Hari Rabu, 26 Agustus 2015. Kami dari BPD dan Lurah Desa Panggungharjo Kec Sewon Kab Bantul DIY (Juara Nasional Lomba Desa 2014), diberikan amanah untuk memberikan Bintek Ketua-Ketua BPD Se Kabupaten Lombok Barat. Bertempat di Hotel Harper Yogyakarta, dengan topik "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat Desa" Paradigma baru di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.6/2014 tentang desa adalah bahwa BPD bukan lagi sebagai bagian dari Pemerintahan Desa tetapi merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan desa, diantaranya adalah menyelenggarakan Musyawarah Desa, termasuk didalamnya adalah penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes Kegiatan Bintek yang diikuti oleh 130 peserta ini berjalan sangat dinamis dan interaktif. Banyak hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh peserta Bintek tentang bagaimana membangun kerjasama yang harmonis antara Pemdes dengan BPD untuk membangun dan menajukan desa masing-masing. Hal yang menarik peserta juga tentang bagaimana penyusunan dan pembahasan perdes, termasuk hak menyusun perdes oleh BPD. Berikut kami share materi bintek tersebut, semoga bermanfaat.

1. Kemitraan PEMDES
dengan BPD
1. Penyelenggaran Pemerintahan
2. Pembangunan
3. Pemberdayaan dan Pembinaan
Masyarakat
Disampaikan Oleh : AGUS SUBAGYA (BPD Desa Panggungharjo)

2. LANDASAN HUKUM
 UU No. 6/2014 tentang Desa : Pasal 55-65
 PP No. 43/2014 tentang Peraturan
pelaksanaan UU no.6/2014 tentang desa :
Pasal 72-80
 Perda Bantul No 14/2007 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (masih mengacu UU
32/2004 dan PP 72/2005)
Hotel Harier , 26-08-2015subagyaagus@yahoo.co.id
2

3.  Bersifat “kemitraan” artinya Kepala Desa dan BPD selalu
mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di desa.
 Bersifat “konsultatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD senantiasa
mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif
dalam pelaksanaan kegiatan.
 Bersifat “koordinatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD selalu
mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif
dalam pelaksanaan kegiatan.
Hotel Harier , 26-08-2015subagyaagus@yahoo.co.id
3Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan BPD
adalah bersifat kemitraan , konsultatif dan
koordinatif

4. Tata Kelola Desa YANG DEMOKRATIS
Musyawarah
Desa
(psl. 54)
Kepala Desa
(psl. 25 – 53)
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) (psl. 55 -65)
Warga/Masyarak
at
Perangkat
Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-
hok)
BUMDes
Klp. Special Interest
Perwakilan Bagian
Wilayah Desa
• RPJM-Desa dan
RKP-Desa
• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama
• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal
Strategis
Prinsip Tata Kelola Desa
• Check and balances
antara Kepala Desa
dengan Badan
Permusyawaratan desa.
• Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
• Proses demokrasi
partisipatoris melalui
Musdes
Dipilih
langsung
Dipilih
secara
Demokratis
Lembaga
Kemasyaraka
tan/Adat

5. Peran BPD dibidang
Penyelenggaan Pemerintahan
Desa
 Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala
desa.
 Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
(termasuk Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa)
 Mengajukan rancangan peraturan desa
 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 Pengawasan Kinerja Kepala Desa
Hotel Harier , 26-08-2015subagyaagus@yahoo.co.id
5

6. Peran BPD didalam Kegiatan
Pembangunan Desa
 Menyelenggarakan Musyawarah Desa (Permendesa No
2/2015 Ps 5 ay 1), termasuk Penyusunan RPJM Desa
(Permendagri no. 114/2014 Ps 20 ay 1) dan RKP Desa (Ps 31
ay 1)
 Membahas RAPBDES (UU 6/2014 Ps 73) dan memberikan
kesepakatan RAPBDES ( PP 43/2014 Ps 101)
Hotel Harier , 26-08-2015
subagyaagus@yahoo.co.id
6

7. Peran BPD di dalam
Pemberdayaan dan Pembinaan
Masyarakat
 Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan
dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU 6/2014 Ps 55
point b)
 Sebagai Tokoh Masyarakat yang aktif dalam organisasi
kegiatan dalam rangka Pemberdayaan dan
Pembinaan Masyarakat.
Hotel Harier , 26-08-2015
subagyaagus@yahoo.co.id
7

8. Hotel Harier , 26-08-2015
subagyaagus@yahoo.co.id
8