Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Definisi, jenis, manfaat, tujuan
Asuransi dan implementasi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
04
F041700009 Anindia putri Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Pendahuluan

2. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya
Sesuai dengan peraturan Presiden No.9 Thn 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal. Sedangkan perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk
melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu
Kredit.
Lembaga/perusahaan pembiayaan berbeda dengan lembaga lainnya seperti lembaga keuangan
maupun lembaga perbankan baik dari segi jenis, fungsi dan tugasnya. Bila dilihat dari
kegiatan usahanya fungsi perusahaan pembiayaan lebih fokus fungsi pembiayaan. Sementara
jenis lembaga keuangan terdiri dari Modal ventura, Anjak piutang, Leasing dan Pembiayaan
konsumen.
Jenis - jenis lembaga pembiayaan
a. Modal Ventura
Pada perpres no 9. 2001 Bab 1 pasal Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)
adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu
Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu
tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi,
dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Jenis investasi modal ventura
tingkat keuntungan yang tinggi dari penyertaan modal berupa capital gain maupun deviden.
Begitu juga sebaliknya tingkat keuntungan yang diharapkan berbanding lurus dengan resiko
yang terjadi. semakin tinggi tingkat keuntungan otomatis tingkat resiko yang dihadapi
semakin tinggi.
Seorang yang menyertakan modal dalam bentuk modal ventura disebut sebagai venture
capitalist yaitu seorang investor yang menempatkan modalnya pada perusahaan ventura,
sementara perusahaan yang menerima pembiayaan dari modal venturadisebut sebagai
perusahaan pasangan usaha (PPU) atau (investee company). Dana ventura ini mengelola dana
investasi dari pihak ketiga dengan tujuan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang
memiliki resiko tinggi sehingga tidak membutuhkan persayaratan standart sebagaimana
perusahaan terbuka pada umumnya atau dalam memperoleh pinjaman pada perbankan.
b. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain.
Pengguna (Lessee) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (Lessor). Ciri
yang penting dari leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya.
Aturan dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua belah pihak – di mana lessee bisa
menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik menerima
pendapatan selama tetap menjadi pemilik.
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. Perusahaan-perusahaan diseluruh dunia mengunakan leasing untuk mendanai kendaraan,
mesin dan peralatan. Di negara maju (OECD) satu pertiga dari investasi pribadi dibiaya
dengan cara seperti ini1 . Leasing di negara berkembang pada awalnya berjalan lambat,
namun sepanjang era 1990 industri leasing di negara-negara ini menunjukkan pertumbuhan
yang spektakuler, kebanyakan melalui leasing kepada perusahaan-perusahaan besar dan
menengah.Dalam standar pengoperasian leasing, lessee akan menemui suplier peralatan,
memilih peralatan yang dibutuhkan, dan menegosiasikan harga serta ketentuan-ketentuan
pengiriman. Kemudian, untuk mendapatkan pinjaman lessee lebih mendekati lessor daripada
berhubungan dengan bank. Lessor mengevaluasi aplikasi dari lessee, dan jika disetujui, kedua
belah pihak akan menandatangani kontrak leasing. Lessor, kemudian membeli peralatan dari
suplier dan melakukan leasing kepada lessee untuk suatu periode di mana biasanya mendekati
perkiraan usia ekonomis aset. Selama periode ini (masa leasing), lessee menggunakan
peralatan dan memberikan pembayaran rutin kepada lessor. Dalam banyak kasus lessee
mempunyai pilihan untuk membeli peralatan tersebut pada akhir masa leasing.
c. Anjak piutang
Anjak piutang atau disebut factoring erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan
pembelian oleh perusahaan factoring terhadap piutang milik klien atau supplier. Definisi
perusahaan anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek
suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
d. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company)
Perusahaan kartu kredit Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 merupakan salah
satu lembaga pembiayaan telah diatur tentang pendirian dan kegiatannya, usaha kartu kredit
adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan
kartu kredit.
Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005,
kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk
melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk
transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban
pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan
pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada
waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran
e. Pembiayaan Konsumen
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (Consumers
Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan
konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada
debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen,
dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan
diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company)
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. Manfaat lembaga pembiayaan
1. menumbuhkan sifat mandiri
2. menambah penghasilan
3. menguatkan keamanan
4. meningkatkan produktivitas
Peran Kegiatan Bisnis
suatu bisnis bisa berkembang dan mencapai keberhasilan jangka panjang jika bisnis
tersebut mampu menciptakan manfaat tidak hanya bagi para pelaku bisnis itu sendiri, tetapi
juga bagi masyarakat banyak. yang bisa disebut sebagai ”Creating Shared Value”.
”Creating Shared Value” bukanlah suatu bentuk filantropi ataupun sumbangan, tetapi
merupakan bagian penting dan mendasar dari strategi bisnis . Dimanapun kami beroperasi,
selain menjalankan bisnis yang menguntungkan kami juga ingin menciptakan manfaat bagi
masyarakat.
Fungsi. Jenis dan Tujuan Asuransi
Pengertian Asuransi
Menurut bahasa, asuransi berasal dari bahasa inggris yaitu insurance yang berarti
pertanggungan. Menurut UU No. 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab pihak
hukum ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang
tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Secara umum, asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung (nasabah) dengan
penanggung (perusahaan asuransi). Pihak perusahaan asuransi bersedia menanggung
sejumlah kerugian yang mungkin akan timbul dimasa mendatang. Istilah asuransi
menggambarkan setiap tindakan untuk perlindungan terhadap risiko. Pengguna asuransi
diberikan kewajiban untuk membayarkan uang dalam jumlah tertentu yang disebut dengan
premi, yang dibayarkan kepada perusahaan
Jenis - jenis Asuransi
a. Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap
masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan.
b. Asuransi jiwa
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian seseorang yang
tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
c. Asuransi kendaraan
Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi kepada
kendaraan yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.
d. Asuransi pendidikan
Asuransi pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang baik.
Misalnya Prudential dan BNI Life Insurance.
e. Asuransi bisnis
Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam kegiatan bisnis
meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan kehilangan.
f. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan pelayanan
terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat tinggal maupun kerusakan
barang-barang pribadi.
Fungsi Asuransi
a. Penghimpun dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk. Pengelolaan
bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya
dana tersebut lebih produktif. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi
selain menunjang pembangunan nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan
adanya laba atau profit yang diperoleh melalui investasi dana, maka unsur presentasi laba
yang diperhitungkan dalam penetapan premi dapat dikurangi.
b. Bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana menanamkan
modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, karena
tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana. Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha
akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap
effisiensi usahanya tersebut.Jadi jika seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil,
ia dapat memanfaatkan modal tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan
demikian ia dapat memperluas dan memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko tersebut
terjadi, kontinuitas usahanya akan lebih terjamin.
c. Pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survey
risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri , discount, penelitian
dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi perkonomian
dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko.
d. Penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran
atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang
dengan suatu risiko yang dialihkannya.
Konseksuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992
tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian
dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan
karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu
persetujuan untung–untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya,
mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung
kepada suatu kejadian yang belum tentu”.
Beberapa hal penting mengenai asuransi:
a. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh
Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan
ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;
Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga
diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;
Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan
perjanjian asuransi;
Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan
kewajibannya.
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:
Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
Tujuan yang ingin dicapai;
Resiko dan premi;
Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
Syarat-syarat yang berlaku;
Polis asuransi.
Implementasi GCG
Implementasi Pelaksanaan GCG
Perseroan memastikan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek bisnis
dan operasional dengan mengacu pada pemenuhan 5 prinsip dasar GCG yakni meliputi
keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility),
independensi (independency) serta kewajaran dan kesetaraan (fairness). Len menyakini
bahwa pelaksanaan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi perusahaan dalam
menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola
sumber daya perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang serta
meningkatkan kepercayaan para stakeholders.
Perseroan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang baik dan
berupaya keras menerapkan GCG secara berkesinambungan lebih dari sekedar kepatuhan
terhadap standar dan peraturan perundangan, dimana dalam implementasi GCG Len
mengadopsi standar ketentuan Kementerian Negara BUMN.
Assessment & Improvement GCG
Len telah melaksanakan penilaian (Assessment) terhadap implementasi Good Corporate
Governance (GCG) untuk periode tahun 2013 yang dilakukan sejak tanggal 9 September
sampai dengan 1 November 2013. Assessment dilakukan bertujuan untuk memperoleh
gambaran mengenai kondisi penerapan GCG yang dikaitkan dengan ketentuan
perundangundangan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan
GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi.
Asessment terhadap penerapan GCG pada Len dilaksanakan berdasarkan standar alat uji
Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012
tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (GCG) pada BUMN, yang mencakup 6 (enam) aspek pokok pengukuran meliputi
(a) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, (b) Pemegang Saham
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

8. dan RUPS, (c) Dewan Komisaris, (d) Direksi, (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi
dan (f) Aspek Lainnya. Aspek-aspek yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dan 153
parameter.
Hasil assessment GCG pada tahun 2013 menjadi landasan perusahaan untuk memperbaiki
dan meningkatkan implementasi GCG secara bertahap dan berkelanjutan di masa mendatang.
Hasil rekomendasi assessment GCG yang menjadi area of improvement yang sebagian sudah
dilakukan dan masih dalam proses penyelesaian.
Beberapa yang sudah dilaksanakan di tahun 2013-2014 antara lain :
• Penyusunan dan pengesahan Kebijakan Whistleblowing System oleh Direksi dan
Dewan Komisaris
• Penyusunan dan pengesahan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi oleh Direksi dan
Dewan Komisaris
• Pengesahan Board Manual oleh Direksi dan Dewan Komisaris
• Pengesahan Code of Conduct oleh Direksi dan Dewan Komisaris
• Pengesahan Code of Corporate Governance (CoCG) oleh Direksi dan Dewan
Komisaris
• Pernyataan komitmen atas implementasi GCG oleh Direksi dan Dewan Komisaris
• Pengisian Daftar Khusus oleh Direksi dan Dewan Komisaris
• Penandatangan Pernyataan Benturan Kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
• Menetapkan kebijakan mengenai informasi publik dan informasi rahasia dan prosedur
pengungkapan informasi kepada stakeholder
• Menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan dan pemutakhiran website
• Mengikuti sosialisasi pedoman pengukuran GCG dan sharing on excellence
penerapan GCG yang diadakan oleh Kementerian BUMN yang bekerjasama dengan
BPKP
• Sosialisasi atas Code of Corporate Governance (CoCG), Code of Conduct,
Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifikasi.
BUMN Bersih
Sejalan dengan program BUMN Bersih yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN melalui
keputusan Menteri BUMN Nomor SK-439/MBU/2013 tanggal 14 Agustus 2013,
Kementerian BUMN telah meluncurkan roadmap BUMN Bersih yang wajib diikuti oleh
seluruh BUMN.
Berkenaan dengan hal tersebut, Len menyambut positif dan berkomitmen untuk
mengimplementasikannya sebagai upaya untuk mendukung anti korupsi sejalan dengan
nilainilai Len yang bersih dan anti korupsi. Len telah mengimplementasikan kegiatan
assessment BUMN Bersih tahap satu yang dilakukan pihak independen dengan hasil predikat
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

9. yang dicapai “Berkomitmen”. Adapun hasil penilaian BUMN Bersih adalah dari aspek Upaya
Internal / Dokumen Aplikasi mencapai skor 8,51 dan aspek Persepsi / Kuesioner mencapai
skor 7,32.
Dengan pencapaian tersebut, Len berkomitmen untuk terus konsisten menerapkan tata kelola
perusahaan yang bersih dari gratifikasi dan Korupsi Kolusi serta Nepotisme (KKN).
Selanjutnya Len siap untuk dilakukan pengukuran kembali sesuai dengan tahapan yang
ditetapkan secara berkala.
Dafar Pustaka
(Anonim) https://www.cekkembali.com/lembaga-pembiayaan/ (Diakses pada 29 maret 2018,
jam 19.30)
(Bitar, 21 juni 2016) http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tujuan-dan-fungsi-bisnis-
beserta-5-manfaatnya-secara-lengkap/ / (Diakses pada 29 maret 2018, jam 19.30)
(Niamas Maila) http://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan-fungsi-jenis-
asuransi-lengkap/ (Diakses pada 29 maret 2018, jam 19.30)
(Anonim) https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/
(Diakses pada 29 maret 2018, jam 19.30)
(Anonim) https://www.len.co.id/tata-kelola-perusahaan/implementasi-gcg/ (Diakses pada 29
maret 2018, jam 20.08)
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

10. yang dicapai “Berkomitmen”. Adapun hasil penilaian BUMN Bersih adalah dari aspek Upaya
Internal / Dokumen Aplikasi mencapai skor 8,51 dan aspek Persepsi / Kuesioner mencapai
skor 7,32.
Dengan pencapaian tersebut, Len berkomitmen untuk terus konsisten menerapkan tata kelola
perusahaan yang bersih dari gratifikasi dan Korupsi Kolusi serta Nepotisme (KKN).
Selanjutnya Len siap untuk dilakukan pengukuran kembali sesuai dengan tahapan yang
ditetapkan secara berkala.
Dafar Pustaka
(Anonim) https://www.cekkembali.com/lembaga-pembiayaan/ (Diakses pada 29 maret 2018,
jam 19.30)
(Bitar, 21 juni 2016) http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tujuan-dan-fungsi-bisnis-
beserta-5-manfaatnya-secara-lengkap/ / (Diakses pada 29 maret 2018, jam 19.30)
(Niamas Maila) http://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan-fungsi-jenis-
asuransi-lengkap/ (Diakses pada 29 maret 2018, jam 19.30)
(Anonim) https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/
(Diakses pada 29 maret 2018, jam 19.30)
(Anonim) https://www.len.co.id/tata-kelola-perusahaan/implementasi-gcg/ (Diakses pada 29
maret 2018, jam 20.08)
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id