Dokumen tersebut membahas upaya pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). KLHS bertujuan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari rencana pembangunan agar berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. KLHS perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan sektoral untuk menghasilkan alternatif rencana yang
1. Upaya Pengintegrasian KLHS dalam
Penyusunan RPJP/RPJMN
Direktur Lingkungan Hidup
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
18 Januari 2011
3. PRINSIP UTAMA
Daya dukung dan Daya Tampung
Keberlanjutan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
Keadilan antar generasi (intergenerational equity)
Keadilan dalam satu generasi (intragenerational
equity)
Prinsip pencegahan dini (precautionary principle)
Perlindungan keanekaragaman hayati (conservation
of biological diversity)
Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme
insentif (internalisation of environment cost and
incentive mechanism)
4. Tiga Pilar Pembangunan
• Ekonomi
economically
viable
• Sosial
socially
acceptable
• Lingkungan
environmentally
sustainable
5. Pilar Lingkungan
Lingkungan dipandang sebagai supporting system
dari pembangunan → Diukur dengan daya dukung
lingkungan (carrying capacity)
Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan
6. Daya Dukung Lingkungan
• Lahan:
Kualitas dan Udara
Kompetisi
Penggunaan Lahan
• Air: LINGKUNGAN
dan Kondisi
Kualitas dan Lahan
Keanekaragaman
Air
Hayati
Kompetisi
Penggunaan Air
• Udara:
IKLIM
Penurunan Kualitas
Udara
• Iklim:
7. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan
Dua Pendekatan
Pengarus-utamaan Pengendalian Pencemaran
(Green Issues) – Pre (Brown Issues) - Post
↓ ↓
Pertimbangan lingkungan Standar dan Baku Mutu
hidup dalam perencanaan Pengawasan dan
dan penganggaran termasuk Pemantauan
pengembangan insentif ↓
ekonomi Penegakan Hukum
↓ ↓
Pengukuran dengan Pengukuran dengan
Indikator (misal: PDB Indikator Kualitas
Hijau, Genuine Saving) Lingkungan Hidup (kualitas
air, tanah dan udara)
8. Mengarus-utamakan pertimbangan LH
Mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam proses
pengambilan keputusan (planning and budgeting) →
masuknya pertimbangan lingkungan ke dalam
perencanaan dan penganggaran
Bagaimana ?:
Bukan suatu usaha yang terpisah dari perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pembangunan sektoral
Tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan
yang signifikan
Mempertimbangkan konsideran-konsideran yang
menguntungkan lingkungan dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan pembangunan
9. Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan
Perubahan Iklim, kerugian jangka panjang 2.5 - 7.0 % of PDB 2010 dari
rusaknya sarana prasarana, perubahan pola tanam, kesehatan dan dampak
lainnya
Rendahnya Akses dan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi, kerugian jangka
pendek 68 triliun rupiah tahun 2007
Pencemaran Udara (outdoor dan indoor), biaya kesehatan tahunan 49,5
triliun rupiah/tahun
Degradasi Hutan dan Deforestasi, biaya penanaman hutan setiap
tahunnya sebesar >> 1,8 triliun rupiah (hanya sebagian kecil dari total
kerugian atau nilai hutan yang hilang)
Erosi Tanah dan Hilangnya Topsoil, perkiraan (hanya pulau Jawa)
kerugian hingga 4,5 triliun rupiah/tahun tahun 2007
Ekosistem Terumbu Karang dan Laut, terumbu karang yang sehat dapat
menghasilkan produk setara 135 juta rupiah/km2, namun kerusakan telah
banyak terjadi pada terumbu karang kita
10. Konsideran Pengarusutamaan
Pembangunan Berkelanjutan
Daya Dukung Lahan
Daya Serap Lahan terhadap Air → Runoff
Tutupan Lahan
Kualitas Lahan
Laju Erosi lahan
Daya Dukung Air
Kualitas
Kuantitas Air → Laju Eksploitasi < Laju Pengisian Kembali
Daya Dukung Udara
Kualitas
Iklim
Emisi GRK → Mitigasi → Low Carbon Economy
Temperatur, Curah Hujan dan Pergeseran Musim → Adaptasi
11. Sektor Prioritas
Pembangunan Berkelanjutan
Sumber Daya Alam: Kehutanan, Pertanian, Energi,
Kelautan dan Perikanan, Sumber Daya Air
Sarana dan Prasarana: Perhubungan, Pengairan dan
Irigasi, Perumahan dan Permukiman (Domestik)
Sektor Industri
Perubahan Iklim
Mitigasi: Kehutanan, Energi, Perhubungan
Adaptasi: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pesisir
12. Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Instrument:
Valuasi (nilai) lingkungan dan sumber daya alam dan
mengintegrasikannya ke dalam perencanaan
KLHS (kajian lingkungan hidup strategis), analisa
dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana dan
program untuk penguatan perencanaan pembangunan
Pengembangan Indikator Pembangunan yang
memasukkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan
hidup (PDB Hijau, Genuine Savings, Indikator Kualitas
Lingkungan Hidup dan Indikator lain)
Pengembangan insentif dan disintetif bagi daerah,
swasta dan masyarakat agar pertimbangan lingkungan
hidup terinternalisasi dalam perilaku perusahaan, pemda
dan masyarakat
13. Komposisi Anggaran APBN
Perbandingan Antara Total Seluruh Belanja Negara dalam APBN
dengan Belanja Bidang Lingkungan Hidup (APBN dalam triliun rupiah)
15. Mengapa diperlukan KLHS/SEA
Perencanaan sudah merespons dan mengakomodir
isu-isu lingkungan hidup, namun posisinya
seringkali bertabrakan [dikotomis] dengan tujuan
pembangunan lainnya
Target pencapaian tujuan ekonomi belum
sepenuhnya diimbangi dengan target-target
pencapaian LH
Pendekatan untuk koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan sinergitas yang ada saat ini belum
memadai
Diperlukan pergeseran/re-orientasi perencanaan
16. Kriteria Acuan Studi KLHS
KLHS memuat kajian antara lain:
Kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan
hidup; Kinerja layanan/jasa ekosistem;
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.
UU PPLH Pasal 16
17. KLHS Melahirkan Alternatif KRP
KLHS harus mendorong alternatif –alternatif baru
pembangunan melalui:
Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau
pembangunan berkelanjutan yang perlu
dipertimbangkan dalam KRP.
Analisis dampak setiap alternatif strategi
pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu yang
relevan dan memberikan masukan untuk
optimalisasi.
Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan
rekomendasi kepada para pengambil keputusan.
18. KLHS untuk Meningkatkan Mutu Perencanaan
KLHS merupakan suatu cara untuk mengintegrasikan
pertimbangan lingkungan atau keberlanjutan, serta
media konsultasi dengan para stakeholder dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan.
KLHS harus diintegrasikan dengan berbagai kegiatan tim
perencana [menjadi bagian dari proses perencanaan].
KLHS tidak hanya melibatkan stakeholders- dalam
mekanisme konsultasi seperti yang umum dijumpai
dalam proses perencanaan – tetapi juga memperkuat
keterlibatan mereka.
19. KLHS lebih dari sekedar membuat dokumen
1. Tujuan utama KLHS adalah memfasilitasi
terbentuknya berbagai opsi perencanaan dan
mencari opsi yang menang-menang (win-win
solution).
2. Meningkatkan kerjasama kelembagaan dan
mengatasi konflik kebijakan sektoral.
3. Mengevaluasi secara kritis berbagai alternatif
perencanaan pembangunan.
4. Melibatkan peluang keterlibatan pemangku
kepentingan [pemerintah dan non-pemerintah]
20. Bagaimana mengintegrasikan KLHS/SEA dalam
pengambilan keputusan?
Dua pilihan pendekatan integrasi KLHS [Verheem, 2007]:
Proses Menyatu Proses Terintegrasi
Perencanaan KLHS
21. Pendekatan Penyusunan
KRP:Kebijakan, Rencana, Program (Methods in
Planning)
Pilihan & Contoh
Pendekatan/Metode terkait
Proses/Prosedural Top-down, Bottom-up , participatory,
penyusunan KRP consultative-interactive, teknokratik,
birokratik
(procedure, political
process/decision making
approach)
Sesuai Kebutuhan & Bersifat Spesifik
substansi isu
Metode-metode analisis
Rapid Ass: Kualitatif, SPR, LFA,
terkait substansi-substansi
Semi detail Ass: Statistik Deskriptif,
KRP
analisis prospektif,
Detail Ass: System Dynamics, Causal
Statistics (econometrics), dll
22. Empat Langkah KLHS dalam RPJM
Disiapkan oleh K/L
1. Persiapan KLHS
Penentuan dan penjelasan elemen perencanaan
Identifikasi kemungkinan dampak lingkungan dari rencana yang akan di KLHS dan
melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KLHS
Dilakukan oleh K/L dan pihak terkait
2. Baseline/Data dasar
Kondisi dasar pembangunan tanpa Rencana/Program (KRP)
3. Analisis
Penjelasan mengenai dampak jangka pendek dan panjang dan mitigasi untuk
mengurangi dampak
Penjelasan mengenai aspek-aspek yang akan dipantau dalam implementasi
Rencana (indikator lingkungan)
Dilakukan oleh K/L
4. Rekomendasi
Penyusunan dan evaluasi rekomendasi termasuk alternatif
Laporan KLHS dipublikasikan atau dijadikan bagian yang terintegrasi dengan
Rencana (KRP)
Semua pemangku kepentingan mempunyai kemungkinan untuk memberikan
masukan tambahan
23. Progress to date
Uji Coba KLHS pada sektor Pertanian
(kelapa sawit), Energi (Batubara),
Perikanan Tangkap (2010-2011)
Pedoman KLHS untuk Perencanaan
Sektor (Renstra) dan RPJMN akan
disempurnakan dan difinalkan tahun 2012
Indikator Pembangunan Berkelanjutan
(agregat)
24. Kendala dan Tantangan
Otoritas Sektor (Kementerian/Lembaga) terhadap
Perencanaan di masing-masing sektor
Proses perencanaan waktu dan muatan yang
tersegregasi
Proses politik dalam perencanaan pembangunan
dan penganggaran
Tingginya pertimbangan ekonomi dalam
perencanaan pembangunan
Kapasitas dalam mengarusutamakan pertimbangan
lingkungan hidup dalam perencanaan
Proses perencanaan yang sudah establish tidak
mudah menambah beban prosedur perencanaan