Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Yang Bisa Pakai Doku Banyak Bonus
Hukum Antar Tata Hukum
1. Hukum Antar Tata Hukum:
Kuliah Pengantar
Yu Un Oppusunggu
Bidang Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok, 1 Juni 2009
2. 2
Tim Pengajar
1. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki
2. Fatmah Jatim, SH, LLM
3. Lita Arijati, SH, LLM
4. Tiurma M. P. Allagan, SH, MH
5. Yu Un Oppusunggu, SH, LLM
3. 3
Bahan Bacaan
1. Sudargo Gautama, Hukum
Antargolongan: Suatu Pengantar,
Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993, h.
1-46.
2. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum
Perdata Internasional Indonesia, Jakarta:
Binacipta dan Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakiman, 1987,
h. 1-24.
4. 4
Pembahasan Hari ini
• Latar Belakang
• Pengertian HATAH (Intern & Ekstern)
• Keanekaragaman Sistem Hukum di
Indonesia
• Pasal 131 & 163 IS
• Pasal 16-18 AB
19. 19
Pasal 131:2 Indische Staatsregeling
• In de ordonnanties regelende het burgerlijk- en handelsrecht worden:
a. voor de Europeanen de in Nederland geldende wetten gevold. van welke
wetten echter mag worden afgeweken zoowel wegens de bijzondere
toestanden in Ned- Indië, als om hen met een of meer der overige
bevolkingsgroepen of onderdeelen daarvan aan dezelfde voorschriften te
kunnen onderwerpen;
b. de Inlanders, de Vreemde Oosterlingen en de onderdeelen, waarnit deze
beide groepen der bevolking bestaan, voorzoorverre de bij hen gebleken
maatschappelijke behoeften dit eischen, hetzij aan de voor Europeanen
geldende bepalingen, voor zooveel noodig gewijzigd, hetzij met de
Europeanen aan gemeenschappelijke voorschriften onderworpen, terwijl
overing
• Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang ini:
a. untuk golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di
Negeri Belanda, dan penyimpangan dari itu hanya dapat dilakukan dengan
mengingat baik yang khusus berlaku menurut keadaan di Indonesia, maupun
demi kepentingan mereka ditundukkan kepada peraturan perundang-
undangan menurut ketentuan yang sama bagi satu atau beberapa golongan
penduduk lainnya;
b. untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari
golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk,
sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan
perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk
hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum
yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya
dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau
kebutuhan masyarakat menghendakinya.