SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
Shelly Selviana Pritadevi S.Sos, MM, CIMP
Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yg terpaku mati
(compartmentization). Oleh karena itu tidak mungkin ilmu tersebut berdiri
sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh & hubungan.
Ilmu Negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial
umumnya harus bekerja sama dengan cabang Ilmu Pengetahuan Sosial
lainnya karena dapat memberi & menerima pengaruhnya & bantuan
jasanya satu sama lain yg saling memerlukan sehingga dapat saling
mengisi & lengkap melengkapi, sehingga terwujud hubungan
komplementer.
Dalam hubungan secara khusus antara Ilmu Negara dengan cabang
Ilmu Pengetahuan Sosial tertentu, dimaksudkan adanya hubungan yg
pada pokoknya dititikberatkan & digolongkan kepada obyek materil atau
pokok kajian ilmiahnya (subject matter) yg sama yaitu; Negara. Hal ini
terutama nampak dengan jelas hubungan khusus antara Ilmu Negara
dengan Ilmu Politik.
Latar Belakang
Berdasarkan latar belakang yg telah dikemukakan tersebut,
maka perumusan masalah dalam makalah kami adalah:
1. Apakah yg dimaksud dengan Ilmu Negara?
2. Apakah yg dimaksud dengan Ilmu Politik?
3. Bagaimanakah hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu
Politik?
Perumusan Masalah
Menurut George Jellinek
Kelahiran dan keberadaan Ilmu Negara tidak dapat lepas dari
jasa George Jellinek, seorang pakar hukum dari Jerman yg
kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Pada tahun 1882 ia
menerbitkan buku berjudul Allgemeine Staatslehre (Ilmu Negara
Umum), yg kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Ilmu Negara.
Dalam menyusun bukunya George Jellinek menggunakan methode
van systematesering (metode sistematika) dengan cara
mengumpulkan semua bahan tentang Ilmu Negara yg ada
kemudian disusun dalam suatu sistem. Skema pembagiannya
adalah sebagai berikut:
Pengertian Ilmu Negara
Beschreibende Staatswissenschaft (Statenkunde) ialah ilmu
pengetahuan yg menceritakan tentang unsur, aspek, dan
segala bahan yg menggambarkan suatu negara tertentu atau
pada umumnya, dapat disebut sebagai history of state atau
political history.
Dari Statenkunde ini lalu dicari inti persamaannya di bidang
hukum guna menyusun perumusan yg berlaku bagi semua
bahan tersebut. Hasilnya Theoritische Staaswissenschaft
(Staatslehre) yg telah berbentuk teori atau ajaran tentang
negara yg sesuai dengan fungsi mata kuliah Ilmu Negara.
Kemudian hasil abstraksi tersebut digunakan sebagai
pedoman dalam menjalankan pemerintahan negara, yaitu
Praktische Staatswissenchaft (Kunstlehre) atau Politikologi.
Kunstlehre adalah ilmu pengetahuan mengenai kebijakan
pemerintah, yg merupakan bagian dari pelaksanaan
pemerintah.
Maka secara singkat hubungan antara ketiga bagian dari
Staatswissenschaft sebagai berikut:
 Statenkunde memberikan bahan-bahan mengenai Negara;
 Staatslehre mengandung inti persamaan di bidang hukum
mengenai Negara yg diperoleh dari Statenkunde;
 Kunstlehre melaksanakan inti persamaan di bidang hukum
yg terdapat dalam Staatslehre dalam pemerintahan negara.
Menurut Kelsen
Ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal usul terjadinya negara & bentuk-
bentuknya. Persoalan asal mula terjadinya, perkembangannya atau pertumbuhan
Negara tidaklah termasuk dalam Ilmu Negara karena termasuk hal yg metayuridis.
Menurutnya lahirnya suatu negara sebagai suatu pernyataan yg sederhana, yg tak
dapat dimasukkan dalam hal-hal yuridis. Jadi apabila ingin membahas tentang negara,
hal yg paling baik adalah meninjau persoalan semata-mata hanya dari sudut hukum
saja.
Menurut Krannenburg
Krannenburg tidak setuju dengan pendapat Kelsen yg membatasi cara
peninjauan Ilmu Negara hanya dari sudut hukum saja dengan menyerahkan
penyelidikan asal mula negara kepada cabang ilmu pengetahuan yg lain, yaitu
Sosiologi. Pandangan tersebut dianggap sesuatu yg skeptis & negatif karena telah
melepaskan tugas pokok Ilmu Negara sebagai cabang ilmu pengetahuan, yaitu
tentang asal mula negara, & menyerahkannya kepada Sosiologi, sedangkan tugas ini
Pengertian Ilmu Negara – Cont’d
Menurut Ramlan Surbakti
Interaksi antara pemerintah & masyarakat, dalam rangka proses pembuatan
& pelaksanaan keputusan yg mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yg
tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Menurut Roger F. Soltau
Ilmu Politik adalah ilmu yg mempelajari negara, tujuan negara & lembaga-
lembaga yg akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara
dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
Menurut J. Barents
Ilmu Politik adalah ilmu yg mempelajari kehidupan negara, yg merupakan
bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu Politik mempelajari negara-negara itu
melakukan tugasnya.
Pengertian Ilmu Politik
Aspek & Konsep
dalam Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
1. Ilmu Negara dengan Ilmu Politik mempunyai hubungan yg erat & saling melengkapi sebagai
suatu ilmu pengetahuan. Dalam penerapannya, Ilmu Negara merupakan Ilmu Pengetahuan
Sosial yg bersifat teoritis & seluruh hasil penyelidikan yg telah dilakukan oleh Ilmu Negara
dipraktekkan oleh Ilmu Politik yg merupakan Ilmu Pengetahuan Sosial yg bersifat praktis.
2. Ilmu Negara lebih menitikberatkan pada kepada hal-hal yg bersifat teoritis oleh karena itu
kurang dinamis. Ilmu Negara lebih memperhatikan unsur-unsur statis dari negara yg mempunyai
tugas utama untuk melengkapi dan memberikan pengertian-pengertian pokok yg jelas tentang
negara. Sebaliknya, Ilmu Politik menitikberatkan pada faktor-faktor yg konkret yg terutama
terpusat pada gejala kekuasaan, baik yg mengenai Organisasi Negara maupun yg
mempengaruhi tugas-tugas Negara. Oleh karena itu Ilmu Politik bersifat lebih dinamis
dibandingkan Ilmu Negara.
3. Menurut konsepsi Ilmu Politik modern, Ilmu Politik tidak dapat melepaskan diri dari aspek-aspek
yg bersifat yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga Negara secara yuridis formal yg
menjadi fokus kajian Ilmu Negara. Masalah-masalah pokok yg menjadi pembahasan Ilmu Politik
terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya yg mengenai Organisasi Negara
ataupun yg mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa hubungan antara Ilmu Negara & Ilmu Politik terjalin hubungan yg “komplementer”. Jadi
saling melengkapi dalam pendalaman & pengembangan ilmu masing-masing.
Kesimpulan
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

Contenu connexe

Tendances

Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraUzix Moch
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainRatri nia
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Sistem hukum dunia
Sistem hukum duniaSistem hukum dunia
Sistem hukum duniaVallen Hoven
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 

Tendances (20)

Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Makalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukumMakalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukum
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Sistem hukum dunia
Sistem hukum duniaSistem hukum dunia
Sistem hukum dunia
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 

Similaire à Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

PPT-KELOMPOK 2_HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA_.pptx
PPT-KELOMPOK 2_HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA_.pptxPPT-KELOMPOK 2_HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA_.pptx
PPT-KELOMPOK 2_HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA_.pptxhikmariskinatjg
 
PPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptx
PPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptxPPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptx
PPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptxVenayaNurulUtami
 
Teori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptx
Teori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptxTeori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptx
Teori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptxdiana238333
 
MAKALAH OFI.pdf
MAKALAH OFI.pdfMAKALAH OFI.pdf
MAKALAH OFI.pdfhuznan1
 
KULIAH 3.ppt
KULIAH 3.pptKULIAH 3.ppt
KULIAH 3.pptcheheru
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaRifai Ahmad
 
(Paper ii) kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya
(Paper ii) kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya(Paper ii) kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya
(Paper ii) kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnyaYusuf Abror
 
Konsep Dasar Politik dan Pemerintahan
Konsep Dasar Politik dan PemerintahanKonsep Dasar Politik dan Pemerintahan
Konsep Dasar Politik dan PemerintahanSiti Hardiyanti
 

Similaire à Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik (20)

PPT-KELOMPOK 2_HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA_.pptx
PPT-KELOMPOK 2_HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA_.pptxPPT-KELOMPOK 2_HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA_.pptx
PPT-KELOMPOK 2_HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA_.pptx
 
PPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptx
PPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptxPPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptx
PPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptx
 
Teori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptx
Teori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptxTeori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptx
Teori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptx
 
Hakikat dan konsep sosiologi politik
Hakikat dan konsep sosiologi politikHakikat dan konsep sosiologi politik
Hakikat dan konsep sosiologi politik
 
Hubungan ilmu politik
Hubungan ilmu politikHubungan ilmu politik
Hubungan ilmu politik
 
MAKALAH OFI.pdf
MAKALAH OFI.pdfMAKALAH OFI.pdf
MAKALAH OFI.pdf
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 
Pe ndahuluan
Pe ndahuluanPe ndahuluan
Pe ndahuluan
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 
Makalah ilmu politik 3 (2)
Makalah ilmu politik  3 (2)Makalah ilmu politik  3 (2)
Makalah ilmu politik 3 (2)
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
KULIAH 3.ppt
KULIAH 3.pptKULIAH 3.ppt
KULIAH 3.ppt
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
 
Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
(Paper ii) kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya
(Paper ii) kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya(Paper ii) kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya
(Paper ii) kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Konsep Dasar Politik dan Pemerintahan
Konsep Dasar Politik dan PemerintahanKonsep Dasar Politik dan Pemerintahan
Konsep Dasar Politik dan Pemerintahan
 

Dernier

Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfsdn3jatiblora
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 

Dernier (20)

Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 

Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

  • 1. Shelly Selviana Pritadevi S.Sos, MM, CIMP
  • 2. Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yg terpaku mati (compartmentization). Oleh karena itu tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh & hubungan. Ilmu Negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umumnya harus bekerja sama dengan cabang Ilmu Pengetahuan Sosial lainnya karena dapat memberi & menerima pengaruhnya & bantuan jasanya satu sama lain yg saling memerlukan sehingga dapat saling mengisi & lengkap melengkapi, sehingga terwujud hubungan komplementer. Dalam hubungan secara khusus antara Ilmu Negara dengan cabang Ilmu Pengetahuan Sosial tertentu, dimaksudkan adanya hubungan yg pada pokoknya dititikberatkan & digolongkan kepada obyek materil atau pokok kajian ilmiahnya (subject matter) yg sama yaitu; Negara. Hal ini terutama nampak dengan jelas hubungan khusus antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik. Latar Belakang
  • 3. Berdasarkan latar belakang yg telah dikemukakan tersebut, maka perumusan masalah dalam makalah kami adalah: 1. Apakah yg dimaksud dengan Ilmu Negara? 2. Apakah yg dimaksud dengan Ilmu Politik? 3. Bagaimanakah hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik? Perumusan Masalah
  • 4. Menurut George Jellinek Kelahiran dan keberadaan Ilmu Negara tidak dapat lepas dari jasa George Jellinek, seorang pakar hukum dari Jerman yg kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Pada tahun 1882 ia menerbitkan buku berjudul Allgemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum), yg kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Ilmu Negara. Dalam menyusun bukunya George Jellinek menggunakan methode van systematesering (metode sistematika) dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang Ilmu Negara yg ada kemudian disusun dalam suatu sistem. Skema pembagiannya adalah sebagai berikut: Pengertian Ilmu Negara
  • 5. Beschreibende Staatswissenschaft (Statenkunde) ialah ilmu pengetahuan yg menceritakan tentang unsur, aspek, dan segala bahan yg menggambarkan suatu negara tertentu atau pada umumnya, dapat disebut sebagai history of state atau political history. Dari Statenkunde ini lalu dicari inti persamaannya di bidang hukum guna menyusun perumusan yg berlaku bagi semua bahan tersebut. Hasilnya Theoritische Staaswissenschaft (Staatslehre) yg telah berbentuk teori atau ajaran tentang negara yg sesuai dengan fungsi mata kuliah Ilmu Negara. Kemudian hasil abstraksi tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan negara, yaitu Praktische Staatswissenchaft (Kunstlehre) atau Politikologi. Kunstlehre adalah ilmu pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah, yg merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah. Maka secara singkat hubungan antara ketiga bagian dari Staatswissenschaft sebagai berikut:  Statenkunde memberikan bahan-bahan mengenai Negara;  Staatslehre mengandung inti persamaan di bidang hukum mengenai Negara yg diperoleh dari Statenkunde;  Kunstlehre melaksanakan inti persamaan di bidang hukum yg terdapat dalam Staatslehre dalam pemerintahan negara.
  • 6. Menurut Kelsen Ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal usul terjadinya negara & bentuk- bentuknya. Persoalan asal mula terjadinya, perkembangannya atau pertumbuhan Negara tidaklah termasuk dalam Ilmu Negara karena termasuk hal yg metayuridis. Menurutnya lahirnya suatu negara sebagai suatu pernyataan yg sederhana, yg tak dapat dimasukkan dalam hal-hal yuridis. Jadi apabila ingin membahas tentang negara, hal yg paling baik adalah meninjau persoalan semata-mata hanya dari sudut hukum saja. Menurut Krannenburg Krannenburg tidak setuju dengan pendapat Kelsen yg membatasi cara peninjauan Ilmu Negara hanya dari sudut hukum saja dengan menyerahkan penyelidikan asal mula negara kepada cabang ilmu pengetahuan yg lain, yaitu Sosiologi. Pandangan tersebut dianggap sesuatu yg skeptis & negatif karena telah melepaskan tugas pokok Ilmu Negara sebagai cabang ilmu pengetahuan, yaitu tentang asal mula negara, & menyerahkannya kepada Sosiologi, sedangkan tugas ini Pengertian Ilmu Negara – Cont’d
  • 7. Menurut Ramlan Surbakti Interaksi antara pemerintah & masyarakat, dalam rangka proses pembuatan & pelaksanaan keputusan yg mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yg tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Roger F. Soltau Ilmu Politik adalah ilmu yg mempelajari negara, tujuan negara & lembaga- lembaga yg akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Menurut J. Barents Ilmu Politik adalah ilmu yg mempelajari kehidupan negara, yg merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu Politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugasnya. Pengertian Ilmu Politik
  • 8. Aspek & Konsep dalam Ilmu Politik
  • 9. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
  • 10. 1. Ilmu Negara dengan Ilmu Politik mempunyai hubungan yg erat & saling melengkapi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Dalam penerapannya, Ilmu Negara merupakan Ilmu Pengetahuan Sosial yg bersifat teoritis & seluruh hasil penyelidikan yg telah dilakukan oleh Ilmu Negara dipraktekkan oleh Ilmu Politik yg merupakan Ilmu Pengetahuan Sosial yg bersifat praktis. 2. Ilmu Negara lebih menitikberatkan pada kepada hal-hal yg bersifat teoritis oleh karena itu kurang dinamis. Ilmu Negara lebih memperhatikan unsur-unsur statis dari negara yg mempunyai tugas utama untuk melengkapi dan memberikan pengertian-pengertian pokok yg jelas tentang negara. Sebaliknya, Ilmu Politik menitikberatkan pada faktor-faktor yg konkret yg terutama terpusat pada gejala kekuasaan, baik yg mengenai Organisasi Negara maupun yg mempengaruhi tugas-tugas Negara. Oleh karena itu Ilmu Politik bersifat lebih dinamis dibandingkan Ilmu Negara. 3. Menurut konsepsi Ilmu Politik modern, Ilmu Politik tidak dapat melepaskan diri dari aspek-aspek yg bersifat yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga Negara secara yuridis formal yg menjadi fokus kajian Ilmu Negara. Masalah-masalah pokok yg menjadi pembahasan Ilmu Politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya yg mengenai Organisasi Negara ataupun yg mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara Ilmu Negara & Ilmu Politik terjalin hubungan yg “komplementer”. Jadi saling melengkapi dalam pendalaman & pengembangan ilmu masing-masing. Kesimpulan