SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
Hukum dan Moral
Menurut Hans Kelsen
Ahsanul Minan
NPM : 1806158966
Apa itu Moral?
Moral adalah tatanan sosial yang
mengatur tentang perilaku yang harus
dilakukan atau dilarang untuk
dilakukan oleh seseorang.
Ilmu yang mempelajari tentang moral
disebut dengan ilmu etika, meskipun
dalam prakteknya kedua terminologi ini
sering dipertukarkan
Apakah hukum harus selalu
selaras dengan moral (dan juga
keadilan) ?
Apakah jika hukum tidak selaras
dengan moral (dan juga keadilan)
berarti hukum tidak valid ?
Kontroversi Publik
Moral memiliki 3 “keterbatasan”:
Moral hanya
sekumpulan norma
sosial yang tidak
memiliki perangkat
sanksi yang bersifat
koersif. Sanksi dalam
norma moral hanya
berupa persetujuan
atau ketidaksetujuan
terhadap
tindakan/perilaku
yang melanggar
norma moral.
Moral berangkat dari
nilai yang berasal dari
keyakinan keagamaan
dan dari kekuasaan
ilahiyah sehingga tidak
dapat diuji validitasnya.
Kebenaran moral akan
sangat rentan ketika
diperhadapkan dengan
moral lain yang
bersumber dari
keyakinan agama
lainnya.
Norma moral sangat
dipengaruhi oleh ruang
dan waktu. Nilai moral
yang diyakini dan
dipraktekkan oleh
sebuah komunitas di
suatu waktu, akan
berbeda dengan nilai
moral yang diyakini dan
dipraktekkan oleh
komunitas di tempat dan
waktu lainnya, sehingga
dengan demikian nilai
moral memiliki tingkat
relativitas yang tinggi.
Dampak Keterbatasan Moral terhadap
Hubungannya dengan Hukum
Hukum tidak sama
dengan moral.
Moral tidak bersifat
koersif, sedangkan
hukum bersifat
koersif.
Menyamakan hukum
dengan moral
merupakan
pandangan yang
tidak tepat, dan
mereduksi nilai
hukum itu sendiri
Hukum tidak bisa diuji validitasnya
berdasarkan moral
Moral dibangun salah
satunya bersumber
dari keyakinan
keagamaan, yang
tidak dapat diuji
secara ilmiah
Moral sebagai norma
sosial dipengaruhi
oleh ruang dan
waktu, sehingga
bersifat relatif
Catatan Terhadap Penjelasan Kelsen
Penjelasan Kelsen melalui teori hukum murni mengenai hubungan
antara moral dan hukum ini sangat penting terutama untuk
mendudukkan masalah yang seringkali muncul dalam masyarakat yang
menganggap bahwa hukum haruslah selaras dengan moral, padahal
moral memiliki validitas yang relatif.
Bahwa norma hukum memiliki kesamaan dengan norma moral, hal itu
diakui oleh Kelsen, karena menurutnya, keduanya sama-sama mengatur
tentang perilaku manusia. Namun dalam hal isi (content) maka hukum
tidak sama dengan moral, melainkan hukum lebih dari sekedar moral dan
harus melampaui moral yang validitasnya bersifat relatif.
Namun demikian, terdapat sebuah kelemahan dari penjelasan Kelsen,
ketika dia menegaskan tentang relatifitas norma moral yang dipengaruhi
oleh ruang, waktu, dan keyakinan keagamaan manusia, pada saat yang
sama dia tidak menjelaskan tentang kemungkinan bahwa norma hukum
juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang (juga) dapat mempengaruhi
validitasnya. Sebuah norma hukum yang berlaku, dalam perjalanannya
dapat juga berkurang atau bahkan hilang validitasnya seiring perubahan
waktu, ruang dan keyakinan manusia.

Contenu connexe

Tendances

Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Pancasila Sebagai Ideologi NegaraPancasila Sebagai Ideologi Negara
Pancasila Sebagai Ideologi NegaraMuadz Nuruzzaman
 
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IlmuPancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmudayurikaperdana19
 
02 hukum perdata
02 hukum perdata02 hukum perdata
02 hukum perdataCloudys04
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Pembahasan hukum islam
Pembahasan hukum islamPembahasan hukum islam
Pembahasan hukum islamNanda_khalisa
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukumroellys
 
Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem EtikaPower Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem EtikaNovi Suryani
 
Kode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaKode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaDanang Satriya
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiAhmad Dahlan University
 

Tendances (20)

Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Pancasila Sebagai Ideologi NegaraPancasila Sebagai Ideologi Negara
Pancasila Sebagai Ideologi Negara
 
Hukum Islam
Hukum IslamHukum Islam
Hukum Islam
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IlmuPancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
 
02 hukum perdata
02 hukum perdata02 hukum perdata
02 hukum perdata
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Legal realism ppt
Legal realism pptLegal realism ppt
Legal realism ppt
 
Pembahasan hukum islam
Pembahasan hukum islamPembahasan hukum islam
Pembahasan hukum islam
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem EtikaPower Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
 
Kode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaKode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesia
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
 

Similaire à Hans Kelsen: Law & Moral

Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)Dicky Arumawan
 
Etika bisnis dan informasi teori etika
Etika bisnis dan informasi  teori etikaEtika bisnis dan informasi  teori etika
Etika bisnis dan informasi teori etikaHarisno Al-anshori
 
Rumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moralRumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moralJohnson Choo
 
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docxARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docxStranger605781
 
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)ahmad sururi
 
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptxManusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptxLianaSyaras
 
Konsep asas moral
Konsep asas moralKonsep asas moral
Konsep asas moralSucram Suna
 
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukummudanp.com
 
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktEtika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktMimi Mimi
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Bab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etikaBab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etikaAndrew Yapvito
 
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptxKel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptxahmadfarchimaulana
 
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moralPertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moralEka Zay
 
aliran aliran dalam tasawuf
aliran aliran dalam tasawufaliran aliran dalam tasawuf
aliran aliran dalam tasawufAhmad Minwar
 
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Rajabul Gufron
 

Similaire à Hans Kelsen: Law & Moral (20)

Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
 
Presentation 11
Presentation 11Presentation 11
Presentation 11
 
Etika bisnis dan informasi teori etika
Etika bisnis dan informasi  teori etikaEtika bisnis dan informasi  teori etika
Etika bisnis dan informasi teori etika
 
Rumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moralRumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moral
 
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docxARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
 
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
 
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptxManusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
 
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
 
Konsep asas moral
Konsep asas moralKonsep asas moral
Konsep asas moral
 
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
 
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktEtika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Resume etika profesi
Resume etika profesiResume etika profesi
Resume etika profesi
 
Bab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etikaBab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etika
 
Moralitas
Moralitas Moralitas
Moralitas
 
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptxKel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
 
Latar belakang
Latar belakangLatar belakang
Latar belakang
 
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moralPertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
 
aliran aliran dalam tasawuf
aliran aliran dalam tasawufaliran aliran dalam tasawuf
aliran aliran dalam tasawuf
 
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
 

Plus de Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 

Plus de Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 

Dernier

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 

Dernier (10)

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 

Hans Kelsen: Law & Moral

  • 1. Hukum dan Moral Menurut Hans Kelsen Ahsanul Minan NPM : 1806158966
  • 2. Apa itu Moral? Moral adalah tatanan sosial yang mengatur tentang perilaku yang harus dilakukan atau dilarang untuk dilakukan oleh seseorang. Ilmu yang mempelajari tentang moral disebut dengan ilmu etika, meskipun dalam prakteknya kedua terminologi ini sering dipertukarkan
  • 3. Apakah hukum harus selalu selaras dengan moral (dan juga keadilan) ? Apakah jika hukum tidak selaras dengan moral (dan juga keadilan) berarti hukum tidak valid ? Kontroversi Publik
  • 4. Moral memiliki 3 “keterbatasan”: Moral hanya sekumpulan norma sosial yang tidak memiliki perangkat sanksi yang bersifat koersif. Sanksi dalam norma moral hanya berupa persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap tindakan/perilaku yang melanggar norma moral. Moral berangkat dari nilai yang berasal dari keyakinan keagamaan dan dari kekuasaan ilahiyah sehingga tidak dapat diuji validitasnya. Kebenaran moral akan sangat rentan ketika diperhadapkan dengan moral lain yang bersumber dari keyakinan agama lainnya. Norma moral sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Nilai moral yang diyakini dan dipraktekkan oleh sebuah komunitas di suatu waktu, akan berbeda dengan nilai moral yang diyakini dan dipraktekkan oleh komunitas di tempat dan waktu lainnya, sehingga dengan demikian nilai moral memiliki tingkat relativitas yang tinggi.
  • 5. Dampak Keterbatasan Moral terhadap Hubungannya dengan Hukum Hukum tidak sama dengan moral. Moral tidak bersifat koersif, sedangkan hukum bersifat koersif. Menyamakan hukum dengan moral merupakan pandangan yang tidak tepat, dan mereduksi nilai hukum itu sendiri Hukum tidak bisa diuji validitasnya berdasarkan moral Moral dibangun salah satunya bersumber dari keyakinan keagamaan, yang tidak dapat diuji secara ilmiah Moral sebagai norma sosial dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga bersifat relatif
  • 6. Catatan Terhadap Penjelasan Kelsen Penjelasan Kelsen melalui teori hukum murni mengenai hubungan antara moral dan hukum ini sangat penting terutama untuk mendudukkan masalah yang seringkali muncul dalam masyarakat yang menganggap bahwa hukum haruslah selaras dengan moral, padahal moral memiliki validitas yang relatif. Bahwa norma hukum memiliki kesamaan dengan norma moral, hal itu diakui oleh Kelsen, karena menurutnya, keduanya sama-sama mengatur tentang perilaku manusia. Namun dalam hal isi (content) maka hukum tidak sama dengan moral, melainkan hukum lebih dari sekedar moral dan harus melampaui moral yang validitasnya bersifat relatif. Namun demikian, terdapat sebuah kelemahan dari penjelasan Kelsen, ketika dia menegaskan tentang relatifitas norma moral yang dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan keyakinan keagamaan manusia, pada saat yang sama dia tidak menjelaskan tentang kemungkinan bahwa norma hukum juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang (juga) dapat mempengaruhi validitasnya. Sebuah norma hukum yang berlaku, dalam perjalanannya dapat juga berkurang atau bahkan hilang validitasnya seiring perubahan waktu, ruang dan keyakinan manusia.