[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas rencana dan strategi Kementerian Keuangan Indonesia untuk tahun anggaran 2012-2013, mencakup visi, misi, organisasi, program prioritas, dan indikator kinerja utama. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan upaya Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pendapatan negara, mengelola anggaran dan utang negara secara efisien dan berkelanjutan, serta memperkuat stabilitas sektor keuangan.

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Integritas ● Proferionalisme ● Sinergi ● Pelayanan ● Kesempurnaan

2. ALUR PEMBAHASAN
A. PENDAHULUAN
1. Visi dan Misi
2. Organisasi dan SDM
3. Strategi dan Arah Kebijakan
4. Balanced Scorecard TA 2012
B. PAGU ANGGARAN 2013
1. Program/Kegiatan Prioritas TA 2013
2. Anggaran Kemenkeu TA 2013
C. REALOKASI ANGGARAN 2012
1. Penyerapan Anggaran TA 2012 (per 31 Agustus)
2. Realokasi dan Refocusing Anggaran TA 2012
2

3. VISI & MISI KEMENTERIAN KEUANGAN
VISI
MISI FISKAL MISI KEKAYAAN MISI PASAR MODAL MISI PENGUATAN
NEGARA DAN LEMBAGA KELEMBAGAAN
KEUANGAN
Mengembangkan Mewujudkan Mewujudkan industri • Membangun dan Mengembangkan
Kebijakan Fiskal yang : pengelolaan pasar modal dan Organisasi Berlandaskan Administrasi
kekayaan negara lembaga keuangan non Publik Sesuai dengan Tuntutan
• Sehat,
yang optimal sesuai bank sebagai Masyarakat;
• Berkelanjutan,
dengan azas penggerak dan penguat • Membangun dan Mengembangkan SDM
• Hati-hati fungsional, kepastian perekonomian nasional yang Amanah, Profesional, Berintegritas
(Prudent), dan hukum, transparan, e yang tangguh dan Tinggi dan Bertanggung Jawab;
• Bertanggungjawab fisien, dan berdaya saing global.
• Membangun dan Mengembangkan
bertanggungjawab.
Teknologi Informasi Keuangan yang
Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan
Prasarana Strategis Lainnya.
3

4. ORGANISASI DAN SDM

5. STRUKTUR ORGANISASI
5

6. UNIT ORGANISASI DAN SATUAN KERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN
Satker Satker
No Unit Total Satker
Kantor Pusat Kantor Daerah
1. SETJEN 10 19 29
2. ITJEN 1 - 1
3. DJA 1 - 1
4. DJP 2 570 572
5. DJBC 1 142 143
6. DJPK 1 - 1
7. DJPU 1 - 1
8. DJPB 4 207 211
9. DJKN 1 87 88
10. BAPEPAM - LK 1 -- 1
11. BPPK 8 12 20
12. BKF 1 - 1
JUMLAH 32 1.037 1.069
6

7. JUMLAH PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN
NO UNIT SD SMP SMA D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 JUMLAH
1 SETJEN 27 32 438 848 1.135 268 12 2.760
2 ITJEN 2 4 65 183 219 103 0 576
3 DJA 1 3 65 185 376 163 1 794
4 DJP 23 44 4.411 10.222 11.916 4.594 43 31.253
5 DJBC 73 370 3.055 3.757 2.263 650 8 10.176
6 DJPK 2 2 26 114 188 108 3 443
7 DJPU 1 1 9 60 170 82 2 325
8 DJPB 101 281 3.324 2.518 2.570 270 2 9.066
9 DJKN 19 40 817 1.147 1.351 166 3 3.543
10 BAPEPAM-LK 8 9 125 157 580 157 0 1.036
11 BPPK 11 34 176 445 397 144 10 1.217
12 BKF 3 5 36 96 168 133 9 450
JUMLAH 271 825 12.547 19.732 21.333 6.838 93 61.639
7

8. JUMLAH PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN
WAKIL ESELON ESELON ESELON ESELON ESELON FUNGSIONAL
NO UNIT JUMLAH
MENTERI I II III IV V / PELAKSANA
1 SETJEN 2 6 16 94 273 0 2.369 2.760
2 ITJEN 0 1 8 5 28 0 534 576
3 DJA 0 1 9 42 161 0 581 794
4 DJP 0 1 47 552 4.013 0 26.640 31.253
5 DJBC 0 1 28 196 1.037 794 8.120 10.176
6 DJPK 0 1 5 25 97 0 315 443
7 DJPU 0 0 5 23 89 0 208 325
8 DJPB 0 1 34 322 1.368 0 7.341 9.066
9 DJKN 0 1 27 186 786 0 2.543 3.543
BAPEPAM-
10 0 1 16 53 149 0 817 1.036
LK
11 BPPK 0 1 8 42 74 0 1.092 1.217
12 BKF 0 1 7 29 107 0 306 450
JUMLAH 2 16 210 1.569 8.182 794 50.866 61.639
8

9. STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN

10. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN NEGARA (sesuai dengan Renstra 2010 - 2014)
Penyeimbangan antara • Penerimaan negara yang meningkat dan
belanja negara yang efisien dengan tetap
peningkatan alokasi mengupayakan pemberian stimulus fiskal
1 anggaran dengan secara terbatas
upaya untuk
• Pembiayaan defisit anggaran yang tidak
memantapkan menyebabkan berkurangnya pembiayaan
kesinambungan fiskal sektor swasta (crowding out effect)
• Reformasi kebijakan dan administrasi
Peningkatan perpajakan dan kepabeanan,
2
penerimaan negara • PNBP yang terkelola secara optimal baik dari
jenisnya maupun perbaikan administrasinya
10

11. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN NEGARA (sesuai dengan Renstra 2010 - 2014)
• Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
daerah dapat dipisahkan secara jelas yang
Peningkatan efektivitas diikuti dengan pendanaannya
3 dan efisiensi • Realokasi belanja negara agar lebih terarah
pengeluaran negara dan tepat sasaran
• Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah
yang lebih baik
Stok pinjaman luar negeri yang menurun, baik
4
Peningkatan relatif terhadap PDB maupun absolut. Untuk
pengelolaan pinjaman pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya
pemerintah ruang gerak yang cukup pada sektor swasta
11

12. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN NEGARA (sesuai dengan Renstra 2010 - 2014)
Percepatan fungsi
intermediasi dan • Perbankan dan pasar modal syariah yang
penyaluran dana berkembang
masyarakat, termasuk • Diversifikasi sumber pendanaan melalui LKBB
5
peningkatan akses • Perluasan cakupan pelayanan lembaga jasa
lembaga jasa keuangan keuangan terutama untuk sektor UMKM
(LJK) kepada • Pengembangan infrastruktur pendukung LJK
masyarakat miskin
• Risiko sistemik di sektor keuangan dapat dicegah
melalui: (1) pemantapan koordinasi kebijakan fiskal
dan moneter, (2) implementasi konsep Jaring
Pengaman Sistem Keuangan
6
Peningkatan ketahanan • kinerja dan stabilitas industri LJK yang mantap
sektor keuangan melalui: (1) Penerapan standar internasional
terutama untuk pengaturan dan pengawasan industri
jasa-jasa keuangan, (2) Perkuatan kualitas
manajemen dan operasional LJK, (3) Perkuatan
perlindungan bagi konsumen LJK
12

13. DAFTAR 12 PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEGIATAN
Pembinaan, Koordinasi Dan Dukungan Manajerial Serta Pelaksanaan
SETJEN 17
Tugas Lainnya
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
ITJEN 4
Keuangan
DJA Pengelolaan Anggaran Negara 7
DJP Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 16
Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan Di Bidang Kepabeanan dan
DJBC 16
Cukai
Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
DJPK 5
Pusat dan Pemerintahan Daerah
DJPU Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 6
DJPB Pengelolaan Perbendaharaan Negara 10
Pengelolaan Kekayaan Negara , Penyelesaian Pengurusan Piutang
DJKN 10
Negara dan Pelayanan Lelang
Pengaturan , Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga
BAPEPAM-LK 13
Keuangan Non Bank
BPPK Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan 9
BKF Perumusan Kebijakan Fiskal 6
13

14. BALANCED SCORECARD
TA 2012

15. Balanced Scorecard TA 2012
VISI
Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya, akuntabel, dan terbaik di
tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan
Stakeholder
Perspective
KK-3 KK-7
KK-2 Pembiayaan dalam KK-5 KK-6 Industri
KK-1 KK-4
Perencanaan dan jumlah yang Perimbangan Pengelolaan pasar modal dan
Pendapatan Utilisasi
pelaksanaan cukup, aman, dan keuangan yang keuangan jasa keuangan
negara yang kekayaan negara
belanja negara efisien bagi adil dan negara yang non bank yang
optimal yang optimal
yang optimal kesinambungan transparan akuntabel stabil, tahan uji
fiskal dan likuid
Perspective
Customer
KK-8
Tingkat kepuasan
pengguna layanan
yang tinggi
Perumusan Pengelolaan dan Pengembangan Pengawasan dan
Perspective
Penegakan Hukum
Internal
Process
KK-10
KK-9 KK-11
Pelaksanaan pengelolaan KK-12
Kajian dan rumusan Peningkatan edukasi
keuangan dan kekayaan Pengawasan dan
kebijakan yang masyarakat dan
negara yang efektif dan penegakan hukum yang
berkualitas pelaku ekonomi
efisien efektif
and Growth
Perspective
SDM Organisasi TIK Anggaran
Learning
KK-16
KK-14 KK-15
KK-13
Pembentukan SDM yang
`
Penataan Perwujudan TIK
Pelaksanaan
anggaran yang
organisasi yang yang terintegrasi
berkompetensi tinggi optimal
adaptif dan andal
15

16. Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu
Stakeholder Perspective
KK-3
Pembiayaan dalam
KK-2 KK-4
KK-1 jumlah yang
Perencanaan dan Utilisasi
Pendapatan negara cukup, aman, dan
pelaksanaan kekayaan
yang optimal efisien bagi
belanja negara yang negara yang
kesinambungan fiskal
optimal optimal
KK-1.1 Jumlah pendapatan KK-2.1 Persentase dana blokir KK- 3.1 Persentase pemenuhan KK-4.1 Nilai kekayaan
negara (tanda bintang) (DJA) target pembiayaan melalui utang negara yang diutilisasi
KK-1.1.1 Jumlah penerimaan KK-2.2 Persentase yang cukup (DJPU) (DJKN)
pajak (DJP) penyerapan belanja negara KK-3.2 Persentase pencapaian
KK-1.1.2 Jumlah Penerimaan dalam DIPA K/L target effective cost
Bea dan Cukai (DJBC) (DJPB) (DJPU)
KK-1.1.3 Jumlah PNBP
nasional (DJA)
KK-7
KK-5 KK-6
Industri
Perimbangan Pengelolaan
pasar modal dan jasa
keuangan yang adil keuangan negara
keuangan non bank yang
dan transparan yang akuntabel
stabil, tahan uji dan likuid
KK-5.1 Indeks pemerataan KK-6.1 Indeks jumlah LK K/L KK-7.1 Rata-rata tingkat kesehatan perusahaan
keuangan antar-daerah dan LK BUN yang andal efek, asuransi, dan pembiayaan (Bapepam-LK)
(DJPK) dengan opini audit yang baik KK-7.2 Persentase nilai transaksi perusahaan efek
KK-5.2 Persentase ketepatan (DJPB) yang tidak memenuhi persyaratan minimum
jumlah penyaluran dana KK-6.2 Rata-rata indeks opini MKBD yang berpotensi mengganggu
transfer ke daerah(DJPK) BPK RI atas LK BA 15, LK perdagangan saham di Bursa (Bapepam-LK)
KK-5.3 Persentase Perda BUN, dan LK BA 999 (ITJEN)
PDRD yang sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan (DJPK)
16

17. Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu
KK-8
Tingkat kepuasan
Perspective
pengguna layanan
Customer
yang tinggi
KK-8.1 Indeks kepuasan pengguna layanan
(SETJEN, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, DJP
U, Bapepam-LK, Koord:SETJEN)
KK-10
KK-9 KK-11 KK-12
Pelaksanaan pengelolaan
Kajian dan rumusan Peningkatan edukasi Pengawasan dan
keuangan dan kekayaan
kebijakan yang masyarakat dan penegakan hukum
negara yang efektif dan
berkualitas pelaku ekonomi yang efektif
efisien
KK-9.1 Deviasi proyeksi KK-10.1 Rata-rata persentase KK-11.1 Tingkat KK-12.1 Rata-rata persentase
Internal Process
indikator ekonomi makro (BKF) realisasi janji layanan unggulan efektivitas edukasi dan kepatuhan dan penegakan
Perspective
KK-9.2 Deviasi proyeksi APBN (DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, D komunikasi (seluruh hukum
(BKF) JPU, Bapepam-LK) unit eselon I, kecuali (DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPB,
KK-9.3 Deviasi proyeksi exercise KK-10.2 Persentase tingkat akurasi Setjen, Itjen dan BPPK) Bapepam-LK)
I-account (DJA) perencanaan kas (DJPB) KK-12.2 Indeks ketepatan
KK-9.4 Deviasi penetapan dana KK-10.3 Persentase pemenuhan waktu penyelesaian tindak
transfer ke daerah (DJPK) target risiko portofolio utang (DJPU) lanjut Instruksi Presiden
KK-9.5 Jumlah kebijakan dalam KK-10.4 Penyelesaian LKPP dan (Seluruh Unit Eselon I, koord:
rangka peningkatan penerimaan Rancangan UU PPAPBN secara tepat Itjen)
negara waktu (DJPB) KK-12.3 Persentase ketepatan
(BKF dan DJA) KK-10.5 Persentase penyelesaian pola penarikan dana DIPA K/L
BMN Kemenkeu yang bermasalah (DJPB)
dengan kategori rusak berat (DJKN)
17

18. Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu
Learning and Growth Perspective
KK-13 KK-16
KK-14 KK-15
Pembentukan SDM Pelaksanaan
Penataan Perwujudan TIK
yang anggaran yang
organisasi yang yang terintegrasi
berkompetensi optimal
adaptif dan andal
tinggi
KK-13.1 Persentase pejabat KK-14.1 Persentase KK-15.1 Persentase KK-16.1 Persentase
yang telah memenuhi standar mitigasi risiko yang selesai integrasi TIK Penyerapan DIPA
kompetensi jabatannya dijalankan. Kemenkeu (Setjen)
(Setjen) (seluruh unit eselon I) (Setjen)
KK-13.2 Persentase diklat yang KK-14.2 Indeks reformasi KK-15.2 Persentase
berkontribusi terhadap birokrasi (seluruh unit akurasi data SIMPEG
peningkatan kompetensi eselon I, koord: Itjen) (seluruh unit eselon
(BPPK) KK- 14.3 Indeks kepuasan I, Koord. Setjen)
KK-13.3 Rasio jam pelatihan pegawai (seluruh unit
pegawai dibandingkan jam eselon I)
kerja (BPPK) KK-14.4 Persentase policy
recommendation hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti (Seluruh
unit eselon I, Koord: Itjen)
18

19. Prioritas Nasional
Kementerian Keuangan
Sesuai RKP 2013

20. 1 TEMA PEMBANGUNAN DALAM RKP 2013
“Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan
dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”

21. 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
1 Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Prioritas Lainnya 2 Bidang Perekonomian
3 Kesejahteraan Rakyat
21

22. Peranan Kementerian Keuangan dalam mendukung Prioritas ini dijabarkan pada
Substansi Inti:
• Otonomi Daerah
Penataaan otonomi daerah melalui:
Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan
daerah;
• Regulasi
Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di
tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam
implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000
peraturan daerah.
22

23. Peranan Kementerian Keuangan dalam mendukung Prioritas ini dijabarkan pada
Substansi Inti:
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan
berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan
pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin
ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan
sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan
terjangkau.
23

24. Peranan Kementerian Keuangan dalam mendukung Prioritas ini dijabarkan pada
Substansi Inti:
• Logistik Nasional
Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin
kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi;
• Sistim Informasi
Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor
(sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian Bea
Cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Customs Advanced
Trade System (CATS) di Dry Port Cikarang;
• Kawasan Ekonomi Khusus
Pengembangan KEK di lima lokasi melalui skema Public – Private Partnership
sebelum 2012.
24

25. 2 PROGRAM UNGGULAN

26. 2 PROGRAM UNGGULAN
2.1 PEMBANGUNAN SISTEM TIK YANG TERINTEGRASI

27. PEMBANGUNAN SISTEM TIK YANG TERINTEGRASI
• Pengelolaan TIK dilakukan sendiri-sendiri oleh unit eselon-I
• Sebagian besar sistem informasi dibangun “in-house” dan memiliki
keterbatasan berkaitan dengan a.l. skalabilitas, realibilitas
• Tata kelola & infrastruktur TIK belum memenuhi best practise
SISTEM INFORMASI
CORE
DJA DJPB DJPK DJPU DJKN DJP DJBC BAPEPAM-LK
Budgeting Spending Authority Monitoring Debt Fixed Asset SIDJP SKP Impor SI PasarModal & LK
Virement Virement Report Bond Claim SKP Ekspor
SIPMOD
MonEv Payment Auction SISMIOP SKP Manifest
Receipt AproWeb BC2.3
Non-Tax Cash SKP Cukai
BA999.07/08 BA999.04/99 BA999.05 BA999.01/02 BA999..03
INFRA INFRA INFRA INFRA INFRA INFRA INFRA INFRA
STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR STRUKTUR
27

28. ROADMAP TIK
Integrasi
Sistem
IFMIS*
Konsolidasi
< 2014 ~ 2015 >
Penyiapan Resource
DC - DRC Integration 2014
< 2012 ~ 2013 > • Integrasi Sistem Informasi
Integrated D/C Tahap II
relocation 2012
• Migrasi DC
< 2011 >
• Penyiapan Gedung DC & DRC
• Konsolidasi Infrastruktur 2015
2011
• Pembangunan DC • Operasional DC-DRC • Operasional DC
Gedung Syafrudin P. • Penyiapan Perangkat Integrasi • Operasional IFMIS
• BIA Tahap II Rp355,99 M
• Pembangunan DRC 2013 *IFMIS : Integrated
• Integrasi Sistem Informasi Financial
Surabaya
Management
• Penyiapan Perangkat Tahap I Information
Integrasi Tahap I • Pembangunan Gedung DC System
Rp328,84 M • Operasional DRC Balikpapan
Rp325,76 M
28

29. 2 PROGRAM UNGGULAN
2.2 PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

30. TRANSFORMASI DJP
 Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis,
Penggalian Potensi, Pelaksanaan di Bidang Analisis dan
Evaluasi Penerimaan Perpajakan hasil tindak lanjut
Kegiatan Potensi, Sensus pada sektor :
Kepatuhan, • Sektor Pertambangan
• Sektor Perkebunan
Penerimaan dan • Sektor Real Estate / Properti
Ekstensifikasi • Sektor Otomotif
Perpajakan • Sektor Asuransi
• Sektor Bendaharawan
• WP Orang Pribadi Berbasis Profesi
 Kebijakan Peningkatan Ekstensifikasi Sebagai
Bidang Penunjang Penerimaan Pajak yang Optimal
Penunjang Rp 8,51 Miliar
Penerimaan Pengembangan
 Pengembangan Aplikasi berbasis Web (Approweb)
Aplikasi Pengembangan Aplikasi Benchmark
Perpajakan Perpajakan

 Pengembangan Aplikasi Profil Instansi Vertikal (Pro-IV)
Modern  Pengembangan Aplikasi eTax Invoice
 Otomasi Mapping Potensi Pajak Nasional
 Sinkronisasi e-KTP (NIK) dan NPWP
 Sinkronisasi Sistem Kliring Nasional (SKN) antara Bank
Indonesia dan Modul Penerimaan Negara (MPN)
 Pembenahan Sistem Administrasi PPN pada:
• Program dan Kegiatan Pengukuhan PKP
• Program dan Kegiatan Pengawasan Penerbitan Faktur
Pajak
• Program dan Kegiatan Pengawasan Pengkreditan dan
Pelaporan Faktur Pajak
 Sarana dan Prasarana Perangkat Teknologi Informasi
30 Rp 249,80 Miliar

31. TRANSFORMASI DJP
 Menggerakkan seluruh element masyarakat
untuk mendukung kebijakan Direktur Jenderal
Revitalisasi Pajak
Bidang Pusat  Meningkatkan kegiatan Media Management
Penanganan dalam berbagai bentuk untuk mendukung
Kehumasan Krisis DJP kegiatan kehumasan Direktorat Jenderal Pajak
 Optimalisasi fungsi Situs Pajak untuk
mendukung kegiatan kehumasan Direktorat
Jenderal Pajak
 Mengintensifkan Komunikasi Internal terkait
pemberian informasi kepada pegawai melalui
media internal
Rp 85,03 Miliar
Peningkatan,
Bidang Pembinaan
 Mengoptimalkan Whistle Blower System
SDM dan  Strategi dan Perencaan Sistem Investigasi
dan
Internal
Kelembagaan Pengawasan
 Internisalisasi Kepatuhan
SDM
 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat
Pengawasan
 Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Aparat
Pengawasan
Rp 13,75 Miliar
31 31

32. PENERIMAAN PAJAK
Triliun Rupiah
1031,7 T
1,100.0 885,1 T
1,000.0 Rp33,7 T
900.0 Rp35,3 T
800.0 Rp423,7 T
700.0 425,3 T Rp336,1 T
600.0
500.0 Rp32,4 T
400.0 Rp154,5 T
300.0 Rp513,7 T Rp574,3 T
200.0 Rp238,4 T
100.0
0.0
2007
2012 APBN-P
2013 RAPBN
PPh PPN & PPnBM PBB & Pajak Lainnya
32

33. 2 PROGRAM UNGGULAN
2.3 PENINGKATAN PENERIMAAN
KEPABEANAN & CUKAI
PENINGKATAN FUNGSI FASILITASI & REGULASI

34. TRANSFORMASI DJBC
 Pemberian Jalur Prioritas
Trade
 Pengembangan Sistim Otomasi Kepabeanan*)
Facilitator  Sistim Pembayaran Elektronik/ Online
 Penyempurnaan Website DJBC
Industrial  Kawasan Berikat, Gudang Berikat, KPPT
 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
Assistance
 Fasilitas impor Mesin, Barang Modal,Bahan Baku
Bidang  Fasilitas Pembebasan BM Industri Tertentu
Kepabeanan Revenue  Optimalisasi Penerimaan Negara
Collector  Optimalisasi Penagihan Tunggakan
 Penyempurnaan Administrasi Penerimaan
Community  Penanggulangan Penyelundupan
Protector - Rehabilitasi & Reposisi Kapal Patroli
- Pengawasan Penyelundupan. Modus Antar Pulau
- Koordinasi dengan Instansi lain
- Operasi/ Patroli bersama
 Penanggulangan Pelanggaran Kepabeanan
- Registrasi Importir
- Risk Management & Selectivity
- Pengembangan Database Harga
- Database Intelijen dan CIS
- Optimalisasi Post Clearance Audit
- Penyempurnaan Sistim Verifikasi Dokumen
- Optimalisasi Penggunaan Hi-Co Scan X-Ray
34

35. TRANSFORMASI DJBC
 Optimalisasi Penerimaan Cukai
Penerimaan
 Penyempurnaan Administrasi Penerimaan
Bidang
Cukai
 Peningkatan Pelayanan Permintaan Pita Cukai
 Pemberian Ijin NPPBKC
Pelayanan  Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai
 Program Otomasi Pelayanan Cukai
 Pengawasan Peredaran BKC tanpa Pita Cukai
Pengawasan  Pengawasan Peredaran BKC dengan Pita Cukai Palsu
 Program peningkatan integritas pegawai
 Program peningkatan kemampuan teknis
Bidang SDM
 Penyempurnaan Kode Etik dan Perilaku
 Pembentukan Komite Kode Etik
SDM dan
 Diklat berbasis kinerja
Kelembagaan
 Pembentukan Unit Kepatuhan Internal
 Penetapan SOP Layanan Unggulan
Kelembagaan  Evaluasi dan konsep Reorganisasi DJBC
(Kantor Modern; 2012-2014 76 Kantor)
 Office-automation & sistim administrasi
 Penyediaan Saluran Pengaduan
35

36. ALOKASI PAGU TRANSFORMASI DJBC
Dalam miliar rupiah
Trade
Pengembangan Sistim Otomasi
Facilitator
Kepabeanan dan Cukai
133,49
Community
Protector
 Penanggulangan Penyelundupan 237,67
 Penanggulangan Pelanggaran Kepabeanan
dan Cukai
36

37. PENERIMAAN KEPABEAN DAN CUKAI
Triliun Rupiah
147,2 T
150.0 131,2 T
Rp31,7 T
120.0 Rp23,2 T
Rp26,5 T
Rp24,7 T
90.0 65,6 T
Rp4,2 T
60.0 Rp16,7 T
Rp83,3 T Rp89,0 T
30.0 Rp44,7 T
0.0
2007
2012 APBN-P
2013 RAPBN
Cukai Bea Masuk Bea Keluar
37

38. 2 PROGRAM UNGGULAN
2.4 SPAN
(SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA)

39. Upaya Peningkatan Kualitas
Penganggaran dan Perbendaharaan
Memperbaiki kualitas kebijakan pengelolaan anggaran
& belanja negara;
Memperbaiki tata kelola perencanaan & penyusunan
anggaran;
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan belanja negara;
Modernisasi sistem pengelolaan anggaran dan belanja
negara.
39

40. SASARAN STRATEGIS
HIERARKI PENGELOLAAN KRITERIA
LEVEL 1
MANAJEMEN
FRAME WORK
LEVEL 2
MANAJEMEN
LEVEL 3
MANAJEMEN
PEMAKAIAN
SUMBER DAYA TRANSPARAN AKUNTABEL
SASARAN
ALOKASI OPERASIONAL
FISKAL YG OPTIMAL
SUMBER DAYA (EFISIENSI)
MANAJEMEN
FISKAL BUDGET GOALS
BUDGET
REALISM
ANGGARAN YG
KOMPREHENSIF
INFORMASI KONTROL
TRANSPARANSI
&
AKUNTBILITAS
BUDGET
CONTROL
Semua
kegiatan
sejak proses
PENYUSUNAN
PENYUSUNAN pengadaan
ANGGARAN YANG
ANGGARAN YANG sampai
BIAYA PER
BIAYA PER PEMAKAIAN
PEMAKAIAN
DISIPLIN DAN
DISIPLIN DAN dengan
INFORMASI
INFORMASI TRANSAKSI
TRANSAKSI SISTEM
SISTEM
SPAN MEMUNGKINKAN
MEMUNGKINKAN MUTAKHIR
MUTAKHIR YANG TER-
YANG TER- YANG TER-
YANG TER-
berakhirnya
manfaat
SIMULASI
SIMULASI KENDALI
KENDALI OTOMASI
OTOMASI aset harus
REALISASINYA DGN
REALISASINYA DGN dimasukkan
BERBAGAI ASUMSI
BERBAGAI ASUMSI dalam SPAN
40

41. TAHAPAN IMPLEMENTASI
2011 2012 2013
SPAN Pengembangan Transisional Operasional
LEGACY Operasional Transisional
ALOKASI
Rp98,97 M Rp113,84 M Rp89,3 M
PAGU
Secara bertahap, sistem
aplikasi legacy akan
dimigrasikan ke SPAN
41

42. 2 PROGRAM UNGGULAN
2.5 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

43. PROGRAM UNGGULAN DJKN
Dukungan Sertifikasi BMN berupa tanah
Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara
43

44. BADAN LAYANAN UMUM
1. PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)
2. LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)
3. SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (STAN)

45. 1. PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)
• Pengembangan Informasi dan Kerja Sama Luar Negeri
PAGU • Investasi Pinjaman
BELANJA PIP • Investasi Penyertaan Modal (termasuk Pembelian
Inalum)
• Investasi PPP dan Penugasan Khusus
• Fasilitas Dana Geothermal
Pagu Belanja non-investasi Rp 115,94 Miliar
45

46. 1. PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP) (2)
RENCANA INVESTASI PIP TA 2013 (dalam milyar Rupiah)
URAIAN PROYEKSI RBA 2013
A. INVESTASI REGULER 611,68
Pinjaman Non Mandatori : 611,68
-Cluster A (Public Private Partnership /PPP) 100,00
-Cluster B (Infrastruktur BUMN dan Swasta) 311,68
a. Pinjaman Sektor Swasta 211,68
b. Pinjaman BUMN 100,00
-Cluster C (Infrastruktur Daerah) 200,00
Penyertaan Modal -
Surat Berharga -
B. INVESTASI MANDATORY 7.430,00
-Pengambilalihan Inalum 5.000,00
-Fasilitas Dana Geothermal 2.430,00
Total Portofolio Investasi (A+B) 8.041,68
46

47. 2. LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)
Alokasi Pagu :
Rp 904,98 Miliar
1 • Menyiapkan pemimpin dan profesional Indonesia kelas dunia;
Program Beasiswa • Memperluas akses kepada pendidikan tinggi;
Dalam dan Luar • Diutamakan untuk bidang-bidang yang sesuai dengan prioritas
Negeri
MP3EI.
2
• Memberikan insentif bagi penelitian termasuk karya
Program Beasiswa Jurnal, buku, riset dan paten;
Penelitian • Mendorong semangat inovasi di kalangan intelektual dan peneliti.
3
Program Rehabilitasi
• Melaksanakan penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan
Fasilitas Pendidikan akibat bencana alam,.
47

48. 2. LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)
Dalam Miliar Rp
TAHUN
INDIKATOR
2012 2013
1 RENCANA PENYALURAN 239.47 884.31
Jumlah dana :
- beasiswa untuk 3.346 orang 172.42
- beasiswa untuk 13.934 orang 728.59
- rehab fasilitas 5 unit 67.05
- rehab fasilitas 95 unit 155.72
2 BIAYA OPERASIONAL 11.82 20.67
3 RENCANA PENGGUNAAN 251.29 904.98
4 TARGET PNBP 525.46 1,208.92
- Saldo penggunaan tahun lalu 75.16 274.17
- tahun berjalan 450.30 934.75
5 RENCANA KEBUTUHAN DPPN 10,617.70 15,617.70
- tahun lalu 3,617.70 10,617.70
- tahun berjalan 7,000.00 5,000.00
48

49. 2. LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)
Dana yang diperlukan untuk TA 2013 Rp904,98 M
Pagu Anggaran TA 2013 yang tersedia Rp31,14 M
Usulan tambahan dari PNBP TA 2013 Rp873,84 M
49

50. 3. SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (STAN)
• Prodip Keuangan Reguler
Penyelenggaraan
Pendidikan
• Prodip Keuangan Kerjasama
Prodip Keuangan • Prodip Keuangan Tugas Belajar
(DIII Khusus dan DIV)
Rp 84,22 Miliar
50

51. ANGGARAN KEMENKEU TA 2013
- Pagu Indikatif 2013
- Pagu Anggaran 2013

52. PERBANDINGAN ANGGARAN 2012, PAGU INDIKATIF 2013 dan
PAGU ANGGARAN 2013 PER SUMBER DANA
(dalam miliar rupiah)
Unit Anggaran Pagu Indikatif Pagu Anggaran
No.
Eselon I TA 2012 * TA 2013 TA 2013
1 Rupiah Murni 16.761,09 17.631,10 17.781,55
2 PNBP/BLU 297,54 46,25 160,77
3 PHLN/PDN 310,07 302,58 300,68
TOTAL 17.368,70 17.979,93 18.242,99
*Pagu Kemenkeu TA 2012 per 31 Agustus 2012
52

53. PERBANDINGAN ANGGARAN 2012, PAGU INDIKATIF 2013 dan
PAGU ANGGARAN 2013 PER UNIT ESELON I
(dalam miliar rupiah)
Unit Anggaran Pagu Indikatif Pagu Anggaran
No.
Eselon I TA 2012 * TA 2013 TA 2013
1 SETJEN 6.810,45 7.195,46 6.854,77
2 ITJEN 94,74 98,70 110,85
3 DJA 124,39 130,73 157,10
4 DJP 5.122,32 5.202,68 5.655,17
5 DJBC 2.034,34 2.097,38 2.310,50
6 DJPK 117,46 140,00 129,29
7 DJPU 70,75 79,96 84,32
8 DJPB 1.467,02 1.545,81 1.596,79
9 DJKN 601,26 677,66 686,77
10 BAPEPAM-LK 361,10 196,11 -
11 BPPK 418,88 443,17 484,13
12 BKF 145,99 172,26 173,30
TOTAL 17.368,70 17.979,93 18.242,99
* Pagu Kemenkeu TA 2012 per 31 Agustus 2012
53

54. USULAN PENAMBAHAN PAGU AKIBAT PENAMBAHAN PNBP
• Berkenaan dengan Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
BLU LPDP, pada tahun 2013 diperkirakan memperoleh pendapatan
sebesar Rp1.208,92 Miliar;
• Dari PNBP tersebut direncanakan untuk beasiswa, rehabilitasi fasilitas
pendidikan, dan operasional LPDP sebesar Rp904,98 Miliar;
• Dari rencana penggunaan PNBP Rp904,98 Miliar, dalam Pagu Anggaran
TA 2013 baru tersedia sebesar Rp31,14 Miliar;
• Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan penambahan pagu
anggaran LPDP sebesar Rp873,84 Miliar yang bersumber dari PNBP
LPDP, sehingga pagu anggaran LPDP menjadi Rp904,98 Miliar.
54

55. PAGU ANGGARAN KEMENKEU TA 2013
SETELAH TAMBAHAN PNBP LPDP
(dalam miliar rupiah)
Usulan Pagu Anggaran
Unit Pagu Anggaran
No. Penambahan Pagu TA 2013 Setelah
Eselon I TA 2013
PNBP LPDP Tambahan PNBP
1 SETJEN 6.854,77 873,84 7.728,61
2 ITJEN 110,85 - 110,85
3 DJA 157,10 - 157,10
4 DJP 5.655,17 - 5.655,17
5 DJBC 2.310,50 - 2.310,50
6 DJPK 129,29 - 129,29
7 DJPU 84,32 - 84,32
8 DJPB 1.596,79 - 1.596,79
9 DJKN 686,77 - 686,77
10 BAPEPAM-LK - - -
11 BPPK 484,13 - 484,13
12 BKF 173,30 - 173,30
TOTAL 18.242,99 873,84 19.117,83
55 55
55

56. Kegiatan Unggulan
Kementerian Keuangan
per Unit Eselon I
TA 2013

57. Kegiatan Unggulan Sekretariat Jenderal (1/2)
Alokasi Pagu :
Rp 7.728,61 Miliar
1
- Penyiapan Gedung Baru untuk keperluan Data Center/ Disaster
Pengintegrasian
IT Recovery Center;
- Melaksanakan Konsolidasi Infrastruktur IT Kemenkeu dan dukungan
operasional DC-DRC;
- Penyiapan Perangkat Integrasi Tahap II.
Rp 325,76 Miliar
2 Reformasi Birokrasi - Penyusunan Blue Print transformasi kelembagaan Kemenkeu
dan Transformasi - Internalisasi nilai-nilai Kemenkeu;
Kelembagaan
- Pemanfaatan Assesment Centre untuk pengembangan SDM;
Kemenkeu
- Penyusunan pedoman penerapan Manajemen Talenta.
Rp 93,30 Miliar
57

58. Kegiatan Unggulan Sekretariat Jenderal
3 Pembinaan dan
koordinasi Pembinaan dan pemberian bantuan hukum: eks Badan Penyehatan
pemberian bantuan Perbankan Nasional, Bank dalam Likuidasi, Sengketa Internasional,
hukum Arbitrase, pemulihan aset negara
Rp 7,77 Miliar
4 Pembentukan
Unit Layanan Penyelenggaraan eProcurement dan Pembentukan ULP Kemenkeu di
Pengadaan ibukota provinsi.
Rp 6,33 Miliar
58

59. Kegiatan Unggulan Inspektorat Jenderal (1/2)
Alokasi Pagu :
Rp 110,85 Miliar
1
- Implementasi Sistem Whistleblowing Kemenkeu
Pelaksanaan
- Surveilance
Audit
Investigasi dan - Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi
Edukasi Anti - Audit Investigasi
KKN - Examinasi LP2P dan DHK/LHKPN
- Kerja sama dengan institusi penegak hukum
Rp 3,63 Miliar
2 Perumusan - Penjagaan dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan.
kebijakan dan - Audit Kinerja, Audit Tematik, dan Audit Compliance
pelaksanaan - Penguatan Peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).
pengawasan
serta
peningkatan
akuntabilitas
aparatur
Kementerian
Keuangan
Rp 25,57 Miliar
59

60. Kegiatan Unggulan Inspektorat Jenderal (2/2)
3 Pelaksanaan - Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko
Program
- Pelaksanaan Pengawasan yang memberi nilai tambah
Transformasi
Pengawasan
melalui antara lain Audit Kinerja, Audit Tematik, Audit
Compliance, Kajian, Monitoring, dan Evaluasi yang fokus
pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi
Rp 3,31 Miliar
4 - Pengembangan e-LP2P
Dukungan - Pelaksanaan koordinasi Aparat Pengawasan Internal
manajemen dan Pemerintah (APIP)
dukungan teknis - Persiapan pembentukan unit IT Audit
lainnya - Pengembangan audit teknologi informasi
Inspektorat
Jenderal
Rp 78,34 Miliar
60

61. Kegiatan Unggulan Ditjen Anggaran (1/4)
Alokasi Pagu :
Rp 157,10 Miliar
1 Kegiatan
Pengelolaan – Exercise dan Penyusunan SEB Pagu Indikatif
Anggaran – Exercise dan Penyusunan KMK Pagu Anggaran
Belanja – Penyusunan SE Alokasi Anggaran
Pemerintah – Penyusunan RPMK Pengelolaan BA BUN
Pusat Rp 7,00 Miliar
2 Kegiatan – Penyusunan Laporan Keuangan BSBL
Penyusunan dan – Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan BSBL
Penyampaian
– Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Bendahara
Laporan Keuangan
Belanja Subsidi Umum Negara (SA BUN)
dan Belanja
Lainnya (BSBL)
Rp 2,20 Miliar
61

62. Kegiatan Unggulan Ditjen Anggaran (2/4)
3
- Koordinasi Perumusan NK dan RAPBN beserta RUU
APBN.
- Penyusunan NK dan RUU APBNP
Penyusunan - Penyusunan Model Pendapatan Negara
Rancangan - Koordinasi Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat untuk
APBN Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional
- Penyusunan Kajian Kebijakan Subsidi
- Pengkajian dan Pengembangan Analisis Dampak
Pembiayaan APBN terhadap Perekonomian Indonesia
Rp 3,90 Miliar
4
- Penyusunan peraturan yang terkait dengan kegiatan
Kegiatan usaha hulu migas.
Pengelolaan - Penyusunan RPP Jenis dan Tarif PNBP K/L
PNBP - Penyusunan RUU tentang Revisi UU No. 20 Tahun 1997
dan Subsidi
tentang PNBP
Rp 5,10 Miliar
62

63. Kegiatan Unggulan Ditjen Anggaran (3/4)
5
- Pengembangan dan Pemeliharaan Basis Data
Pengembangan Penganggaran
Sistem - Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi
Penganggaran - Optimalisasi Infrastruktur TI DJA
Rp 12,91 Miliar
6
Dukungan - Penyelenggaraan Training/Diklat : soft & hard competency
Manajemen
dan Dukungan
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capacity
Teknis Lainnya Building
- Penataan ruang kerja DJA
Rp 121,99 Miliar
63

64. Kegiatan Unggulan Ditjen Anggaran (4/4)
7
- Kajian/Harmonisasi/Evaluasi/Peraturan/Kebijakan di
Bidang Jaminan Sosial
Harmonisasi
- Rekomendasi Penganggaran Remunerasi
Peraturan
Penganggaran - Rekomendasi Kebijakan PNBP
- Rekomendasi Kebijakan Peraturan Penganggaran
Rp 4,00 Miliar
64

65. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (1/5)
Alokasi Pagu :
Rp 5.655,17 Miliar
1 - Pengembangan Kapasitas Infrastruktur DC dan DRC,
Pembangunan/
Pengembangan
- Pengadaan Infrastruktur Aplikasi Pendukung,
Infrastuktur TIK - Pengembangan Aplikasi Modernisasi Perpajakan (Aplikasi
ApproWeb, Aplikasi Benchmark, Aplikasi Instansi Vertikal),
- Sinkronisasi e-KTP dan e-NPWP
Rp 249,80 Miliar
2
Peningkatan -Peningkatan Media Management,
Pelayanan -International Partnership,
Penyuluhan dan -Peningkatan Fungsi Situs Pajak untuk Mendukung Kegiatan
Kehumasan Kehumasan
Rp 85,03 Miliar
65

66. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (2/5)
3 -Memperkuat Panduan Umum dan Aturan Khusus terkait :
Perumusan
-Transfer Pricing,
Kebijakan KUP, -Mutual Agreement Procedure (MAP),
PPh, PPN, PPSP, -Advance Pricing Agreement (APA), dan
Bea Meterai -Exchange of Information (EIO),
- Memperkuat Aspek Perpajakan Internasional
Rp 7,82 Miliar
4
Dukungan - Perluasan dan Pemutahiran Basis Pengenaan Pajak (Taxbase)
Pelayanan - Registrasi Ulang Bagi PKP dengan Melakukan Monitoring PPN
Pelaksanaan - Melakukan Sistem Invoice dan Sistem Barcode Sebagai
Tugas Kantor- Identitas Transaksi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
kantor Vertikal di - Memperkuat Basis Data Sektor Pertambangan dan Migas
Daerah
Melalui Jasa Surveyor Independent
Rp 3.083,57 Miliar
66

67. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (3/5)
5 Pengelolaan Perbaikan Database Perpajakan
Data dan
Dokumen
Rp 56,85 Miliar
Perpajakan
Kegiatan
6
Pemeriksaan, - Peningkatan Kegiatan Intelijen
Penagihan, - Peningkatan Efektivitas Analis Informasi, Data, Laporan dan
Intelijen dan Pengaduan
Penyidikan - Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan
Rp 16,61 Miliar
67

68. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (4/5)
7 Peningkatan - Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Pelaksanaan
Potensi, Kepatuhan, di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan
Penerimaan dan
- Peningkatan Ekstensifikasi Sebagai Penunjang Penerimaan
Ekstensifikasi
Perpajakan Pajak yang Optimal
Rp 8,51 Miliar
8
Peningkatan, - Peningkatan Whistle Blower System
Pembinaan, dan - Strategi dan Perencaan Sistem Investigasi Internal
Pengawasan - Internisalisasi Kepatuhan
SDM, dan - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan
Pengembangan - Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat
Organisasi Pengawasan
Rp 13,75 Miliar
68

69. Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (5/5)
9
Pelaksanaan - Pengkajian Pembenahan Proses Bisnis
Reformasi Proses - Penyempurnaan SOP Bidang Penegakan Hukum Berdasarkan
Bisnis
Mitigasi Resiko
Rp 5,73 Miliar
10
Penyelesaian - Penyelesaian Sidang Banding ,Gugatan ke Pengadilan Pajak
Keberatan dan - Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
Banding
Rp 5,50 Miliar
11 - Pengembangan Kapasitas SDM dengan Diklat Patriotik Pajak
- Operasional Satker-Satker di Lingkungan DJP
Dukungan
- Pencetakan Kertas Berharga (Benda Meterai) Sebagai Salah
Manajemen
dan Dukungan
Satu Sumber Penerimaan
Teknis Lainnya
Rp 1.753,72 Miliar
69

70. Kegiatan Unggulan Ditjen Bea dan Cukai (1/2)
Alokasi Pagu :
Rp 2.310,50 Miliar
1
Peningkatan - Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor, Gudang Arsip DJBC
sarana dan - Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Bea dan Cukai
prasarana
- Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Kantor Bea dan
pelayanan dan
Cukai
pengawasan
- Lanjutan Redesign Gedung Kantor Modern
Kepabeanan dan
Rp 162,37 Miliar
Cukai
2 Pengadaan/Per- - Pengadaan Kapal Patroli
baikan Sarana - Pengadaan Peralatan Pemindai
Operasi - Pengadaan Narcotest
Pengawasan
- Pengadaan Peralatan Komunikasi
untuk Mendukung
- Pemeliharaan X Ray Scanner Cabin cargo/Body Scanner/Handheld
Pemberantasan
Penyelundupan Trace Protector/Trace Detector
- Pengadaan Suku Cadang dan Jasa Overhoul Kapal
Rp 233,38 Miliar
70

71. Kegiatan Unggulan Ditjen Bea dan Cukai (2/2)
4
Pita Cukai Pengadaan Pita Cukai
Rp 338,80 Miliar
5
Pertukaran Data Penyediaan dana langgaran Pertukaran Data Elektronik
Elektronik
Rp 97,99 Miliar
5
Pengembangan Pelatihan untuk pegawai (Capacity Building)
SDM
Rp 9,85 Miliar
6
Dukungan
- Pengadaan BBM Kapal dan pemeliharaan peralatan & mesin
Manajemen Peralatan Scanner
- Biaya operasional satker
Rp 1.468,06 Miliar
71

72. Kegiatan Unggulan Ditjen Perimbangan Keuangan (1/3)
Alokasi Pagu :
Rp 129,29 Miliar
1
Penyempurnaan Perumusan Kebijakan Perhitungan dan
dan review
Bussiness
Bimbingan Teknis DAU, DAK, DBH Pajak dan
Process transfer CHT, serta DBH SDA
ke Daerah
Rp 10.98 Milyar
2
Pengalihan PBB- - Sosialisasi kebijakan PBB-PP
PP dari Pajak
Pusat Menjadi
- Penyusunan Revisi SKB Menkeu dan Mendagri
Pajak Daerah tentang pengaturan tahapan persiapan
pengalihan PBB-PP
- Pemberian fasilitas pemungutan PBB-PP
Rp 21,48 Milyar
72

73. Kegiatan Unggulan Ditjen Perimbangan Keuangan (2/3)
4 Penyempurnaan
Business Process - Rekomendasi kebijakan di bidang PDRD
percepatan - Konsultasi Regional dan Teknis kepada aparat Pemda
penyelesaian
evaluasi RAPERDA
tentang PDRD Rp 1,34 Milyar
dan PERDA PDRD
5 Penyempurnaan
bussiness Process
Penyusunan Peraturan terkait:
Pengendalian - Batas Maksimal Defisit APBD dan Kumulatif Pinjaman
Defisit Daerah, Daerah TA 2014
Pembiayaan dan - Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2013
Kapasitas Derah
dan Hibah
Daerah Rp 3,93 Milyar
6 Peningkatan
Kapasitas Aparatur Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Penatausahaan /
Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah bagi aparat pemda
Keuangan Daerah
Rp 15,99 Milyar
73

74. Kegiatan Unggulan Ditjen Perimbangan Keuangan (3/3)
7
Perumusan - Pengembangan SIKD, Pengembangan Aplikasi TI dan
bussiness process peningkatan kualitas infrastruktur jaringan komputer
bidang - Pengembangann Komandan Versi-2, Pemeliharaan Aplikasi
Pendanaan
Daerah serta
Daper dan Sekretariat, Pembangunan Pusat Data DJPK.
Informasi
Keuangan Derah
Rp 9,74 Milyar
8
Dukungan Operasional kantor dan Pengadaan infrastruktur
Manajemen jaringan, pengadaan peralatan kantor dan renovasi gedung.
Rp 65.82 Milyar
74

75. Kegiatan Unggulan Ditjen Pengelolaan Utang (1/3)
Alokasi Pagu :
Rp 84,32 Miliar
1
- Pengelolaan perjanjian pinjaman dan hibah yang bersumber dari
Pengelolaan lembaga keuangan internasional, bilateral dan multilateral
Pinjaman - Pengelolaan pinjaman komersial dari Kreditor Swasta Asing (KSA)
melalui seleksi calon pemberi pinjaman KSA
- Pengelolaan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri.
Rp 6.06 Miliar
2 Pengelolaan - Transaksi pengelolaan portofolio SUN
Surat Utang - Layanan pengembangan pasar SUN
Negara
- Analisis dan pemutakhiran informasi pasar keuangan dan SUN
- Penyiapan peraturan, evaluasi kinerja dan monitoring pelaksanaan
transaksi SUN.
Rp 8.06 Miliar
75

76. Kegiatan Unggulan Ditjen Pengelolaan Utang (2/3)
3 - Pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara
- Pelaksanaan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara
Pengelolaan
- Pelaksanaan analisis keuangan dan pasar Surat Berharga Syariah
Pembiayaan
Negara
Syariah
- Penyiapan peraturan, dokumen hukum dan evaluasi kinerja
pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara.
Rp 6.25 Miliar
4
Pengelolaan - Penyusunan strategi pengelolaan utang
Strategi dan - Penyusunan rekomendasi pengelolaan kewajiban
Portofolio kontinjensi
Utang
- Penyusunan laporan analisis/kajian pengelolaan
utang/kewajiban kontinjensi.
Rp 3.28 Miliar
76

77. Kegiatan Unggulan Ditjen Pengelolaan Utang (3/3)
5 Pelaksanaan
- Monitoring dan evaluasi pinjaman, hibah dan pembiayaan
Evaluasi, Akun
tansi dan syariah
Setelmen - Administrasi dan verifikasi pinjaman, hibah, dan Surat Berharga
Utang Negara
Rp 5.11 Miliar
6
Dukungan - Operasional satker dan pemeliharaan sarana perkantoran
Manajemen - Pengembangan sistem teknologi informasi utang
dan - Peningkatan kapasitas SDM
Dukungan - Pemantauan dan evaluasi kepatuhan dan risiko operasional
Teknis Lainnya
Rp 55,56 Miliar
77

78. Kegiatan Unggulan Ditjen Perbendaharaan (1/4)
Alokasi Pagu :
Rp 1.596,79 Miliar
1
Dukungan Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan di bidang
manajemen dan perbendaharaan, pembentukan Treasury Dealing Room,
dukungan teknis Pembentukan Kanwil Baru, Dukungan Operasional KPPN
lainnya Mobile
Rp360,48 Miliar
2
- Revisi PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
Pembinaan - Penilaian Layanan dan Kinerja Keuangan Satker BLU
pengelolaan
keuangan BLU
Rp 6,79 Miliar
78

79. Kegiatan Unggulan Ditjen Perbendaharaan (2/4)
3
- Pengembangan Aplikasi Perbendaharaan
Pembinaan sistem - Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi
perbendaharaan - Pengembangan Profesi Bidang Perbendaharaan
(SPAN) - Mendukung implementasi SPAN dan SAKTI
Rp 128, 91 Miliar
4
Penyelenggaraan - Pelaksanaan implementasi SPAN di daerah
Kuasa Bendahara - Pengadaan sarana prasarana dalam rangka modernisasi
Umum Negara layanan percontohan 177 Satker KPPN
- Biaya operasional satker
Rp620,83 Miliar
5
Pembinaan - Revitalisasi peran Kanwil DJPB sebagai pengelola fiskal dan
pelaksanaan BUN
perbendaharaan - Operasional untuk 30 Satker Kanwil DJPB termasuk
di wilayah
pengadaan sarana prasarana
Rp291,72 Miliar
79

80. Kegiatan Unggulan Ditjen Perbendaharaan (3/4)
7
Pembinaan - Peningkatan kualitas data DIPA dan pelaksanaan bimbingan
pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka
dan pengesahan mendorong percepatan penyerapan anggaran.
Dokumen - Pelaksanaan spending review
Pelaksanaan Anggaran
Rp12,67 Miliar
8 - Penyempurnaan peraturan terkait sistem manajemen
Manajemen investasi, penerusan pinjaman, pinjaman, kredit program
Investasi dan dan pembiayaan lainnya;
Penerusan - Restrukturisasi pinjaman BUMN, restrukturisasi dan
Pinjaman pemberian pinjaman serta subsidi bunga kepada Pemda
dan BUMD, penyusunan Skim kredit program;
- Pembayaran jasa bank penata usaha penerusan pinjaman
Rp78,00 Miliar
80

81. Kegiatan Unggulan Ditjen Perbendaharaan (4/4)
9 - Pembentukan dan Operasional Treasury Dealing Room (TDR);
- Pengembangan Sistem Bank Indonesia Government electronic
Banking (BIG-eB) ;
Peningkatan
- Peningkatan kemampuan/kapasitas Bendahara Instansi untuk
Pengelolaan Kas menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan APBN;
Negara - Pengembangan Sistem Pembayaran Penerimaan Negara secara
Elektronik;
- Sosialisasi Undang-Undang Mata Uang dan RUU Redenominasi ;
- Penyempurnaan MPN;
Rp 21,69 Miliar
10
- Penyusunan Peraturan dan Pedoman Sistem Akuntansi
Penyelenggaraan
Berbasis Akrual
Pertanggungjawa
- Peningkatan kualitas LKPP
ban Pelaksanaan
- Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi
Anggaran
Pemerintah
- Penyelenggaraan diklat PPAKP
Rp75,51 Miliar
81

82. Kegiatan Unggulan Ditjen Kekayaan Negara (1/3)
Alokasi Pagu :
Rp 686,77 Miliar
1 Percepatan - Penyusunan kebijakan dan peraturan percepatan
Penyelesaian penyelesaian pengurusan piutang negara
Pengurusan
- Crash Program dan Restrukturisasi Piutang Negara
Piutang Negara
(PPN) - Intensifikasi penagihan debitur potensial (asset tracing )
Rp32 Miliar
2 - Penyusunan kebijakan dan peraturan pensertifikasian BMN
Inventarisasi,
Monitoring, dan berupa tanah
Evaluasi - Identifikasi dan Pendataan BMN berupa tanah
Pelaksanaan - Pembuatan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Sertifikasi BMN Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP)
berupa Tanah
- Tim koordinasi percepatan sertifikasi
Rp6,4 Miliar
82

83. Kegiatan Unggulan Ditjen Kekayaan Negara (2/3)
3 Penyelesaian
- Pengamanan dan pemeliharaan aset ex-BPPN, ex-BDL dan
Pengurusan aset
eks. PT. PPA, ex-PT PPA untuk meningkatkan nilai jual
BPPN, dan Aset - Identifikasi aset untuk tertib administrasi, fisik, dan
Bekas Milik hukum
Asing/Cina - Penjualan aset secara lelang dan non lelang
(ABMA/C)
Rp22 Miliar
4
- Pengembangan dan pemeliharan sistem aplikasi DJKN
Pembangunan
Teknologi dan
(modul KNL, EWS BUMN, SIMAN, SIBANKUM, Contract
Sistem Informasi Centre, dsb)
Manajemen Aset - Peningkatan infrastruktur TIK DJKN berikut lisensi
Negara software (Paket SOA Oracle, AVAYA, DMS Filenet)
Rp29,3 Miliar
83

84. Kegiatan Unggulan Ditjen Kekayaan Negara (3/3)
5
Capacity Building - Peningkatan kapasitas SDM DJKN
SDM DJKN - Peningkatan hardcompetency dan softcompetency
- Diklat, kursus spesialisasi DJKN
17
Rp17,3 Miliar
6 Pengadaan BMN - Pembangunan gedung kantor, antara lain: Kanwil DJKN
(Pembangunan/ Samarinda, KPKNL Pangkal Pinang dan KPKNL Tangerang;
Rehab Gedung
- Rehabilitasi gedung dan sarana prasarana DJKN;
DJKN, Peralatan
dan Fasilitas - Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran;
Kantor) Rp115,6 Miliar
84

85. Kegiatan Unggulan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (1/3)
Alokasi Pagu :
Rp 484,13 Miliar
1
Penyelenggaraan  Penyelenggaraan Diklat di Bidang Keuangan Negara:
Pendidikan dan Kepemimpinan, Manajerial, dan Teknis
Pelatihan di Bidang  Penyelenggaraan Seminar/Workshop/Sejenisnya
Keuangan Negara  Program Beasiswa Gelar dan Non-Gelar
Rp 204,02 Miliar
2
Penyelenggaraan  Penyelenggaraan pendidikan program diploma keuangan,
Pendidikan Prodip baik reguler, kerjasama dengan instansi lain maupun
Keuangan lanjutan pendidikan untuk pegawai tugas belajar.
Rp 48,00 Miliar
85
85

86. Kegiatan Unggulan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2/3)
3  Training Need Analysis dan Pengembangan Program
Kediklatan
Pengembangan  Pengendalian Mutu Diklat
Program Riset  Kegiatan Riset/Penelitian
 Jurnal Ilmiah
 Kajian Akademis
Rp 11,72 Miliar
4
Pengembangan  Pengembangan Tenaga Pendidik/Pengajar
SDM  Pengembangan Tenaga Kependidikan
Rp 12,90 Miliar
86
86

87. Kegiatan Unggulan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (3/3)
5
- Penguatan IT dan Pendukungnya, termasuk E-Training
Penguatan - Peningkatan Infrastruktur Diklat
Kelembagaan
- Penguatan Organisasi
dan Tata Laksana
- Penyempurnaan Proses Bisnis
Rp 77,99 Miliar
6
Operasional Satker BPPK termasuk pusat-pusat pendidikan
Dukungan
pelatihan dan badan diklat keuangan di daerah
Manajemen
Rp 129,50 Miliar
87
87

88. Kegiatan Unggulan Badan Kebijakan Fiskal (1/3)
Alokasi Pagu :
Rp 173,30 Miliar
1
- Harmonisasi Tarif Bea Masuk tahun 2013-2015
Penyusunan - Perumusan kebijakan pelaksanaan analisis terhadap
PMK tarif usulan perubahan tarif bea masuk, tarif khusus, bea
Perpajakan, Bea keluar, cukai, PPnBM
Masuk, Bea - Perundingan yang terkait dengan kebijakan tarif
Keluar dan Cukai berdasarkan kerjasama perdagangan internasional
mewakili Kementerian Keuangan
Rp10,72 Miliar
2
- Working Level: Working Group Meeting, Workshop dan
.
Seminar
Indonesia APEC - Policy Level: APEC Senior Finance Official Meeting (SFOM)
Chairmanship - Deputy’s Level: APEC Finance Deputies Meeting (FDM)
- Minister’s Level: APEC Finance Ministers’ Meeting (APEC
FMM)
Rp34,34 Miliar
88

89. Kegiatan Unggulan Badan Kebijakan Fiskal (2/3)
3
- Pembangunan mekanisme komunikasi dalam mencermati
persoalan risiko fiskal atas berbagai program pembangunan
Penyusunan
dan aksi quasi-fiscal oleh lembaga di luar pemerintah yang
Fiscal Risk
Statement pada dapat menimbulkan kewajiban kontinjen bagi pemerintah.
Nota Keuangan - Perumusan bentuk-bentuk kelembagaan yang dibutuhkan
dan RAPBN untuk mewadahi perhatian stakeholder terhadap isu risiko
fiskal.
Rp9,67 Miliar
4 - Perumusan kebijakan ekonomi makro
Penyusunan - Penyelenggaraan pelatihan Vector Auto Regression (VAR),
pokok pokok pelatihan Equation Model, dan pelatihan Early Warning
kebijakan fiskal System & Vulnerability Indicator untuk mendukung analisis
dan kerangka data primer dan sekunder indikator-indikator ekonomi
ekonomi makro
makro
Rp11,158 Miliar
89

90. Kegiatan Unggulan Badan Kebijakan Fiskal (3/3)
5
•Pengkoordinasian pertemuan bilateral diplomasi ekonomi
dan keuangan, serta pertemuan lembaga keuangan
G20 framework multilateral dan regional.
dan mitigasi •Pemberian pedoman dan update pembahasan terkini
perubahan iklim mengenai langkah-langkah penanganan krisis global
•Penyediaan konsultasi dan saran kepada otoritas terkait dan
swasta mengenai strategi penanganan krisis global.
Rp12,37 Miliar
6 Dukungan manajemen dan capacity building Badan Kebijakan
Dukungan Fiskal
manajemen
Rp56,71 Miliar
90

92. KRONOLOGI PAGU KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2012
1. Pada APBN TA 2012, Kementerian Keuangan memperoleh alokasi
anggaran sebesar Rp17.779,98M.
2. Dalam perkembangannya, anggaran tersebut mengalami perubahan yang
disebabkan beberapa hal seperti:
a. adanya drop loan sebesar Rp204,98M,
b. luncuran hibah sebesar Rp29,03M,
c. penghematan sebesar Rp925,34M,
d. penambahan penggunaan PNBP BLU sebesar Rp251,28M,
e. penambahan dari SABA sebesar Rp378,45M, serta
f. penambahan dari penghargaan (reward) TA 2011 sebesar
Rp39,69M,
sehingga alokasi anggaran tersebut pada APBN-P TA 2012 menjadi
sebesar Rp17.348,12M.
3. Setelah APBN-P terdapat perubahan anggaran dari SABA sebesar
Rp24,74M serta adanya drop loan sebesar Rp4,15M sehingga alokasi
anggaran Kementerian Keuangan menjadi sebesar Rp17.368,71M
92

93. KRONOLOGI PAGU KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2012
Dalam Miliar Rupiah
PENAMBAHAN DROP PAGU AKHIR
No. UNIT PAGU APBN-P
SABA LOAN (per 31 Agustus 2012)
1 SETJEN 6.792,27 22,33 (4,15) 6.810,45
2 ITJEN 94,74 - - 94,74
3 DJA 124,39 - - 124,39
4 DJP 5.122,32 - - 5.122,32
5 DJBC 2.034,34 - - 2.034,34
6 DJPK 117,46 - - 117,46
7 DJPU 70,75 - - 70,75
8 DJPB 1.467,02 - - 1.467,02
9 DJKN 601,26 - - 601,26
10 BAPEPAM-LK 361,10 - - 361,10
11 BPPK 418,88 - - 418,88
12 BKF 143,58 2,41 - 145,99
JUMLAH 17.348,12 24,74 (4,15) 17.368,71
93

94. Dalam Miliar Rupiah
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
No Unit
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
1 SETJEN 5.265,52 3.764,10 71,49 971,92 221,33 22,77 573,01 61,33 10,70 6.810,45 4.046,76 59,42
2 ITJEN 28,76 18,91 65,75 60,45 27,78 45,95 5,53 4,97 90,00 94,74 51,66 54,53
3 DJA 43,55 29,83 68,50 62,26 26,40 42,40 18,58 9,57 51,51 124,39 65,80 52,90
4 DJP 1.496,91 1.041,36 69,57 3.093,77 1.381,84 44,67 531,64 45,71 8,60 5.122,32 2.468,91 48,20
5 DJBC 531,34 347,21 65,35 1.122,21 565,75 50,41 380,80 51,52 13,53 2.034,34 964,48 47,41
6 DJPK 21,99 14,66 66,69 75,76 39,32 51,90 19,71 5,12 25,97 117,46 59,11 50,32
94
94

95. Dalam Miliar Rupiah
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
No Unit
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
7 DJPU 16,64 10,83 65,11 43,48 23,65 54,39 10,64 2,05 19,29 70,75 36,53 51,63
8 DJPB 498,42 360,58 72,34 697,84 362,44 51,94 270,76 90,56 33,45 1.467,02 813,58 55,46
9 DJKN 181,98 124,97 68,67 295,27 138,19 46,80 124,00 52,04 41,96 601,26 315,19 52,42
10 BAPEPAM 54,10 32,72 60,49 280,58 41,59 14,82 26,42 3,30 12,51 361,10 77,62 21,49
-LK
11 BPPK 62,38 40,07 64,23 307,19 152,00 49,48 49,32 14,45 29,31 418,88 206,52 49,30
12 BKF 22,10 15,21 68,81 101,98 34,98 34,31 21,91 6,57 30,00 145,99 56,77 38,88
JUMLAH BA 15 8.223,68 5.800,44 70,53 7.112,71 3.015,28 42,39 2.032,32 347,22 17,08 17.368,71 9.162,94 52,76
95
95

96. CAPAIAN KINERJA
SEMESTER 1 TA 2012

97. Nilai Kinerja Kemenkeu-Wide
Sasaran Strategis/ Target Realisasi
No UIC Nilai
Indikator Kinerja Utama Sm.I Sm.I
KK-1 Pendapatan negara yang optimal 106,36%
DJP, DJBC,
1 Jumlah pendapatan negara 557,66 593,15 106,36%
DJA
a Jumlah penerimaan pajak (triliun) DJP 372,054 387,632 104,19%
b Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai (triliun) DJBC 65,61 69,73 106,28%
c Jumlah PNBP Nasional (triliun) DJA 120 135,789 113,16%
Perencanaan dan Pelaksanaan belanja
KK-2 102,65%
negara yang optimal
1 Persentase dana blokir (tanda bintang) DJA 5,00% 1,69% 120,00%
Persentase penyerapan Belanja Negara dalam
2 DJPB 40,00% 31,98% 79,95%
DIPA K/L
Pembiayaan dalam jumlah yang cukup,
KK-3 116,17%
efisien, dan aman bagi kesinambungan fiskal
Persentase pemenuhan target pembiayaan 119,67%
1 DJPU 60,26% 60,16%
melalui utang yang cukup
2 Persentase pencapaian target effective cost DJPU 100,00% 87,34% 112,66%
97