Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. 2. Terdapat penjelasan mengenai pengertian kepailitan, kreditur, debitur, kurator, dan dasar hukum kepailitan. 3. Juga dijelaskan prosedur pengajuan permohonan pailit dan upaya hukum kepailitan seperti kasasi dan peninjau

1. UU No. 37 TAHUN 2004
Tentang Kepailitandan PenundaanKewajiban
membayar utang
Oleh :
ALI NURYAHYA. SH,MH

2. Hukum Acara Pengadilan Niaga
Pengertian Kepailitan
 Kepailitan adalah :
Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit
yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan
Hakim Pengawas
 Kreditur adalah :
Orang yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau Undang-undang yang dapat
ditagih dimuka Pengadilan.
2

3.  Debitur adalah :
Orang yang mempunyai utang karena
perjanjian atau UU yang pelunasannya dapat
ditagih dimuka Pengadilan.
 Kurator adalah :
Balai Harta Peninggalan atau orang
perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan
untuk mengurus dan membereskan harta
Debitur Pailit
3

4. Dasar Hukum Kepailitan antara lain :
 Pasal 1131 KUHPerdata
 Pasal 1132 KUHPerdata
 Pasal 21 UUKPKPU ( UU N0.37 Tahun 2004 )
4

5. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Pailit
1. Debitur yang bersangkutan.
2. Kreditur / Para Kreditur.
3. Kejaksaan demi kepentingan umum.
4. Bank Indonesia apabila Debiturnya Bank.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam
hal Debiturnya perusahaan efek, Bursa efek,
lembaga kliring dan penjamin.
6. Menteri Keuangan (dalam hal Debiturnya
perusahaan asuransi dana pensiun atau BUMN)
5

6. Syarat untuk dapat dinyatakan Pailit
melalui Pengadilan yaitu :
(Pasal 2 ayat 1 UU KPKU )
1. Debitor mempunyai dua atau lebih
Kreditor ;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya
satu utang ;
3. Utang telah jatuh dan dapat ditagih
6

7. Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit
(Pasal 6 dan 7) :
• Diajukan kepada Ketua Pengadilan.
• Didaftar Permohonan pernyataan Pailit pada
tanggal Permohonan yang bersangkutan diajukan
dan kepada Pemohon diberikan tanda terima.
7

8. Pasal 7 : 1 UU KPKPU :
Permohonan permohonan Pailit
harus diajukan oleh seorang
Advokat.
8

9. • Putusan atas Permohonan pernyataan
Pailit harus diucapkan oleh Pengadilan
paling lambat 60 hari setelah Permohonan
didaftarkan.
• Bahwa Pemohon dapat mengajukan sita
jaminan terhadap sebagian atau seluruh
kekayaan Debitur dan dapat menunjuk
Kurator sementara.
9

10. Putusan pailit :
• Putusan Pailit diucapkan / dibacakan oleh
Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu
putusan (Vonis) tidak dengan suatu
ketetapan (Beschikking).
• Dalam Putusan Pailit harus diangkat Kurator
dan seorang Hakim Pengawas.
• Bila Pemohon tidak mengajukan usul
pengangkatan Kurator maka Balai Harta
Peninggalan (BHP) diangkat selaku Kurator.
10

11. Hakim Pengawas :
Yaitu Mengawasi pengurusan dan
pemberesan.
Terhadap penetapan Hakim pengawas
dalam waktu 5 hari setelah penetapan dapat
diajukan banding ke Pengadilan (Pasal 68:1)
Kurator :
Tugas Kurator adalah melakukan
pengurusan dan atau pemberesan harta
pailit.
11

12. Upaya Hukum Kepailitan :
 Kasasi.
 Peninjauan Kembali.
 Kasasi
• Diajukan paling lambat 8 hari sejak putusan
diucapkan. Dapat diajukan oleh Debitur atau
Kreditur dan dapat juga diajukan oleh Kreditur lain
(Kasasi pihak ketiga)
• Memori kasasi wajib diserahkan kepada Panitera
Pengadilan pada tanggal permohonan didaftarkan.
• Kontra memori kasasi diajukan paling lambat 7 hari
setelah Termohon menerima memori kasasi.
12

13.  Peninjauan Kembali
Putusan atas permohonan pailit yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan
Kembali
PK dapat diajukan bukti apabila :
• Ditemukan bukti baru (Novum).
• Terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan
Hakim.
Karena Novum  180 hari memperoleh kekuatan hukum
tetap (Pasal 296 : 1).
Karena kekeliruan yang nyata
 30 hari memperoleh kekuatan hukum
tetap ( Pasal 296 : 2).
13

14. Memori dan Kontra memori PK
(Pasal 297) :
 Memori PK dan bukti pendukung diserahkan pada
saat menyatakan PK.
 Kontra memori diserahkan dalam waktu 10 hari sejak
pendaftaran atau 8 hari sejak diberitahukan.
Kecuali ditentukan lain dalam UU ini maka Hukum
Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata
14