Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
tentang Pajak P...
 LATAR BELAKANG
 DASAR HUKUM
 POKOK-POKOK KETENTUAN PP
 POKOK-POKOK KETENTUAN
PERATURAN PELAKSANAAN
 SIMULASI DAN CON...
Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
 Kemudahan dan
penyederhanaan
...
Dasar Hukum
 Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :
Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifat
final ya...
 Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib
pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar
dalam...
a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan
aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyany...
 Orang pribadi
 Badan, tidak termasuk BUT,
yang menerima penghasilan dari usaha dengan
peredaran bruto tidak melebihi Rp...
 WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau
jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau
prasarana yang...
 Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak
melebihi Rp4,8 miliar ...
Saat Mulai Berlakunya PP
Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha
dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun
Paja...
Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)
 Dasar peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPh
final :
peredar...
Penghasilan yang Dikenai PPh Final
Tersendiri
 Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan
peraturan perundang-un...
Penghasilan dari Luar Negeri
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diteri...
Kompensasi Rugi
Ketentuan kompensasi rugi adalah :
o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
o tahun dikenai PPh final 1% te...
Dasar Penentuan Peredaran Bruto
Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar
ditentukan berdasarkan peredaran bruto da...
 Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai
PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ...
 Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2),
bukan PPh Pasal 25.
 Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final,
ti...
Angsuran Masa
Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak
tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:
 b...
 Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
 SSP berfungsi sekaligus s...
Cara Pembayaran Pajak
Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui:
1. Loket Bank/Pos Persepsi (Agustus 2013)
a. W...
CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki peredaran
bruto:
• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.00...
Penentuan Peredaran Bruto
Pasar A
Rp80.000.000,00
Pasar B
Rp250.000.000,00
Pasar C
Rp400.000.000,00
Peredaran bruto usaha ...
Penentuan Peredaran Bruto
Butik di Batam
Rp3.000.000.000,00
Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasila...
Mulai Berlakunya
PP 46 Tahun
2013
Terdaftar
sebagai Wajib
Pajak
1 April 2013 1 Juli 2013
Penentuan Peredaran Bruto
Jumlah ...
Penentuan Peredaran Bruto
Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai
terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang ...
Penerapan Tarif
Kewajiban PT Daya Tangkap atas Kegiatan Usaha pada Bulan Agustus
2013:
menyetor PPh yang bersifat final se...
Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain
Bendahara
Pemerintah
Penyerahan Barang
Pembayaran senilai
Rp20.000.000,00
CV. ABADI
...
Kompensasi Rugi
Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun
Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, ke...
Simulasi Pengisian SSP
Diisi dengan:
• Kode Akun
Pajak 411128
(Untuk Jenis
Pajak PPh Final)
dan
• Kode Jenis
Setoran 420
(...
Pengisian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi
Diisi Jumlah Peredaran Bruto
Selama Satu Tahun Pajak
Diisi dengan Juml...
Pengisian SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Badan
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOT...
CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI ATM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih BAYAR ...
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih PAJAK ...
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Masukkan NPW...
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
3. Masukkan Mas...
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM:
2. Konfirmasi Pe...
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Struk ATM Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu :
BACK
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha

73 551 vues

Publié le

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas usaha dengan Penghasilan Bruto dan Kriteria Tertentu

Publié dans : Droit

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha

  1. 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  2. 2.  LATAR BELAKANG  DASAR HUKUM  POKOK-POKOK KETENTUAN PP  POKOK-POKOK KETENTUAN PERATURAN PELAKSANAAN  SIMULASI DAN CONTOH
  3. 3. Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu  Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;  Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;  Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;  Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara  Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan  Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat  Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan Hasil yang diharapkanMaksud PP No 46 /2013 Tujuan PP No 46 /2013
  4. 4. Dasar Hukum  Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh : Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.  Pasal 17 ayat (7) UU PPh : • Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final. • Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang Pribadi (30%). • Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.
  5. 5.  Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.  Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.  Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Objek Pajak
  6. 6. a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; c. olahragawan; d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; f. agen iklan; g. pengawas atau pengelola proyek; h. perantara; i. petugas penjaja barang dagangan; j. agen asuransi; dan k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
  7. 7.  Orang pribadi  Badan, tidak termasuk BUT, yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Subjek Pajak
  8. 8.  WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.  WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar. Pengecualian Subjek Pajak
  9. 9.  Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha  Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha Tarif
  10. 10. Saat Mulai Berlakunya PP
  11. 11. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar. 2013 2014 2015 201420132012 Omzet perdagangan Rp4 miliar  dikenai PPh Umum s.d sebelum berlaku PP 46 Tahun 2013  PPh final 1% Juli s.d. Des 2013 meskipun total omzet tahun berjalan misalnya Rp5 miliar Jika omzet 2013 Rp5 miliar maka tahun 2014 dikenai dengan Tarif Umum Ketentuan UU PPh Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1) Dalam hal pada tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar, tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.
  12. 12. Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)  Dasar peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPh final : peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan, dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).  Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama sebelum PP ini berlaku  dasar Peredaran Bruto adalah: akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulan sebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan.  Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku  dasar peredaran bruto adalah: peredaran bruto bulan pertama disetahunkan.
  13. 13. Penghasilan yang Dikenai PPh Final Tersendiri  Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini.  Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini, tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.
  14. 14. Penghasilan dari Luar Negeri Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. (sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur tentang Kredit Pajak Luar Negeri)
  15. 15. Kompensasi Rugi Ketentuan kompensasi rugi adalah : o berturut-turut sampai dengan 5 tahun. o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tsb. o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.
  16. 16. Dasar Penentuan Peredaran Bruto Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:  Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;  penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;  usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan  penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
  17. 17.  Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.  Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara sebagaimana dimaksud PER-32/PJ/2013 Contoh: o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil. Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik bengkel menyerahkan SKB Potput yang telah dilegalisasi. o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko menyerahkan SKB Potput.yang telah dilegalisasi Pemotongan/Pemungutan PPh
  18. 18.  Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25.  Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.  Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum.  Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Angsuran Masa
  19. 19. Angsuran Masa Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:  bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan  bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh, besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.
  20. 20.  Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).  Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.  SPT Tahunan : o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final. o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi Penyetoran dan Pelaporan Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d Desember 2013
  21. 21. Cara Pembayaran Pajak Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui: 1. Loket Bank/Pos Persepsi (Agustus 2013) a. Wajib Pajak datang ke Loket Bank/Pos Persepsi dengan membawa SSP yang telah diisi. b. Bukti Pembayaran adalah dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN). 2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (November 2013 cfm PER-37/PJ/2013) a. Wajib Pajak datang ke ATM Bank/Pos Persepsi dan memilih menu pembayaran “PPh Final Bruto Tertentu”. b. Bukti Pembayaran adalah Struk ATM.
  22. 22. CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki peredaran bruto: • Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00 • Januari s.d Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 2013 2014 201520142013 Penentuan Peredaran Bruto
  23. 23. Penentuan Peredaran Bruto Pasar A Rp80.000.000,00 Pasar B Rp250.000.000,00 Pasar C Rp400.000.000,00 Peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar: Dasar Pengenaan PPh Final= Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp400.000.000,00 = Rp730.000.000,00 Rajesh Memiliki Tiga Toko Tekstil
  24. 24. Penentuan Peredaran Bruto Butik di Batam Rp3.000.000.000,00 Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 Butik di Singapura Rp5.000.000.000,00 Di dalamnya termasuk omset penjualan ke Mr. X di Singapura sebesar Rp50.000.000 Penghasilan Sewa Apartemen di Singapura Rp100.000.000,00 Penghasilan yang diterima Irine dari sewa apartemen dan butik di Singapura, tidak diperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh bersifat final IRINE (Pengusaha Butik Pakaian)
  25. 25. Mulai Berlakunya PP 46 Tahun 2013 Terdaftar sebagai Wajib Pajak 1 April 2013 1 Juli 2013 Penentuan Peredaran Bruto Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00 Peredaran bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00 Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan (Juli s.d. Desember 2013), dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 30 Juni 2013
  26. 26. Penentuan Peredaran Bruto Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). peredaran bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00
  27. 27. Penerapan Tarif Kewajiban PT Daya Tangkap atas Kegiatan Usaha pada Bulan Agustus 2013: menyetor PPh yang bersifat final sebesar Rp500.000,00 ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan paling lambat tanggal 16 September 2013. Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi dengan NTPN, PT..Daya Tangkap dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Agustus 2013. PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai PP ini. Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut: PPh final = 1% x Rp50.000.000,00 = Rp500.000,00
  28. 28. Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain Bendahara Pemerintah Penyerahan Barang Pembayaran senilai Rp20.000.000,00 CV. ABADI MEBELINDO Bendahara Pemerintah memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x Rp20.000.000,00= Rp300.000,00 dalam hal WP tidak memiliki SKB WP dibebaskan dari Pemungutan apabila memiliki SKB Rekanan Pemerintah yang termasuk dalam kriteria WP yang dikenai PPh Final Kewajiban CV Abadi Mebelindo:  menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp200.000,00 paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2013.  Dalam hal SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 15 Agustus 2013. dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dan SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka CV Abadi Mebelindo terlambat melakukan penyetoran dan dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 22 Agustus 2013. Juli 2013
  29. 29. Kompensasi Rugi Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rugi pada Tahun Pajak 2010 Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Kompensasi atas Kerugian Tahun 2010 tidak dapat dikompensasi di Tahun Pajak 2014 Dikenai PPh Final dan mengalami kerugian Kerugian dari penghasilan yang dikenai PPh Final pada Tahun Pajak 2014 tidak dapat dikompensasi ke Tahun Pajak berikutnya
  30. 30. Simulasi Pengisian SSP Diisi dengan: • Kode Akun Pajak 411128 (Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan • Kode Jenis Setoran 420 (untuk pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu) PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0 0 4 1
  31. 31. Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor
  32. 32. Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA : KLU : NO. TELEPON : - NO. FAKS : - PERIODE PEMBUKUAN : s.d. NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NAMA AKUNTAN PUBLIK : N P W P AKUNTAN PUBLIK : NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : NPWP KONSULTAN PAJAK : *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) 1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………………………………………. 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………………… 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..………… 4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………. b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ………………………………………. 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..………… 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..……… 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..…… b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..… c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..……… 9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..………… b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….………………………………………………… c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...……………… 11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) (6 – 7 – 8c)…. 1 • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 5 6 8a 8c 7 D.PPhKURANG/LEBIHBAYAR RUPIAH *) 3 (3) C.KREDITPAJAKB.PPhTERUTANG A.PENGHASILAN KENAPAJAK 4 IDENTITAS (1) (2) SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN : FORMULIR 1771 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 10c THN 11(9 – 10c)….. TGL BLN 10a 9 8b 10b TAHUN PAJAK SPT PEMBETULAN KE-… 02 Diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  33. 33. CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI ATM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
  34. 34. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM : 1. Pilih BAYAR / BELI 2. Pilih LAINNYA
  35. 35. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM : 1. Pilih PAJAK 2. Pilih PPH FINAL BRUTO TERTENTU
  36. 36. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM : 1. Masukkan NPWP 2. Konfirmasi NPWP
  37. 37. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM : 3. Masukkan Masa Pajak 4. Masukkan Pajak Terutang
  38. 38. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM: 2. Konfirmasi Pembayaran
  39. 39. Cara Pembayaran Pajak Contoh Struk ATM Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu : BACK

×