Ringkasan dokumen ini memberikan panduan untuk mengawasi pemutakhiran daftar pemilih di Indonesia. Terdapat tiga hal penting yang perlu diawasi yaitu legalitas proses pemutakhiran daftar pemilih, akurasi data pemilih, dan masalah-masalah yang sering terjadi pada daftar pemilih di DKI Jakarta seperti pemilih ganda dan pemilih tidak terdaftar. Dokumen ini menyarankan strategi pengawasan yang meliputi pengawasan secara aktif terhadap

1. KIAT
MENGAWASI
PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH
Oleh: Ahsanul Minan
Disampaikan dalam Rakor Bawaslu Provinsi DKI, September 2013
www.ahsanulminan.webs.com
http://www.slideshare.net/ahsanov

2. Election Cycle
PENDAFTARAN
PEMILIH

3. Mengapa DPT?
 Hak Pilih merupakan hak asasi warga negara yang
dilindungi oleh konstitusi.
 Credibility of Voter List akan mempengaruhi kredibilitas
hasil pemilu.
 Kredibilitas Daftar Pemilih memiliki korelasi kuat dengan
eligibilitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar
pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.

4. PRINSIP-PRINSIP
PENDAFTARAN PEMILIH
LEGA
LITY
FAIRN
ESS
SUSTA
INABIL
ITY
ACCE
SSIBILI
TY
COST-
EFFEC
TIVEN
ESS
INTEG
RITY
COM
PREHE
NSIVE
NESS
TIMELI
NESS TRAN
SPARE
NCY
ACC
URAC
Y
INCLU
SIVEN
ESS
CREDI
BILITY

5. KLASIFIKASI PENDAFTARAN PEMILIH
COMPULSORY
vs VOLUNTARY
•Voluntary systems
membutuhkan tingkat
kesadaran partisipasi
politik yang tinggi di
kalangan masyarakat
•Indonesia menganut
voluntary
ACTIVE vs
PASSIVE
•Active systems
memerlukan kapabilitas
penyelenggara yang
tinggi, Passive systems
membutuhkan
kesadaran politik
masyarakat yang tinggu
•Indonesia menerapkan
Active Systems
CONTINUOUS
vs PERIODIC
•Continous memerlukan
kapabilitas
penyelenggara pemilu
•Indonesia masih
menganut Periodic
Systems
CIVIL
REGISTRATION
vs VOTER
REGISTRATION
Memerlukan kejelasan arah
kebijakan antara
penyelenggara pemilu dengan
penyelenggara pemerintahan

6. POTRET PROBLEMATIKA DAFTAR PEMILIH 1999-2009

7. ANATOMI PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH
•Masih dominannya peran
Pemerintah (Depdagri)
dalam urusan terkait
pendaftaran pemilih
•Rendahnya kesadaran &
keterlibatan parpol
•Masih rendahnya tingkat
kepedulian masyarakat
•Melemahnya tingkat
kepercayaan publik
terhadap pemilu
•Belum terbangunnya sistem
manajemen daftar pemilih
yang memadai di KPU
•Rendahnya kapasitas
penyelenggara
•Jadwal rekrutmen
penyelenggara yang
kurang pas
•Lemahnya sistem
perencanaan (electoral
management)
•Sistem Periodic yang
diterapkan
menyebabkan
rendahnya tingkat
perhatian terhadap isu
daftar pemilih
•Tarik-menarik
kewenangan dalam
manajemen civic
registratio dan voter
registration antara
Depodagri vs KPU
SISTEM &
REGULASI
KAPASITIAS
PENYELENGG
ARA
SIKAP
STAKHOLDER
PARTISIPASI
PEMILIH

8. KERAWANAN DAFTAR PEMILIH DI DKI JAKARTA
PROSEDUR
AKURASI
LAIN2
•Penetapan DP tanpa pleno
•Penyimpangan prosedur
•Keterlambatan jadwal
•Transparansi proses
•Ghost Voters
•Pemilih ganda
•Inaccuracy penulisan
identitas
•Pemilih tidak terdaftar
•Inkonsistensi kebijakan
•Cross boundaries issues
•Sikap KPU untuk
mengandalkan DPK sebagai
solusi permasalahan DP.

9. ORIENTASI & FOKUS PENGAWASAN
Fokus
Legalitas
Legal
compliance
Legal
certainity
Akurasi
Zero fault

10. STRATEGI & PENDEKATAN PENGAWASAN
LEGALITAS
Pengawasan atas
aspek legalitas ini
dapat ditempuh
dengan cara
pengawasan
melekat secara aktif
terhadap
pelaksanaan
prosedur
pemutakhiran dan
penetapan daftar
pemilih oleh KPU
AKURASI
Pengawasan atas
aspek Akurasi ini bisa
dilakukan dengan 2
cara:
1. List to voters
audit, tentunya
dengan cara
sampling
2. Voters to lis audit
dengan cara
membuka akses
pelaporan bagi
masyarakat

11. SEKIAN