2011. Bunga Rampai. Adat adalah Kearifan).
• Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
mendefinisikan mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum
dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa
gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin
oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung
di bawah camat
MUKIM

7. Kondisi Mukim saat ini
 Belum ada implementasi kebijakan pengakuan
keberadaan mukim
 Mukim tidak terlibat langsung dalam
penyusunan kebijakan strategis dan rencana
pembangunan atas wilayahnya
 Mukim belum mampu menunjukkan
eksistensinya sebagai entitas adat yang
berdaulat atas sumber daya alamnya

8.  Mukim belum mampu menunjukkan secara jelas
wilayah kuasa dan harta kekayaan.
 Belum ada struktur pemerintahan mukim
 Kapasitas perangkat Pemerintahan Mukim sangat
lemah.
 Relasi mukim-gampong, mukim – kecamatan
tidak jelas
 Di beberapa kabupaten sudah
forum/persatuan/majlis/serikat imeum mukim,
namun masih belum ”dianggap”

9.  Penguatan mukim berujung pada pembentukan
kecamatan
 Kelalaian pemerintah pusat dan daerah dalam
memenuhi pembiayaan operasional untuk
mukim
 Dampak negative pola bantuan rehab-rekon
pasca tsunami dan perdamaian Aceh
 Pengaruh budaya asing dan globalisasi yang
bersifat negative

10. FAKTOR YANG MELEMAHKAN
KEWEWENANGAN ADAT:
1. Kekalahan Aceh dari Belanda dan
penghancuran sistematis terhadap budaya Aceh
2. Konflik Aceh yang berkepanjangan.
3. Berbagai Kebijakan & perundang-undangan
negara
4. Pengaruh budaya asing & globalisasi yang
bersifat negatif.
5. Kelengahan& kelalaian pemimpin gampong dan
mukim dalam melindungi adat dan
meregenerasi pelaksanaan hukom, adat, qanun
dan reusam.
6. Semakin berkurangnya ureung tuha yang tuho

11. PENGAKUAN KEBERADAAN MUKIM:
“BERMULA KE TIADA - KEMBALI KE SEMULA?”
• Th. 913 H atau 1507; Kedudukan dan kewenangan Gampong-Mukim ditetapkan oleh
Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah dlm Qanun Syara’ Kesultanan Aceh
• Th.1607-1637 ; Penataan kehidupan adat diperkuat oleh Sultan Iskandar Muda melalui
Kanun Al Asyi atau Kanun Adat Meukuta Alam.
• Th. 1837-1942; perang Aceh melawan Belanda; sebagian besar gampong dan mukim
menjadi kososng atau ditinggalkan penghuninya, khususnya di sekitar Banda Aceh.
• Th 1935; Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi 1935-102 (psl. 3a. RO);
mengakui keberadaan peradilan adat.
• Th 1937; Gubernur Jederal Hindia Belanda mengeluarkan Besluit van den Governeur
General Nederland Indie Nomor. 8 tahun 1937, yang mengakui keberadaan mukim
• Th. 1942-1945; Jepang “menduduki” Aceh. Pemerintahan gampong disesuaikan dengan
sistem pemerintahan Jepang; Mukim tetap diakui dan diatuir dengan Osamu Seirei No. 7
tahun 1944.
• Th.1945. keberadaan mukim tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II aturan
peralihan UUD 1945.
• Th. 1946. Peraturan Keresidenan Aceh no. 2 dan no. 5 tahun 1946; kedudukannya tidak
lagi berada di bawah Ulee Balang; mukim berada di bawah kecamatan dan membawahi
beberapa gampong.

12. • Th. 1960: Undang-Undang Pokok Agraria; kuasa mukim atas
tanah mulai dikaburkan; hak ulayat msyrkt hkm adat diakui
sepanjang msh ada dan tdk bertentangan dengan kepentingan
nasional dan ketentua perundang-undangan negara .
• Th.1960-1974; kedaulatan mukim sedikit demi sedikit dihilangkan
melalui UU No.5 th 1967 ttg Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kehutanan yg di dukung PP no. 21 th 1971 ttg Hak Pengusahaan
Hutan & Hak Pemungutan Hasil Hutan, UU No. 11 th 1967 ttg
Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No.1 th 1967 ttg
Penanaman Modal Asing, dan UU no. 6 tahun 1968 ttg
Penanaman Modal Dalam Negeri.
• Tahun 1974. UU No. 5/1974 tentang Pemerintahan Daerah
• Th. 1979. Mukim dihapuskan sebagai bagain dari sistem
pemerintahan di Aceh. UU No.5 tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa.
• Th 1980-1999. UU no.5 th 1985 ttg perikanan, UU no.5 th 1990
ttg Konservasi SDA Hayati & Ekosistemnya.

13. •
•
•
•
UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
penyelenggraan keistimewaan Aceh mencakup aspek agama,
kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama.
Perda No.5 th 1996 ttg Mukim Sebagai kesatuan Masyarakat Adat
dalam Propinsi D.I Aceh
UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
yang dijabarkan menjadi Qanun No. 4 tahun 2003 tentang
Pemerintahan Mukim dan Qanun No. 5 tahun 2003 tentang
Pemerintahan Gampong
Tahun 2006. Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Mengakui
kembali mukim sebagai bagian dari pemerintahan di Aceh
sekaligus sebagai pemangku adat.

14. Landasan Hukum Penguatan Mukim
Internasional:
 Kovenan hak asasi manusia (HAM) internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (Covenant on Economic, Social andCultural
Rights) dengan UU No 11 Tahun 2005 dimasukkan dalam Lembaran
Negara Tahun 2005 No 118 dan Tambahan Lembaran Negara No 4557;
Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (pasal 15).
 FPIC (Free, Prior, Informed, Consent): Hak masyarakat untuk mendapatkan
informasi (Informed) sebelum (Prior) sebuah program atau proyek
investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi
tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (Free) menyatakan setuju
(consent) atau menolak.
Nasional
 UUD 45:
 Pasal 18 B: pengakuan atas hak adat (hak asal usul)
 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
 Pasal 28 C, ayat 1: Hak untuk mengembaangkan diri melalui kebutuhan dasar,
mendapatkan pendidikan, IPTEK dan budaya.

15. Kerangka Hukum
 MoU Helsinki 15 Agustus 2005
 1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali
untuk Aceh dengan menghormati tradisi
sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta
mencerminkan kebutuhan hukum terkini
Aceh.
 tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh
= hukum & sistem pemerintahan menurut
ketentuan adat Aceh
 Pemerinthn federasi (= hak otonom) 
Persekutuan Masyarakat Hukum Adat =

16. Propinsi
 Qanun No.9 th 2008 ttg Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat
 Qanun No.10 th 2008 ttg Lembaga Adat
 Qanun No.3 th. 2009 ttg Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Imeum Mukim
 Qanun No.4 th 2009 ttg Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Keuchik
 Ingub No.5 th 2008 ttg Penguatan pemerintahan mukim
& gampong
Kabupaten
 Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Mukim. Subulussalam)
 Kecuali: Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Tenggara,

17. • MUKIM. dipahami bukan hanya sebagai
bagian dari struktur pemerintahan semata
tapi sekaligus sebagai identitas komunal
masyarakat adat di Aceh yang berhak
pengelola wilayah dan sumber dayanya serta
pengatur kehidupan sosial kemasyarakatannya
sesuai ketentuan adat.

18. Sistem Pemerintahan Mukim
berasaskan Islam
1. Adanya syarat-syarat keagamaan bagi pemimpin gampongmukim
–
–
Syarat mukim: mengetahui hukum syarak ALLAH & hukum syariat
nabi, dpt mnnjd imam dan khatib jum’at, dpt mengerjkn fardhu ain
& fardhu kifayah, takut atas perbuatan yg salah, paham ttg sengketa
terkait hukom (harta warisan, talak-rujuk, sengketa tanah)
Syarat keuchik: mengethui hukom, berani ats yg benar, takut atas yg
salah.
2. Sistem pengelolaan tanah; hak potallah (tnh umum yg blm
dimiliki olh siapapun)  hak pengelolaan (bg yg
“menghidupkan dan mengusahakan ”tanah mati” tersebut.
3. Penyelesaian sengketa  dg perdamaian; musyawarahharimonisasi hubungan antar pihak yg bersengketa. (Uleueu
bak matee, ranteng beek patah. But beujeut, geutanyo beek
leumah)

19. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
(PSDA) BERDASAR ADAT ACEH ACEH
1. pembagian ruang kelola,
2. kelembagaan,
3. aturan pengelolaan,
4. sanksi terhadap pelanggaran,
5. tatacara pengambilan keputusan,
6. tata nilai dalam pengelolaan
sumber daya.

20. Hadis Maja
Leumoh Hukom Diatur Pangkat
Leumoh Adat Jahee Raja
Leumoh Qanun Tinggal bak Kalam
Leumoh Reusam ancor Budaya
mate aneuk mupat jeurat,
gadoh adat pat tamita

21. UNSUR-UNSUR DALAM SISTEM ADAT
ACEH
1. Aturan (Hukom, Adat & Norma/Nilai-nilai
yg berlaku dalam masyarakat):
adat bak po teumeuruhom, hukom bak syiah
kuala, qanun bak putro phang, reusam bak
laksamana.
2. Wilayah
3. Fungsi adat &
ketatanegaraan/pemerintahan
4. Kelembagaan Adat
5. Atra Mukim & Sumber-Sumber

22.  Riwang adat berlandaskan hukom :
 Beusaboh Pakat
 Droe ke droe
 Berkeadilan
 Melindungi hak ureung ramee & ureung lemoh
 Uro dudo (berkelanjutan)
 Musafat
 Meuseraya

23. 1.
2.
3.
Lembaga Pemerintahan
Lembaga Adat
Kesatuan Masyarakat Hukum (Adat)

24. Hak mukim atas kawasan
Hakkullah & Hakkul Adam.
• Hakkullah adalah hak potallah (hak milik ALLAH) yang
wajib dijaga dan dilindungi, sedang hakkul adam
adalah wilayah yang menjadi hak anak adam (manusia)
untuk memanfaatkan dan menggunakannya.
• Namun, jika anak adam masih membutuhkan sumber
daya yang ada dalam wilayah hakullah, maka
diperbolehkan baginya untuk mengambil seperlunya
berdasarkan ketentuan adat setempat
• Contoh: di Mukim Lamteuba, hutan muda bisa
dijadikan sebagai lampoh

25.  Secara kelembagaan, mukim merupakan
lembaga adat tertinggi pada tingkat
wilayah adat.
 Mukim sebagai lembaga pemersatu dan
koordinator dari gampong-gampong dalam
hal pemanfaatan sumber daya komunal,
termasuk dalam pengelolaan kawasan
hutan.
 Pengelolaan kawasan hutan bisa
dilakukan secara langsung oleh imeum
mukim maupun dapat didelegasikan
kepada lembaga khusus (panglima uteun

26. Kuasa gampong dan mukim dalam
PSDA
 Gampong berkuasa “kedalam” rumah tangganya
sendiri = hak mengatur/mengurus warga gampong
dan harta gampong secara mandiri, termasuk utk
menyelesaikan persoalan warganya dan berupaya
meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan
adat.
 Catatan: Mukim dpt campur tangan jika ada tindakan
gampong yg bertentangan dengan adat atau kesepakatan
yg ditetapkan di tingkat mukim.
 Mukim berkuasa atas kawasan kelola rakyat dalam
sebuah gampong yang pemanfaatannya dilakukan
oleh warga dari berbagai gampong dlm mukim
tersebut, sprt: laot, bineh pasie, krueng, blang, gle,

27.  Walau secara administratif dan
pengaturan kedalam, kawasan kelola
tersebut masuk dalam wilayah gampong,
namun bila ada kebijakan yang bersifat
mengikat dan memiliki konsekuensi thd
warga dr mukim tersebut maka
keputusannya merupakan kewenangan
mukim (kuasa penuh atau kuasa dlm
pengambilan keputusan)
 Kuasa mukim keluar: mengatur hub antar
gampong, hub gampong dengan pihak

28. • mukim berhak untuk mengurus hakhak masyarakatnya, termasuk hak
atas tanah, ulayat dan hak sosial
masyarakat (Badruzzaman; Ketua
Majelis Adat Aceh, dalam sebuat
Lokalatih Penguatan Kelembagaan
Adat, 19 Oktober 2012)

29. • Mukim berdasarkan hak asal usul memiliki
kewenangan untuk mengurus harta kekayaan
dan sumber-sumber pendapatan mukim yang
secara kewilayahan ada pada wilayah kelola
mukim. Pemanfaatan, pengelolaan dan
kepemilikan atas wilayah kelola mukim diatur
melalui ketentuan adat mukim setempat
dibawah koordinasi Imeum Mukim.

30. Peran mukim
1. Administrasi pemerintahan
– Surat jual beli tanah dikeluarkan/disyahkan oleh
Imeum mukim slth diperiksa status tanahnya
melalui keuchik atau lembaga adat lainny sesuai
kedudukan tanah.
2. Adat; rujukan adat atas perkara yg tdk
mampu diselesaikan di tk gmpg
3. Hukom; t4 penyelesaian perkara agama.

31. Sistem pengelolaan sumberdaya
mukim melekat hak adat sebagai
hak asal usul dan menguasai kawasan
1. hak memiliki
komunalnya,
2. hak menetapkan aturan pengelolaan
kawasan dan sumberdaya alam dalam
wilayahnya,
3. hak memutuskan hukum dengan
membentuk peradilan adat
(menyelesaikan sengketa), dan
4. hak turut campur dalam memutuskan
dan menetapkan keputusan terkait
pengelolaan sumber daya alam

32. KAWASAN KELOLA MUKIM
Kuasa mukim ke arah
gle ”Siuro jak Wo”

33. WILAYAH KELOLA MUKIM-GAMPONG
DAN LEMBAGA ADAT
WILAYAH KELOLA
LEMBAGA ADAT
GLEE
PETUA GLEE/PAWANG GLEE
BLANG
KEUJRUEN CHIK/KEUJRUEN BLANG
UTEUN
PETUA UTEUN/PANG.UTEUN/PAWANG
UTEUN
SEUNEBOK
PETUA SEUNEBOK
PADANG
MEURABE
PETUA MEURABE/PAWANG PENGULU
WER
PEUKAN
HARIA PEUKAN
KREUNG
PETUA KRUENG
LAOT
PENGLIMA LAOT
PELABUHAN
SYAHBANDAR

34. KEBERADAAN DAN PENGAKUAN
HUKUM
• Kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui
keberadaannya;
• Tata cara dan prosedur belum ada?
• Belum adanya perda atau pengakuan
hukum bukan berarti tidak ada keberadaan
masyarakat hukum adat

35. “nyo AJTEH”
• Meunyo na hak
• teuntee na hek
meunyö kon ië leuhöp, meunyö kèn dröe gob
Pegleh lhong ie-Lamteuba 2012

36. UPAYA DI TINGKAT MUKIMGAMPONG
 Konsolidasi mukim masyarakat dan lembaga mukim: 1)




wilayah dan harta kekayaan mukim, 2) kejelasan kuasa
mukim dan gampong, 3) aturan adat, dan 4)
kelembagaan (kewenangan, fungsi dan perannya).
Penataan batas dan penyelesaian sengketa batas (antar
mukim dan antar gampong se-mukim).
Pemetaan sosial dan wilayah mukim, termasuk
memetakan kawasn kelola mukim dan harta ulayatnya
(daratan dan perairan).
Mendaftarkan wilayah adat dan harta ulayatnya,
termasuk hutan adat, tanah ulayat dan perairan ulayat.
Menegakkan kembali aturan adat mukim setempat,

37. Pengakuan terhadap mukim & gampong dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam idealnya
 hak terhadap sumber daya alam
itu sendiri (hak kepemilikan),
 hak pemanfaatan, dan
 hak untuk ikut campur dalam
keputusan-keputusan
pengelolaan Sumber daya alam

38. Pro aktif Pemerintah
 Segera terbitkan aturan teknis maupun
kebnijakan implementasi lainnya sebagai
kewajiban daerah atas terbutnya Qanun
Kabupaten ttg Pemerintahan Mukim.
 Dorong implementasikan qanun tentang
Pemerintahan Mukim dalam di tingkat
mukim-gampong
 Fasilitasi proses “inisiatif mukim” untuk
mengelola SDA berdasarkan adat

39. • WATEE HANA BUET JEUT TA LAKEE BUET
• BEK WATEE KA NA BUET HANJEUT TA PUBUET