1. UU ITE
UU ITE ini terdiri dari 13 bab dan 54 pasal
Bab 1 – Tentang Ketentuan Umum,
Yang menjelaskan istilah–istilah teknologi informasi menurut undang-undang informasi dan
transaksi elektronik.
Bab 2 – Tentang Asas Dan Tujuan,
Yang menjelaskan tentang landasan pikiran dan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan
transaksi elektronik.
Bab 3 – Tentang Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik,
Yang menjelaskan sahnya secara hukum penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik
sebagai mana dokumen atau surat berharga lainnya.
Bab 4 – Tentang Penyelenggaraa Sertifikasi Elektronik Dan Sistem Elektronik,
Menjelaskan tentang individu atau lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi elektronik dan
mengatur ketentuan yang harus di lakukan bagi penyelenggara sistem elektronik.
Bab 5 - Tentang Transaksi Elektronik,
Berisi tentang tata cara penyelenggaraan transaksi elektronik.
Bab 6 – Tentang Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, Dan Perlindungan Hak Pribadi,
Menjelaskan tentang tata cara kepemilikan dan penggunaan nama domain, perlindungan HAKI,
dan perlindungan data yang bersifat privacy.
Bab – 7 Tentang Perbuatan Yang Dilarang,
Menjelaskan tentang pendistribusian dan mentransmisikan informasi elektronik secara sengaja
atau tanpa hak yang didalamnya memiliki muatan yang dilarang oleh hukum.
Bab – 8 Tentang Penyelesaian Sengketa,
Menjelaskan tentang pengajuan gugatan terhadap pihak pengguna teknologi informasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bab 9 – Tentang Peran Pemerintah Dan Peran Masyarakat,
Menjelaskan tentang peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan
memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Bab 10 – Tentang Penyidikan,
Bab ini mengatur tata cara penyidikan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ITE
sekaligus menentukan pihak-pihak yang berhak melakukan penyidikan.
Bab 11 - Tentang Ketentuan Pidana,
Berisi sanksi-sanksi bagi pelanggar Undang-Undag ITE.
Bab – 12 Tentang Ketentuan Peralihan,
Menginformasikan bahwa segala peraturan lainnya dinyatakan berlaku selama tidak
bertentangan dengan UU ITE.
Bab 13 – Tentang Ketentuan Penutup,
Berisi tentang pemberlakuan undang-undang ini sejak ditanda tangani presiden.
2.5. Tujuan Undang-Undang ITE
1. Mengembangkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

2. 3. Meningkatkan aktifitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan
kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin
namun disertai dengan tanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara
teknologi informasi.
2.6. Contoh – Contoh Kasus Pelanggaran UU ITE
Luna Maya dijerat pasal 27 undang-undang ITE karena melecehkan profesi wartawan
(bukan jurnalist, kalau jurnalist menulis dengan fakta dan bukti yang nyata, kalau
wartawan bisa menulis dengan abstrak yang dalam hal ini kita pandang sebagai ISU)
infotainment dengan kata “pelacur” dan “pembunuh“.
Prita Mulyasari dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena akan mengancam kebebasan
berekspresi.
Narliswandi sudah diperiksa pada 28 Agustus lalu. Penyidik berniat pula menjerat
Narliswandi dengan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Karena kasus
pencemaran nama baik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Alvin Lie.
Agus Hamonangan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya Sat. IV Cyber Crime yakni
Sudirman AP dan Agus Ristiani. Merujuk pada laporan Alvin Lie, ketentuan hukum yang
dilaporkan adalah dugaan perbuatan pidana pencemaran nama baik dan fitnah seperti
tercantum dalam Pasal 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta
dugaan perbuatan mendistribusikan/mentransmisikan informasi elektonik yang memuat
materi penghinaan seperti tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 ayat (1) UU Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ariel dijerat Pasal 27 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat 1 UU
ITE mengatur tentang hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Dani Firmansyah, hacker situs KPU dinilai terbukti melakukan tindak pidana yang
melanggar pasal 22 huruf a, b, c, tahun 2008 tentang Telekomunikasi. Selain itu Dani
Firmansyah juga dituduh melanggar pasal 38 Bagian ke-11 UU Telekomunikasi.