Pph 21

2011 PPh Pasal 21 Distributed by http://anindya-auditor.blogspot.com

Pengertian PPh Pasal 21/26 Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan ,[object Object]

KegiatanYang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

PEMOTONG PPH 21 OBJEK PPH 21 PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN PENGHASILAN (ACTIVE INCOME) PEMBERI PENGHASILAN SUBJEK DAN OBJEK PPH 21 SUBJEK PPH 21 ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26(Pasal 3) Pegawai Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya Bukan pegawai : Tenaga ahli Seniman/pekerja seni, pembawa acara Olahragawan Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator Pengarang, peneliti, penerjemah Pemberi jasa dalam segala bidang Agen iklan Pengawas dan pengelola proyek Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara Petugas penjaja barang dagangan Petugas dinas luar asuransi Distributor MLM, Direct Selling Peserta kegiatan Peserta perlombaan Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja Peserta/anggota kepanitiaan Peserta pendidikan, pelatihan dan magang Peserta kegiatan lainnya ,[object Object]

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja Imbalan kepada bukan pegawai Imbalan kepada peserta kegiatan TERMASUK Natura/Kenikmatan dari : Bukan Wajib Pajak Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Pasal 5

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPhPMK-246/PMK.03/2008 jo PMK-154/PMK.03/2009 Pasal 8 ayat (1)

SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 TETAP Ph NETO - PTKP PEGAWAI BULANAN Ph BRUTO - PTKP TIDAK TETAP Ph BRUTO – 150 RIBU HARIAN Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>6jt) – PTKP PENSIUNAN SEKALIGUS PP 68 Th 2010 Ph NETO - PTKP BERKALA 50% X (Ph Bruto-PTKP bulanan) Kumulatif BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI 50% X Ph BrutoKumulatif BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1) TIDAK BERKESINAMBUNGAN 50 % x Ph Bruto KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph BrutoKumulatif PESERTA KEGIATAN Ph Bruto

PPh Pasal 21:Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Penerima Pensiun Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi Dengan Dikurangi Dengan Biaya Jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Dikurangi: PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17

Iuran Pensiun Vs Premi Asuransi Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan:

BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 Rp 1.320.000 PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER (Pasal 11 ayat (5) dan (6)

PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS TDK KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN Pasal 11 ayat (3) dan (4)

PPh Pasal 21 Pada tanggal 1 Januari 2009 MasAtar masih seorang pemuda, menikahi JengAyu tanggal 20-09-2009, melahirkan anak kembar tanggal 2 Januari 2010. PTKP MasAtar ?

TARIF PASAL 17 UU PPh Pasal 21 ayat (5a) UU PPh :Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

KETENTUAN TARIF Penerima Pengh, Yg DIPOTONGG PPh Ps. 21 Tdk memiliki NPWP, dikenakan tari 20% LBH tinggi BerlakuuntuKPemotonganPPh Ps. 21 bersifat TIDAK FINAL

Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir Masa Pajak terakhir D i h i t u n g d a r i Perkiraan Penghasilan neto yang akan diperoleh selama setahun Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong masa-masa sebelumnya.

Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan TIDAK DISETAHUNKAN DISETAHUNKAN WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya di pertengahan tahun Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan Karyawan pindah cabang WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain

VARIASI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP NORMAL BROKEN PERIOD (AWAL DAN AKHIR) BONUS (PH TIDAK TERATUR) RAPEL KARYAWAN MENINGGAL PINDAH CABANG KARYAWAN WNA PADA TAHUN BERJALAN PINDAH KERJA PENSIUN DSB

PEGAWAI TETAP Skema Perhitungan PPh Pasal 21 secara Umum

Perhitungan SPT 1721 - Form A1 – per karyawan

CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21

Pegawai Tetap : Gaji Bulanan Ahmad Zakaria bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh Gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Pegawai Tetap : Gaji Bulanan (2) Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00

Pegawai Tetap : Gaji Bulanan (2)

Pegawai Tetap : Karyawati Kawin Endang Vidyawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Ventura Entiti dengan gaji sebulan sebesar Rp. 2.500.000,00. Endang VIdyawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Vidyawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

Pegawai Tetap : Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan Sejenisnya Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00 Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah : A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus :

Pegawai Tetap : Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan Sejenisnya Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00 B. PPh Pasal 21 atas Gaji : C. PPh Pasal 21 atas Bonus : Rp 549.500,00 – Rp312.000,00 = Rp 237.500,00

PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL Ahmad Zakaria sebagaimana tersebut dalam contoh di atas pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 3.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Ahmad menerima rapel sejumlah Rp 5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2009). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2009 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 21:Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 6.000.000 Upah/Uang Saku Harian Dikali 12 ≤ 150.000 > 150.000 Dikurangi PTKP Setahun Tidak Dipotong Dikurangi 150.000 Penghasilan Kena Pajak Dipotong 5% Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Upah kumulatif > Rp1,32 jt s.d. Rp6 jt sebulan Dibagi 12 Upah sehari dikurangi PTKP sehari PPh Pasal 21 Sebulan Tarif PPh 21 = 5%

PenghitunganPPhPasal 21 PenghasilanberupaUpahHarian, Mingguan, Satuan, BorongandanUangSakuyang dibayarbulanan PhKPSebulan DisetahunkandanDikurangi PTKP DikalikanTarif Ps. 17 PPh Setahun PPh Sebulan

PenghitunganPPhPasal 21 – Perubahan- UpahPeg. Harian/TenagaHarianLepas, Satuan, Borongan- Baru UpahSehari Tidaklebihdari150.000 Lebihdari150.000 (PMK No. 254/PMK.03/2008) danakandisesuaikanperubahan PTKP Dikurangi150.000 TidakDipotongPPh PKP =>DipotongPPh 5% Pd saattelah lb 1.320.000s.d6.000.000dalam 1 bulan (PTKP sebulan WP sendiri) Dikurangi PTKP hariansebenarnya Tarif 5% PhKP X Pengh. kumulatif 1 bl > 6 Juta Tarif Ps. 17 PKP disetahunkan x

Penghitungan PPh Pasal 21:Bukan Pegawai Berkesinambungan Berkesinambungan Ex Pasal 13 (1) Tidak Berkesinambungan 50 % x (Ph Bruto-PTKP Bulanan) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Kumulatif 50 % x Ph Bruto DalamhalDokter Yang Praktikdi RS/KlinikJumlahPenghasilanBrutoadalah SebesarJasaDokter Yang DibayarkanPasienmelalui RS/Kliniksebelum DipotongBiaya-BiayaatauBagiHasil RS/Klinik

PPh Pasal 21:Peserta Kegiatan TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS : JUMLAH PENGHASILAN BRUTO PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH

PPh Pasal 21 DEWAN KOMISARIS / PENGAWAS BUKAN PEG. TETAP PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI MANTAN PEGAWAI JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI DAN BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG TIDAK TERATUR PENARIKAN DANA PENSIUN DITERAPKAN TARIF PASAL 17 X PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF

PenghitunganPPhPasal 21 - #3 Penghasilan Bruto Peserta Program Pensiun Mantan Pegawai DewanKomisaris Yang tidak merangkap Sebagai pegawaitetap Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Dan Bonus Penarikan dana pada Dana Pensiun Honorarium Diterapkan TarifPPhPasal 17 UU (Kumulatif per 1 Tahunkalender) X P. Bruto

KESIMPULAN KELOMPOK Karyawan berdasarkan PENGURANG PENGHASILAN : Berhak mendptkan Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun, dan PTKP adl Karyawan Tetap dan Pensiun Bulanan Berhak mendptkan PTKP saja adl : a. Pegawai harian lepas dng upah harian, mingguan, satuan, borongan, dll => dasar byknya hari b. Pegawai tidak tetap dibayar bulanan . Berhak mendptkan pengurang 50% dari Pengh. Bruto TPTidak Berhak mendptkan PTKP: Bukan pegawai Pengh. Tdk berkesinambungan dan berkesinambungan tp TDK memenuhi syarat )* Berhak mendptkan pengurang 50% dari Pengh. Bruto dan PTKP adl Bukan Pegawai berkesinambungan (memenuhi syarat) Berhak mendptkan pengurang Rp 25 juta adl Penerima Pesangon atau Tebusan Pensiun --- sekaligus (ketentuan lama) Tidak Berhak mendptkan Pengurang APAPUN adl Peserta Kegiatan

Tatacara Pemotongan PPh Pasal 21 ATAS Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun THT/JHT Yang Dibayarkan Sekaligus DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal 18)

Tatacara Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh : Pejabat NegaraPNSAnggota TNI/Polridan Pensiunannya DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal 17)

Tarif Final Penghasilan Atas Honorarium Yang Bersumber dari APBN/APBDMulai 1 Januari 2011 (PP 80/2010) 41

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 (PP 80/2010) ∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan. ∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.

PPh Pasal 26:WP Luar Negeri 20% Final X PENGHASILAN BRUTO MEMPERHATIKAN KETENTUAN P3B

Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20% DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP JIKA PEGAWAI TETAP, BER- NPWP SEBELUM PEMOTONGAN BULAN DESEMBER TIDAK BERLAKU UNTUK PPh PASAL 21 FINAL DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA

Saat Terutang PPh Pasal 21/26 Bagi Penerima Penghasilan Bagi Pemotong PPh Pasal 21/26 UNTUK SETIAP MASA PAJAK SAAT DILAKUKAN PEMBAYARAN ATAU SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ATAUAKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN Pasal 21

Kewajiban Pemotong Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: Dibuat setiap kali ada pemotongan Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

Kewajiban Penerima Penghasilan Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

DasarPeraturan 1. PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 68 TAHUN 2009, Tanggal 16 November 2009 2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 16/PMK.03/2010,Tanggal 25 Januari 2010

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Latar Belakang

Pengertian Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

Pengertian(2) 3. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun; 4. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan;

Pemotongan PPhPasal 21 yang bersifat final Dikenakan atas: Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tuayang dibayarkan sekaligus. Pembayaran dianggap sekaligusdalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

Pemotongan PPhPasal 21 TidakBersifat final Apabila bagianUang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang sebagian atau seluruh pembayarannya seharusnya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender namun terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya maka pemotongan PPh Pasal 21 tidak bersifat final serta dapat dijadikan kredit pajak.

TarifPPhPasal 21 Final 1. Uang Pesangon 2. Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua Tarif diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan dalam 2 tahun kalender

TarifPPhPasal 21 Tidak Final ,[object Object],Tarif diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan dalam 1 tahun kalender

TarifPPhPasal21 Final(PP No. 149 Tahun 2000)

Pengalihan Pembayaran Uang Pesangon Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja secara sekaligus ,[object Object],secara bertahap atau berkala ,[object Object],[object Object]

Kewajiban Pemotong menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang; memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan; Kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 tetap dilakukan terhadap Pegawai yang dikenai tarif PPh Pasal 21 sebesar 0%

Pph 21

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Pph 21

Similaire à Pph 21 (20)

Dernier

Dernier (20)

Pph 21