Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi izin usaha industri dan perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman. Retribusi dikenakan atas pemberian izin usaha industri, perdagangan, pemakaian gudang, dan pendaftaran perusahaan. Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan dilakukan setiap tahun untuk daftar ulang.

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAOANG PARIAMAN
NCIMORt ilq TAHUN2004
reilrnr.re
RETRIBUSI IZIN USAHA INDU$TRI OAN FERDAGAf,IGAN
DEHGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG FARIAMAN
Menimbang : a. bahwa datam rangka pengaturan pelaksanaan usaha industri dan
perdagangan di daerah perlu diadakan pemberian izian usaha
industri dan perdagangan.
b. bahwa daerah dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang
Pajak dan Re-tribusi Oaerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dapat memungut Retribusi
atas pemberian iein usaha industridan perdagangan.
c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dirnaksud pada
huruf a dan b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : 1, Undang * undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom l(abupaten dalam lingkungan Propinsi $umatera
Tengah.
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan ;
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang A/ajib Daftar
Perusahaan;
Unddng - Undang Nomor 5 Tahun 1984'tentang Perindustrian ;
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas;
Undang - Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia
Tahun 1997 Nornor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685)
8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan
Daerah.
L Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang fzin Usaha
Industri ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prcpinsi Daerah
Otonom ;
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 4139} ;
Keputusan Presiden Republift IndoneEia Nomor 41 Tahun 1gg6
tentang Kawasan Industri ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2A0Z
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
Peraturan Dgerah Kabupaten Padang Pariaman Nomsr 11 Tahun
2003 tentang Pernbentulran $usunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas - Dinas Daerah lGbupaten Padang Pariaman.
Dengan Fenretufuan
DEI'UAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAFTAN
Menetapkan
MEttiUTU$KAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RETRIBUSI
IZIH USAHA INDUSTRI OAITI PERDAGANGAN.
BAB I
KETEhITUAII UiIUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud :
Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman ;
Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah lGhupaten Padang Pariaman.
Dinas Teknis adalah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan PKM
Kabupaten Padang Pariaman ;
e, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan PKM
lGbupaten Padang Pdriaman ;
f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Badan Legislatif
Daerah;
g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuaidengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;
h. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daenah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atEu badan yang dimaksudkan untuk
pemhinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarans atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan urnum dan menjaga kelestarian lingkungan,
i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesstuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbata$, Perseroan komanditer, Perseroan fainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Fiassa,
Organisasi $osial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha
tetdp serta Bentuk Usaha Lainnya,
j. Perusahaan Industri adafah Perusahaan yang melakukan kagiatan dibidang Usaha
lndustri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaafi, persekutuan atau Badan
Hukum :
13.
14.
15.
16.
a,
b.
c.
d.

3. k. Pedagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara
terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan
disertai imbalan atau kompensasi ;
l. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menorus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan
dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk tujuan memperoleh keuntungan
dan atau laba ;
m. Gudang adalah suatu ruang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak
untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat
penyimpanan;
n. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu
perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau
pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang;
o, Dafiar Perusahaan adalah dafiar catatan resmi yang diadakan menurut atau
berdasarkan ketentuan Undang * Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau Peraturan
- peraturan pelaksananya yang rnemuat haf - hal yang wajib didafiar oleh setiap
perusahaan atau disyahkan oleh pejabat yang berwenang ;
p. lzin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat lul adalah izin usaha yang
diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri ;
q. Surat lzin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin
untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
r. Surat lzin Pemakaian Gudang yang selanjutnya disingkat SIPG adalah surat izin
yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan
atau menguasaigudang ;
s. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda dafiar yang
diberikan kepada perusahaan yang telah didafiarkan sesuai dengan Undang -
Undang NomorS Tahun 1982,
t. $urat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjuntnya dapat disingkat SKRD, adalah
Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
u. $urat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
atau denda.
v. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena
memperoleh jasa pekerjaan jasa usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan
atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.
w. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, alamat
kantor perusahaan, bentuk perusahaan, nama dan alamat pemilik / penanggung
jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bercih / fnvestasi Dagangan Utama / Jenis
Industri.
x. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas -
batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan
barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, rekayasa penyortiran, pemeriksaan
awal lakhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asaf import atau barang dan
bahan dari daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan
eksport.
y. $urat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah
Pemberitahuan tentang perintah untuk membayar sejumlah Retribusi terhutang.
BAB II
NAMA, OBYEK DAN $UBYEK RETRIBUSI
Fasal 2
Dengan nama Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan, Pemerintah Daerah
melakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha

4. Pasal 3
(1) Obyek Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan adalah semua pelayanan
perizinan dibidang usaha industridan perdagangan yang meliputi :
a. lzin Usaha Industri (lUl)
b. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP),
c. Surat lzin Pemakaian Gudang (SIFG) dan
d. Tanda Dafiar Perusahaan (TDP).
(2) Tidak termasuk sebagai objek Retribusi lzin Usaha lndustri dan Perdagangan
adalah:
a. Usaha industri yang memiliki nilai investasi perusahaannya eelain tanah dan
gedung dibawah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah )
b. Usaha perdagangan yang memiliki rnodal disetor dari kekayaan bersih selain
tanah dan bangunan dibawah Rp.5.000.000,- ( fima juta rupiah )
c. Usaha pergudangan dengan luas gudang yang dimiliki dibawah 36 m?.
d. Usaha kecil yang dijalankan sendiri dengan mempekerjakan anggota keluarga
dan tidak bertujuan untuk mernperoleh faba.
Pasal 4
(1). Subjek Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan adalah orang pribadi atau
badan yang mempunyai usaha industridan perdagangan atau yang memesan izin.
(2). Wajib Retribusi lein Usaha lndustri dan Perdagangan adalah orang pribadi atau
badan yang mempunyai usaha industridan perdagangan.
BAB III
GOLONGAN RETRIBU$I
Pasal 5
Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan digolongkan kepada retrlbusi perizinan
tertentu.
BAB IV
TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan perizinan yang diberikan
dan pendafiaran perusahaan yang telah diberikan kepada pengusaha.
BAts V
PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR
OAT.I BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
{1). Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian
atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha industri dan
Perdagangan.
(2). Biaya sehagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengadaan blanko, survey dan
pengawa$an.

5. BAB VI
BESARIIYA TARIF RETRIBUSI
Paaal I
(1). $truktur tarif Retribusi lzin Usaha lndustri dan Perdagangan digolongkan
berdasad<an jenis usaha industri dan perdagangan yang ada dan pendaftaran
ulang.
(2), Besamya tarif Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati setelah mendapat penetujuan DPRD.
BAB VII
ilIA$A BERLAKUNYA IZIN
Paeal I
l(1).zin Usaha Induetri dan Perdagangan diberikan dalam jangka waktu yang
ditentukan sesuai jenis usaha yang dimilikinya.
(2). Wajib Retribusi sekali dalam setahun setelah izin usaha diberikan harus melakukan
daftar ulang dan dikenakan tarif retribusi daftar ulang.
(3). Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
a. lzin Usaha lndustri, Surat lzin Usaha Perdagangan dan $urat lzin Pemakaian
Gudang berlaku selama orang pribadi atgu badan usaha masih menjalankan
kegiatannya.
b. Tanda Dafiar Perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal
izin diberikan.
BAB VIII
PERUBAHAN BADAN USAHA
Pasal 10
(1). $etiap orang pribadi atau badan usaha yang telah memperoleh izin usaha industri
dapat melakukan perubahan badan usaha meliputi perubahan nama dsn bentuk
badan usaha, alamat kantor, alamat pemiliUpenanggung jawab, modal dan
kekayaan bersih/inveistasi dagangan utama.
(2). Perubahan badan usaha mengikutiketentuan yang berlaku pada pendafiaran izin.
BAts IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Pengajuan lsin
Pasal 11
(1). Orang pribadi atau badan usaha yang ingin memperoleh izin usaha industri dan
perdagangan dapat mengajukan permohonan dengan mengisi ficrmulir SPTRD
dengan melampirkan persyaratsn yang ditetapkan oleh Bupati.
(2'1. $PTRD sebagaimana dimaksud pada ayat t harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta dltanda tanganioleh Wajib Retribueiatau kuasanya.
(3), Bentu( isidan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.
Bagin Kedua
Proses Perizinan dan Pemberltahsan Pembayanan
Paeal 12
(1). Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 dilakukan
proses penerbitan izin usaha industri dan perdagangsn oleh dinas teknis paling
larna (3 bulan).

6. (2). Dinas teknis memberikan pertimbangan kepada Bupati atas pengaju*n izin usaha
industridan perdagangan yang meliputi :
a, Permohonan izin disetujui karena telah msmenuhi persyaratan yang
ditentukan.
b. Permohonan izin dapat disetujui akan tetapi disertai dengan syarat-syarat
tambahan yang harus lebih dahulu dipenuhi pemohon.
c. Permohonan izin ditolak karcna syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi.
Pasal 13
(1). SPTRD yang permohonan izinnya disetujui Bupati ditetapkan retribusi terhutangnya
dengan menggunakan formulir $KRD,
(?). $KRD yang telah ditetapkan diberitahukan kepada Wa.iib Retribusi lzin Usaha
Industri dan Perdagsngan untuk dilakukan pembayaran Retribusi terhutang.
Bagian Ketiga
Pembayaran Retribusi dan Penyemhan lzin
Pasal 14
(1), Wajib Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdangan dapat mefakukan pembayaran
-- retribusiterhutangnya di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati
(2). Apabila pembayaran retribusi terhutang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka hasil penerimaan retribusi harus
disetor ke kas daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam uraktu yang
ditetapkan lain ofeh Bupati.
(3). Pembayaran paling lama 7 hari seJak ditetapkannya $KRD.
Pasal 15
(1). Setiap pembayaran Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) haru* diberikan tanda bukti pembayaran dan
dicatat dalam buku penerimaan.
(2'). Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi
ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Keempat
Penyerahan lzin
Pasal 16
- Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran tetribusi terhutang dapat diserahkan izin
usahanya dengan terlebih dahulu mencocokkan surat izin usaha dengan SKRO.
BAB X
$AI{K$I ADISINI$TRASI
Pasal 17
(1). Bagi pemegang Retribusi lzin Usaha Industri dan Ferdagangan yang terlambat
melakuksn daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dikenakan
denda administrasi ;
(21. Besamya denda administrasi dimaksud pad ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai
berikut:
a. Keterlambatan dafiar ulang sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 50
Yo (lima puluh persen) dari besarnya tarif daftar ulang.
b. Keterlambatan daftar ulang diatas 3 {tiga) butan sampai dengan 1 (satu} tahun
dikenakan denda 10A ala (seratus persen) dari besarnya tarif dafiar ulang;
c. Keterlambatan dafiar ulang lebih dari 1 (satu) tahun maka lzin Ueaha fndustri
dan Perdaganganya dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. BAB XI
KEBERATAN, PE}IGU RANGAIII, KERIHGANAH
DAN PEMBEBASAH RETRIBUSI
Paeal 18
(1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas $KRD atau dokumen lain yang diperEamakan ;
(2). Keberatan diaiukan $ecara tertufis dengan disertai alasan - alasan yang jelas :
(3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retiibusi, Wajib
Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut j
(4). Keberatan herus diajukan dafam jangka waktu paling lama 2 (dual butan sejak
tanggaf $KRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabita Wajib
Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat Oipendhi
karena keadaan diluar kekuasaannya ;
(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan (3) dalarn pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipeftimbangkan"
(6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dsn
pelaksanaan penagihan retribusi.
Paaal 19
(1). Bupati dalam jangka waktu paling fama 6 (enam) hulan sejak tanggat surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atras keberatan yang diaiukan ;
(2'). Keputusan Bupati atas keberatan depat berupa menerima seturuhnya atau
sebagian, menolak dan atau menambah besarnya retribusiyang terhutang.
Pasal 20
(1). Bupatidapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi ;
(2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal inidiberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
(3).Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Bupati.
BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAiI PIUTANG
Paeal 21
(1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadarluwarsa dapat dihapus ;
(2). Bupati menetapkan Keputusan Pengahapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ;
BAts XIII
KADALUTYARSA PENAGIHAN
Paaal 22
(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarca setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi rnelakukan
pidana dibidang retribusi ;
(2) Kadaluwarsa penagihan rctribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertrangguh apabila
:
a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;

8. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.
BAts XIV
FENYIDIKAN
Paeal 23
(1).Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
(2).Dieamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pejabat Pegawai
Negeri $ipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dibsri wewenang khusus
sebagai Penyidik Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
(3).Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adslah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterngan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah tersebut.
c. Meminta fteterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
e, Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pmhukuan,
pencatatan dan dokumen * dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
barang buktitersebut.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
g, Menyuruh berhenti dan atau mefarang seseorang meninggafkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa, identitas
seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimans yang dimakeud pada huruf
e.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
i. Mernanggil orang untuk didengar ketenangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.
l. Menghentikan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(4),Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimufainya
penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang
- Undang Nomor I tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XV
KETEHTUAN PIDANA
Pasal 24
(l).Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bufan atau

9. BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAH
Pasal 25
lzin Usaha Industri (lUl), $urat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), $urat lzin Pemakaian
Gudang {$lPG) dan Tanda Dafira PeruEahaan ffDP} yang telah diterbitkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, pelaksanaanya menye$uaikan dengan Peraturan
Daerah ini.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal - hal yanE belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
?asal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.
Disahkan di
Pada Tanggal
: Padang Pariam
: 1,9 Julr Zc
$rurerr PADANG PARTATilAH
M-/ - MUSLIM KASllrt =
r f
Diundangkan pada tanggal
Pada tanggal I"j A1ustuS '-cc t,
Pernbina Utama Muda
Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun *!.':1.Nomor..il. Seri...i:.