Permasalahan Bukit Tinggi - Agam

1. MASALAH PP NO. 84
TAHUN 1999
KOTA BUKITTINGGI – KAB. AGAM

2. KOTA
BUKITTINGGI
KAB. AGAM
PERLUASAN
PP 84/1999

3. POSISI KASUS
PP NO. 84 TH. 1999 TTG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA
BUKITTINGGI DAN KABUPATEN AGAM BELUM DAPAT
DILAKSANAKAN, DISEBABKAN OLEH:
– WALIKOTA BUKITTINGGI MENGHENDAKI AGAR PP 84
TH.1999 SEGERA DILAKSANAKAN SECARA MENYELURUH,
NAMUN DAPAT DILAKUKAN BERTAHAP.
– BUPATI AGAM MENGHENDAKI AGAR PP 84 TH. 1999
DITANGGUHKAN PELAKSANAANNYA, BAHKAN DPRD KAB.
AGAM MENCABUT KEPUTUSAN DPRD AGAM TH.1995 YG
MENJADI DASAR LAHIRNYA PP 84 TH. 1999.

4. ARGUMENTASI YURIDIS
PIHAK PEMKOT BUKITTINGGI BERANGGAPAN PP 84/1999 YANG
DITERBITKAN PADA TGL. 7 OKTOBER 1999 MERUPAKAN HUKUM
POSITIF YANG DIKELUARKAN DENGAN MENGAKOMODASIKAN
ASPIRASI DAERAH DENGAN PROSES POLITIK YANG SUDAH
TUNTAS DI DAERAH, YAKNI ADANYA KEPUTUSAN DPRD KAB.
DATI II AGAM NO. 03/SP-DPRD/AG/1995 TGL. 27 DES 1995
TENTANG PERSETUJUAN SEBAGIAN WILAYAH KAB. DATI II AGAM
YANG AKAN DIMASUKKAN UNTUK PERLUASAN WILAYAH KODYA
DATI II BUKITTINGGI.
PIHAK PEMKAB AGAM BERANGGAPAN BAHWA PP 84/1999 DLM
PERKEMBANGAN KEMUDIAN TDK MEMENUHI ASPIRASI
MASYARAKAT, DITANDAI DGN ADANYA KEPUTUSAN DPRD KAB.
AGAM NO. 07/SK.DPRD/AG-99 TGL. 28 OKT 1999 YANG
MENCABUT KEPUTUSAN DPRD KAB. AGAM TAHUN 1995.
UNTUK MELAKSANAKAN PP TSB TELAH DITERBITKAN
INMENDAGRI NO. 33/1999 YG MEMERINTAHKAN GUB. SUMBAR,
BUPATI AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI UNTUK
MELAKSANAKAN PP TERSEBUT.

5. Langkah-langkah penyelesaian
 Telah dilakukan serangkaian fasilitasi sejak tahun 2000 yang melibatkan
kedua daerah yang difasilitasi oleh Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah
Pusat (pada tanggal 6 Juni 2006, dipimpin oleh Mendagri yang dihadiri
Gubernur Sumbar, Walikota Bukittinggi, Bupati Agam, Ketua DPRD masing-
masing daerah dan pejabat terkait). Bahkan telah diterbitkan surat Mendagri
No. 188.31/905/PUM, 7 Juli 2006, perihal Langkah-langkah dalam rangka
Pelaksanaan PP No. 84 Tahun 1999.
 Pada tanggal 4 Oktober 2006 telah dilakukan pertemuan kembali yang
dipimpin oleh Mendagri yang dihadiri Gubernur Sumbar, Walikota Bukittinggi,
Bupati Agam, Ketua DPRD masing-masing daerah dan pejabat terkait, dengan
agenda penyamaan persepsi terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan.
Pada kesempatan ini Bupati Agam masih meminta waktu untuk membahas
Berita Acara serah terima yang telah ditandatangani Walikota Bukittinggi dan
Gubernur Sumatera Barat.
 Sejak 21 Mei 2007 telah dilakukan serangkaian pembahasan dengan Tim Kecil
Komisi II DPR RI dengan alternatif penyelesaian melaksanakan PP No.
84/1999, dengan catatan memproses kemungkinan perluasan Kota
Bukittinggi mencakup juga “Agam Tuo” atau dengan revisi Inmendagri No. 33
tahun 1999.

6. Tindak Lanjut
 PP No. 84 Tahun 1999 tetap dilaksanakan secara utuh sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Telah diterbitkan Inmendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian
Permasalahan Pelaksanaan PP No. 84 tahun 1999 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kota Bukittinggi dan Kab. Agam.
 Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 188.31/2153/PUM tanggal 23
Desember 2008 telah meminta agar Gubernur Sumbar melaporkan secara
tertulis progres pelaksanaan Inmendagri No. 1 Tahun 2008 tersebut di
lapangan.
 Surat Mendagri Nomor 188.31/326/SJ tanggal 1 Februari 2010 perihal
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1999 yang isinya
berdasarkan Inmendagri No. 1 Tahun 2008 diharapkan Gubernur Sumatera
Barat selaku Wakil Pemerintah menyelesaikan permasalahan perubahan
batas wilayah Kota Bukittinggi dan melaporkan perkembangan
penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri (belum ada tanggapan).
 Surat Mendagri Nomor 188.52/3587/SJ tanggal 1 September 2010 perihal
Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 yang isinya
meminta Gubernur Sumatera Barat untuk segera memfasilitasi penyelesaian
masalah dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri
(belum ada tanggapan).

7. ARAH KEBIJAKAN
PP NO. 84 TAHUN 1999 TETAP DILAKSANAKAN
SEBAGAI HUKUM POSITIF.
ADANYA ASPIRASI PENGGABUNGAN SEBAGIAN
WILAYAH KAB. AGAM (“AGAM TUO”) DILUAR YG
TERCANTUM DIDLM PP 84/1999 AKAN DILAKUKAN
KAJIAN LEBIH LANJUT OLEH TIM PUSAT.
ASPIRASI PERUBAHAN BATAS AKAN DIPROSES
SESUAI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004, YAKNI MELALUI
PERATURAN PEMERINTAH.