Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à SUMBER DANA
Similaire à SUMBER DANA (20)
SUMBER DANA
- 2. Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bersumber dari : • Partai Politik Peserta Pemilu ; • Calon anggota DPR , DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten / Kota dari Parpol yang bersangkutan. • Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain SUMBER DANA KAMPANYE KETERANGAN PARTAI POLITIK Berasal dari keuangan Parpol peserta Pemilu Calon anggota DPR dan DPRD Berasal dari Harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, berasal dari : a. Perseorangan b. Kelompok c. Perusahaan; dan/atau d. Badan usaha non pemerintah • Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat. • Sumbangan yang berasal dari kelompok dapat berasal dari badan hukum/non badan hukum. • Sumbangan yang berasal dari perseorangan termasuk sumbangan darikeluarga calon anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota.
- 3. SUMBER SUMBANGAN Perusahaan / Badan Usaha SUMBER SUMBANGAN Kelompok CAKUPAN INFORMASI SUMBANGAN • Nama Perusahaan • Alamat Perusahaan • Jumlah Sumbangan • Asal perolehan dana • Nomor pokok Wajib Pajak Perusahaan • Nama dan Alamat Direksi • Nama pemegang saham mayoritas • Keterangan tentang status badan hukum ; dan • Pernyataan penyumbang bahwa penyumbang: • Tidak menunggak pajak • Tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan ; • Dana tidak berasal dari tindak pidana • Sumbangan bersifat tidak mengikat CAKUPAN INFORMASI SUMBANGAN • Nama Perusahaan • Alamat Perusahaan • Jumlah Sumbangan • Asal perolehan dana • Nomor pokok Wajib Pajak Perusahaan • Nama dan Alamat Direksi • Nama pemegang saham mayoritas • Keterangan tentang status badan hukum ; dan • Pernyataan penyumbang bahwa penyumbang: • Tidak menunggak pajak • Tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan ; • Dana tidak berasal dari tindak pidana • Sumbangan bersifat tidak mengikat
- 4. SUMBER SUMBANGAN Perseorangan CAKUPAN INFORMASI SUMBANGAN • Nama • Alamat Penyumbang • Tempat / Tanggal Lahir dan Umur • Asal perolehan dana • Nomor pokok Wajib Pajak • Pekerjaan • Alamat Pekerjaan • Pernyataan penyumbang bahwa penyumbang: • Tidak menunggak pajak • Tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan ; • Dana tidak berasal dari tindak pidana • Sumbangan bersifat tidak mengikat
- 5. BENTUK DANA KAMPANYE BENTUK DANA KAMPANYE KETERANGAN Uang Barang Meliputi benda hidup atau benda mati yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar sumbangan itu di terima. Jasa Meliputi pelayanan / pekerjaan yang dilakukan calon anggota DPR, DPD, DPD Prov dan DPRD Kab/Kota maupun pihak lain yang manfaat nya dinikmati oleh Peserta Pemilu yang dapat dinilai dengan Uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- 6. BESARAN DANA KAMPANYE Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Besaran Dana Kampanye Keterangan Sumbangan pihak Lain perseorangan Tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000.000,(1 Milyar Rupiah) Dana kampanye yang berasal dari sumber pihak lain, kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non pemerintah Tidak boleh melebihi Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) Parpol Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan melebihi besaran dana kampanye yang telah ditentukan parpol wajib melaporkan sumbangan yang diterima kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir Parpol yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut diatas dikenakan sanksi pidana.
- 7. Larangan dan Sanksi LARANGAN SANKSI Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari : a. Pihak asing b. Penyumbang tidak jelas identitasnya c. Pemerintah, Pemerintah Daerah,Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. d. Pemerintah Desa dan badan usaha milik desa e. Anak perusahaan badan usaha milik negara dan anak perusahaan badan usaha milik daerah. • Wajib melaporkan kpada KPU • Menyerahkan sumbangan dimaksud kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir. • Peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi
- 8. Rekening Khusus Dana Kampanye • Dana kampanye berupa uang yang bersumber dari sumbangan artai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dari Parpol yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye. Rekening Khusus Dana Kampanye (2) • Partai Politik Peserta Pemilu setiap tingkatan wajib menempatkan Dana Kampanye berupa Uang pada rekening khusus dana kampanye pada bank umum. • Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan secara terpisah dari rekening parpol.
- 9. PEMBUKUAN DANA KAMPANYE • Peserta Pemilu wajib mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa yang di terima dan dikeluarkan. • Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Parpol. • Pembukuan dana Kampanye Parpol mencakup informasi penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye, dan kampanye nya para calon anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD kabupaten/kota • Calon anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota wajib melakukan pembukuan dana kampanye dan dilaporkan kepada Parpol. • Pembukuan dana kampanye di mulai sejak 3(tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan ditutup 7)tujuh) hari dan tanggal pemungutan suara.
- 11. Jenis Laporan Rekening khusus Dana kampanye Sumbangan Dana Kampanye Muatan Materi Waktu Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye 3 hari sejak ditetapkan sampai dengan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu wajib melaporkan sumbangan. secara periodik, 3 bulan sejak PKPU diundangkan 22 Desember Keterangan • Laporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang tidak mencakup semua informasi/data dikembalikan kepada peserta pemilu. • Peserta pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU,KPU Prov dan KPU kab/kota paling lambat 5 hari sejak diterima dari KPU,KPU Prov dan KPU kab/kota. KPU,KPU Prov dan KPU Kab/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Partai Politik peserta Pemilu kepada masyarakat umum
- 12. Jenis Laporan Muatan Materi Waktu Keterangan Laporan Awal Dana Kampanye Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye berupa uang, barang dan Jasa Sejak hari pertama kampanye Pemilu non rapat umum sampai dengan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum • Laporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang tidak mencakup semua informasi/data dikembalikan kepada peserta pemilu. • Peserta pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU,KPU Prov dan KPU kab/kota paling lambat 5 hari sejak diterima dari KPU,KPU Prov dan KPU kab/kota.
- 13. Jenis Laporan Laporan Awal Kampanye Dana Muatan Materi Waktu Keterangan Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye berupa uang, barang dan Jasa Sejak hari pertama kampanye Pemilu non rapat umum sampai dengan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum • Dalam hal peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil peraikan KPU,KPU Prov dan KPU kab/kota mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau website KPU,Kpu Prov&KPU kab/kota paling lambat 3 hari setelah batas waktu peserta pemilu tidak dapat menyampaikan laporan. • apabila partai politik peserta pemilu tidak menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu 14 hari pertama kampanye rapat umum, dibatalkan sebagai peserta pemilu.
- 14. Jenis Laporan Laporan akhir Kampanye Dana Muatan Materi Waktu Mencakup semua informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dari awal sampai laporan disusun Paling lambat 15 hari sesudah hari / tanggal pemungutan suara Keterangan Apabila Partai Politik peserta pemilu dan calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu 15 hari setelah tanggal pemungutan suara, tidak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- 15. Kewajiban Partai Politik No. Kegiatan Waktu 1. Menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye Periode I setiap tingkatan kepada KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota 22 Desember 2013 2. Melaporkan laporan khusus dan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota 2 Maret 2014 3. Memperbaiki laporan awal dana kampanye sesuai standar KPU kepada KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota 5 Hari sejak diterima nya pemberitahuan dari KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota 4. Menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye periode II setiap tingkatan kepada KPU,KPU Prov, KPU Kab/Kota 22 Maret 2014 5. Menyampaikan laporan akhir dana kampanye 24 April 2014 6. Audit oleh Kantor Akuntan Publik 25 April – 25 April 2014 7. Pengumuman Hasil Audit 4 – 13 Juni 2014
- 16. Tugas KPU Kabupaten No. Kegiatan Waktu 1. Melayani konsultasi penyusunan laporan dana kampanye melalui tatap muka dan/email September 2013 – Maret 2014 2. Menerima laporan sumbangan dana kampanye periode I 22 Desember 2013 3. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye periode I 4. Menerima rekening khusus dan laporan awal dana kampanye 2 Maret 2014 5. Mencermati lapoan dana kampanye s/d 7 Maret 2014 6. Pemberitahuan kepada partai politik untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye sesuai standar KPU 7. Mengumumkan partai politik yang memperbaiki laporan awal dana kampanye 8. Menerima laporan sumbangan dana kampanye periode II 22 Maret 2014 9. Menerima laporan akhir dana kampanye 24 April 2014 10. Audit oleh Kantor Akuntan Publik 25 April – 25 Mei 2014 11. Pengumuman hasil Audit 4 – 13 Juni 2014 tidak bersedia
- 17. Pelayanan Konsultasi • Menyiapkan petugas terdiri dari Sekretariat KPU/KPU Provinsi dan bekerja sama dengan IAI • Pelayanan konsultasi bagi Parpol tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota • Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi • Menyiapkan buku tamu memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU / KPU Prov / KPU Kabupaten/Kota, tandatangan tamu dn petugas • Menyiapkan alamat dan milis KPU / KPU Prov / KPU Kabupaten / Kota.