Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasari oleh Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti kedaulatan rakyat, kekeluargaan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila menjamin hak asasi manusia dan pemilihan umum yang adil.

2. Pengertian Demokrasi Pancasila
 Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
dijiwai,diwarnai,disemangati, dan didasari oleh
Pancasila.
 Atau, Demokrasi Pancasila dengan kata lain
adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila
dari Pancasila.
 Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi
yang bersumber dari tata nilai dan Kepribadian
bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila.

3. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk
mencapai mufakat.
4. Tidak menganut sistem monopartai.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Tidak menganut sistem monopartai.
8. Pemilu dilaksanakan secara luber.
9. Mengandung sistem mengambang.
10. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

4. Dampak positif
O Dampak positif atau kebaikan dari
demokrasi Pancasila adalah munculnya
sistim pemilihan umum yang „luber‟.
Masyarakat memperoleh hak untuk dapat
memilih pemimpinnya sendiri secara jujur,
adil, bersih dan tanpa ada paksaan dari
oknum-oknum tertentu.

5. DAMPAK NEGATIF
 adanya keinginan dari daerah-daerah untuk merdeka.
 suara perwakilan terkadang kurang bisa mengartikan isi hati
sebagian rakyat.

6. Cara Pengambilan Keputusan
O Caranya terbagi atas 2, Yaitu :
O 1. Musyawarah Mufakat
Adalah pengambilan keputusan yang
disetujui oleh seluruh peserta
Musyawarah (kesepekatan bulat).
O 2. Voting
dilakukan bila dalam musyawarah
tidak menemui kata mufakat (deadlock).

7.  demokrasi Pancasila berubah halauan
menjadi demokrasi terpimpin yang
dipimpin oleh presiden sehingga dalam
pelaksanaannya pemerintah bersikap
otoriter (pada orde baru) dan sangat
mengekang hak rakyat; demokrasi yang
seharusnya jujur berubah menjadi sebuah
sistem yang dipenuhi dengan korupsi, kolusi
dan nepotisme yang dilakukan oleh
pemerintah(pada orde reformasi)

8. • Hal ini terbukti dengan adanya pemecahan perbedaan
pendapat di PPKI tentang sila pertama pada pancasila.
Perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan jalan
musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian rumusan
sila pertama hasil karya Panitia Sembilan yang
dituangkan di dalam Piagam Jakarta berdasarkan
kesepakatan bersama dan demi kepentingan bangsa
Indonesia, maka rumusan semula diubah menjadi
"Ketuhanan Yang Maha Esa".

9. 1. Sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawataaran/perwakilan
2. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 “…….disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang
berkedaulatan rakyat…”
3. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”
4. Pasal 2 ayat (1), “Majelis Permusyawaratan Rakyat
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang

10.  http://reyhanhehee.blogspot.com/2012/
04/pengertian-demokrasi-pancasila.html
 http://kapanpunbisa.blogspot.com/2012
/01/sistem-pemerintahan-demokrasi-
pancasila.html