Dokumen ini membahas pola ketimpangan dan konvergensi pendapatan regional di Indonesia sejak tahun 1970-an, yang dipengaruhi oleh perubahan besar dalam kebijakan dan pembangunan ekonomi Indonesia termasuk kondisi ekonomi makro dan perubahan struktural. Metodologi yang digunakan adalah konsep konvergensi β dan σ untuk menganalisis proses konvergensi pendapatan antar daerah di Indonesia."

1. Daerah Konvergensi dan Dinamika Ekonomi Indonesia
Abstrak
Makalah ini menggambarkan pola ketimpangan dan konvergensi pendapatan regional
Indonesia sejak tahun 1979an. Meskipun kerangka pertumbuhan ekonomi sebagian besar
telah diterapkan untuk menganalisis pertumbuhan dan konvergensi lintas negara,
beberapa negara regional telah dilakukan penelitian. Namun, dampak dari kondisi
ekonomi makro di tingkat nasional atas ketimpangan pembangunan ekonomi dan proses
konvergensi perlu disertakan.
Indonesia merupakan studi kasus yang menarik, karena ekonomi indonesia telah melalui
banyak pergolakan dalam beberapa dekade terakhir dari pergolakan eksternal sampai
beberapa perubahan kebijakan utama nasional. Catatan yang berbeda dalam
pembangunan sub nasional telah membuat ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan
menjadi topik yang sangat penting.
Hal ini menunjukkan pola yang dipengaruhi oleh beberapa perubahan besar di Indonesia
dalam hal kebijakan dan pembangunan ekonomi, termasuk kondisi ekonomi makro dan
perubahan struktural.
Kata Kunci: Analisis pertumbuhan, Pembangunan dan Perubahan, Ukuran dan Distribusi
Spasial Daerah, Indonesia
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 1

2. 1.
PENGANTAR
Tingkat pembangunan yang berbeda antar negara dan wilayah telah menjadi subjek
perhatian di bidang ekonomi pembangunan untuk waktu yang lama. Penelitian terbaru
menempatkan lebih menekankan pada pertumbuhan regional dan konvergensi dalam
suatu negara. Untuk tujuan itu, analisis dan kerangka empiris telah diadaptasi dari teori
pertumbuhan dan pembangunan diterapkan untuk studi internasional lintas negara.
Meskipun sebagian besar kerangka kerja telah diterapkan untuk menganalisis
pertumbuhan lintas negara, beberapa negara regional telah dilakukan penelitian.
Menggunakan kerangka kerja ini, mungkin ada beberapa aspek yang berbeda dalam
pelaksanaan dan interpretasi antara kedua aplikasi. Apa yang akan membedakan
penerapan analisis ketimpangan adalah dampak dari kondisi makro ekonomi yang
dihadapi perekonomian nasional atas ketimpangan pembangunan ekonomi, dan proses
konvergensi, termasuk reformasi ekonomi di tingkat nasional. Selain perbedaan dalam
pengalihan dan kebijakan alokasi investasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah, perubahan kebijakan tunggal nasional dapat memiliki efek ekonomi yang berbeda
untuk daerah yang berbeda dan karenanya berdampak pada ketimpangan pendapatan.
Indonesia merupakan studi kasus yang menarik, karena ekonomi indonesia telah
melalui banyak pergolakan dalam beberapa dekade terakhir dari pergolakan eksternal
sampai pada beberapa perubahan kebijakan utama nasional. Sebelum tahun 1982,
Indonesia didominasi dengan ekonomi berbasis sumber daya. Kemudian harus
menyesuaikan diri dengan penurunan harga minyak selama periode 1983-1986. Dari
1987-1992, pentingnya reformasi berkelanjutan berhasil meningkatkan ekspor non migas
tetapi momentum reformasi melambat selama periode 1993-1997. Pada periode tahun
1997-1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang mendalam yang
menyebabkan melemahnya pemerintah pusat dan akhirnya ke program desentralisasi
pada tahun 2001.
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 2

3. Selama masa pembangunan ini, catatan pembangunan sub nasional telah membuat
topik penting ketimpangan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan. Provinsi
pertambangan yang kaya menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan pemerintah pusat,
menuntut pemindahan pendapatan yang lebih besar dan kewenangan yang lebih besar
dalam menyusun perencanaan pembangunan mereka. Ini merupakan salah satu isu utama
pada saat perubahan politik secara cepat setelah krisis ekonomi. Akibatnya, pada tahun
2001 Indonesia telah bergeser secara drastis dari sistem pemerintah yang terpusat ke
sistem desentralisasi (Alm et al, 2001;. Tadjoedin et al, 2001;.. Balisacan et al, 2002)
Makalah ini menggambarkan pola ketimpangan dan konvergensi pendapatan
regional di Indonesia, yang memberi perubahan dalam perekonomian nasional sejak
1970-an. Daftar isi dari sisa makalah adalah sebagai berikut, bagian 2 dan 3 akan
meninjau kembali kerangka kerja dan data yang akan digunakan untuk analisis. Episode
perekonomian Indonesia dari tahun 1970-an hingga tahun 2003 dijelaskan pada bagian 4.
Bagian 5 mengungkapkan ketidaksetaraan dan proses konvergensi selama periode yang
dipelajari. Bagian 6 akan menyimpulkan diskusi.
2.
METODOLOGI
Konsep konvergensi telah banyak digunakan untuk menganalisis ketimpangan
pendapatan antar daerah, juga dikenal sebagai ketimpangan regional. Ada dua konsep
konvergensi umum yang digunakan dalam analisis ketimpangan regional, yaitu β (beta)
dan σ (sigma) konvergensi.
Konsep konvergensi β berfokus pada apakah daerah miskin tumbuh lebih cepat dari
daerah kaya. Di sisi lain, perubahan konvergensi σ merupakan langkah-langkah dalam
dispersi pendapatan per kapita antar negara. Meskipun berfokus pada dua aspek yang
berbeda, kedua konsep konvergensi memiliki hubungan yang kuat dengan satu sama lain.
2.1
Penerapan konvergensi
Konvergensi β dinamai koefisien korelasi parsial antara pertumbuhan pendapatan
dan nilai awal. Pendekatan ini dikembangkan dari karya Solow (1956) dan Swan (1956)
dalam model pertumbuhan mereka. Model Solow-swan menunjukkan bahwa pendapatan
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 3

4. per kapita tumbuh dari semua perekonomian untuk jangka panjang yang akan
menggunakan rumus :
In yt – In y* = e-βt In y0 – e-βt In y* = e-βt (In y0 – In y*) …………………………….. (1)
Dimana yt adalah pendapatan per kapita saat ini, y0 adalah pendapatan awal per kapita
dan y* adalah pendapatan per kapita negara maju. Studi dalam konvergensi β
menggunakan persamaan lintasan untuk mencari keberadaan dan kecepatan konvergensi.
Lintasan ini diperkirakan dalam bentuk tereduksi
In (yt / y0) / t= α + (eβ –1 ) In y0 + ut ………………………………………… (2)
Nilai negatif dari koefisien (eβ -1) dan β berarti bahwa pertumbuhan tinggi yang dialami
perekonomian yang mulanya berpenghasilan rendah. Ini juga berarti bahwa rata-rata,
negara berpenghasilan rendah mengejar ketertinggalan dari negara yang berpenghasilan
yang lebih tinggi, dengan kata lain konvergensi β. Nilai β juga digunakan untuk
menghitung kecepatan tangkapan proses. Secara khusus, dapat digunakan untuk
memperkirakan saat setengah jalan titik steady state
akan dicapai untuk kecepatan
tertentu. Mengingat persamaan (1) dan asumsi bahwa semua pendapatan akan pergi ke
steady state, titik setengah jalan berarti e-βt dalam persamaan (1) harus setengah eβt bijih
sama dengan 2. Ini menyiratkan bahwa βt sama dengan 0,69. itu misalnya, β adalah sama
dengan 2% maka t akan 35 tahun yang berarti dalam 35 tahun yt semua sudah harus
berada
di
setengah
jalan
dari
perjalanan
dari
y0
ke
*
y.
Dalam literatur pertumbuhan, ada dua jenis konvergensi β yaitu mutlak dan bersyarat.
Konvergensi β mutlak adalah ketika kondisi konvergensi dicapai tanpa mengontrol
variabel lain dalam persamaan (2). Di sisi lain, dalam konvergensi β kondisional, kondisi
konvergensi hanya dapat dicapai jika satu atau lebih variabel dikendalikan. Ilustrasi dapat
diformalkan oleh persamaan
Dalam (yt / y0) / t = α + (eβ -1) Dalam y0 + χ'it yx + ut............................ (3)
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 4

5. Dimana χ'it adalah vektor dari variabel kontrol. Jika β negatif dicapai tanpa adanya χ'it
ada β mutlak dapat dicapai hanya jika χ'it ada, konvergensi β tidak mutlak tapi bersyarat.
Ini berarti tidak ada konvergensi kecuali beberapa ekonomi atau non faktor ekonomi yang
ditentukan harus sama di seluruh ekonomi. Jika β negatif dengan kami tanpa adanya χ'it
terdapat konvergensi absolut maupun kondisional pada saat yang sama. Namun, ada
kasus-kasus ketika kondisi tertentu tidak harus dikontrol untuk menghasilkan adanya
konvergensi. Migrasi adalah salah satu contoh. Pergerakan tenaga kerja dan modal di
antara negara harus mengarah pada lebih seimbang, proses konvergensi mungkin berhenti
atau setidaknya menjadi lebih lambat.
Bab ini akan fokus pada pembahasan konvergensi β absolut didasarkan pada dua
argumen. Pertama, Sala-i-Martin (1996) berpendapat bahwa keterbukaan dan komersial
integrasi antar daerah dalam satu negara telah membuat adanya konvergensi negara intra
lebih mungkin. Selanjutnya, hasil empiris penelitian menunjukkan negara intra bahwa
nilai β tidak berubah secara substansial diberikan variabel kontrol, yang berarti bahwa
kecepatan konvergensi antara ekonomi nasional sub tidak terpengaruh oleh faktor-faktor
lainnya. Hal ini mungkin tidak berlaku untuk negara berkembang studi, sejak Sala-imartin (1996) melaporkan hasil penelitian hanya dari negara maju. Kedua dan lebih
penting, penelitian ini akan fokus pada proses konvergensi dari waktu ke waktu di masa
lalu. Ini berarti kecepatan konvergensi akan diperiksa dengan kondisi sejarah yang ada.
Akibatnya, tidaklah tepat untuk mengendalikan atau mengatur beberapa kondisi harus
sama
di
seluruh
daerah
jika
itu
bukan
realitas
pada
waktu
itu.
Ekonometris, keberadaan non-dari setiap variabel kontrol berarti istilah error (ut) dalam
persamaan (2) adalah murni acak dan tidak dapat diprediksi oleh variabel apapun,
termasuk salah satu yang berkorelasi dengan pendapatan awal sebagai harapan korelasi
antara variabel independen dan istilah kesalahan. Ini salah satu dari asumsi tiga adalah
variabel eksogen linear independen, yang harus dicapai karena hanya ada satu variabel
eksogen asumsi terakhir, diharapkan nilai nol kesalahan, harus dicapai dengan adanya
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 5

6. intercept dalam persamaan sehingga jika sarana Kesalahan tidak nol akan ditambahkan
atau dikurangi untuk mencegat.
2.2
Penerapan konvergensi
Konsep lain, konvergensi σ, adalah ukuran standar deviasi. Standar deviasi dan nilai
kuadrat nya, varians, mengukur dispersi distribusi dengan jarak total jumlah setiap ratarata mereka. Atau, pengukuran analisis konvergensi σ derajat perbedaan antara
pendapatan, distribusi pendapatan diperkirakan menurun dari waktu ke waktu.
Dalam literatur teori pertumbuhan, pengukuran dispersi dalam konsep konvergensi σ
menggunakan varians nilai logaritma dari pendapatan per kapita. Baumol (1986) telah
mempopulerkan digunakan pengukuran ini untuk menganalisis σ konvergensi antara
ekonom pertumbuhan (Baro dan Sala-i-Martin 1991, Dowrick dan Quiggin 1997). Rumus
untuk varians nilai logaritma adalah
Ada dua keuntungan dari menggunakan nilai logaritma bukan nilai tingkat pendapatan
per kapita. Yang pertama menyangkut efek skala dan second hubungan antara B dan
konvergensi o.
Mengenai efek skala, nilai logaritma akan menghilangkan masalah yang sering terjadi
ketika bentuk dua distribusi dengan skala yang berbeda atau rata-rata rata-rata
dibandingkan. Bentuk yang sama distribusi akan memiliki standar deviasi yang lebih
tinggi jika melibatkan nilai nominal lebih besar. Sebagai contoh, jika semua angka dalam
distribusi telah menjadi dua kali lebih besar maka bentuk distribusi harus sama tetapi
besarnya standar deviasi akan berlipat ganda dan varians akan empat kali lipat.
Mengambil nilai logaritma akan menghilangkan efek skala, karena pengurangan dari dua
nilai logaritma adalah sama dengan nilai logaritma dari rasio angka-angka. Jika berarti
setiap pendapatan individu dalam persamaan (4) sebenarnya skala oleh rata-rata. Dengan
konsep itu, persamaan (4) dapat ditulis kembali sebagai....... (Rumus)....... Jadi, jika
semua nilai dalam distribusi semakin besar dengan proporsi yang sama, varians nilai
logaritma akan sama karena sarana juga akan dikalikan dengan proporsi yang.
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 6

7. 3.
DATA
Data terdiri dari 26 propinsi di Indonesia selama periode tahun 1975 - 2002.
Database utama di didirikan dari dua publikasi dari indonesia statistik papan (BPS), yang
merupakan rekening regional dengan produksi atau nilai tambah dan dengan pengeluaran.
Data Populasi diambil dari Database Asian CEIC.
3.1
Provinsi
Beberapa kekhawatiran telah ditujukan kepada diskusi tentang apa tingkat analisis
daerah di Indonesia harus dilakukan, karena ada provinsi dan tingkat kabupaten / kota.
Makalah ini adalah berurusan dengan provinsi meskipun fakta bahwa desentralisasi telah
menempatkan kekuasaan lebih pada alasan level.
Sebelum dan Juli 1976, Indonesia terdiri dari 26 provinsi dan timur timor adalah
provinsi dari 27 Indonesia dari Juli 1976 hingga Agustus 1999. Setelah undang-undang
baru tentang pemerintahan daerah yang disahkan pada tahun 1999, tujuh provinsi baru
yang diusulkan, namun, sampai sekarang, hanya empat telah sepenuhnya didirikan, yaitu
Banten dari Jawa Barat, Maluku Utara dari Maluku, bangka belitung dari selatan
sumatera dan gorontalo dari utara sulawesi.
3.2
Pendapatan proxy
Kami fokus pada pendapatan per kapita dalam analisis ini. Ada proxy pendapatan
tiga yang akan dievaluasi, produk domestik provinsi bruto (PDB) per kapita, non
pertambangan PDB per kapita dan pengeluaran rumah tangga per modal. Alasan untuk
tiga proxy adalah karena penggunaan PDB per kapita telah dikritik, atas dasar bahwa
sebagian besar output pertambangan besar timbul kepada pemerintah pusat dan
perusahaan minyak.
3.3
Harga Tetap
Perbedaan harga antar wilayah merupakan isu penting dalam diskusi kesenjangan
regional, karena pendapatan nominal yang sama akan memberikan keranjang yang
berbeda dari barang dan jasa jika harga berbeda.
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 7

8. 4. PEREKONOMIAN INDONESIA
Penelitian Pertumbuhan diprakarsai oleh Solow (1956) dan angsa (1956)
kekhawatiran pertumbuhan jangka panjang. Secara khusus sehubungan dengan proses
ekonomi untuk mencapai jalur pertumbuhan yang seimbang dan karenanya pergi ke
kondisi steady state. Dalam studi negara intra, yang litelature awal seperti barro dan salai-martin (1990) dan sala-i-martin (1996) menggunakan 10 tahun sebagai periode jangka
panjang, tetapi sebagian besar studi terbaru menurun waktu periodd sampai 5 tahunan ,
mengingat kebutuhan untuk pengamatan lainnya menggunakan teknik ekonometrik
canggih.
4.1
Episode Pembangunan Ekonomi sejak tahun 1975
Berdasarkan argumen di atas, harus ada tiga kriteria untuk memilih episode. Ada
kondisi ekonomi internal, orientasi kebijakan dan keadaan eksternal. Lima eposodes
1975-2002 dapat indetified.first adalah periode 1975-1981 ketika pertumbuhan ekonomi
sangat tergantung pada ekspor minyak. Kedua adalah periode 1982-1986 ketika harga
minyak jatuh dan Indonesia harus menyesuaikan ekonominya. The promosi ekspor non
migas selama periode 1987-1992 dari adalah episode ketiga. Episode keempat adalah
reformasi ekonomi yang melambat pada periode 1993-1997. Krisis ekonomi dan
desentralisasi adalah episode kelima.
4.1.1. periode 1975-1981
Tingginya harga minyak internasional yang mendominasi gambaran ekonomi pada
periode 1975-1981. Ini dimulai dengan kenaikan harga minyak besar-besaran pada tahun
1973-an hingga 1974 dipicu oleh embargo minyak tahun 1973 Arab. Sebagai negara
pengekspor minyak, hal ini mengakibatkan peningkatan pendapatan besar bagi
pemerintah pusat Indonesia dan pertamina sebagai perusahaan minyak negara. Aliran
pendapatan besar juga akibat dari kebijakan pemerataan yang memungkinkan pemerintah
pusat untuk mempertahankan pendapatan dari minyak untuk provinsi penghasil
menyebarluaskannya secara nasional. Pendapatan ini sebagian digunakan oleh
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 8

9. pemerintah pusat dan sebagian mendistribusikan ke seluruh provinsi sebagian besar
didasarkan pada populasi. Pendapatan besar memungkinkan pemerintah pusat untuk
memperluas usaha negara dan semakin membatasi investasi asing (bukit, 2000).
Selama periode ini, Indonesia tumbuh dengan sangat pesat pada 7,7% per tahun.
Pertumbuhan ini sedikit lebih lambat pada tahun 1978 dan 1979 karena kekhawatiran
bahwa harga minyak akan menurun, dan devaluasi besar terjadi pada bulan November
1978. Namun, devaluasi meningkatkan pangsa ekspor nonmigas terhadap PDB dari 7,2%
pada tahun 1978 menjadi 12,8% pada tahun 1979, karena pengaruh nilai tukar, sedangkan
ekspor minyak bagian dari PDB sedikit menurun dari 17,4% menjadi 15,7%. pada tahun
1980, pertumbuhan ekonomi dijemput untuk lebih dari 9%, bukan hanya karena
peningkatan ekspor non minyak tetapi juga karena lain kenaikan karena harga minyak
untuk dimulainya perang Iran-Irak.
4.1.2
Periode 1982-1986
Pada tahun 1982, harga minyak mulai terjun dan terus melakukannya hingga
1986. Ini adalah periode penyesuaian perekonomian Indonesia dengan harga minyak
yang lebih rendah. Pertama, pemerintah harus menyesuaikan diri dengan pendapatan
rendah, sementara pada saat yang sama meningkatkan proporsi yang dedt asing
diperlukan pembayaran. Akibatnya, pemerintah pusat harus memotong kembali
pengeluaran dengan membatalkan beberapa proyek besar. Kedua, pemerintah berusaha
untuk memperkuat ekspor non migas melalui sejumlah kebijakan. Pada tahun 1983,
pemerintah mulai mengubah strategi industrialisasi menuju orientasi ekspor dan rupiah
didevaluasi untuk mendukung strategi (Rachbini, 2003). Reformasi di pajak dan bea
cukai diperkenalkan dalam oleh instruksi presiden pada tahun 1985 untuk mengurangi
ekonomi biaya tinggi. Reformasi perdagangan beberapa juga diperkenalkan, terutama
pada hambatan tarrif, dan rupiah kembali devaluasi pada tahun 1986. Namun, ada
perubahan dalam kebijakan transfer daerah ekonomi dan kebijakan pemerataan tetap di
tempatnya.
Pertumbuhan turun tajam selama periode 1982-1986 dari, dengan rata-rata 4,4% per
tahun. Setelah jatuh hampir 2% pada tahun 1982, pertumbuhan naik dalam dua tahun ke
depan sebelum terjun lagi pada tahun 1985. Pangsa ekspor non migas terhadap PDB
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 9

10. meningkat setelah jatuh pada tahun 1982. Ini mencapai 13,4% dari total PDB pada tahun
1986. Sementara itu, pangsa ekspor minyak jatuh dari 15,7% pada tahun 1982 menjadi
hanya 6% dari PDB pada tahun 1986.
4.1.3
Periode 1987-1992
Periode 1987-1992 adalah orientasi ekspor periode dengan rasio ekspor terhadap
PDB meningkat dari 16,4% pada tahun 1987 menjadi 25,2% tahun 1992. Hal ini terutama
didorong oleh meningkatnya pangsa ekspor non migas sebagai akibat dari penyesuaian
terhadap harga minyak yang lebih rendah. Selama periode 1987-1992, pangsa ekspor non
migas meningkat sebesar 5,4 persentase poin dari 24% menjadi 29,4% dari total PDB.
Ada juga keputusan untuk mendepresiasi nilai nominal rupiah terhadap dolar pada tingkat
yang cukup stabil, rata-rata 3,3% per tahun sejak devaluasi 1.986 sedangkan inflasi
mencapai 8%. Pertumbuhan PDB meningkat dari 4,9% pada tahun 1987 menjadi 6,5%
pada tahun 1992 dengan rata-rata tahunan sebesar 6,5% untuk seluruh periode.
Perdagangan utama dan deregulasi keuangan terjadi selama periode ini. Dengan
dan tahun 1987, pemerintah datang dengan paket deregulasi yang termasuk insentif
ekspor, monopoli impor, modal asing, saham domestik / saham ditandai, dan promosi
wisata (stan, 1988). Hal ini diikuti oleh tiga deregulasi utama 1988. Paket deregulasi
pertama dirilis pada tanggal 27 Oktober 1988. Ini berfokus pada deregulasi masuk pasar
terutama di lembaga-lembaga keuangan. Kedua adalah November 21 paket yang
berfokus pada perdagangan dan pengiriman. Dan ketiga adalah 22 Desember paket yang
berfokus pada sistem keuangan (simanjuntak, 1989).
4.1.4 periode dari tahun 1993 sampai krisis
Namun, reformasi melambat selama periode 1993-1997. Sebaliknya, modal swasta
dari kedua sumber daya asing dan domestik semakin dominan. Para konglomerat yang
muncul sebelum deregulasi erahad diserap suatu Berbagi peningkatan investasi
(Rachbini, 2003). Akibatnya, pangsa ekspor per PDB mengalami penurunan sedikit dari
23,6% pada tahun 1993 menjadi 22,6% pada tahun 1996 (setelah berada di 25.2.5 pada
tahun 1992). Pada tahun 1997, pangsa ekspor meningkat menjadi 24,7% dari total PDB,
tetapi hanya karena nilai tukar melonjak dari dolar Rp2383/us pada akhir tahun 1996
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 10

11. terhadap dolar Rp4650/us. Tahun 1993-1996 menjadi hanya 4,6% pertumbuhan itu.
Sebenarnya masih kuat pada kuartal pertama di tahun 7,5% pada tahun dan mulai turun
sebesar 5% pada kedua dan ketiga sebelum pertumbuhan 1% hanya dicapai pada kuartal
terakhir.
Dengan nilai tukar terus menjadi sekitar Rp15, 000/us dolar pada Juni 1998,
Indonesia memiliki masalah mata yang serius. Masalahnya telah menjadi krisis keuangan
dengan runtuhnya pasar saham, bangkrutnya perusahaan lokal, dan masalah serius yang
dihadapi oleh bank (soessastro dan basri, 1998). Hal ini menyebabkan krisis sosial dan
politik ditandai dengan pengunduran diri presiden soeharto pada Mei 1998 setelah setelah
memimpin negara itu selama 32 tahun.
Pengunduran dirinya tidak berhenti krisis. Ada vertikal dan horisontal sengketa af
terwards. Sebuah perselisihan vertikal, yang berarti sengketa antara dua lembaga di
berbagai tingkat birokrasi, didorong oleh pemerintah pusat yang lemah. Beberapa daerah
menuntut bagian lebih besar dari output pertambangan atau kemerdekaan. Pemerintah
pusat berlalu undang-undang berita dua untuk memberikan otonomi yang lebih dan
wewenang kepada pemerintah daerah pada Mei 1999. Undang-undang ini, yang tidak
dilaksanakan sampai tahun 2001, mulai formula pemerataan baru yang memberikan porsi
lebih besar kepada provinsi sumber daya yang kaya. Sengketa ini telah menghasilkan
suara kemerdekaan di timur timor Agustus 1999 yang memisahkan provinsi yang telah
bergabung dengan Indonesia in 1976.
Sengketa dan konflik horisontal muncul di nasional maupun tingkat lokal. Di
tingkat nasional, Pemilu 1999 hanya membawa kedamaian sementara dan presiden
terpilih digantikan oleh wakil presidennya pada Juli 2001 jakarta sangat serius (Barron et
al 2005). Pada satu tahap, konflik tampak sangat serius, tetapi frekuensi agak berkurang
pada tahun 2002.
Periode 1998-2002 episode juga ditandai dengan penurunan 13% dari PDB pada
tahun 1998, diikuti 0,8% pertumbuhan pada tahun 1999 dan melanjutkan pertumbuhan
kuat pada tahun 2000 dari 4,9%. Namun, nilai tukar, yang telah sekitar Rp7 dollar, 000/us
pada akhir tahun 1999, lagi mendaki ke dolar sekitar Rp9.600/us pada tahun 2000 dan
terus Rp10 dollar, 500/us pada tahun 2001. Akibatnya, pertumbuhan diadakan di 3,9%
pada tahun 2001, dan tren yang sedikit meningkat setelah itu.
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 11

12. 4.2
Provinsi econies antara 1975 dan 2002
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau. Setiap pulau dipisahkan
oleh sejumlah besar laut diberkahi dengan berbagai jenis atau jumlah tanaman mineral,
tanah dan hewan. Indonesia juga mempunyai sejarah yang cukup besar, ditambah lagi
indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah.
4.2.1
Populasi
Mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa meskipun kenyataannya
bahwa ia hanya menempati 7% dari luas lahan. Alasan untuk ini adalah bahwa java
memiliki tanah paling subur di negeri ini. Selain itu, pada tahun tahun 1930 Belanda
memutuskan untuk berkonsentrasi pada industrialisasi java. Pertumbuhan penduduk
Indonesia selama periode 1975-2002 bervariasi antarprovinsi, dari 0,7% per tahun di
Yogyakarta menjadi 3,9% per tahun di riau.
Pertumbuhan penduduk telah menurun. ini sebagian disebabkan oleh penurunan
populasi yang signifikan dalam angka kelahiran total dari 4,7 sampai 1980 menurut
sensus hanya 2,8%. Nusa Tenggara Barat, Bengkulu dan Maluku memiliki tingkat
fertilitas tertinggi pada tahun 1980, sedangkan Yogyakarta, Jawa Timur dan Jakarta
adalah yang. Tingkat kesuburan Bengkulu telah menurun drastis menjadi hanya 3,2 pada
tahun 1955. Maluku dan Nusa Tenggara Barat keduanya berhasil memiliki 3,7 sebagai
tingkat kesuburan mereka pada tahun 1955, tepat di bawah 3,8 dengan tingkat kesuburan
tertinggi pada tahun 1995 yang dicapai oleh papua. Jakarta, Yogyakarta dan bali adalah
terendah tingkat pertumbuhannya.
4.2.2
Pendapatan
Pendapatan dari segi produk domestik bruto harga konstan 1993, empat provinsi di Jawa,
termasuk Yogyakarta, telah antara ekonomi-ekonomi terbesar di Indonesia sejak tahun
1975. Keempat provinsi terdiri 47,4% dan 56,4% dari perekonomian Indonesia pada
tahun 1975 dan 2002, masing-masing. Namun, dengan 61,1% dan 57,0% dari total
penduduk Indonesia pada tahun 1975 1nd 2002, populasi mereka juga jauh lebih besar
daripada provinsi lainnya. Akibatnya, kecuali yhe ibukota Jakarta, PDB per kapita
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 12

13. mereka belum pernah di fife atas. Jakarta PDB per kapita adalah nomor empat pada tahun
1975 (di bawah riau, Kalimantan, dan papua) dan kedua pada tahun 2002 (di bawah timur
Kalimantan dan di atas riau, papua dan bali).
Kalimantan timur, papua dan riau, yang selalu berada di lima besar karena
provinsi yang kaya mineral, dan aceh adalah provinsi yang kaya keenam pada tahun
2002. Namun demikian, sebagian besar manfaat dari pendapatan tambang telah disimpan
oleh pemerintah pusat. Akibatnya, banyak peneliti berpendapat bahwa kesejahteraan
provinsi-provinsi yang tampaknya kaya dengan PDB per kapita yang tinggi yang dinilai
terlalu tinggi.
Pengeluaran per kapita merupakan ukuran lain dari kesejahteraan provinsi
tersebut. Data provinsi untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tersedia dari
tahun 1983. Di sini juga Jakarta juga memiliki angka tertinggi pada tahun 1993
berdasarkan data yang harga konstan. Tiga sumber daya provinsi yang kaya berada di
tempat atas, dengan timur Kalimantan kedua, ketiga dan papua riau kelima, sementara
bali berada di tempat keempat. Meskipun tidak ada provinsi kaya sumber daya di antara
provinsi-provinsi pertumbuhan tertinggi selama periode 1983-2002 dari, pada tahun 2002
empat lima propinsi dengan pengeluaran per kapita tertinggi adalah propinsi yang kaya
akan sumber daya. Jakarta berada di tempat pertama diikuti oleh Kalimantan timur,
papua, riau dan aceh.
PDB Indonesia tumbuh 5,7% per tahun pada periode 1975-2002. Bali, Bengkulu
Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat semua memiliki
pertumbuhan di atas 7,4% per tahun. Namun demikian, untuk mengukur kecepatan
pembangunan, pertumbuhan PDB per kapita dianggap lebih penting. Dengan
pertumbuhan penduduk dari 1,8% per tahun, Indonesia PDB per kapita tumbuh sebesar
sekitar 3,9% per tahun. Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jakarta dan Sulawesi
Utara memiliki pertumbuhan tertinggi per kapita tahunan semua dengan di atas 5%,
sedangkan lima terendah adalah riau, Sumatra Selatan, papua, Maluku, dan Jambi dengan
di bawah 3% per tahun.
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 13

14. 4.2.3
Kinerja yang tinggi
Bali adalah provinsi yang paling cepat berkembang selama periode 1975-2002. Itu juga
ekonomi pertumbuhan yang paling konsisten, dalam hal ini bali selalu berada di antara
provinsi-provinsi dengan pertumbuhan tertinggi dari tahun 1975-1997, sebelum ekonomi
mengalami pertumbuhan negatif pada periode 1998-2002. Alasan di balik konsistensi ini
adalah booming di bidang pariwisata di bali selama 1970-an dan 1980-an. pembukaan
Bandara ngurah rai ke maskapai penerbangan internasional pada awal tahun 1970
memainkan peran penting di samping daya tarik budaya yang unik dan pemandangan
indah sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berwisata ke pulau bali.
Selain pulau bali, indonesia juga mempunyai pulau Nusa Tenggara Barat yang mana
adalah salah satu dari tiga provinsi bawah dalam hal PDB per kapita sejak tahun 1975.
Nusa Tenggara Barat mampu mempertahankan pertumbuhan sebesar 6,0% per tahun.
Alasan utama adalah pertambangan tembaga. Setelah sepuluh tahun eksplorasi,
perusahaan tambang Newmont memulai tahap konstruksi di Batu Hijau pada tahun 1997,
proses pertambangan dimulai pada tahun 1999 dan mendirikan produksi komersial pada
tahun 2000.
Sumatera Barat adalah satu dari provinsi pertumbuhan yang tinggi selama periode
1975-2002. Dalam 5 episode pembangunan, sumatra barat menjadi salah satu dari lima
provinsi yang pertumbuhan ekonomi didominasi oleh pertumbuhan sektor jasa. Hal ini
mungkin didasarkan pada budaya perdagangan dan migrasi keluar. Fakta lain yang
menarik adalah sumatra barat memberikan hasil positif dalam sektor manufaktur
produktivitas selama periode 1998-2002, sedangkan provinsi lainnya mengalami
pertumbuhan yang negatif.
Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta telah secara konsisten berada di antara
provinsi terkaya. Jakarta juga merupakan pusat perdagangan, komunikasi dan transportasi
di Indonesia. Bagian dari sektor jasa yang sangat tinggi dengan 75% pada tahun 1975,
sedikit menurun menjadi 66% pada tahun 2002 karena adanya pesatnya perkembangan
dari sektor manufaktur. Dengan struktur itu, Jakarta merupakan salah satu provinsi yang
paling cepat berkembang selama periode 1987-1997, yang merupakan periode orientasi
ekspor dan perkembangan keuangan yang cepat.
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 14

15. Jakarta juga menjadi pusat dari modal swasta dalam periode 1993-1997. Alasan yang
sama menyebabkan Jakarta menjadi provinsi yang paling parah terkena krisis keuangan
dalam hal PDB.
Namun, migrasi yang keluar dari Jakarta memperlemah ketegangan dan ini tidak ada
penyusutan dalam hal PDB per kapita selama periode krisis ekonomi selama periode
tahun 1999-2002.
Sulawesi Utara juga di antara lima provinsi yang paling cepat berkembang selama
periode 1987-1997. Namun, Sulawesi Utara tidak mengalami penyusutan PDB dalam
periode 1998-2002. Sebaliknya PDB dan PDB per kapita tumbuh masing-masing sebesar
3,7% dan 2,4%, pada saat krisis di Indonesia. Salah satu alasannya adalah kuat sektor
jasa, dengan Bitung sebagai pelabuhan besar dan Pulau Bunaken sebagai daya tarik
wisata utama. Selain itu, Sulawesi Utara juga memiliki sektor pertanian yang kuat dengan
kelapa dan ikan sebagai komoditas ekspor utama yang meningkat secara dramatis dalam
memperpanjang waktu (Jones dan Sondakh, 2003).
4.2.4
Perubahan Struktural
Meskipun existense dari sumber daya mineral yang kaya provinsi, provinsi
Indonesia lainnya juga mengalami perubahan struktural yang cepat selama periode 19752002. indonesian provinsi memiliki ekonomi terutama pertanian pada tahun 1975, dengan
21 0f 26 provinsi yang memiliki lebih dari sepertiga dari PDB mereka dari pertanian
sembilan provinsi tersebut. memiliki lebih dari setengah dari PDB mereka dari sector.yet
pertanian, tidak memiliki seperti sektor pertanian yang besar pada tahun 2002 dan hanya
5 dari 26 provinsi memiliki lebih dari sepertiga sebagai pangsa pertanian dalam PDB
provinsi mereka. sektor isdustrial sedang berkembang pesat di sebagian besar provinsiprovinsi dari hanya 4 tahun 1975 dengan lebih dari 25% sebagai bagian Indutrial mereka
ke 15 di 2002.The sektor jasa selalu memiliki pangsa yang tinggi di Indonesia PDB,
selalu sekitar 40% sejak 1975 sampai 2002.The sektor masih tumbuh dengan 15 provinsi
yang memiliki lebih dari sepertiga dari PDB mereka dari layanan pada tahun 1975,
meningkat menjadi 20 provinsi pada tahun 2002
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 15

16. Perdagangan adalah bagian yang sangat penting dari sektor jasa yang diberikan
kondisi geografis Indonesia dan output dibedakan antara saham sektor provinces.the dari
PDB intriasing dari 16% pada tahun 1975 menjadi 18% di 2002.bali, jakarta, jawa tengah
dan jawa timur memiliki pangsa tertinggi di atas 20% pada tahun 2002, sementara aceh
dan papua adalah terendah dengan 7,6% dan 4,7%. transportasi dan sektor keuangan
adalah sekitar 7% sampai 8% dari PDB masing-masing selama periode 1.975-2.002,
sementara transportasi hampir tersebar merata,. keuangan Sektor ini juga besar dengan
pangsa awal mereka adalah 12% 0f PDB pada tahun 1975 tapi kemudian menyusut
menjadi 9% di 2002.east Nusa Tenggara, yogyakarta, dan bengkulu merupakan provinsi
dengan pangsa terbesar dari sektor ini sebesar 25% sampai 18% pada tahun 2002 .
5.
PADA KONVERGENSI PENDAPATAN DAERAH
Analisis konvergensi dimulai dengan membandingkan kinerja pertumbuhan
provinsi masing-masing dengan pendapatan awal (yaitu mutlak b konvergensi). seperti
dapat dilihat dalam gambar #, ada empat provinsi, riau, kalimantan timur, papua dan
jakarta, yang memiliki PDB per kapita atas rata-rata, tetapi hanya jakarta punya di atas
pertumbuhan rata-rata selama periode 1975-2002,0 nly ada provinsi tumbuh kurang dari
rata-rata pertumbuhan rate.As Akibatnya, konvergensi tampaknya terjadi dalam
perekonomian daerah Indonesia itu.
Namun, banyak peneliti menyarankan proses konvergensi di Indonesia mungkin
overstated.inclusion dari sektor pertambangan dalam perhitungan PDB per kapita adalah
output reason.the utama sektor pertambangan tidak merata dengan hanya lima provinsi
yang memiliki contributins sangat besar dalam sektor. sebagai hasilnya, inequaliy daerah
tinggi karena sektor tersebut, tetapi sebagian besar output pertambangan dipegang oleh
pemerintah pusat untuk didistribusikan, yang berarti pendapatan masyarakat di provinsiprovinsi tambang yang kaya tidak dapat diwakili oleh output dari sector.moreover itu,
konvergensi tidak jelas dalam kasus per kapita PDB tanpa pertambangan, di mana 2 dari
7 provinsi dengan rata-rata di atas dan 6 dari 19 provinsi di bawah rata-rata tumbuh di
bawah pertumbuhan rata-rata
Regresi untuk konvergensi mutlak b menegaskan estimasi argument.the atas
koefisien b dalam PDB per kapita untuk seluruh masa 1975-2002 adalah 1,5%, yang
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 16

17. berarti kesenjangan akan dibagi dua dalam waktu 46 years.it juga statistik sangat
signifikan. di sisi lain, koefisien b untuk GDP per kapita tanpa pertambangan di 19752002 (0,4%) jauh di bawah koefisien dengan pertambangan dan statistik tidak signifikan,
yang berarti bahwa ia tidak dapat mengatakan ada b konvergensi mutlak dalam
pertambangan non per kapita GDP.unfortunately, temuan tersebut tidak dapat
dikonfirmasikan dengan meansures pendapatan lainnya, yaitu konsumsi rumah tangga,
karena tidak tersedianya data. Namun demikian, koefisien untuk data keluar (1983-2002)
menunjukkan koefisien adalah 0,2% pada tahun 1993 harga konstan dan secara statistik
tidak signifikan
hasil menunjukkan konvergensi yang kuat dalam PDB per kapita, tetapi sangat lemah
dalam hal PDB per kapita non pertambangan selama 1975-2002 dan juga dalam
konsumsi per kapita selama periode 1983-2002. hal ini juga berguna untuk
membandingkan beberapa hasil dari konvergensi negara lain studies.generally,
diharapkan bahwa hasil dari negara berkembang akan berbeda dengan satu dari negara
maju karena mekanisme proses konvergensi lebih cocok diterapkan pasar baik deleloped
ekonomi (Solow, 2001)
5.1 Perbandingan dari Konvergensi keseluruhan untuk Negara Lainnya
Cina akan menjadi negara dengan karakteristik sistem perencanaan pada periode 19521965 dan sistem pasar setelah reformasi pada tahun 1993. Besaran koefisien PDB per
kapita Indonesia pada periode 1975-2002 lebih tinggi dari China pada periode 1952-1965
(0,6%) tetapi lebih kecil dari China pada periode 1978-1993 sebesar 1,7% (Jian, Warner
dan Sachs, 1996) atau 2% pada periode 1978-1989 dari (Gundlach, 1997). Disesuaikan
R2 dengan regresi yang relatif tinggi dibandingkan dengan regresi Cina. Meskipun
demikian, besarnya dari konvergensi β untuk pertambangan PDB per kapita lebih rendah
dari konvergensi Cina dalam masa sistem perencanaan. Vietnam, perekonomian lain yang
hanya melalui proses pasar reformasi memiliki tingkat konvergensi yang sangat rendah
sebesar 0,3% selama periode 1995-2000 (Klump dan Nguyen, 2004).
Dibandingkan dengan penelitian negara berkembang lainnya, besarnya 0,4% dari
PDB per kapita non pertambang sebenarnya tidak terlalu rendah. India telah mengalami
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 17

18. perbedaan regional antara tahun 1961 dan 1991 (Cashin dan Sahay, 1995). Meksiko
hanya akan tercapai 0,2% tingkat konvergensi selama 1970-2003, sementara Argentina
dan Brazil yang sedikit lebih baik dengan masing-masing 0,5% dan 0,6% (Serra et Al,
2006;.. Ferreira, 2000; Azzoni, 2001). Konvergensi tertinggi di kawasan Amerika Latin
pada periode ini adalah Chile dengan 1,2% diikuti oleh Peru dengan 1,1%, semua
didasarkan pada konvergensi PDB per kapita meskipun hal ini tidak setinggi Philiphpines
selama periode 1988-1997 dengan 10,7% (Balisacan dan Fuwa, 2003). Menariknya,
tingkat konvergensi ini tidak selalu rendah selama periode dan itu akan dibahas sebagai
perbandingan terhadap dampak ekonomi pada peristiwa konvergensi regional di
Indonesia nanti.
Hasil dari penelitian negara maju menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari
konvergensi dengan rata-rata 2% (Sala-i-Martin, 1996). Dari 8 negara, Kanada pada
periode 1961-1991 dan Spanyol pada periode 1950-1987 merupakan yang tertinggi
masing-masing sebesar 2,4% dan 2,3%. Namun demikian, tingkat konvergensi PDB per
kapita di Indonesia juga hampir sama dengan koefisien β untuk Perancis (1,6%) dan
Jerman (1,4%), dan lebih tinggi dibandingkan Italia (1,0%) selama periode 1950-1990
(Sala- i-Martin, 1996). Hasil ini telah dikonfirmasi oleh Coulembe dan Lee (1995) untuk
Kanada dan Paci dan Pigliaru (1997) untuk Italia.
5.2
Konvergensi dalam ekonomi berbasis minyak
Pada episode pertama, 1975-1981 ada konvergensi mutlak signficant untuk GDP
per kapita dengan besarnya koefisien diperkirakan 2,0%. waktu dilingkungan untuk
perbedaan tersebut untuk mengurangi separuh dari tahun 1975 nilai koefisien 35 years.the
lebih tinggi dari periode overhall dari 1.975-2.002 estimtion, tapi mengejutkan nilai
disesuaikan hanya 0,19, yang berarti ada faktor yang mempengaruhi proses selain hanya
proses konvergensi karena meskipun sangat signifikan, proses konvergensi hanya
menjelaskan 19% dari growth.this provinsi berarti bahwa ada determinats pertumbuhan
lainnya yang harus duscussed kemudian on.in juga penting untuk dicatat bahwa,
meskipun tidak signifikan, koefisien untuk non pertambangan PDB per kapita relatif
tinggi pada 1,0%
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 18

19. konvergensi o dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam perubahan
ketidaksetaraan, karena menunjukkan tren kesenjangan distribusi dari tahun ke tahun.
Menurut konsep konvergensi. Ada actully varians 1981.the dari PDB per kapita logaritma
inreased dari 0,71 pada tahun 1975 menjadi 0,74 pada 1.977 sebelum turun ke 0,58 pada
tahun 1981. Di sisi lain, varians untuk PDB per kapita pertambangan non berfluktuasi
slighty sepanjang masa dan menurun dari 0,26 pada tahun 1975 menjadi 0,25 1981.these
dua meansurements inequlity juga menunjukkan bahwa perbedaan dalam Econmy daerah
Indonesia itu jauh lebih parah ketika pertambangan exclued dari produk domestik.
Sejak episode pertama indonesia ekonomi didominasi oleh ekonomi berbasis
minyak, diharapkan penjelasan harus berpusat pada kinerja provinsi tambang yang kaya
dibandingkan dengan cerita tentang bagaimana others.The kuat minyak mendominasi
perekonomian dapat dilihat dari kinerja pertambangan provinsi yang kaya, riau.east
Kalimantan dan papua berada di antara propinsi dengan GDP per kapita tertinggi bersama
dengan jakarta dan selatan sumatrain 1975, sedangkan aceh, pusat Kalimantan, bali,
sulawesi utara dan Kalimatan Timur mencapai growth.so tertinggi penangkapan proses
pada periode itu masih disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat dari dua provinsi yang
kaya tambang, aceh dan Kalimatan Timur selain pertumbuhan sedikit negatif dari riau,
yang memiliki GDP per kapita tertinggi pada tahun 1975. sebagai hasilnya,. aceh
bergabung dengan PDB tertinggi per kapita di kelompok 1981.while kesenjangan antara
riau dan Kalimatan Timur sebagai yang pertama dan kedua dalam daftar itu sangat dekat.
namun demikian, ada juga pertumbuhan yang tinggi di kedua provinsi pertambangan non
kaya, bali dan sulawesi utara.
Cepat konvergensi di sektor pertambangan sebagai jatuhnya harga minyak
Indonesia adalah etimated t memiliki konvergensi mutlak cepat menyusul jatuhnya harga
minyak dalam besarnya episode.the kedua koefisien itu tinggi sebesar 2,8% itu lebih
tinggi secara statistik signifikan dan adjusted R ². Dibandingkan periode sebelumnya
sebesar 0,30 iterestingly ada tanda perbedaan β di pertambangan non kapita PDB per
meskipun itu bukan estimasi significant.the juga dapat dilakukan untuk konsumsi rumah
tangga dengan koefisien β yang lebih rendah sebesar 1,7% dan lemah signifikan.
Ada juga konvergensi o dalam PDB per kapita dari periode 1981-1986. varians
turun dari 0,58 pada 1981-0,50 pada tahun 1982 dan kemudian terus menurun terus
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 19

20. menjadi 0,46 pada tahun 1968. di sisi lain, perbedaan peningkatan sedikit dalam PDB per
kapita non pertambangan juga ditangkap oleh slightincrease di dissparity. di adalah 0,23
pada tahun 1982 dan 0,27 pada tahun 1986. varians dari konsumsi rumah tangga per
kapita di kedua harga memiliki kemiringan ke bawah sedikit dari tahun 1983 menuju
1986.they adalah 0,21 pada tahun 1983 dan telah menjadi 0,19 1986.so oleh perbedaan
dalam konsumsi lebih rendah daripada perbedaan dalam PDB non pertambangan dan
memiliki becomeeven rendah dalam periode ini adalah nya. mungkin karena variabel
konsumsi juga mencakup konsumsi dari miming CPNS.
Konvergensi dalam PDB per kapita adalah karena fakta bahwa provinsi
pertambangan dua kaya, riau dan papua, memiliki pertumbuhan paling lambat dan bali,
jawa tengah, barat kalimantan, bengkulu dan barat sumatra, yang memiliki pertumbuhan
tertinggi, semuanya di bawah median fo ini distribution.on pendapatan sisi lain,
divergance PDB pertambangan non per kapita sebagian besar disebabkan oleh
pertumbuhan yang tinggi dari aceh dan Kalimatan Timur di sektor pertambangan non. Ini
menunjukkan theat kedua provinsi itu albe untuk tranfer pendapatan tinggi dari
pertambangan ke sektor pertambangan non selama periode tersebut.
Perlambatan konvergensi selama liberalisasi perdagangan
Kecepatan konvergensi β dalam PDB per kapita telah menjadi jauh lebih lambat
dalam episode ketiga ekonomi indonensian ketika ekonomi sedang membuka oleh
deregulasi perdagangan utama di hppens 1987.it sebagai ekonomi regional yang lebih
baik terhubung ke ekonomi global diuntungkan most.after tersebut mengalami 2,0% dan
laju konvergensi 2,8% selama episode iklan thr pertama, kedua besarnya koefisien β
diperkirakan menjadi rendah sebesar 1,7% selama periode tahun 1986 -. 1.992 Sementara
itu, fot estimasi pertambangan PDB per kapita non koefisien β menunjukkan konvergensi
insignnificant. engkau hasil yang sama diperkirakan untuk koefisien β untuk konsumsi
rumah tangga.
Hasil ini mirip dengan dampak dari liberalisasi perdagangan di Amerika latin
pada awal tahun 1990 yang dilakukan oleh argentina, brazil, Kolombia dan peru. Dalam
agrgentina dan Kolombia kecepatan konvergensi jatuh dari 1,5% dan 1,7% pada periode
1980-1990 menjadi 0,4% dan 0,8% pada periode 1990-2000 masing-masing, namun
kedua negara telah mengalami konvergensi rendah sebelum pada periode 1970-1980
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 20

21. untuk untuk colombia.nevertheless, peru, yang telah mengalami konvergensi sejak tahun
1970, juga memperlambat kecepatan konvergensi secara signifikan dari 1,8% pada
periode 1980-1970 menjadi 2,0% pada periode 1990-2000 (serra et.al., 2006) dampak
besar liberalisasi perdagangan mengalami konvergensi kuat dalam periode 1970-1980
sebesar 2,1% dan periode 1980-1985 sebesar 3,4% (serra et.al 2006, paluzie 1999,
Hanson, 2003)
Varians dari PDB per kapita diperkirakan telah menurun dari 0,46 pada tahun
1986 menjadi 0,38 di tahun 1992 sebagai tanda convrgence o. Bagaimanapun,
konvergensi lebih lambat di babak pertama dari periode dan kemudian menurun di lereng
curam setelah 1989.in estimasi pertambangan non kapita PDB per, kesenjangan hanya
memiliki sangat sedikit penurunan frrom 0,27 pada tahun 1986 menjadi 0.26 pada tahun
1992, sementara hampir tidak ada konvergensi o n konsumsi rumah tangga namun, ada
kecenderungan terjadi peningkatan kesenjangan terhadap 1.989 menurun setelahnya.
5.5 Disparitas peningkatan konsumsi dalam reformasi memperlambat
Selama episode ini promosi ekspor, lampung, bali, sumatra utara, jakarta utara
dan sulawesi adalah lima provinced yang paling cepat berkembang. Deregasi tambahan
dalam perdagangan dan keuangan meningkatkan kinerja ekonomi negara-provinced yang
memiliki pangsa yang relatif tinggi dari sektor jasa untuk memulai.Bali dan jakarta
memiliki pangsa yang sangat tinggi dari sektor perdagangan dalam GDP mereka, apalagi
jakarta juga memiliki bagian yang besar dari sektor keuangan, sementara bali memiliki
pangsa yang tinggi sektor pariwisata. Utara sumatra sulawesi utara dan dua provinsi
dengan sektor transportasi tertinggi terutama karena mereka juga memiliki pelabuhan
yang relatif baik. Semetara itu, lampung merupakan perbatasan sumatra dan jawa jadi
meskipun tidak memiliki sebagian besar dari sektor jasa tetapi memiliki dampak
meningkatnya mobilitas baik dari dua pulau besar. Kecuali jakarta , provinsi ini tidak di
antara lima provinsi teratas dalam jangka GDP per kapita, meskipun tiga dari mereka,
termasuk jakarta , berada di sepuluh besar. Alasannya karena yang ini propinsi memiliki
ekonomi yang relatif besar dengan populasi yang tinggi.
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 21

22. 5.5
Disparitas peningkatan konsumsi dalam reformasi memperlambat
Setelah episode promosi ekspor, proses reformasi terutama pada perdagangan melambat
doen. Namun,
kecepatan
konvergensi
β
lebih
rendah
dibandingkan
periode
sebelumnya. The β magnitudeof koefisien untuk GDP per kapita esmated telah menjadi
hanya 1.0% dan itu adalah signifikan. Sementara itu, konvergensi β dalam GDP per
kapita non pertambangan tidak signifikan. Ini juga ditampilkan dalam tren konvergensi α,
varians yang sedikit menurun pada GDP per kapita dan relatif konstan dalam GDP
pertambangan per kapita.
Perbedaan dalam konsumsi rumah tangga meningkat pada periode ini sebagai
indikasi oleh kedua konvergensi β dan α meskipun statistik tidak signifikan. Pertumbuhan
konsumsi yang tinggi dicapai oleh sebagian besar provinsi di kalimantan dengan
Kalimantan timur, provinsi terkaya di antara mereka, memiliki pertumbuhan
tertinggi. Jawa tengah dan Sumatra barat juga di antara lima besar, sementara Jakrta
berada di peringkat 60.Mengingat jakarta dan Kalimantan barat berada di posisi pertama
dan kedua dalam konsumsi rumah tangga per capita, pertumbuhan yang tinggi dari kedua
provinsi telah memicu keseimbangan meningkat.
Dalam hal GDP per kapita, pertumbuhan propisi yang terkemuka hampir sama dengan
sebelumnya, kecuali untuk lampung yang turun ke 14 dan digantikan oleh papua. Aceh
memiliki pertambangan terendah dalam GDP non kapita. P ertumbuhan pada periode
1992-1996, setelah pertumbuhan tertinggi pada periode sebelumnya. Satu penjelasan
yang mungkin adalah eskalasi konflik setelah pemerintah Indonesia menyatakan aceh
menjadi daerah operasi militer pada tahun 1990. Langkah ini diambil pemerintah karena
bentrok dengan gerakan kemerdekaan aceh (GAM), tapi bukannya memecahkan masalah,
malah operasi ini secara perlahan memperburuk itu.
5.6
Dampak Krisis
Ini mungkin kejutan bagi mereka yang percaya bahwa krisis ekonomi pada tahun 1998
dan 2002 telah mempengaruhi propinsi lainnya. pertama karena memukul sektor
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 22

23. keuangan. konvergensi α bisa memberikan pandangan yang lebih jelas.Meskipun
diperkirakan telah relatif konstan antara tahun 1997 dan 1998 untuk GDP per kapita,
tetapi dua lainnya mengukur, terutama konsumsi rumah tangga, menunjukkan penurunan
yang signifikan pada tahun 1998 kesenjangan dibandingkan 1997. Termasuk pendapatan
GDP per kapita, meningkat pada tahun 1998 sebelum penurunan lagi tahun 2000 dan
menjadi konstan sesudahnya.
Stuasi ini mungkin menunjukkan dampak yang berbeda dari krisis ekonomi dan
sisial-politik, pada perbedaan pendapatan di Indonesia atau karena provinsi kaya telah
berhasil pulih lebih cepat. tetapi orang
telah menderita karena terkena krisis
tersebut. Revolusi china dapat menjadi perbandingan bagaimana sosial-politik krisis
penuh konflik harus diselesaikan. Selama periode 1965-1978, gangguan besar pada
sistem perencanaan pusat di cina kunjung stabil. Namun, dampak pada daerah pertanian
wilayah industri terus tumbuh.
Namun, seperti yang dinyatakan sebelumnya konflik ini juga terjadi di aceh,
jakarta dan juga papua yang termasuk dalam peringkat kelima, kedua dan keempat dalam
GDP per kapita di dampingi Maluku, sulawesi tengah yang menduduki peringkat ke 17
dan 22, Sebagai hasil dari tidak adanya dampak yang jelas dari konflik dengan GDP per
kapita dan konsumsi rumah tangga serta GDP non pertambangan. Namun, di peringkat
non pertambangan ,GDP papua lebih rendah dari peringkat ke 22 lainnya.
Singkatnya, kecepatan konvergansi GDP per kapita provinsi di Indonesia menjadi
lebih lambat dari satu periode ke periode yang lain. setelah ekonomi disesuaikan dengan
turunya harga minyak dan liberalisasi perdagangan. Ada konvergensi dalam GDP
pertambangan non per kapita di salah satu periode ekonomi indonesia , sementara
konsumsi rumah tangga lemah ketika ekonomi sedang menyesuaikan diri dengan
menurunkan harga minyak. Akibatnya, perbedaan dalam GDP per kapita, yang jauh di
atas dua lainnya termasuk pendapatan di awal, telah menutup kesenjangan dalam priode
tersebut karena pertumbuhan yang relatif lambat oleh sektor pertambangan
7.
CONSULATION
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 23

24. Makalah ini telah melihat pola ketimpangan dan konvergensi pendapatan daerah
Indoneisa yang diberikan perubahan dalam perekonomian nasional sejak tahun 1975. Hal
ini juga menunjukkan bahwa konvergensi telah dipengaruhi oleh beberapa perubahan
besar dalam kebijakan Indonesia dan kondisi makroekonomi yang terutama dalam
kaitannya dengan perubahan stuktural dari dominasi sektor pertambangan ke sector
manufaktur. Namun. Hal ini juga menunjukkan bahwa pola perbedaan adalah sebagian
besar datar, yaitu tidak adanya konvergensi, kecuali untuk GDP per kapita.
Umumnya, kecepatan GDP provinsi per kapita konvergensi di Indonesia telah
tumbuh lebih lambat dari satu episode ke yang lain setelah perekonomian disesuaikan
dengan penurunan harga minyak. Tidak ada konvergensi dalam GDP pertambangan non
per kapita di salah satu episode perekonomian Indonesia , sementara konsumsi rumah
tangga lemah berkumpul selama waktu ekonomi sedang membuka tetapi menyimpang di
ibukota waktu terakumulasi selama periode 1992-1996. Perbedaan daerah dalam PDB per
kapita, yang jauh di atas dua lainnya meansures pendapatan pada awalnya, menjadi lebih
dekat selama tahun-episode karena lambatnya pertumbuhan provinsi yang kaya tambang
Arief Anzarullah et all_PEP
Page 24