SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  35
PenyertaanPenyertaan
((deelnemingdeelneming))
PengertianPengertian
 Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1
tindak pidana (sebelum dan atau padatindak pidana (sebelum dan atau pada
saat tindak pidana terjadi)saat tindak pidana terjadi)
PermasalahanPermasalahan
 Bagaimana pertanggungjawaban pidanaBagaimana pertanggungjawaban pidana
dari orang-orang yang terlibat itu?dari orang-orang yang terlibat itu?
Pasal yang mengaturPasal yang mengatur
 Pasal 55, 56, 57 KUHPPasal 55, 56, 57 KUHP
Keterlibatan SSO dalam suatu tindak pidanaKeterlibatan SSO dalam suatu tindak pidana
dapat dikatagorikandapat dikatagorikan sebagaisebagai
1. Yang melakukan1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk
melakukanmelakukan
5. Yang membantu melakukan5. Yang membantu melakukan
 No. 1 s.d. 4 dikatagorikan sebagaiNo. 1 s.d. 4 dikatagorikan sebagai
“pelaku” (pembuat) (Pasal 55 KUHP):“pelaku” (pembuat) (Pasal 55 KUHP):
- Pelaku: memenuhi semua unsur delik- Pelaku: memenuhi semua unsur delik
- dianggap sebagai sebagai pelaku:- dianggap sebagai sebagai pelaku:
 memenuhi sebagian unsur delikmemenuhi sebagian unsur delik
 sama sekali tidak memenuhi unsur deliksama sekali tidak memenuhi unsur delik
 Pidananya sama dengan pelakuPidananya sama dengan pelaku
• No. 5 : pembantu (Pasal 56, 57 KUHP)No. 5 : pembantu (Pasal 56, 57 KUHP)
Bentuk-bentuk PenyertaanBentuk-bentuk Penyertaan
1.1. Menyuruh melakukan (Menyuruh melakukan (doen plegendoen plegen))
2.2. Turut melakukan (Turut melakukan (medeplegenmedeplegen))
3.3. Menggerakkan (Menggerakkan (uitlokken, uitlokkinguitlokken, uitlokking))
4.4. Membantu melakukanMembantu melakukan
((medeplichtigheidmedeplichtigheid))
Menyuruh MelakukanMenyuruh Melakukan
 SSO punya kehendak untuk melakukan TP,SSO punya kehendak untuk melakukan TP,
tetapi dia tidak melaksanakannya sendiritetapi dia tidak melaksanakannya sendiri
melainkanmelainkan menyuruhmenyuruh orang lain untukorang lain untuk
melakukannyamelakukannya
- Yang menyuruh diancam pidana sebagaimanaYang menyuruh diancam pidana sebagaimana
seorang pelakuseorang pelaku
- Yang disuruh (sebagai pelaku langsung, pelakuYang disuruh (sebagai pelaku langsung, pelaku
materil): tidak (diancam) pidanamateril): tidak (diancam) pidana
Orang yang disuruh melakukanOrang yang disuruh melakukan
tidak dapat dihukum karena duatidak dapat dihukum karena dua
sebab:sebab:
 1. Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak1. Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak
pidana atau perbuatan yang dilakukan tidakpidana atau perbuatan yang dilakukan tidak
dapat dikualifikasi sebagai tindak pidanadapat dikualifikasi sebagai tindak pidana
 2. Orang tsb. memang melakukan tindak pidana2. Orang tsb. memang melakukan tindak pidana
tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satutetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu
atau beberapa alasan penghapus kesalahanatau beberapa alasan penghapus kesalahan
Contoh keadaan dimana Orang tsb. samaContoh keadaan dimana Orang tsb. sama
sekali tidak melakukan tindak pidana atausekali tidak melakukan tindak pidana atau
perbuatan yang dilakukan tidak dapatperbuatan yang dilakukan tidak dapat
dikualifikasi sebagai tindak pidanadikualifikasi sebagai tindak pidana
 Seorang juru rawat yang sama sekali tidakSeorang juru rawat yang sama sekali tidak
mengetahui bahwa obat yang diberikan padamengetahui bahwa obat yang diberikan pada
pasien atas perintah seorang dokter adalahpasien atas perintah seorang dokter adalah
obat yang mengandung racunobat yang mengandung racun
 A meminta B untuk menukarkan uang palsu;A meminta B untuk menukarkan uang palsu;
sedangkan B tidak tahu bahwa uang itu palsusedangkan B tidak tahu bahwa uang itu palsu
Contoh keadaan-keadaan yang membuatContoh keadaan-keadaan yang membuat
orang yang disuruh melakukan tidak dapatorang yang disuruh melakukan tidak dapat
dijatuhi pidana karena ada alasandijatuhi pidana karena ada alasan
penghapus kesalahanpenghapus kesalahan
 Orang yang disuruh adalah orang tidak dapatOrang yang disuruh adalah orang tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena Pasal 44dipertanggungjawabkan karena Pasal 44
KUHPKUHP
 Orang yang disuruh berada dalam keadaanOrang yang disuruh berada dalam keadaan
daya paksa (overmacht)daya paksa (overmacht)
 Orang yang disuruh melakukan perintahOrang yang disuruh melakukan perintah
jabatan yang tidak sah tapi dengan itikad baikjabatan yang tidak sah tapi dengan itikad baik
ia mengira bahwa perintah itu sahia mengira bahwa perintah itu sah
Doenplegen dalam hal Delik JabatanDoenplegen dalam hal Delik Jabatan
 Apabila seorang pegawai negeri menyuruhApabila seorang pegawai negeri menyuruh
orang yang bukan pegawai negeri untukorang yang bukan pegawai negeri untuk
melakukan TP yang diatur dalam bab XXVIII:melakukan TP yang diatur dalam bab XXVIII:
 Apakah yang menyuruh dapat dipidana?Apakah yang menyuruh dapat dipidana?
- dapat- dapat
 Apakah yang disuruh dapat dipidana?Apakah yang disuruh dapat dipidana?
- tergantung: apakah ybs. mengetahui atau- tergantung: apakah ybs. mengetahui atau
tidak bahwa yang menyuruhnya adalahtidak bahwa yang menyuruhnya adalah
pegawai negeri--- kalau dia mengetahui tapipegawai negeri--- kalau dia mengetahui tapi
tetap melakukan berarti dapat dipidana,tetap melakukan berarti dapat dipidana,
sekaligus artinya adalah tidak terjadi menyuruhsekaligus artinya adalah tidak terjadi menyuruh
melakukanmelakukan
……..lanjutan..lanjutan
 Apabila seorang yang bukan pegawai negeriApabila seorang yang bukan pegawai negeri
menyuruh seorang pegawai negeri untukmenyuruh seorang pegawai negeri untuk
melakukan delik jabatan:melakukan delik jabatan:
- Pendapat van Hamel, Simons (para sarjana- Pendapat van Hamel, Simons (para sarjana
yang klasik): tidak mungkin terjadi konstruksiyang klasik): tidak mungkin terjadi konstruksi
seperti itu karena yang menyuruh harusseperti itu karena yang menyuruh harus
memenuhi kualitas pelakumemenuhi kualitas pelaku
- Pendapat Jonkers, Vos (para sarjana yang- Pendapat Jonkers, Vos (para sarjana yang
lebih modern) dan HR: mungkin saja seoranglebih modern) dan HR: mungkin saja seorang
bukan pegawai negeri menyuruh seorangbukan pegawai negeri menyuruh seorang
pegawai negeripegawai negeri
Turut MelakukanTurut Melakukan
 Beberapa orang bersama-sama melakukanBeberapa orang bersama-sama melakukan
TPTP
 Kemungkinannya:Kemungkinannya:
 Semua dari mereka yang terlibat, masing-Semua dari mereka yang terlibat, masing-
masing memenuhi semua unsur TPmasing memenuhi semua unsur TP
 Ada yang memenuhi semua unsur; ada yangAda yang memenuhi semua unsur; ada yang
memenuhi sebagian saja, bahkan ada yangmemenuhi sebagian saja, bahkan ada yang
sama tidak memenuhi unsur deliksama tidak memenuhi unsur delik
 Semua hanya memenuhi sebagian-sebagianSemua hanya memenuhi sebagian-sebagian
saja unsur deliksaja unsur delik
Syarat Turut MelakukanSyarat Turut Melakukan
1.1. Ada kerja sama secara sadarAda kerja sama secara sadar
tidak perlu ada kesepakatan, tapi harus adatidak perlu ada kesepakatan, tapi harus ada
kesengajaan:kesengajaan:
- untuk bekerja sama, dan- untuk bekerja sama, dan
- untuk mencapai hasil yang berupa TP- untuk mencapai hasil yang berupa TP
2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik
(tidak dalam arti bahwa para peserta harus(tidak dalam arti bahwa para peserta harus
bersama-sama berada di lokasi kejadian)bersama-sama berada di lokasi kejadian)
Pemidanaan pada Turut MelakukanPemidanaan pada Turut Melakukan
 Setiap peserta diancam pidana yangSetiap peserta diancam pidana yang
samasama
Turut Melakukan pada Delik JabatanTurut Melakukan pada Delik Jabatan
 Terjadi perbedaan pendapat di antara paraTerjadi perbedaan pendapat di antara para
sarjana:sarjana:
• Pendapat yang klasik mengatakan:Pendapat yang klasik mengatakan:
orang yang turut melakukan harusorang yang turut melakukan harus
memenuhi kualitas yang disyaratkanmemenuhi kualitas yang disyaratkan
• Pendapat yang lebih modernPendapat yang lebih modern
berpendapat sebaliknya, yaitu orang yangberpendapat sebaliknya, yaitu orang yang
turut melakukan tidak perluturut melakukan tidak perlu
memiliki/memenuhikualitas yangmemiliki/memenuhikualitas yang
disyaratkandisyaratkan
Menggerakkan/Menganjurkan/MembujukMenggerakkan/Menganjurkan/Membujuk
 SSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapiSSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi
tidak melakukannya sendiri, melainkantidak melakukannya sendiri, melainkan
menggerakkan orang lain utk melaksanakan niatnyamenggerakkan orang lain utk melaksanakan niatnya
ituitu
 Syarat-syarat Penggerakkan yang dapat dipidanaSyarat-syarat Penggerakkan yang dapat dipidana::
 Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untukAda kesengajaan menggerakkan orang lain untuk
melakukan TPmelakukan TP
 Menggerakkan dengan upaya-upaya yang adaMenggerakkan dengan upaya-upaya yang ada
dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2: pemberian, janji,dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2: pemberian, janji,
penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh,penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh,
kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya,kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya,
memberi kesempatan, alat , keteranganmemberi kesempatan, alat , keterangan
……..Lanjutan..Lanjutan
 Ada yang tergerak untuk melakukan TPAda yang tergerak untuk melakukan TP
akibat dengan sengaja digerakkan denganakibat dengan sengaja digerakkan dengan
upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butirupaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir
ke-2 KUHPke-2 KUHP
 Yang digerakkan melakukan delik yangYang digerakkan melakukan delik yang
dianjurkan atau percobaannya (catatan:dianjurkan atau percobaannya (catatan:
Pasal 163 bis)Pasal 163 bis)
 Yang digerakkan dapatYang digerakkan dapat
dipertanggungjawabkan menurut hukumdipertanggungjawabkan menurut hukum
pidanapidana
Pemidanaan terhadap PenggerakPemidanaan terhadap Penggerak
(Uitlokker)(Uitlokker)
 Diancam pidana yang sama dengan pelakuDiancam pidana yang sama dengan pelaku
langsung (yang digerakkan/langsung (yang digerakkan/uitgelokteuitgelokte), pada:), pada:
 penggerakan yang berhasil (penggerakan yang berhasil (geslaagdegeslaagde
uitlokkinguitlokking))
 penggerakan yang sampai pada tarafpenggerakan yang sampai pada taraf
percobaan yang dapat dipidana (percobaan yang dapat dipidana (uitlokkinguitlokking
bij pogingbij poging))
Pasal 163 bis:Pasal 163 bis:
 Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/
poging tot uitlokking = mencoba menggerakkan)poging tot uitlokking = mencoba menggerakkan)
 Penggerakan tanpa akibat (zonder gevolg geblevenPenggerakan tanpa akibat (zonder gevolg gebleven
uitlokking)uitlokking)
- Pemidanaan terhadap penggerak:- Pemidanaan terhadap penggerak:
maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp. 4500,-maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp. 4500,-
tetapi tidak boleh lebih berat daripada:tetapi tidak boleh lebih berat daripada:
 pidana untuk percobaan TP-pidana untuk percobaan TP- kl percobaannyakl percobaannya
dapat dipidanadapat dipidana
 pidana karena melakukan TP-pidana karena melakukan TP- dalam haldalam hal
percobaan melakukan TP (yaitu kejahatan) tidakpercobaan melakukan TP (yaitu kejahatan) tidak
dapat dipidanadapat dipidana
Pasal 163 bisPasal 163 bis
 Menurut Pompe, Jonkers, Hazewinkel-Suringa:Menurut Pompe, Jonkers, Hazewinkel-Suringa:
Pasal 163 bis berlaku juga pada doeplegen,Pasal 163 bis berlaku juga pada doeplegen,
karena istilah yang digunakan dalam rumusankarena istilah yang digunakan dalam rumusan
pasalnya bukanpasalnya bukan uitlokkenuitlokken tetapitetapi trachten tetrachten te
bewegenbewegen (yang maknanya lebih luas dari(yang maknanya lebih luas dari
uitlokkenuitlokken))
 Pasal 163 bis berlaku pada doenplegen,Pasal 163 bis berlaku pada doenplegen,
asalkan daya upaya yang digunakan terbatasasalkan daya upaya yang digunakan terbatas
pada daya upaya yang disebut Pasal 55 ayatpada daya upaya yang disebut Pasal 55 ayat
(1) ke-2 KUHP(1) ke-2 KUHP
Batas Pertanggungjawaban SeorangBatas Pertanggungjawaban Seorang
Penggerak (Pasal 55 ayat (2))Penggerak (Pasal 55 ayat (2))
 Hanya sebatas perbuatan yang denganHanya sebatas perbuatan yang dengan
sengaja digerakkan oleh penggerak, besertasengaja digerakkan oleh penggerak, beserta
dengan akibatnyadengan akibatnya
 Yang dimaksud dengan akibat adalah akibatYang dimaksud dengan akibat adalah akibat
obyektif yang dapat menyebabkanobyektif yang dapat menyebabkan
diperberatnya pidana yang akan dijatuhkandiperberatnya pidana yang akan dijatuhkan
(Mis. Ayat (3) Pasal 351 KUHP)(Mis. Ayat (3) Pasal 351 KUHP)
 Tidak dipersyaratkan bahwa penggerak telahTidak dipersyaratkan bahwa penggerak telah
mengetahui terlebih dahulu akibat-akibat yangmengetahui terlebih dahulu akibat-akibat yang
akan terjadi. Ia juga bertanggungjawab atasakan terjadi. Ia juga bertanggungjawab atas
akibat yang tidak dapat diketahui atauakibat yang tidak dapat diketahui atau
diramalkannya terlebih dahuludiramalkannya terlebih dahulu
PertanggungjawabanPertanggungjawaban
Seorang PenggerakSeorang Penggerak
 A mengajak B untuk memukul C denganA mengajak B untuk memukul C dengan
sebatang kayu. Akan tetapi B tidak memukul Csebatang kayu. Akan tetapi B tidak memukul C
dengan kayu, malahan menusuk C dengandengan kayu, malahan menusuk C dengan
sebilah pisausebilah pisau
 Bagaimana pertanggungjawaban A?Bagaimana pertanggungjawaban A?
Penggerakan dalam hal DelikPenggerakan dalam hal Delik
JabatanJabatan
 Baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeriBaik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri
dapat membujuk seorang pegawai negeri untukdapat membujuk seorang pegawai negeri untuk
melakukan delik jabatan (sehingga keduanya mungkinmelakukan delik jabatan (sehingga keduanya mungkin
untuk dipidana)untuk dipidana)
 Bagaimana bila yang dibujuk bukan pegawai negeri?Bagaimana bila yang dibujuk bukan pegawai negeri?
- Van Hattum: tidak mungkin seorang bukan pegawai- Van Hattum: tidak mungkin seorang bukan pegawai
negeri dibujuk untuk melakukan delik jabatannegeri dibujuk untuk melakukan delik jabatan
- Kalau yang membujuk pegawai negeri, seharusnya- Kalau yang membujuk pegawai negeri, seharusnya
sama dengan perlakuan pada menyuruh:sama dengan perlakuan pada menyuruh:
# kalau mengetahui bahwa yang membujuk pegawai# kalau mengetahui bahwa yang membujuk pegawai
negeri seharusnya dapat dihukumnegeri seharusnya dapat dihukum
Membantu MelakukanMembantu Melakukan
(Pasal 56, 57 KUHP)(Pasal 56, 57 KUHP)
 Harus dilakukan dengan sengajaHarus dilakukan dengan sengaja
 Menurut Pasal 56, ada 2 jenis:Menurut Pasal 56, ada 2 jenis:
1. Membantu sebelum TP dilakukan1. Membantu sebelum TP dilakukan
sarananya: kesempatan, daya upaya (alat),sarananya: kesempatan, daya upaya (alat),
keteranganketerangan
2. Membantu pada saat TP dilakukan2. Membantu pada saat TP dilakukan
sarananya: boleh apa sajasarananya: boleh apa saja
 Yang dipidana hanya membantu melakukanYang dipidana hanya membantu melakukan
kejahatan (lihat Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP)kejahatan (lihat Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP)
 Ancaman pidana maksimal bagi seorangAncaman pidana maksimal bagi seorang
pembantu: pidana bagi pelaku kejahatan dikurangipembantu: pidana bagi pelaku kejahatan dikurangi
1/3-nya1/3-nya
Note: Pada beberapa UU Khusus, ancaman pidanaNote: Pada beberapa UU Khusus, ancaman pidana
bagi seorang yang membantu melakukanbagi seorang yang membantu melakukan
Batas Pertanggungjawaban seorangBatas Pertanggungjawaban seorang
yang membantu melakukan TPyang membantu melakukan TP
(Pasal 57 ayat (4(Pasal 57 ayat (4 ))
 Hanya terbatas pada perbuatan yangHanya terbatas pada perbuatan yang
dengan sengaja dimudahkan oleh pembantu;dengan sengaja dimudahkan oleh pembantu;
beserta dengan akibatnyabeserta dengan akibatnya
Perbedaan antara MenyuruhPerbedaan antara Menyuruh
Melakukan dengan MenggerakkanMelakukan dengan Menggerakkan
 Menyuruh MelakukanMenyuruh Melakukan
 Sarana menggerakkanSarana menggerakkan
tidak ditentukantidak ditentukan
 Pelaku langsung tidakPelaku langsung tidak
dapatdapat
dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan
 MenggerakkanMenggerakkan
 Sarana menggerakkanSarana menggerakkan
ditentukan secaraditentukan secara
limitatiflimitatif
 Pelaku langsung dapatPelaku langsung dapat
dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan
Perbedaan Turut Serta denganPerbedaan Turut Serta dengan
Pembantuan (pada saat TP dilakukan)Pembantuan (pada saat TP dilakukan)
 Turut MelakukanTurut Melakukan
# Mnrt ajaran obyektif:# Mnrt ajaran obyektif:
PerbuatannyaPerbuatannya
merupakan perbuatanmerupakan perbuatan
pelaksanaanpelaksanaan
(uitvoeringshandeling)(uitvoeringshandeling)
# Menurut ajaran# Menurut ajaran
subyektif:subyektif:
- kesengajaan ditujukan- kesengajaan ditujukan
untuk terwujudnya delikuntuk terwujudnya delik
 Membantu MelakukanMembantu Melakukan
# Mnrt ajaran obyektif:# Mnrt ajaran obyektif:
Perbuatannya merupakanPerbuatannya merupakan
perbuatan yangperbuatan yang
membantu/menunjangmembantu/menunjang
# Menurut ajaran subyektif:# Menurut ajaran subyektif:
- Kesengajaannya hanya- Kesengajaannya hanya
untuk memberi bantuanuntuk memberi bantuan
saja pada orang lainsaja pada orang lain
…….lanjutan.lanjutan
 Turut melakukanTurut melakukan
- Harus ada kerja sama- Harus ada kerja sama
yang disadariyang disadari
- Mempunyai- Mempunyai
kepentingan/tujuankepentingan/tujuan
sendiri, yaitusendiri, yaitu
terwujudnya delikterwujudnya delik
 Membantu melakukanMembantu melakukan
- Tidak harus ada kerjaTidak harus ada kerja
sama yang disadarisama yang disadari
- Tidak mempunyaiTidak mempunyai
kepentingan/tujuankepentingan/tujuan
sendirisendiri
Perbedaan Menggerakkan denganPerbedaan Menggerakkan dengan
Membantu Sebelum TP TerjadiMembantu Sebelum TP Terjadi
 MenggerakkanMenggerakkan
Keterangan, sarana,Keterangan, sarana,
kesempatan digunakankesempatan digunakan
oleh penggerak untukoleh penggerak untuk
menimbulkan kehendakmenimbulkan kehendak
melakukan TP padamelakukan TP pada
pelaku langsungpelaku langsung
 MembantuMembantu
Keterangan, sarana,Keterangan, sarana,
kesempatan digunakankesempatan digunakan
oleh pembantu untukoleh pembantu untuk
memberikan bantuanmemberikan bantuan
pada pelaku langsungpada pelaku langsung
Medeplegen dan DoenplegenMedeplegen dan Doenplegen
dalam delik Jabatandalam delik Jabatan
 Pendapat terbaru di BelandaPendapat terbaru di Belanda
Hasil penelitian E. Sikkema dalam disertasiHasil penelitian E. Sikkema dalam disertasi
tentang TP Korupsi:tentang TP Korupsi:
Medepleger dan doenpleger tidak dapatMedepleger dan doenpleger tidak dapat
dipidana apabila ybs. tidak mempunyaidipidana apabila ybs. tidak mempunyai
kualitas yang dipersyaratkan (sebagaikualitas yang dipersyaratkan (sebagai
pejabat)pejabat)
Penyertaan Mutlak PerluPenyertaan Mutlak Perlu
((Noodzakelijke deelnemingNoodzakelijke deelneming))
 Baru merupakan delik apabila pelakunya lebih dariBaru merupakan delik apabila pelakunya lebih dari
1 orang1 orang
contoh: TP Perzinahan, TP Penyuapan, TP Pasalcontoh: TP Perzinahan, TP Penyuapan, TP Pasal
287 KUHP, TP Pasal 292 KUHP287 KUHP, TP Pasal 292 KUHP
• Bagaimana pemidanaan terhadap paraBagaimana pemidanaan terhadap para
pelakunya?pelakunya?
 KUHP menyebutkan secara tegasKUHP menyebutkan secara tegas
pertanggungjawaban pidana setiap peserta yangpertanggungjawaban pidana setiap peserta yang
terlibat (contoh Pasal 284, Pasal 209 dan Pasalterlibat (contoh Pasal 284, Pasal 209 dan Pasal
418, Pasal 419 KUHP)418, Pasal 419 KUHP)
 Dilihat dari sejarah pembentukannya dan tujuanDilihat dari sejarah pembentukannya dan tujuan
dibuatnya ketentuan (Pasal 287, Pasal 292 KUHP)dibuatnya ketentuan (Pasal 287, Pasal 292 KUHP)
 SLA menyuruh BM dan AA untuk mencuriSLA menyuruh BM dan AA untuk mencuri
kerbau dengan diberi upah masing-masingkerbau dengan diberi upah masing-masing
sebesar Rp. 2.500,- dan Rp. 5.000,- Keduanyasebesar Rp. 2.500,- dan Rp. 5.000,- Keduanya
melaksanakan suruhan itu dengan mengambil 5melaksanakan suruhan itu dengan mengambil 5
ekor kerbau jantan milik penduduk desa. Setelahekor kerbau jantan milik penduduk desa. Setelah
mendapatkan kerbau, mereka diberi uang lagimendapatkan kerbau, mereka diberi uang lagi
sebanyak Rp. 15.000,- dan disuruh membawasebanyak Rp. 15.000,- dan disuruh membawa
kerbau-kerbau itu ke desa lain. Di tempat itukerbau-kerbau itu ke desa lain. Di tempat itu
telah menunggu SLA dengan truk yang akantelah menunggu SLA dengan truk yang akan
membawa kerbau-kerbau hasil curian ke daerahmembawa kerbau-kerbau hasil curian ke daerah
lain. Sebelum kasus SLA disidangkan, BM danlain. Sebelum kasus SLA disidangkan, BM dan
AA telah terlebih dahulu dijatuhi pidana olehAA telah terlebih dahulu dijatuhi pidana oleh
pengadilan negeri karena perbuatan mencuripengadilan negeri karena perbuatan mencuri
kerbau ini.kerbau ini.
 HS, suami terdakwa, ingin membunuh S yangHS, suami terdakwa, ingin membunuh S yang
tidak mau membayar hutang. Dengan dalih akantidak mau membayar hutang. Dengan dalih akan
membicarakan masalah hutang, HSmembicarakan masalah hutang, HS
mengundang S untuk datang ke rumahnya.mengundang S untuk datang ke rumahnya.
Terdakwa (Y) diminta oleh HS untuk berjaga-Terdakwa (Y) diminta oleh HS untuk berjaga-
jaga di depan rumah, untuk melarang ataujaga di depan rumah, untuk melarang atau
mencegah orang lain masuk ke dalam rumah.mencegah orang lain masuk ke dalam rumah.
Pada saat itulah HS memukul S dengan linggisPada saat itulah HS memukul S dengan linggis
yang sudah disiapkannya. Setelah itu atasyang sudah disiapkannya. Setelah itu atas
suruhan suaminya, terdakwa memukul alat vitalsuruhan suaminya, terdakwa memukul alat vital
korban sebanyak tiga kali dengan palu. Akibatkorban sebanyak tiga kali dengan palu. Akibat
perbuatan mereka, S tewas.perbuatan mereka, S tewas.

Contenu connexe

Tendances

PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2alsalcunsoed
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasinurul khaiva
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIyahyaanto
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIAAldy Arfan Nugraha
 
Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Andrie Irawan
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 

Tendances (20)

PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Makalah Hukum Laut
Makalah Hukum LautMakalah Hukum Laut
Makalah Hukum Laut
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
 
10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian II
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
 
Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)
 
Asas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum PidanaAsas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum Pidana
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 

Similaire à Hukum Pidana Pemidanaan

Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembanganBahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembanganmamat rahmat
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasDzikri Fauzi
 
pertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.pptpertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.pptPoppieShalove
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidanaNuelimmanuel22
 
Hak menuntut 8
Hak menuntut 8Hak menuntut 8
Hak menuntut 8Uda Estelo
 
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktEtika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktMimi Mimi
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanSigit Riono
 
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docxContoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docxssuserc73b281
 
Bahan kul hukum perorangan ui dan umk
Bahan kul hukum perorangan ui dan umkBahan kul hukum perorangan ui dan umk
Bahan kul hukum perorangan ui dan umkagusjepara
 
Motivasi dlm-organisasi
Motivasi dlm-organisasiMotivasi dlm-organisasi
Motivasi dlm-organisasiswirawan
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Rudi Sudirdja
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02PT. Likers Fice.com
 
Asas Hukum Pidana
Asas Hukum PidanaAsas Hukum Pidana
Asas Hukum PidanaNakano
 
1. konsep dasar etika
1. konsep dasar etika1. konsep dasar etika
1. konsep dasar etikadijelega
 

Similaire à Hukum Pidana Pemidanaan (20)

Materi ke 11
Materi ke 11Materi ke 11
Materi ke 11
 
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembanganBahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
 
Bab 10 penyertaan
Bab 10   penyertaanBab 10   penyertaan
Bab 10 penyertaan
 
Bab ii sis hukum & perad nas
Bab ii sis hukum & perad nasBab ii sis hukum & perad nas
Bab ii sis hukum & perad nas
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
 
ETIKA
ETIKAETIKA
ETIKA
 
pertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.pptpertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.ppt
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidana
 
Hak menuntut 8
Hak menuntut 8Hak menuntut 8
Hak menuntut 8
 
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktEtika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
 
Modul 2 kb 3
Modul 2 kb 3Modul 2 kb 3
Modul 2 kb 3
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
 
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docxContoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
 
Bahan kul hukum perorangan ui dan umk
Bahan kul hukum perorangan ui dan umkBahan kul hukum perorangan ui dan umk
Bahan kul hukum perorangan ui dan umk
 
Motivasi dlm-organisasi
Motivasi dlm-organisasiMotivasi dlm-organisasi
Motivasi dlm-organisasi
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
 
FILSAFAT ILMU
FILSAFAT ILMUFILSAFAT ILMU
FILSAFAT ILMU
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
 
Asas Hukum Pidana
Asas Hukum PidanaAsas Hukum Pidana
Asas Hukum Pidana
 
1. konsep dasar etika
1. konsep dasar etika1. konsep dasar etika
1. konsep dasar etika
 

Plus de alsalcunsoed

Plus de alsalcunsoed (20)

Karya Tulis SMAN 1 Purbalingga
Karya Tulis SMAN 1 PurbalinggaKarya Tulis SMAN 1 Purbalingga
Karya Tulis SMAN 1 Purbalingga
 
Karya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 BawangKarya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 Bawang
 
Key answers 3
Key answers 3Key answers 3
Key answers 3
 
Name 1
Name 1Name 1
Name 1
 
Name 2
Name 2Name 2
Name 2
 
The key answers 2
The key answers  2The key answers  2
The key answers 2
 
Task
Task Task
Task
 
The Key Answer
The Key AnswerThe Key Answer
The Key Answer
 
Practice 3
Practice 3Practice 3
Practice 3
 
Speaking
SpeakingSpeaking
Speaking
 
Practice 1
Practice 1Practice 1
Practice 1
 
Practice 2
Practice 2Practice 2
Practice 2
 
Simple Future Tense
Simple Future TenseSimple Future Tense
Simple Future Tense
 
Reading Skills
Reading SkillsReading Skills
Reading Skills
 
Listening
ListeningListening
Listening
 
UAS Preparation
UAS PreparationUAS Preparation
UAS Preparation
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Part of Speech
Part of Speech Part of Speech
Part of Speech
 
Keabsahan Kebijakan Kartu Sakti
Keabsahan Kebijakan Kartu SaktiKeabsahan Kebijakan Kartu Sakti
Keabsahan Kebijakan Kartu Sakti
 
ARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional Indonesia
ARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional IndonesiaARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional Indonesia
ARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional Indonesia
 

Hukum Pidana Pemidanaan

  • 2. PengertianPengertian  Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1 tindak pidana (sebelum dan atau padatindak pidana (sebelum dan atau pada saat tindak pidana terjadi)saat tindak pidana terjadi)
  • 3. PermasalahanPermasalahan  Bagaimana pertanggungjawaban pidanaBagaimana pertanggungjawaban pidana dari orang-orang yang terlibat itu?dari orang-orang yang terlibat itu?
  • 4. Pasal yang mengaturPasal yang mengatur  Pasal 55, 56, 57 KUHPPasal 55, 56, 57 KUHP
  • 5. Keterlibatan SSO dalam suatu tindak pidanaKeterlibatan SSO dalam suatu tindak pidana dapat dikatagorikandapat dikatagorikan sebagaisebagai 1. Yang melakukan1. Yang melakukan 2. Yang menyuruh melakukan2. Yang menyuruh melakukan 3. Yang turut melakukan3. Yang turut melakukan 4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukanmelakukan 5. Yang membantu melakukan5. Yang membantu melakukan
  • 6.  No. 1 s.d. 4 dikatagorikan sebagaiNo. 1 s.d. 4 dikatagorikan sebagai “pelaku” (pembuat) (Pasal 55 KUHP):“pelaku” (pembuat) (Pasal 55 KUHP): - Pelaku: memenuhi semua unsur delik- Pelaku: memenuhi semua unsur delik - dianggap sebagai sebagai pelaku:- dianggap sebagai sebagai pelaku:  memenuhi sebagian unsur delikmemenuhi sebagian unsur delik  sama sekali tidak memenuhi unsur deliksama sekali tidak memenuhi unsur delik  Pidananya sama dengan pelakuPidananya sama dengan pelaku • No. 5 : pembantu (Pasal 56, 57 KUHP)No. 5 : pembantu (Pasal 56, 57 KUHP)
  • 7. Bentuk-bentuk PenyertaanBentuk-bentuk Penyertaan 1.1. Menyuruh melakukan (Menyuruh melakukan (doen plegendoen plegen)) 2.2. Turut melakukan (Turut melakukan (medeplegenmedeplegen)) 3.3. Menggerakkan (Menggerakkan (uitlokken, uitlokkinguitlokken, uitlokking)) 4.4. Membantu melakukanMembantu melakukan ((medeplichtigheidmedeplichtigheid))
  • 8. Menyuruh MelakukanMenyuruh Melakukan  SSO punya kehendak untuk melakukan TP,SSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi dia tidak melaksanakannya sendiritetapi dia tidak melaksanakannya sendiri melainkanmelainkan menyuruhmenyuruh orang lain untukorang lain untuk melakukannyamelakukannya - Yang menyuruh diancam pidana sebagaimanaYang menyuruh diancam pidana sebagaimana seorang pelakuseorang pelaku - Yang disuruh (sebagai pelaku langsung, pelakuYang disuruh (sebagai pelaku langsung, pelaku materil): tidak (diancam) pidanamateril): tidak (diancam) pidana
  • 9. Orang yang disuruh melakukanOrang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum karena duatidak dapat dihukum karena dua sebab:sebab:  1. Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak1. Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan tidakpidana atau perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidanadapat dikualifikasi sebagai tindak pidana  2. Orang tsb. memang melakukan tindak pidana2. Orang tsb. memang melakukan tindak pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satutetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan penghapus kesalahanatau beberapa alasan penghapus kesalahan
  • 10. Contoh keadaan dimana Orang tsb. samaContoh keadaan dimana Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak pidana atausekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan tidak dapatperbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidanadikualifikasi sebagai tindak pidana  Seorang juru rawat yang sama sekali tidakSeorang juru rawat yang sama sekali tidak mengetahui bahwa obat yang diberikan padamengetahui bahwa obat yang diberikan pada pasien atas perintah seorang dokter adalahpasien atas perintah seorang dokter adalah obat yang mengandung racunobat yang mengandung racun  A meminta B untuk menukarkan uang palsu;A meminta B untuk menukarkan uang palsu; sedangkan B tidak tahu bahwa uang itu palsusedangkan B tidak tahu bahwa uang itu palsu
  • 11. Contoh keadaan-keadaan yang membuatContoh keadaan-keadaan yang membuat orang yang disuruh melakukan tidak dapatorang yang disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi pidana karena ada alasandijatuhi pidana karena ada alasan penghapus kesalahanpenghapus kesalahan  Orang yang disuruh adalah orang tidak dapatOrang yang disuruh adalah orang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Pasal 44dipertanggungjawabkan karena Pasal 44 KUHPKUHP  Orang yang disuruh berada dalam keadaanOrang yang disuruh berada dalam keadaan daya paksa (overmacht)daya paksa (overmacht)  Orang yang disuruh melakukan perintahOrang yang disuruh melakukan perintah jabatan yang tidak sah tapi dengan itikad baikjabatan yang tidak sah tapi dengan itikad baik ia mengira bahwa perintah itu sahia mengira bahwa perintah itu sah
  • 12. Doenplegen dalam hal Delik JabatanDoenplegen dalam hal Delik Jabatan  Apabila seorang pegawai negeri menyuruhApabila seorang pegawai negeri menyuruh orang yang bukan pegawai negeri untukorang yang bukan pegawai negeri untuk melakukan TP yang diatur dalam bab XXVIII:melakukan TP yang diatur dalam bab XXVIII:  Apakah yang menyuruh dapat dipidana?Apakah yang menyuruh dapat dipidana? - dapat- dapat  Apakah yang disuruh dapat dipidana?Apakah yang disuruh dapat dipidana? - tergantung: apakah ybs. mengetahui atau- tergantung: apakah ybs. mengetahui atau tidak bahwa yang menyuruhnya adalahtidak bahwa yang menyuruhnya adalah pegawai negeri--- kalau dia mengetahui tapipegawai negeri--- kalau dia mengetahui tapi tetap melakukan berarti dapat dipidana,tetap melakukan berarti dapat dipidana, sekaligus artinya adalah tidak terjadi menyuruhsekaligus artinya adalah tidak terjadi menyuruh melakukanmelakukan
  • 13. ……..lanjutan..lanjutan  Apabila seorang yang bukan pegawai negeriApabila seorang yang bukan pegawai negeri menyuruh seorang pegawai negeri untukmenyuruh seorang pegawai negeri untuk melakukan delik jabatan:melakukan delik jabatan: - Pendapat van Hamel, Simons (para sarjana- Pendapat van Hamel, Simons (para sarjana yang klasik): tidak mungkin terjadi konstruksiyang klasik): tidak mungkin terjadi konstruksi seperti itu karena yang menyuruh harusseperti itu karena yang menyuruh harus memenuhi kualitas pelakumemenuhi kualitas pelaku - Pendapat Jonkers, Vos (para sarjana yang- Pendapat Jonkers, Vos (para sarjana yang lebih modern) dan HR: mungkin saja seoranglebih modern) dan HR: mungkin saja seorang bukan pegawai negeri menyuruh seorangbukan pegawai negeri menyuruh seorang pegawai negeripegawai negeri
  • 14. Turut MelakukanTurut Melakukan  Beberapa orang bersama-sama melakukanBeberapa orang bersama-sama melakukan TPTP  Kemungkinannya:Kemungkinannya:  Semua dari mereka yang terlibat, masing-Semua dari mereka yang terlibat, masing- masing memenuhi semua unsur TPmasing memenuhi semua unsur TP  Ada yang memenuhi semua unsur; ada yangAda yang memenuhi semua unsur; ada yang memenuhi sebagian saja, bahkan ada yangmemenuhi sebagian saja, bahkan ada yang sama tidak memenuhi unsur deliksama tidak memenuhi unsur delik  Semua hanya memenuhi sebagian-sebagianSemua hanya memenuhi sebagian-sebagian saja unsur deliksaja unsur delik
  • 15. Syarat Turut MelakukanSyarat Turut Melakukan 1.1. Ada kerja sama secara sadarAda kerja sama secara sadar tidak perlu ada kesepakatan, tapi harus adatidak perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan:kesengajaan: - untuk bekerja sama, dan- untuk bekerja sama, dan - untuk mencapai hasil yang berupa TP- untuk mencapai hasil yang berupa TP 2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik (tidak dalam arti bahwa para peserta harus(tidak dalam arti bahwa para peserta harus bersama-sama berada di lokasi kejadian)bersama-sama berada di lokasi kejadian)
  • 16. Pemidanaan pada Turut MelakukanPemidanaan pada Turut Melakukan  Setiap peserta diancam pidana yangSetiap peserta diancam pidana yang samasama
  • 17. Turut Melakukan pada Delik JabatanTurut Melakukan pada Delik Jabatan  Terjadi perbedaan pendapat di antara paraTerjadi perbedaan pendapat di antara para sarjana:sarjana: • Pendapat yang klasik mengatakan:Pendapat yang klasik mengatakan: orang yang turut melakukan harusorang yang turut melakukan harus memenuhi kualitas yang disyaratkanmemenuhi kualitas yang disyaratkan • Pendapat yang lebih modernPendapat yang lebih modern berpendapat sebaliknya, yaitu orang yangberpendapat sebaliknya, yaitu orang yang turut melakukan tidak perluturut melakukan tidak perlu memiliki/memenuhikualitas yangmemiliki/memenuhikualitas yang disyaratkandisyaratkan
  • 18. Menggerakkan/Menganjurkan/MembujukMenggerakkan/Menganjurkan/Membujuk  SSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapiSSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkantidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain utk melaksanakan niatnyamenggerakkan orang lain utk melaksanakan niatnya ituitu  Syarat-syarat Penggerakkan yang dapat dipidanaSyarat-syarat Penggerakkan yang dapat dipidana::  Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untukAda kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan TPmelakukan TP  Menggerakkan dengan upaya-upaya yang adaMenggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2: pemberian, janji,dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh,penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya,kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat , keteranganmemberi kesempatan, alat , keterangan
  • 19. ……..Lanjutan..Lanjutan  Ada yang tergerak untuk melakukan TPAda yang tergerak untuk melakukan TP akibat dengan sengaja digerakkan denganakibat dengan sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butirupaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHPke-2 KUHP  Yang digerakkan melakukan delik yangYang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya (catatan:dianjurkan atau percobaannya (catatan: Pasal 163 bis)Pasal 163 bis)  Yang digerakkan dapatYang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukumdipertanggungjawabkan menurut hukum pidanapidana
  • 20. Pemidanaan terhadap PenggerakPemidanaan terhadap Penggerak (Uitlokker)(Uitlokker)  Diancam pidana yang sama dengan pelakuDiancam pidana yang sama dengan pelaku langsung (yang digerakkan/langsung (yang digerakkan/uitgelokteuitgelokte), pada:), pada:  penggerakan yang berhasil (penggerakan yang berhasil (geslaagdegeslaagde uitlokkinguitlokking))  penggerakan yang sampai pada tarafpenggerakan yang sampai pada taraf percobaan yang dapat dipidana (percobaan yang dapat dipidana (uitlokkinguitlokking bij pogingbij poging))
  • 21. Pasal 163 bis:Pasal 163 bis:  Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/ poging tot uitlokking = mencoba menggerakkan)poging tot uitlokking = mencoba menggerakkan)  Penggerakan tanpa akibat (zonder gevolg geblevenPenggerakan tanpa akibat (zonder gevolg gebleven uitlokking)uitlokking) - Pemidanaan terhadap penggerak:- Pemidanaan terhadap penggerak: maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp. 4500,-maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp. 4500,- tetapi tidak boleh lebih berat daripada:tetapi tidak boleh lebih berat daripada:  pidana untuk percobaan TP-pidana untuk percobaan TP- kl percobaannyakl percobaannya dapat dipidanadapat dipidana  pidana karena melakukan TP-pidana karena melakukan TP- dalam haldalam hal percobaan melakukan TP (yaitu kejahatan) tidakpercobaan melakukan TP (yaitu kejahatan) tidak dapat dipidanadapat dipidana
  • 22. Pasal 163 bisPasal 163 bis  Menurut Pompe, Jonkers, Hazewinkel-Suringa:Menurut Pompe, Jonkers, Hazewinkel-Suringa: Pasal 163 bis berlaku juga pada doeplegen,Pasal 163 bis berlaku juga pada doeplegen, karena istilah yang digunakan dalam rumusankarena istilah yang digunakan dalam rumusan pasalnya bukanpasalnya bukan uitlokkenuitlokken tetapitetapi trachten tetrachten te bewegenbewegen (yang maknanya lebih luas dari(yang maknanya lebih luas dari uitlokkenuitlokken))  Pasal 163 bis berlaku pada doenplegen,Pasal 163 bis berlaku pada doenplegen, asalkan daya upaya yang digunakan terbatasasalkan daya upaya yang digunakan terbatas pada daya upaya yang disebut Pasal 55 ayatpada daya upaya yang disebut Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP(1) ke-2 KUHP
  • 23. Batas Pertanggungjawaban SeorangBatas Pertanggungjawaban Seorang Penggerak (Pasal 55 ayat (2))Penggerak (Pasal 55 ayat (2))  Hanya sebatas perbuatan yang denganHanya sebatas perbuatan yang dengan sengaja digerakkan oleh penggerak, besertasengaja digerakkan oleh penggerak, beserta dengan akibatnyadengan akibatnya  Yang dimaksud dengan akibat adalah akibatYang dimaksud dengan akibat adalah akibat obyektif yang dapat menyebabkanobyektif yang dapat menyebabkan diperberatnya pidana yang akan dijatuhkandiperberatnya pidana yang akan dijatuhkan (Mis. Ayat (3) Pasal 351 KUHP)(Mis. Ayat (3) Pasal 351 KUHP)  Tidak dipersyaratkan bahwa penggerak telahTidak dipersyaratkan bahwa penggerak telah mengetahui terlebih dahulu akibat-akibat yangmengetahui terlebih dahulu akibat-akibat yang akan terjadi. Ia juga bertanggungjawab atasakan terjadi. Ia juga bertanggungjawab atas akibat yang tidak dapat diketahui atauakibat yang tidak dapat diketahui atau diramalkannya terlebih dahuludiramalkannya terlebih dahulu
  • 24. PertanggungjawabanPertanggungjawaban Seorang PenggerakSeorang Penggerak  A mengajak B untuk memukul C denganA mengajak B untuk memukul C dengan sebatang kayu. Akan tetapi B tidak memukul Csebatang kayu. Akan tetapi B tidak memukul C dengan kayu, malahan menusuk C dengandengan kayu, malahan menusuk C dengan sebilah pisausebilah pisau  Bagaimana pertanggungjawaban A?Bagaimana pertanggungjawaban A?
  • 25. Penggerakan dalam hal DelikPenggerakan dalam hal Delik JabatanJabatan  Baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeriBaik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat membujuk seorang pegawai negeri untukdapat membujuk seorang pegawai negeri untuk melakukan delik jabatan (sehingga keduanya mungkinmelakukan delik jabatan (sehingga keduanya mungkin untuk dipidana)untuk dipidana)  Bagaimana bila yang dibujuk bukan pegawai negeri?Bagaimana bila yang dibujuk bukan pegawai negeri? - Van Hattum: tidak mungkin seorang bukan pegawai- Van Hattum: tidak mungkin seorang bukan pegawai negeri dibujuk untuk melakukan delik jabatannegeri dibujuk untuk melakukan delik jabatan - Kalau yang membujuk pegawai negeri, seharusnya- Kalau yang membujuk pegawai negeri, seharusnya sama dengan perlakuan pada menyuruh:sama dengan perlakuan pada menyuruh: # kalau mengetahui bahwa yang membujuk pegawai# kalau mengetahui bahwa yang membujuk pegawai negeri seharusnya dapat dihukumnegeri seharusnya dapat dihukum
  • 26. Membantu MelakukanMembantu Melakukan (Pasal 56, 57 KUHP)(Pasal 56, 57 KUHP)  Harus dilakukan dengan sengajaHarus dilakukan dengan sengaja  Menurut Pasal 56, ada 2 jenis:Menurut Pasal 56, ada 2 jenis: 1. Membantu sebelum TP dilakukan1. Membantu sebelum TP dilakukan sarananya: kesempatan, daya upaya (alat),sarananya: kesempatan, daya upaya (alat), keteranganketerangan 2. Membantu pada saat TP dilakukan2. Membantu pada saat TP dilakukan sarananya: boleh apa sajasarananya: boleh apa saja  Yang dipidana hanya membantu melakukanYang dipidana hanya membantu melakukan kejahatan (lihat Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP)kejahatan (lihat Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP)  Ancaman pidana maksimal bagi seorangAncaman pidana maksimal bagi seorang pembantu: pidana bagi pelaku kejahatan dikurangipembantu: pidana bagi pelaku kejahatan dikurangi 1/3-nya1/3-nya Note: Pada beberapa UU Khusus, ancaman pidanaNote: Pada beberapa UU Khusus, ancaman pidana bagi seorang yang membantu melakukanbagi seorang yang membantu melakukan
  • 27. Batas Pertanggungjawaban seorangBatas Pertanggungjawaban seorang yang membantu melakukan TPyang membantu melakukan TP (Pasal 57 ayat (4(Pasal 57 ayat (4 ))  Hanya terbatas pada perbuatan yangHanya terbatas pada perbuatan yang dengan sengaja dimudahkan oleh pembantu;dengan sengaja dimudahkan oleh pembantu; beserta dengan akibatnyabeserta dengan akibatnya
  • 28. Perbedaan antara MenyuruhPerbedaan antara Menyuruh Melakukan dengan MenggerakkanMelakukan dengan Menggerakkan  Menyuruh MelakukanMenyuruh Melakukan  Sarana menggerakkanSarana menggerakkan tidak ditentukantidak ditentukan  Pelaku langsung tidakPelaku langsung tidak dapatdapat dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan  MenggerakkanMenggerakkan  Sarana menggerakkanSarana menggerakkan ditentukan secaraditentukan secara limitatiflimitatif  Pelaku langsung dapatPelaku langsung dapat dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan
  • 29. Perbedaan Turut Serta denganPerbedaan Turut Serta dengan Pembantuan (pada saat TP dilakukan)Pembantuan (pada saat TP dilakukan)  Turut MelakukanTurut Melakukan # Mnrt ajaran obyektif:# Mnrt ajaran obyektif: PerbuatannyaPerbuatannya merupakan perbuatanmerupakan perbuatan pelaksanaanpelaksanaan (uitvoeringshandeling)(uitvoeringshandeling) # Menurut ajaran# Menurut ajaran subyektif:subyektif: - kesengajaan ditujukan- kesengajaan ditujukan untuk terwujudnya delikuntuk terwujudnya delik  Membantu MelakukanMembantu Melakukan # Mnrt ajaran obyektif:# Mnrt ajaran obyektif: Perbuatannya merupakanPerbuatannya merupakan perbuatan yangperbuatan yang membantu/menunjangmembantu/menunjang # Menurut ajaran subyektif:# Menurut ajaran subyektif: - Kesengajaannya hanya- Kesengajaannya hanya untuk memberi bantuanuntuk memberi bantuan saja pada orang lainsaja pada orang lain
  • 30. …….lanjutan.lanjutan  Turut melakukanTurut melakukan - Harus ada kerja sama- Harus ada kerja sama yang disadariyang disadari - Mempunyai- Mempunyai kepentingan/tujuankepentingan/tujuan sendiri, yaitusendiri, yaitu terwujudnya delikterwujudnya delik  Membantu melakukanMembantu melakukan - Tidak harus ada kerjaTidak harus ada kerja sama yang disadarisama yang disadari - Tidak mempunyaiTidak mempunyai kepentingan/tujuankepentingan/tujuan sendirisendiri
  • 31. Perbedaan Menggerakkan denganPerbedaan Menggerakkan dengan Membantu Sebelum TP TerjadiMembantu Sebelum TP Terjadi  MenggerakkanMenggerakkan Keterangan, sarana,Keterangan, sarana, kesempatan digunakankesempatan digunakan oleh penggerak untukoleh penggerak untuk menimbulkan kehendakmenimbulkan kehendak melakukan TP padamelakukan TP pada pelaku langsungpelaku langsung  MembantuMembantu Keterangan, sarana,Keterangan, sarana, kesempatan digunakankesempatan digunakan oleh pembantu untukoleh pembantu untuk memberikan bantuanmemberikan bantuan pada pelaku langsungpada pelaku langsung
  • 32. Medeplegen dan DoenplegenMedeplegen dan Doenplegen dalam delik Jabatandalam delik Jabatan  Pendapat terbaru di BelandaPendapat terbaru di Belanda Hasil penelitian E. Sikkema dalam disertasiHasil penelitian E. Sikkema dalam disertasi tentang TP Korupsi:tentang TP Korupsi: Medepleger dan doenpleger tidak dapatMedepleger dan doenpleger tidak dapat dipidana apabila ybs. tidak mempunyaidipidana apabila ybs. tidak mempunyai kualitas yang dipersyaratkan (sebagaikualitas yang dipersyaratkan (sebagai pejabat)pejabat)
  • 33. Penyertaan Mutlak PerluPenyertaan Mutlak Perlu ((Noodzakelijke deelnemingNoodzakelijke deelneming))  Baru merupakan delik apabila pelakunya lebih dariBaru merupakan delik apabila pelakunya lebih dari 1 orang1 orang contoh: TP Perzinahan, TP Penyuapan, TP Pasalcontoh: TP Perzinahan, TP Penyuapan, TP Pasal 287 KUHP, TP Pasal 292 KUHP287 KUHP, TP Pasal 292 KUHP • Bagaimana pemidanaan terhadap paraBagaimana pemidanaan terhadap para pelakunya?pelakunya?  KUHP menyebutkan secara tegasKUHP menyebutkan secara tegas pertanggungjawaban pidana setiap peserta yangpertanggungjawaban pidana setiap peserta yang terlibat (contoh Pasal 284, Pasal 209 dan Pasalterlibat (contoh Pasal 284, Pasal 209 dan Pasal 418, Pasal 419 KUHP)418, Pasal 419 KUHP)  Dilihat dari sejarah pembentukannya dan tujuanDilihat dari sejarah pembentukannya dan tujuan dibuatnya ketentuan (Pasal 287, Pasal 292 KUHP)dibuatnya ketentuan (Pasal 287, Pasal 292 KUHP)
  • 34.  SLA menyuruh BM dan AA untuk mencuriSLA menyuruh BM dan AA untuk mencuri kerbau dengan diberi upah masing-masingkerbau dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp. 2.500,- dan Rp. 5.000,- Keduanyasebesar Rp. 2.500,- dan Rp. 5.000,- Keduanya melaksanakan suruhan itu dengan mengambil 5melaksanakan suruhan itu dengan mengambil 5 ekor kerbau jantan milik penduduk desa. Setelahekor kerbau jantan milik penduduk desa. Setelah mendapatkan kerbau, mereka diberi uang lagimendapatkan kerbau, mereka diberi uang lagi sebanyak Rp. 15.000,- dan disuruh membawasebanyak Rp. 15.000,- dan disuruh membawa kerbau-kerbau itu ke desa lain. Di tempat itukerbau-kerbau itu ke desa lain. Di tempat itu telah menunggu SLA dengan truk yang akantelah menunggu SLA dengan truk yang akan membawa kerbau-kerbau hasil curian ke daerahmembawa kerbau-kerbau hasil curian ke daerah lain. Sebelum kasus SLA disidangkan, BM danlain. Sebelum kasus SLA disidangkan, BM dan AA telah terlebih dahulu dijatuhi pidana olehAA telah terlebih dahulu dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri karena perbuatan mencuripengadilan negeri karena perbuatan mencuri kerbau ini.kerbau ini.
  • 35.  HS, suami terdakwa, ingin membunuh S yangHS, suami terdakwa, ingin membunuh S yang tidak mau membayar hutang. Dengan dalih akantidak mau membayar hutang. Dengan dalih akan membicarakan masalah hutang, HSmembicarakan masalah hutang, HS mengundang S untuk datang ke rumahnya.mengundang S untuk datang ke rumahnya. Terdakwa (Y) diminta oleh HS untuk berjaga-Terdakwa (Y) diminta oleh HS untuk berjaga- jaga di depan rumah, untuk melarang ataujaga di depan rumah, untuk melarang atau mencegah orang lain masuk ke dalam rumah.mencegah orang lain masuk ke dalam rumah. Pada saat itulah HS memukul S dengan linggisPada saat itulah HS memukul S dengan linggis yang sudah disiapkannya. Setelah itu atasyang sudah disiapkannya. Setelah itu atas suruhan suaminya, terdakwa memukul alat vitalsuruhan suaminya, terdakwa memukul alat vital korban sebanyak tiga kali dengan palu. Akibatkorban sebanyak tiga kali dengan palu. Akibat perbuatan mereka, S tewas.perbuatan mereka, S tewas.