Program Modernisasi Pengadaan (Procurement Modernization/PM Program) bertujuan untuk memproyesionalisasi unit pengadaan pemerintah (ULP) di seluruh Indonesia dengan memberikan pelatihan, sertifikasi, pendampingan, serta pengembangan sistem informasi pengadaan agar proses pengadaan lebih transparan dan efisien. Program ini akan dilaksanakan selama 5 tahun oleh LKPP bekerjasama dengan 30 ULP terpilih di tingkat kementerian, lembaga, dan daer

1. LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Program Compact MCC di Indonesia
Modernisasi
Pengadaan
[PM]
untuk
ULP
yang
lebih
PASTI

2. OUTLINE
Ê Overview
Program
Ê Tujuan
Program
Ê Prinsip
Program
Ê Manfaat
Program
Ê Tahapan
Pra
Program
Ê Dasar
Pemilihan
Lokasi
Program
Ê Current
Situation
Ê Isu
terkait
Lainnya;
1-­‐
Modernisasi
Pengadaan

3. Overview
Program
-­‐1
Ê Procurement
Modernization
(PM)
Program
adalah
program
selama
lima
tahun
yang
mendukung
upaya
pemerintah
Indonesia
melakukan
reformasi
sistem
pengadaan,
dengan
cara
membantu
mengembangkan
kapasitas
dan
profesionalisme
unit
pengadaan
(ULP)
beserta
staffnya,
di
level
K/L/D/I
seluruh
Indonesia;
Ê PM
Program
akan
diimplementasikan
oleh
LKPP
melalui
MCA-­‐
Indonesia
(www.mc-­‐indonesia.org);
Ê PM
Program
menyediakan
pelatihan
(training),
pendampingan
(mentoring)
dan
pengembangan
sistem
informasi
(E
Catalog
dan
SIM
e-­‐Proc)
untuk
membantu
ULP
di
level
K/L/D/I
agar
profesional,
efektif,
efisien
dan
transparan
dalam
bekerja;
2-­‐
Modernisasi
Pengadaan

4. Overview
Program
-­‐2
Ê Di
phase
pertama
dari
PM
Program
(tiga
tahun
pertama),
sebanyak
30
ULP
terpilih
akan
memperoleh
pelatihan,
pendampingan
(mentoring),
dan
dalam
rangka
meningkatkan
efektifitas,
efisiensi
dan
transparasi
dan
mendukung
apa
yang
telah
diamanahkan
dalam
PP
No.
54/2010
dan
perubahannya;
PP
No.
70/2012
tg
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
“
ULP,
adalah
Unit
organisasi
pemerintah
yang
bertujuan
mempunyai
fungsi
menyelenggarakan
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
pada
K/L/D/I
dan
bersifat
permanen,
baik
sebagai
unit
struktural
yang
mandiri
atau
dilekatkan
pada
unit
kerja
yang
mempunyai
fungsi
pengadaan
pd
unit
struktural
yang
ada”
3-­‐
Modernisasi
Pengadaan

5. Tujuan
Program
-­‐1
Ê Melembagakan
Jabatan
Fungsional
secara
permanen
dan
jalur
karir
yang
jelas
bagi
personel
pengadaan
sebagai
bagian
dari
Public
Service;
Ê Memastikan
Proses
Pengadaan
akan
dilakukan
oleh
personel
pengadaan
yang
terlatih,
bersertifikat
dan
Profesional;
Ê Menyiapkan
Sistem
Manajemen
Informasi
Pengadaan
(SIMP)
yang
modern
[termasuk
didalamnya
mengoptimalkan
e-­‐procurement
&
penyediaan
e-­‐katalog]
yang
mampu
menyediakan
data
secara
tepat
&
akurat
guna
mendukung
administrasi
pelaporan
dan
manajemen
ULP;
Ê Menyediakan
Informasi
Panduan
Pelaksanaan
Tender
Pengadaan
secara
jelas
termasuk
didalamnya
Dokumen
Standard
Pengadaan
(RKS/TOR/Juklak/Juknis/
Daftar
Pengadaan
dsbny);
4-­‐
Modernisasi
Pengadaan

6. Tujuan
Program
-­‐2
Ê Memberikan
informasi
kepada
masyarakat,
Pelaku
Bisnis,
serta
aparatur
pemerintah
tentang
manfaat
dan
program
PM
dengan
public
education
strategy
yang
tepat
dan
jelas;
Ê Membuat
perencanaan
strategis
dalam
rangka
tata
kelola
dan
tata
laksana
ULP
dan
melaksanakan
setiap
tahapan
didalamnya.
Hal
ini
diharapkan
menjadi
dasar
yang
kuat
bagi
pengelolaan
ULP
yang
permanent,
independent
&
profesional.
Ê Dengan
dukungan
sumber
pendanaan,
hasil
akhir
dari
PM
Program
diharapkan
mampu
Melembagakan
ULP
secara
permanen,
independent
&
profesional.
5-­‐
Modernisasi
Pengadaan

7. Prinsip
Program
Ê PARTNERSHIP,
dimana
ULP
terpilih
bermitra
dengan
LKPP
untuk
mengembangkan
ULP-­‐nya
secara
bersama-­‐sama
untuk
mendapatkan
hasil
sesuai
dengan
tujuan
program.
Ê GOOD
GOVERNANCE;
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik,
terbuka
dan
transparan
dimana
seluruh
prosesnya
dapat
diakses
dan
diketahui
masyarakat
Ê KOMPETITIF;
seluruh
entitas
pemerintahan
di
K/L/D/I
menjadi
calon
penerima
PM
Program
secara
otomatis
saat
menyatakan
minatnya
secara
resmi
ke
tim
seleksi
(LKPP)
6-­‐
Modernisasi
Pengadaan

8. Manfaat
Program
-­‐1
Ê u/
Panitia
Lelang/PPK/KPA
dan
personnel
pengadaan;
menerima
pelatihan
(dan
sertifikasi)
serta
mendapatkan
pendamping
(mentors)
yang
melakukan
upgrading
agar
lebih
terlatih,
efisien
dalam
bekerja,
dan
berpeluang
untuk
menjadi
Profesional
Ahli
Pengadaan;
Ê u/
ULP
terpilih;
mempunyai
personnel
yang
terlatih,
yang
didukung
dengan
Manajemen
Sistem
Informasi
dan
tata
kelola
pengadaan
berkualitas
dan
pada
akhirnya
menjadikan
ULP
lebih
efisien
serta
lebih
profesional
dalam
menjalankan
tugasnya;
Ê u/
Masyarakat;
merasakan
manfaat
yang
lebih
baik
karena
kualitas
proyek-­‐proyek
publik
yang
pengadaannya
dilakukan
oleh
ULP
terpilih
sesuai
dengan
output
yang
diharapkan;
7-­‐
Modernisasi
Pengadaan

9. Manfaat
Program
-­‐2
Ê Bagi
Kementerian/Lembaga;
diharapkan
akan
terjadi
peningkatan
kinerja,
efisien
dalam
menggunakan
anggaran,
penyerapan
anggaran
sesuai
dengan
target
yang
ditetapkan
dan
menjadi
public
services
yang
dapat
diandalkan.
Ê Pimpinan;
mendapatkan
kepercayaan
dari
masyarakat,
dan
meminimalkan
masalah-­‐masalah
hukum
yang
kerap
terjadi
karena
kesalahan
proses
pengadaan
Ê Pihak
ketiga;
kompetisi
yang
lebih
adil,
terbuka,
dan
transparan
dalam
setiap
tahapan
pengadaan
yang
diadakan.
Ê Pemerintah
Pusat/Daerah;
memperoleh
savings
yang
tinggi
karena
proses
pengadaan
dapat
dilaksanakan
secara
cepat,
dengan
kualitas
barang
seperti
yang
diharapkan
dengan
harga
yang
kompetitif.
8-­‐
Modernisasi
Pengadaan

10. Tahapan
Pra
Program
Interest
Letter
from
K/L/D/I
PM
PROGRAM
Need
(1)
Form
RAQ;
(2)
Form
K/L/D/I
Entry
Into
Force
PSU
Profile;
(3)
Form
Assesment
Communication
(1)
MOU
Signing
for
Ministry/Institution
Level,
(2)
Kick
Off
(1)
MOU
Signing
Letter
of
Program,
(3)
Press
statement
Conference
for
District
Level
Fully
National
District
Follow
Up
Committment
Public
Public
Letter
Event
Event
(1)
Meeting
with
LKPP/
Consultant;
(2)
PSU
Profile
Signing
MOU
between
Head
of
LKPP
with
Head
of
K/L/D/I
9-­‐
Modernisasi
Pengadaan

11. Pemilihan
Lokasi
Program
Ê ULP
penerima
program
akan
dipilih
melalui
proses
penilaian
yang
sama
oleh
tim
seleksi
dari
LKPP;
Ê Kriteria
penilaian
yang
menjadi
pertimbangan
pertama
adalah
KOMITMEN
dari
Pimpinan
K/L/D/I
untuk
mengikuti
program.
Bentuk
awal
dari
komitment
ini
adalah
(1)
telah
mengirimkan
surat
minat
kepada
LKPP
untuk
mengikuti
program,
dan;
(2)
bersedia
menyediakan
waktu
dan
tempat
bagi
tim
LKPP
menjelaskan
tentang
program;
(3)
bersedia
untuk
menandatangani
MOU;
Ê Dalam
prosesnya,
isi
MOU
yang
hendak
ditandatangani
antara
Kepala
LKPP
dan
Pimpinan
K/L/D/I
penerima
program
akan
dikomunikasikan
antara
wakil
LKPP
dengan
Pimpinan
K/L/D/I
10-­‐
Modernisasi
Pengadaan

12. Current
Situation
Ê Saat
ini
tengah
dilakukan
assesment
awal
untuk
mengumpulkan
data
ULP-­‐ULP
yang
sudah
mengirimkan
surat
minat
untuk
mengikuti
program.
Ê Assesment
dinyatakan
selesai
jika
seluruh
form
yang
digunakan
dan/atau
informasi
untuk
menyusun
ULP
sudah
dinyatakan
lengkap;
Ê Hasil
Assesment
awal
akan
didiskusikan
guna
menyusun
diversity
ULP
(ULP
Profile)
di
masing-­‐masing
K/L/D/I.
Ê MOU
sedang
disempurnakan;
Ê Setelah
diketahui
diversity
ULP,
maka
akan
dilakukan
asistensi
(partnership)
guna
membuat
road
map
ULP
selama
5
(lima)
tahun.
11-­‐
Modernisasi
Pengadaan

13. Isu
terkait
Lainnya
Ê Informasi
tentang
PM
Project
dapat
diperoleh
secara
update
di
website
mca-­‐indonesia;
www.mca-­‐indonesia.org;
Ê Untuk
hotline
centre
terkait
PM
Project
dapat
langsung
menghubungi
Sekretariat
Program
Compact
MCC
di
(6221-­‐
……?)
atau
LKPP
di
(6221-­‐…Ext.
…);
Ê Saat
ini
sedang
dibuat
beberapa
kanal
informasi
tentang
PM
Project
melalui
beberapa
jaring
social
blog,
dan
tulisan2
di
beberapa
media
massa;
12-­‐
Modernisasi
Pengadaan

14. ?
Tujuan
Akhir
(Goals)
ULP
13-­‐
Modernisasi
Pengadaan

15. ULP
yang
lebih
PASTI
-­‐ Tersedianya
informasi
tentang
pengadaan
yang
lengkap,
termasuk
didalamnya
dokumen
standar
Akuntable
pelelangan
yang
bisa
diakses
publik
-­‐SIM
Pengadaan
yang
baik,
lengkap,
SIM
yang
ULP
HRD
yang
handal,
userable,
termasuk
Profesional
terlatih,
dan
profesional
SOLID
didalamnya
e-­‐
dalam
bekerja
procurement
dan
e-­‐
PASTI
catalog
yang
dapat
diupdate
scr
reguler
Dengan
dukungan
pembiayaan
yang
pasti
Independensi
Track
Karir
&
Bebas
(Fungsional)
Jenjang
karir
fungsional
maka
ULP
yang
permanen
yang
jelas
bagi
staff
ULP
Intervensi
Jelas
dan
independent
akan
dpt
terwujud
14-­‐
Modernisasi
Pengadaan

16. TERIMA
KASIH