PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1. PPEELLAAKKSSAANNAAAANN AANNGGGGAARRAANN
DDAALLAAMM RRAANNGGKKAA PPEENNYYEELLEESSAAIIAANN PPEEKKEERRJJAAAANN
YYAANNGG TTIIDDAAKK TTEERRSSEELLEESSAAIIKKAANN SSAAMMPPAAII DDEENNGGAANN
AAKKHHIIRR TTAAHHUUNN AANNGGGGAARRAANN
1
Takengon, November 2014

2. Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan
sampai dengan akhir Tahun Anggaran
Penyediaan Dana
Perubahan Kontrak
Tata cara penyelesaian sisa pekerjaan
Pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan
2
RRuuaanngg LLiinnggkkuupp

3.  Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah
Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam TA berkenaan
 Jika pekerjaan tsb tidak terselesaikan s.d. akhir TA, penyelesaian sisa
pekerjaan dapat dilanjutkan ke TA berikutnya , dengan syarat :
 Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan s.d. akhir TA tsb tidak
dapat diluncurkan maupun ditambahkan (on top) ke TA Berikutnya.
3
Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan s.d. akhir TA
a. Berdasar penelitian PPK, PBJ akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan setelah diberikan kesempatan s.d. 50 hari kalender sejak berakhirnya
masa pelaksanaan pekerjaan.
b. PBJ sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 hari kalender
sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan Surat
Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
c. Berdasar penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan tsb
dapat dilakukan pada TA berikutnya dengan menggunakan dana yang
diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA TA Berikutnya melalui revisi
anggaran
KPA memutuskan :
melanjutkan/tidak penyelesaian sisa
pekerjaan ke TA Berikutnya
KPA dapat melakukan konsultasi
dengan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

4.  Pernyataan kesanggupan dari PBJ untuk menyelesaikan sisa
pekerjaan;
 Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan,
dengan ketentuan paling lama 50 hari kalender sejak berakhirnya
masa pelaksanaan pekerjaan;
 Pernyataan bahwa PBJ bersedia dikenakan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan; dan
 Pernyataan bahwa PBJ tidak menuntut denda/bunga apabila
terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa
pekerjaan pada TA Berikutnya yang diakibatkan oleh
keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
4
Surat Pernyataan Kesanggupan

5. KPA bertanggung jawab sseeccaarraa ffoorrmmaall ddaann
mmaatteerriiaall aattaass ::
Keputusan untuk melanjutkan penyelesaian
sisa pekerjaan ke TA Berikutnya
Keputusan untuk tidak melanjutkan
penyelesaian sisa pekerjaan ke TA Berikutnya
5

6. 1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke TA Berikutnya
dibebankan pada DIPA TA berikutnya
2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DIPA TA berikutnya
merupakan sisa pekerjaan TA berkenaan yang dilaksanakan setelah
tanggal 31 Desember
3) KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA Satker
berkenaan TA berikutnya
4) Penyediaan alokasi anggaran tsb dilaksanakan melalui mekanisme
revisi anggaran sesuai dengan ketentuan dalam PMK mengenai tata
cara revisi anggaran
5) Pengajuan usul revisi anggaran tsb dilaksanakan paling lambat
sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum
dalam surat pernyataan kesanggupan.
6
Penyediaan Dana

7.  Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke TA
Berikutnya, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
 Perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:
 Perubahan Kontrak tsb dilaksanakan sebelum jangka waktu
kontrak berakhir.
 Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan
sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke TA
Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan
Perubahan Kontrak
7
Perubahan Kontrak
a. Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang
akan dilanjutkan ke TA Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;
b. Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

8.  KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan
yang akan dilanjutkan pada TA Berikutnya.
 Pemberitahuan tsb sudah harus diterima oleh KPPN paling lambat
5 hari kerja setelah akhir TA berkenaan, dilampiri dengan copy
surat pernyataan kesanggupan yang telah dilegalisasi oleh KPA
 Berdasarkan pemberitahuan dari KPA, KPPN melakukan klaim
pencairan jaminan/garansi bank sebesar sisa nilai pekerjaan yang
akan dilanjutkan ke TA Berikutnya untuk untung Kas Negara.
8
Tata cara penyelesaian sisa pekerjaan

9.  Pencairan jaminan/garansi bank tsb dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan
 Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank tsb tidak dapat
dilaksanakan karena masa berlakunya sudah berakhir atau sebab
lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke
Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke
TA Berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/ garansi
bank pada kesempatan pertama.
9
Tata cara penyelesaian sisa pekerjaan cont..

10. Tata cara penyelesaian sisa pekerjaan cont..
Dalam hal s.d. berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang
tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan, pekerjaan belum dapat
diselesaikan, KPA melaksanakan :
10
a. Penghentian pelaksanaan pekerjaan
b. Pengenaan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada
PBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang dan/atau jasa, denda tsb :
 disetorkan ke Kas Negara oleh penyedia barang/jasa; atau
 diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

11. Pembayaran Penyelesaian Sisa Pekerjaan
Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke
TA Berikutnya, dilaksanakan :
11
a. Sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan s.d. batas
akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan
b. Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

12. Terima Kasih…
12