Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Sejarah hukum jaminan di Indonesia meliputi zaman Hindia Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Ruang lingkup h

1. HUKUM
JAMINAN
Akbar Aprillia Ardhiansyah S.H.,M.H.

2. Pengantar Hukum Jaminan
 Hukum Jaminan merupakan mata kuliah yang membahas menganai
Jaminan, baik itu jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan
secara keseluruhan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku.
 Hak Jaminan tidak terlepas dari hak Kebendaan, karena sebagian hak
jaminan lahir dari hak kebendaan.
 Hak Jaminan tidak dapat berdiri sendiri karena hak jaminan merupakan
perjanjian yang bersifat perjanjian tambahan (accesoir) dari perjanjian
pokoknya yaitu perjanjian utang piutang.

3. Pendahuluan
Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak
lama dalam kehidupan masyarakat yang telah
mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat
diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah
menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai
sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung
perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk
meningkatkan taraf kehidupannya.

4. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank maupun
lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk kegiatan
pembangunan membutuhkan adanya pengamanan bagi
pengembalian dana yang dikucurkan tersebut. Penyaluran
dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank
maupun LKBB) membutuhkan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan bagi kembalinya dana tersebut kepada
kreditur.

5. ISTILAH DAN
PENGERTIAN

6. Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid yang
artinya cara kreditur mejamin dipenuhinya tagihan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, mengartikan jaminan sebagai :
● Tanggungan atas pinjaman yang diterima, agunan.
● Biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh
pembeli untuk jangka waktu tertentu, garansi.
● Janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila
utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.
ISTILAH JAMINAN

7. Menurut para Ahli
1. BADAN PEMBINAAN HUKUM
NASIONAL
Jaminan ialah menjamin dipenuhinya
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang
yang timbul dari perikatan hukum.
2. SUTARNO
Jaminan adalah segala sesuatu yang
mempunyai nilai mudah untuk diuangkan
yang diikat dengan janji sebagai jaminan
pembayaran utang debitur.
3. HARTONO HADISOEPRAPTO
Jaminan merupakan segala sesuatu yang
diberikan kepada kreditur untuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitur
akan memenuhi kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu
perikatan.
4. M. BAHSAN
Jaminan adalah segala sesuatu yang
diterima kreditur dan diserahkan debitur
untuk menjamin utang pituang.

8. 1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur.
2. Wujud jaminan dapat dinilai dengan uang (jaminan materiel).
3. Jaminan timbul karena perikatan antar kreditur dan debitur.
4. Keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.
Konsep Jaminan

9. ISTILAH
HUKUM JAMINAN
Secara Bahasa, hukum jaminan berasal dari
kata recht dan zekerheid yang dirangkai
menjadi zekerheidrechten sehingga
menunjukan istilah hak-hak Jaminan.
Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan
dari security of law yang berarti hukum
keamanan (jaminan)

10. Menurut para Ahli
1. Sri Soedewi Masjhoen
Megatur kostruksi yuridis yang
memungkinkan pemberian fasilitas kredit,
dengan menjaminkan benda-benda yang
dibelinya sebagai jaminan. Peraturan
demikian harus cukup menyakinkan dan
memberikan kepastian hukum bagi
lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri.
2. J. Satrio
Hukum jaminan itu diartikan peraturan
hukum yang mengatur tentang jaminan-
jaminan piutang seorang kreditur terhadap
seorang debitur.
3. Salim H.S
Hukum Jaminan ialah keseluruhan dari
kaidah hukum yang mengatur hubungan
hukum antara pemberi dan penerima
jaminan dalam kaitannya dengan
pembebanan jaminan untuk mendapatkan
fasilitas kredit.
4. M. Ali Mansyur
Hukum Jaminan mengatur hubungan hukum
antara kreditur dan debitur yang berkaitan
dengan pembebanan jaminan atas
pemberian kredit.

11. Hukum jaminan adalah peraturan hukum antara pemberi dengan penerima jaminan dengan
menjaminkan benda-benda sebagai jaminan yang dijadikan tanggungan perjanjian utang
piutang antara kreditur dan debitur.
Unsur-unsur Hukum Jaminan :
1. Adanya Kaidah Hukum
2. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan
3. Adanya Jaminan
4. Adanya Fasilitas Kredit

12. SEJARAH
HUKUM
JAMINAN

13. Ada 3 (tiga) fase dalam sejarah hukum jaminan di
Indonesia
1. Hindia Belanda,
2. Masa penjajahan Jepang, dan
3. Saat Indonesia merdeka sampai dengan sekarang.

14. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum
jaminan dapat kita kaji dalam Buku II KUH Perdata dan Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana
telah diubah menjadi Stb.1937 Nomor 190 tentang Credietverband. Dalam Buku II KUH
Perdata, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai
dan hipotek
Credietverband merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembebanan jaminan
bagi orang bumi putra (Indonesia asli). Hak atas tanah yang dapat dibebani Credietverband
adalah hak milik, hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU). Bagi orang Eropa
dan dipersamakan dengan itu, berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan
hipotek.
Hindia Belanda

15. Pada zaman Jepang, ketentuan hukum jaminan tidak berkembang, karena pada
zaman ini ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan dalam pembebanan
jaminan didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam KUH Perdata
dan Credietverband, hal ini dapat kita ketahui dari bunyi Pasal 3 Undangundang
Nomor 1 Tahun 1942 tentang Bala Tentara Jepang (Osamu Rei)
Penjajahan Jepang

16. Ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan di Indonesia pada zaman kemerdekaan
adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA). UU ini mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata mengenai bumi,
air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai
hipotek yang masih berlaku sejak berlakunya UU ini.
Pada tahun 1996 diundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Pada era reformasi telah di undangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.
Indonesia

17. Selanjutnya pada tahun 2011, disahkanlah Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Undang-undang ini
bertujuan membantu dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya,
terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis
pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena
keterbatasan akses dan jaminan kredit.

18. Ruang Lingkup
Hukum Jaminan
Ruang Lingkup Hukum Jaminan dibagi
menjadi dua :
Lahir karena adanya perjanjian
Pasal 1133 KUH Perdata
- Jaminan Kebendaan
- Jaminan bersifat Perorangan
Lahir karena diatur dalam UU
Pasal 1131 KUH Perdata, “semua
kebendaan si berutang, baik yg bergerak
maupun tidak bergerak, baik yg sudah
ada maupun yg akan ada, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan
perorangan”
1. Jaminan Umum
2. Jaminan Khusus

19. CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics &
images by Freepik.
Thanks!