SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  28
Télécharger pour lire hors ligne
WASDAL SDI DALAM
PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP TERPADU DG
PENDEKATAN KLASTER
JAKARTA, 7 JULI 2009
STATUS PERIKANAN TANGKAP
SAAT INI
 MSY = 6,4 JUTA TON/ TH, MEY = 5,12 JUTA
TON/TH
 PRODUKSI PENANGKAPAN YG
DILAPORKAN = 4,97 JUTA TON
 SEBAGIAN BESAR WPP SUDAH
OVERFISHING DAN OVERCAPACITY
 INDIKATOR CPUE UTK SEMUA JENIS IKAN
MAKIN MENURUN
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
2. SOUTH CHINA SEA
1. MALACCA STRAIT
9. INDIAN OCEAN B
(South of Java-Nusa Tenggara)
3. JAVA SEA 4. FLORES SEA and
MACASSAR STRAIT
5. BANDA SEA
7. TOMINI GULF and
MOLLUCAS SEA
6. ARAFURA SEA
8. SULAWESI SEA and
PACIFIF OCEAN
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMP
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
LARGE PELAGIC
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
9. INDIAN OCEAN A
(West of Sumatera)
DEMERSAL
= Fully Exploited = Moderate Exploited = Overfishing = Uncertain
The Status of Fisheries Resources Utilization
on 9 Indonesian Fisheries Management Zones
Source : National Commission on Stock Assessment of Marine Fisheries Resources,
2006
Fisheries Production 2002-2007 (MT)
Fishing Vessel in WPP Indonesia (ex foreign &
Indonesia), July 2009
VMS coverage,July 2009
Fishing Vessels in WPP Indonesia
(ex foreign), July 2009
FAKTOR PENYEBAB OVER
FISHING
 MASIH TINGGINYA IUU FISHING
 PENGENDALIAN JUMLAH IZIN KURANG
KETAT
 ACUAN UNTUK ALOKASI KURANG AKURAT
(MSY, JTB)
 KESADARAN PELAKU UTK TAAT ATURAN
MASIH KURANG
 TERJADI RACE FOR FISH
 SISTEM PENGELOLAAN SAAT INI PERLU DI
REVIEW
FAKTOR PENYEBAB IUU FISHING
 STOCK IKAN MAKIN DEPLETED, KEBUTUHAN
IKAN DUNIA MENINGKAT
 INDUSTRI PENGOLAHAN NEGARA TETANGGA
HARUS SURVIVE
 POTENSI IKAN INDONESIA MASIH MENJANJIKIAN
DIBANDING NEGARA LAIN
 LAUT INDONESIA TERBUKA, ARMADA KAPAL
IKAN YG HARUS DIAWASI TIDAK SEBANDING DG
KAPASITAS PENGAWASAN
 DISPARITAS HARGA IKAN
 ADANYA INSENTIF UTK LAKUKAN IUU FISHING
 PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LEMAH
FAKTA SAAT INI
 ANGKA ACUAN MSY UTK DASAR ALOKASI
IUP = 6.4 JUTA TON/TH  SURVEY 2001
 SEBAGIAN BESAR WPP SUDAH OVER
FISHING DAN OVER CAPACITY
 IUU FISHING MASIH SANGAT TINGGI
 IKLIM USAHA PERIKANAN TANGKAP TIDAK
KONDUSIF  RENTE MAKIN TURUN
 PENDEKATAN PENGELOLAAN = INPUT
CONTROL TIDAK PERNAH BERUBAH
 SEBAGIAN BESAR IKAN MASIH EKSPOR
UTUH  PERMEN 05 BELUM EFEKTIF
… FAKTA
 JUMLAH SIPI/SIKPI PUSAT = 4000?
 TERJADI RACE FOR FISH
 MODUS PELANGGARAN:
 MENYALAHI FISHING GROUND
 MENYALAHI ALAT TANGKAP
 PENGECILAN GT KAPAL
 TRANSHIPMENT DI LAUT
 TIDAK LAPOR KE PELABUHAN PERIKANAN
 3 HOT SPOT TERJADINYA IUU FISHING: NATUNA,
SULUT, L. ARAFURA
 KEMAMPUAN PENGAWASAN SANGAT MINIM
THE EFFECT OF COMBATING ILLEGAL FISHING
ON ARTISANAL FISHERS EARNINGS
Earnings of
Artisanal Fishers
increased
Increased surveillance
and law enforcement
TUJUAN PENGELOLAAN KE
DEPAN
 TERWUJUDNYA KELESTARIAN SDI 
PENANGKAPAN < MSY
 MANFAAT EKONOMI DAN SOSIAL
SEMAKSIMAL MUNGKIN BAGI INDONESIA
 BIOSOSIOEKONOMI OPTIMAL
 TERWUJUDNYA TERTIB USAHA
PERIKANAN TANGKAP (IKLIM USAHA
KONDUSIF & KEPASTIAN USAHA) 
SOCIAL JUSTICE
KONSEP SOLUSI (WARD, 2004)
Incentive blocking insruments
(JANGKA PENDEK)
 Limited entry
 Buy back programmes
 Gear and vessels
restrictions
 Aggregate quotas
 Non transferable
vessel catch limits
 Individual Effort
Quotas (IEQs)
Incentive adjusting instruments
(JANGKA PANJANG)
 (ITQs)
 Taxes and royalties
 Group fishing rights
(CDQs, etc)
 Territorial use rights
(TURFs)
INPUT CONTROL
 PENGATURAN JUMLAH ARMADA
 PENGATURAN MESH SIZE
 PENGATURAN UKURAN KAPAL
 PENGATURAN FISHING GROUND
 PENGATURAN JENIS ALAT TANGKAP
 SEASONAL CLOSURE (BUKA TUTUP
MUSIM)
OUTPUT CONTROL
 TAC (TOTAL ALLOWABLE CATCH)
 IQ, ITQ (INDIVIDUAL TRANSFERABLE
QUOTA)
 KUOTA MASYARAKAT
 PEMBATASAN DAERAH PENANGKAPAN
(MARINE PROTECTED AREA)
 PAJAK DAN SUBSIDI
 DLL
REZIM PENGELOLAAN DILIHAT DARI ASPEK
HAK PENGELOLAAN (PROPERTY RIGHT)
 4 REZIM: pemerintah, swasta, masyarakat (res communis) dan
open acces (res nullius).
 Menurut Bromely (1991), karakteristik masing-masing rezim
adalah:
 (1) jika pengguna harus mematuhi aturan yang ditetapkan
Pemerintah, berarti rezim kepemilikan adalah Pemerintah;
 (2) jika nelayan memiliki hak untuk memutuskan
pengelolaan secara sosial, maka rezim kepemilikan adalah
swasta;
 (3) jika Pemerintah mengalokasikan kepemilikian kepada
kelompok tertentu yang memiliki hak khusus dalam
pemanfaatan SDI, maka rezimnya adalah common property;
 (4) dalam kondisi open access, SDI sebagai property tidak
ada, siapapun dapat memanfaatkan SDI tersebut.
AGAR PENGELOLAAN SDI OPTIMAL (Randall,
1981, Schmidt, 1978)
 (1) harus ada pembatasan pemanfaatan
termasuk denda bagi pelanggar;
 (2) exclussive, agar yang memiliki hak
pemanfaatan akan bertanggung jawab
terhadap retribusi dan denda;
 (3) kepemilikan dapat dipindah, agar terjadi
perpindahan nilai sampai yang tertinggi;
 (4) penegakan hukum dilakukan secara
efektif
KONSEP TERPADU PENDEKATAN
KLASTER
 KLASTER = FISHING GROUND DEKAT DG
INDUSTRI, DIBATASI KOORDINAT (SUB
BAGIAN WPP)
 TERPADU = IZIN USAHA INDUSTRI DAN
ALOKASI SIUP/SIPI BDSK KAPASITAS
INDUSTRI
 RESOURCE FEE BUKAN MODEL PHP TAPI
PROFIT SHARING DARI HASIL TANGKAPAN
 HARUS MELIBATKAN LOKAL: TENAGA
KERJA, ARMADA PLASMA BINAAN
… KONSEP
 TIDAK OPEN ACCES = LIMITED ENTRY,
HAK EKSKLUSIF
 BISA KONSORSIUM ANTARA INDUSTRI
DAN OPERATOR KAPAL
 SECARA TOTAL TIDAK BOLEH MENAMBAH
JUMLAH SIPI, DIBUAT PENGELOMPOKAN
 KAWASAN YG SUDAH DITETAPKAN
MENJADI MILIK 1 PERUSAHAAN
/KONSORSIUM, FISHING GROUND TIDAK
BOLEH DIGANGGU PIHAK LAIN
…. KONSEP
 CO-MANAJEMEN = DKP, PEMDA, SWASTA
 ALOKASI DALAM SIUP = 30 TH
 JML SIPI DIEVALUASI TIAP TAHUN
 PELABUHAN PENDARATAN HANYA SATU
(BISA PELABUHAN PERIKANAN KHUSUS
MILIK SWASTA)
 KOMPOSISI ARMADA = 75% INTI : 25%
PLASMA NELAYAN LOKAL
 PROFIT SHARE = BDSK HASIL TANGKAPAN
 PENGAWASAN = INTERNAL DAN
EKSTERNAL, OBSERVER ON BOARD
PERBANDINGAN
SAAT INI
 PROPERTY = PEMERINTAH
 HASIL TANGKAPAN TIDAK
PASTI
 KEPASTIAN USAHA KURANG
 RESOURCE FEE BAYAR DI
DEPAN
 WASDAL SULIT
 TANGGUNG JAWAB MASING
MASING
 KELESTARIAN SDI KURANG
TERJAMIN
PENDEKATAN KLASTER
 PROPERTY = HAK EKSKLUSIF
 HASIL TANGKAPAN LEBIH
PASTI
 USAHA LEBIH PASTI
 RESOURCE FEE BAYAR
BELAKANG
 WASDAL MUDAH
 TANGGUNG JAWAB BERSAMA
 INCORPORATED
 KELESTARIAN SDI LEBIH
TERJAMIN
KONSEP WASDAL
 KOORDINAT KLASTER INTEGRASI DLM
SISTEM VMS
 SEMUA KAPAL PASANG TRANSMITTER
 PENGAWASAN SISTEM INTERNAL DAN
EKSTERNAL
 SISTEM PELAPORAN HASIL TANGKAPAN
(OBSERVER ON BOARD DAN LAPORAN
ELEKTRONIK)
 ONE STOP SERVICE (SLO, SIB, LOG BOOK
DLL)
PERTANYAAN
 MONOPOLY?  SIAPA SAJA BOLEH IKUT
 PENGKAVLINGAN LAUT?  LAUT TDK
BISA DIKAVLING
 APAKAH MENUTUP PELUANG BAGI
NELAYAN?  JUSTRU KEMITRAAN INTI
PLASMA (NELAYAN SBG PLASMA)
 BUTUH INVESTASI BESAR? YA, BISA
KONSORSIUM
 HAK EKSKLUSIF? YA, UTK MENJAMIN
KELESTARIAN SDI DAN KEPASTIAN USAHA

Contenu connexe

Tendances

Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Rizal Fahmi
 
Penjelasan fgd alki laksda yani tim dan penanggap utama
Penjelasan fgd alki laksda yani tim dan penanggap utamaPenjelasan fgd alki laksda yani tim dan penanggap utama
Penjelasan fgd alki laksda yani tim dan penanggap utama
Yani Antariksa
 
Pembangunan hukum kelautan
Pembangunan hukum kelautan Pembangunan hukum kelautan
Pembangunan hukum kelautan
ahmad akhyar
 
Contagious Zone (For Everyone)
Contagious Zone (For Everyone)Contagious Zone (For Everyone)
Contagious Zone (For Everyone)
Hansel Kalama
 
Unclos 1982
Unclos 1982Unclos 1982
Unclos 1982
Sei Enim
 

Tendances (16)

Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut Internasional
 
Makalah Hukum Laut
Makalah Hukum LautMakalah Hukum Laut
Makalah Hukum Laut
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Hukum laut ukm raha
Hukum laut ukm rahaHukum laut ukm raha
Hukum laut ukm raha
 
Landasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen IndonesiaLandasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen Indonesia
 
Kel4 Batas Wilayah Indonesia
Kel4 Batas Wilayah IndonesiaKel4 Batas Wilayah Indonesia
Kel4 Batas Wilayah Indonesia
 
Penjelasan fgd alki laksda yani tim dan penanggap utama
Penjelasan fgd alki laksda yani tim dan penanggap utamaPenjelasan fgd alki laksda yani tim dan penanggap utama
Penjelasan fgd alki laksda yani tim dan penanggap utama
 
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
 
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
 
Memahami kedaulatan
Memahami kedaulatanMemahami kedaulatan
Memahami kedaulatan
 
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)
 
Pembangunan hukum kelautan
Pembangunan hukum kelautan Pembangunan hukum kelautan
Pembangunan hukum kelautan
 
Contagious Zone (For Everyone)
Contagious Zone (For Everyone)Contagious Zone (For Everyone)
Contagious Zone (For Everyone)
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
 
Unclos 1982
Unclos 1982Unclos 1982
Unclos 1982
 

Plus de Wildan Fakhri (7)

Maritime Surveillance System
Maritime Surveillance SystemMaritime Surveillance System
Maritime Surveillance System
 
Hasil Rakor Sail Indonesia 2012 (http://ajisularso.com)
Hasil Rakor Sail Indonesia 2012 (http://ajisularso.com)Hasil Rakor Sail Indonesia 2012 (http://ajisularso.com)
Hasil Rakor Sail Indonesia 2012 (http://ajisularso.com)
 
Konsep Pengembangan Kep Seribu (http://ajisularso.com)
Konsep Pengembangan Kep Seribu (http://ajisularso.com)Konsep Pengembangan Kep Seribu (http://ajisularso.com)
Konsep Pengembangan Kep Seribu (http://ajisularso.com)
 
Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)
Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)
Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)
 
Konsep sail komodo 2013 (http://ajisularso.com)
Konsep sail komodo 2013 (http://ajisularso.com)Konsep sail komodo 2013 (http://ajisularso.com)
Konsep sail komodo 2013 (http://ajisularso.com)
 
Davao Morotai Rally (http://ajisularso.com)
Davao Morotai Rally (http://ajisularso.com)Davao Morotai Rally (http://ajisularso.com)
Davao Morotai Rally (http://ajisularso.com)
 
Sail Komodo Derawan 2013 (http://ajisularso.com)
Sail Komodo Derawan 2013 (http://ajisularso.com)Sail Komodo Derawan 2013 (http://ajisularso.com)
Sail Komodo Derawan 2013 (http://ajisularso.com)
 

Dernier (8)

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

Konsep Perikanan Tangkap Terpadu dengan Pendekatan Cluster

  • 1. WASDAL SDI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP TERPADU DG PENDEKATAN KLASTER JAKARTA, 7 JULI 2009
  • 2.
  • 3. STATUS PERIKANAN TANGKAP SAAT INI  MSY = 6,4 JUTA TON/ TH, MEY = 5,12 JUTA TON/TH  PRODUKSI PENANGKAPAN YG DILAPORKAN = 4,97 JUTA TON  SEBAGIAN BESAR WPP SUDAH OVERFISHING DAN OVERCAPACITY  INDIKATOR CPUE UTK SEMUA JENIS IKAN MAKIN MENURUN
  • 4. DEMERSAL SHRIMPS SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC DEMERSAL SHRIMPS SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC 2. SOUTH CHINA SEA 1. MALACCA STRAIT 9. INDIAN OCEAN B (South of Java-Nusa Tenggara) 3. JAVA SEA 4. FLORES SEA and MACASSAR STRAIT 5. BANDA SEA 7. TOMINI GULF and MOLLUCAS SEA 6. ARAFURA SEA 8. SULAWESI SEA and PACIFIF OCEAN DEMERSAL SHRIMPS SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC DEMERSAL SHRIMP SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC DEMERSAL SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC DEMERSAL SHRIMPS LARGE PELAGIC SHRIMPS SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC DEMERSAL SHRIMPS SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC DEMERSAL SHRIMPS SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC DEMERSAL SHRIMPS SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC 9. INDIAN OCEAN A (West of Sumatera) DEMERSAL = Fully Exploited = Moderate Exploited = Overfishing = Uncertain The Status of Fisheries Resources Utilization on 9 Indonesian Fisheries Management Zones Source : National Commission on Stock Assessment of Marine Fisheries Resources, 2006
  • 6. Fishing Vessel in WPP Indonesia (ex foreign & Indonesia), July 2009
  • 8. Fishing Vessels in WPP Indonesia (ex foreign), July 2009
  • 9. FAKTOR PENYEBAB OVER FISHING  MASIH TINGGINYA IUU FISHING  PENGENDALIAN JUMLAH IZIN KURANG KETAT  ACUAN UNTUK ALOKASI KURANG AKURAT (MSY, JTB)  KESADARAN PELAKU UTK TAAT ATURAN MASIH KURANG  TERJADI RACE FOR FISH  SISTEM PENGELOLAAN SAAT INI PERLU DI REVIEW
  • 10. FAKTOR PENYEBAB IUU FISHING  STOCK IKAN MAKIN DEPLETED, KEBUTUHAN IKAN DUNIA MENINGKAT  INDUSTRI PENGOLAHAN NEGARA TETANGGA HARUS SURVIVE  POTENSI IKAN INDONESIA MASIH MENJANJIKIAN DIBANDING NEGARA LAIN  LAUT INDONESIA TERBUKA, ARMADA KAPAL IKAN YG HARUS DIAWASI TIDAK SEBANDING DG KAPASITAS PENGAWASAN  DISPARITAS HARGA IKAN  ADANYA INSENTIF UTK LAKUKAN IUU FISHING  PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LEMAH
  • 11. FAKTA SAAT INI  ANGKA ACUAN MSY UTK DASAR ALOKASI IUP = 6.4 JUTA TON/TH  SURVEY 2001  SEBAGIAN BESAR WPP SUDAH OVER FISHING DAN OVER CAPACITY  IUU FISHING MASIH SANGAT TINGGI  IKLIM USAHA PERIKANAN TANGKAP TIDAK KONDUSIF  RENTE MAKIN TURUN  PENDEKATAN PENGELOLAAN = INPUT CONTROL TIDAK PERNAH BERUBAH  SEBAGIAN BESAR IKAN MASIH EKSPOR UTUH  PERMEN 05 BELUM EFEKTIF
  • 12. … FAKTA  JUMLAH SIPI/SIKPI PUSAT = 4000?  TERJADI RACE FOR FISH  MODUS PELANGGARAN:  MENYALAHI FISHING GROUND  MENYALAHI ALAT TANGKAP  PENGECILAN GT KAPAL  TRANSHIPMENT DI LAUT  TIDAK LAPOR KE PELABUHAN PERIKANAN  3 HOT SPOT TERJADINYA IUU FISHING: NATUNA, SULUT, L. ARAFURA  KEMAMPUAN PENGAWASAN SANGAT MINIM
  • 13. THE EFFECT OF COMBATING ILLEGAL FISHING ON ARTISANAL FISHERS EARNINGS Earnings of Artisanal Fishers increased Increased surveillance and law enforcement
  • 14.
  • 15. TUJUAN PENGELOLAAN KE DEPAN  TERWUJUDNYA KELESTARIAN SDI  PENANGKAPAN < MSY  MANFAAT EKONOMI DAN SOSIAL SEMAKSIMAL MUNGKIN BAGI INDONESIA  BIOSOSIOEKONOMI OPTIMAL  TERWUJUDNYA TERTIB USAHA PERIKANAN TANGKAP (IKLIM USAHA KONDUSIF & KEPASTIAN USAHA)  SOCIAL JUSTICE
  • 16. KONSEP SOLUSI (WARD, 2004) Incentive blocking insruments (JANGKA PENDEK)  Limited entry  Buy back programmes  Gear and vessels restrictions  Aggregate quotas  Non transferable vessel catch limits  Individual Effort Quotas (IEQs) Incentive adjusting instruments (JANGKA PANJANG)  (ITQs)  Taxes and royalties  Group fishing rights (CDQs, etc)  Territorial use rights (TURFs)
  • 17. INPUT CONTROL  PENGATURAN JUMLAH ARMADA  PENGATURAN MESH SIZE  PENGATURAN UKURAN KAPAL  PENGATURAN FISHING GROUND  PENGATURAN JENIS ALAT TANGKAP  SEASONAL CLOSURE (BUKA TUTUP MUSIM)
  • 18. OUTPUT CONTROL  TAC (TOTAL ALLOWABLE CATCH)  IQ, ITQ (INDIVIDUAL TRANSFERABLE QUOTA)  KUOTA MASYARAKAT  PEMBATASAN DAERAH PENANGKAPAN (MARINE PROTECTED AREA)  PAJAK DAN SUBSIDI  DLL
  • 19.
  • 20. REZIM PENGELOLAAN DILIHAT DARI ASPEK HAK PENGELOLAAN (PROPERTY RIGHT)  4 REZIM: pemerintah, swasta, masyarakat (res communis) dan open acces (res nullius).  Menurut Bromely (1991), karakteristik masing-masing rezim adalah:  (1) jika pengguna harus mematuhi aturan yang ditetapkan Pemerintah, berarti rezim kepemilikan adalah Pemerintah;  (2) jika nelayan memiliki hak untuk memutuskan pengelolaan secara sosial, maka rezim kepemilikan adalah swasta;  (3) jika Pemerintah mengalokasikan kepemilikian kepada kelompok tertentu yang memiliki hak khusus dalam pemanfaatan SDI, maka rezimnya adalah common property;  (4) dalam kondisi open access, SDI sebagai property tidak ada, siapapun dapat memanfaatkan SDI tersebut.
  • 21. AGAR PENGELOLAAN SDI OPTIMAL (Randall, 1981, Schmidt, 1978)  (1) harus ada pembatasan pemanfaatan termasuk denda bagi pelanggar;  (2) exclussive, agar yang memiliki hak pemanfaatan akan bertanggung jawab terhadap retribusi dan denda;  (3) kepemilikan dapat dipindah, agar terjadi perpindahan nilai sampai yang tertinggi;  (4) penegakan hukum dilakukan secara efektif
  • 22. KONSEP TERPADU PENDEKATAN KLASTER  KLASTER = FISHING GROUND DEKAT DG INDUSTRI, DIBATASI KOORDINAT (SUB BAGIAN WPP)  TERPADU = IZIN USAHA INDUSTRI DAN ALOKASI SIUP/SIPI BDSK KAPASITAS INDUSTRI  RESOURCE FEE BUKAN MODEL PHP TAPI PROFIT SHARING DARI HASIL TANGKAPAN  HARUS MELIBATKAN LOKAL: TENAGA KERJA, ARMADA PLASMA BINAAN
  • 23. … KONSEP  TIDAK OPEN ACCES = LIMITED ENTRY, HAK EKSKLUSIF  BISA KONSORSIUM ANTARA INDUSTRI DAN OPERATOR KAPAL  SECARA TOTAL TIDAK BOLEH MENAMBAH JUMLAH SIPI, DIBUAT PENGELOMPOKAN  KAWASAN YG SUDAH DITETAPKAN MENJADI MILIK 1 PERUSAHAAN /KONSORSIUM, FISHING GROUND TIDAK BOLEH DIGANGGU PIHAK LAIN
  • 24. …. KONSEP  CO-MANAJEMEN = DKP, PEMDA, SWASTA  ALOKASI DALAM SIUP = 30 TH  JML SIPI DIEVALUASI TIAP TAHUN  PELABUHAN PENDARATAN HANYA SATU (BISA PELABUHAN PERIKANAN KHUSUS MILIK SWASTA)  KOMPOSISI ARMADA = 75% INTI : 25% PLASMA NELAYAN LOKAL  PROFIT SHARE = BDSK HASIL TANGKAPAN  PENGAWASAN = INTERNAL DAN EKSTERNAL, OBSERVER ON BOARD
  • 25. PERBANDINGAN SAAT INI  PROPERTY = PEMERINTAH  HASIL TANGKAPAN TIDAK PASTI  KEPASTIAN USAHA KURANG  RESOURCE FEE BAYAR DI DEPAN  WASDAL SULIT  TANGGUNG JAWAB MASING MASING  KELESTARIAN SDI KURANG TERJAMIN PENDEKATAN KLASTER  PROPERTY = HAK EKSKLUSIF  HASIL TANGKAPAN LEBIH PASTI  USAHA LEBIH PASTI  RESOURCE FEE BAYAR BELAKANG  WASDAL MUDAH  TANGGUNG JAWAB BERSAMA  INCORPORATED  KELESTARIAN SDI LEBIH TERJAMIN
  • 26. KONSEP WASDAL  KOORDINAT KLASTER INTEGRASI DLM SISTEM VMS  SEMUA KAPAL PASANG TRANSMITTER  PENGAWASAN SISTEM INTERNAL DAN EKSTERNAL  SISTEM PELAPORAN HASIL TANGKAPAN (OBSERVER ON BOARD DAN LAPORAN ELEKTRONIK)  ONE STOP SERVICE (SLO, SIB, LOG BOOK DLL)
  • 27.
  • 28. PERTANYAAN  MONOPOLY?  SIAPA SAJA BOLEH IKUT  PENGKAVLINGAN LAUT?  LAUT TDK BISA DIKAVLING  APAKAH MENUTUP PELUANG BAGI NELAYAN?  JUSTRU KEMITRAAN INTI PLASMA (NELAYAN SBG PLASMA)  BUTUH INVESTASI BESAR? YA, BISA KONSORSIUM  HAK EKSKLUSIF? YA, UTK MENJAMIN KELESTARIAN SDI DAN KEPASTIAN USAHA