SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  31
Télécharger pour lire hors ligne
APA..???
Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP)
100-0-100, Kumuh
& Livelihood
adalah ttg
Penghuni di
Hunian-nya !
KUMUH TUMBUH SUBUR, Karena:
Semakin Lunturnya Kepedulian.....
Semakin Lunturnya Kemandirian...
Semakin Lunturnya Gotong Royong...
Semakin Lunturnya Kebersamaan....
Semakin Lunturnya Kepentingan Bersama...
Semakin Lunturnya Kesatuan.....
KAPITAL SOSIAL LUNTUR,
KUMUH SUBUR...!
KUMUH Terselesaikan, Bila:
Semakin Meningkatnya Kepedulian.....
Semakin Meningkatnya Kemandirian...
Semakin meningkatnya Gotong Royong...
Semakin Meningkatnya Kebersamaan....
Semakin Meningkat Kepentingan Bersama...
Semakin Meningkatnya Kesatuan.....
KAPITAL SOSIAL TUMBUH,
KOTA TANPA KUMUH ...!
KUMUH = KEMISKINAN:
KK MISKIN = PS-2
100-0-100
7 Indikator
Kumuh
Akses Usaha &
Akses Kerja
100-0-100 & Kumuh jg
ttg Penghuni-nya
(Masy-PS2)
Akses Kerja & Usaha
bagi Masy.PS-2
Penghuni-Masy ttg
Sikap & Prilaku,
Partisipasi, dll
100-0-100 & Kumuh
Sbg kebutuhan &
Program Masy.
Asset Masy (BKM. Dll)
Kolaborasi dg asset2
Stakeholder lain
a. LATAR BELAKANG
Re-Orientasi 1
Berbasis Value Based
VALUE BASED IMPLEMENTASI P2KP
KEBERPIHAKAN PADA
MASYARAKAT MISKIN
(PRO POOR)
PS-2 SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
KEPEDULIAN
GALANG KEMBALI GERAKAN RELAWAN2
KEBERSAMAAN DAN
KESATUAN DALAM
KERAGAMAN
ATURAN BERSAMA Sbg WUJUD PERNYATAAN
KESEPAKATAN KEBERSAMAAN & KESATUAN
REPOSISI BKM SBG WADAH ORANG PEDULI
100-0-100, KUMUH & P2B SBG KEBUTUHAN
& KEPENTINGAN MASYARAKAT
PS-2 SEBAGAI PENERIMA MANFAAT
PS-2 SEBAGAI TUJUAN UTAMA
PENDAMPINGAN
PROFIL 100-0-100, KUMUH & PS-2
DISEPAKATI SELURUH MASYARAKAT
RENCANA 100-0-100, KUMUH & PS-2
DISEPAKATI SELURUH MASYARAKAT
VALUE BASED IMPLEMENTASI P2KP
KEMANDIRIAN MASY.
BUKAN
KETERGANTUNGAN
POOLING SUMBER DAYA MASY.
TRANSPARANSI &
AKUNTABILITAS
PARTISIPASI DAN ASAS
MUSYAWARAH
MUFAKAT
SETIAP TAHAP KEGIATAN MELIBATKAN
SELURUH REPRESENTASI MASYARAKAT
PAPAN INFORMASI, PEMBUKUAN, Dll
REMBUG WARGA TAHUNAN RUTIN
TIDAK ADA BLM OTOMATIS
MASY AKSES KOLABORASI Dgn PEMDA,
SWASTA, Dll
SETIAP KEPUTUSAN KEPENTINGAN UMUM
MELIBATKAN SELURUH REPR.MASY.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI
MUSYAWARAH MUFAKAT  PRO POOR
BKM & RELAWAN Sbg PELAKU UTAMA
AUDIT INDEPENDENT TIAP TAHUN
a. LATAR BELAKANG
Re-Orientasi 2
Berorientasi Kinerja
Outcome dan Output
KINERJA OUTCOME & OUTPUT PENANGANAN KUMUH
PROFIL 7
INDIKATOR
2015 20192016 2017 2018
HASIL 7
INDIKATOR
SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS KUASAI DI LUAR KEPALA
PERKEMBANGAN CAPAIAN HASIL 7 INDIKATOR KUMUH
KINERJA OUTCOME & OUTPUT PENCAPAIAN TARGET 100-0-100
67% -
11,6% -
59%
2015 20192016 2017 2018
100-0-100
Kondisi National tentang akses air minum 67 %, kumuh 11,6 % dan akses sanitasi
layak 59 % pada 2014 menjadi 100-0-100 pada akhir tahun 2019
SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS KUASAI DI LUAR KEPALA
PERKEMBANGAN CAPAIAN TARGET 100-0-100
DAFTAR
WARGA
MISKIN
(PS-2)
2015
100 KK
20192016 2017 2018
20 KK
PS-2
KINERJA OUTCOME & OUTPUT SUSTAINABLE LIVELIHOOD
SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS KUASAI DI LUAR KEPALA
PERKEMBANGAN CAPAIAN TARGET PS-2
BKM Mandiri,
Channelling,
Partisipasi,
Swadaya, Akses
kerja dll..dll
2015 20192016 2017 2018
Hasil
Akhir
KINERJA OUTCOME & OUTPUT KPI LAINNYA
SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS MEMANTAU &
MENJAMIN TERCAPAINYA OUTCOME & OUTPUT KPI
BUYA HAMKA:
Kalau Kerja Sekedar Kerja,
Monyet Juga Bisa...!
Kalau Pendampingan hanya sekedar
Melaksanakan Input dan Proses,
EVENT ORGANIZER Juga Bisa...!
Tidak butuh lagi sekedar proses, ceremony
dan hura-hura yang tidak dukung outcome
dan output.
a. LATAR BELAKANG
Re-Orientasi 3
Pendampingan
Berorientasi
Tanpa IMING-IMING
Tidak Lagi
Pendampingan
PencaIRan BLM
tapi Pendampingan
PencaRIan BLM !
PNPM & ICDD III
LINGKUP PROGRAM 2016 2017-2019
LINGKUP PROGRAM & AKSES BLM
TAHUN 2015: Hanya + 800 Kel/Ds yg dapat BLM
Selaras & PLPBK Scale-Up, Dari 13.851 Kel/Desa.
Hanya 100 Kota/Kab dg BLM Kolaborasi dari 418
Kota/Kab.
2015
Sisa BLM ICDD 2014
di wilayah 1
SELARAS ACEH
BLM Selaras Aceh
di 400 kel/ds
GFDRR
BLM GFDRR
di 16 Kel/ds
(KSB/PPMK/P2B)
BLM Voc.Trg
di 56/720/0 kel
PLPBK Scale-Up
+ 156+200 Kel/ds
dg BLM Scale up
Kolaborasi Kota
+ 50+50 Kota dg
60% BLM Kolab
+ 50+50 Kota dg
40% BLM Kolab
Vocational Training &
Channelling
TAHUN 2016:
Hanya 100
Kota/Kab dg BLM
Kolaborasi dari
418 Kota/Kab.
TAHUN 2017-2019:
Ikhtiar dan Do’a
MAPPING & PERENCANAAN
Dan Lain-lain
P2KP 2015-2019
1. Perubahan Sikap & Prilaku Masy.
2. Penguatan kapasitas BKM, KSM,
relawan & Masyarakat,
3. Pemetaan Swadaya dan
Perencanaan Partisipatif terkait
100-0-100, termasuk Kumuh,
4. Akses Channelling Program, dll
AKSES PROGRAM MASYARAKAT:
1. Kemitraan Penanganan Kumuh;
2. Kemitraan Program Sektoral
DJCK-Kementerian PUPR untuk
Pencapaian Target 100-0-100;
3. Channelling Program kegiatan
Livelihood, ekonomi dan sosial
FOKUS P2KP dalam Pencapaian Target 100-0-100:
PENYIAPAN DAN PENGUATAN “MANGKUK MASYARAKAT”
100-0-100
KSM KSMKSM KSM KSM Klpk
PENYIAPAN MASYARAKAT  SOFTWARE
PJM &
RENTA
PROFIL PS2,
KUMUH &
100-0-100
13.581
Kel/Ds
Sosialisasi,FGD
Permukiman,
Penyadaran
Masyarakat,
Perencanaan
Partisipatif
ATURAN
BERSAMA
AKSES
BLM
PENGUATAN
KAPASITAS
BKM, KSM,
MASY
ATURAN BERSAMA jadi Salah satu
Indikator utama Kinerja Pendampingan.
Aturan bersama :
1. Di level Masyarakat dan
2. Di level Stakeholder Kota
a. LATAR BELAKANG
Re-Orientasi 4
Pendampingan
Berorientasi
KOLABORASI
a. LATAR BELAKANGINTERVENSI KOLABORATIF
2016 2017-20192015
PROGRAM KUMUH
DIT.BANGKIM
Kumuh
Prioritas 2015
Penanganan Kumuh 2016-2019
PROGRAM DJCK
100-0-100
Program 2015
utk 100-0-100
Program Target 100-0-100 untuk 2016-2019
Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh
Pokja PKP
Nasional
Pokja PKP
Provinsi
Pokja PKP
Kabupaten/Kota
PMU dan PIUs
Dukungan
Manajemen Pusat
Dukungan
Manajemen Wilayah
Dukungan
Manajemen
Kota/Kabupaten
Tim Fasilitator
Kelurahan
(Lurah/LKM/BKM/
Kontributor)
Ahli yang
dikontrak
masyarakat
Perguruan
Tinggi
Lokal
APBN
APBD
PHLN
CSR
Dana
Swadaya
Masy.
Hibah/
Wakaf
Bank/
LKNB
Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh
Pokja PKP
Nasional
Pokja PKP
Provinsi
Pokja PKP
Kabupaten/Kota
PMU dan PIUs
Dukungan
Manajemen Pusat
Dukungan
Manajemen Wilayah
Dukungan
Manajeman
Kota/Kabupaten
Tim Fasilitator
Kelurahan
(Lurah/LKM/BKM/
Kontributor)
Ahli yang
dikontrak
masyarakat
Perguruan
Tinggi
Lokal
Pembangunan Fisik
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan Sosial
Memorandum Capacity
Building
PROGRAM PUSAT DAN DAERAH
CSR
APBN
APBD
Dana
Swadaya
Masy.
Hibah/
Wakaf
Bank/
LKNBPHLN
KOLABORASI jadi Salah satu Indikator
utama Kinerja Pendampingan.
KOLABORASI:
1. Di level Masyarakat, Pooling
Sumber Daya Masyarakat
2. Di level Kawasan dan Kota, Pooling
Sumber Dana External
a. LATAR BELAKANG
Re-Orientasi 5
Berbagai Perubahan
Orientasi
Pendampingan Lainnya
PNPM PERKOTAAN P2KP 2015 - 2019
REORIENTASI PENDAMPINGAN
DALAM PELAKSANAAN P2KP 2015 - 2019
KEMANFAATAN KOMUNAL KEMANFAATAN KK MISKIN (PS-2)
STIMULAN BLM OPEN MENU AKSES CHANNELLING BLM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Target 100-0-100, Kumuh & Livelihood untuk PS-2
PERENCANAAN MASYARAKAT
PJM Pronangkis - kemiskinan
SINERGI PERENC. PARTISIPATIF DG PERENC. MAKRO
RPJM Kelurahan/RPI2JM/RTPLP, dll
BANTUAN PROYEK
Software dan Hardware
BANTUAN TEKNIS
Software -> RPJM Kelurahan/RPI2JM/RTPLP, dll
PNPM PERKOTAAN P2KP 2015 - 2019
PENCAIRAN-PEMANFAATAN BLM
Sepenuhnya BLM P2KP/PNPM
MENCARI & MENGAKSES BLM
Sebagian besar BLM dari Pihak Luar
PENGUATAN UPK
UPK mengelola dana bergulir
KSM SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN INKLUSIF
Dana Bergulir dikelola KSM, ke UPK hanya Jasa (P2B)
KSM EKONOMI, SOSIAL & LINGK
Jenis-Jenis KSM sesuai kegiatan
KSM Sbg LEMBAGA MASYARAKAT (Sos,ek,link,dll)
KSM Menangani berbagai kegiatan sesuai kebutuhan agt
PENDAMPINGAN MASYARAKAT
Penguatan BKM & UPK
PENDAMPINGAN KOLABORASI
Peran BKM & UP-UP dalam Kolaborasi
PENDAMPINGAN PEMDA
Bappeda, Satker, dll
PENDAMPINGAN INSTITUSI & POLICY MAKER PEMDA
Walikota/Bupati, DPRD, Pokja PKP, City Changer, dll
FOKUS DANA BERGULIR
PAR, LAR, ROI, RR, dll
FOKUS AKSES KESEMPATAN KERJA & USAHA
Vocational Training, pembinaan usaha, dll
REORIENTASI PENDAMPINGAN
DALAM PELAKSANAAN P2KP 2015 - 2019
“SAATNYA
MEMBALAS BUDI
KE WARGA MISKIN
DENGAN
MENJAMIN
HAK-HAK DASAR
TERPENUHI...!!!”
Terima
Kasih
R. Arief Rahadi:
HP:
08159654357
email :
ariefrahadi@yahoo.com
Facebook : ariefrahadi
Twitter: @ariefrahadi

Contenu connexe

Tendances

Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakartaPaparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakartaBagus ardian
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Progres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuProgres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuAsmandat Ziano
 
Pengantar program kotaku
Pengantar program kotakuPengantar program kotaku
Pengantar program kotakuAsmandat Ziano
 
Tayangan 1 gerakan 100-0-100 melalui city changer 2015-2019
Tayangan 1   gerakan 100-0-100 melalui city changer 2015-2019Tayangan 1   gerakan 100-0-100 melalui city changer 2015-2019
Tayangan 1 gerakan 100-0-100 melalui city changer 2015-2019Panembahan Senopati Sudarmanto
 
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-revAdvisory Specialist for P2KP
 
Sosnas poster kotaku
Sosnas poster kotakuSosnas poster kotaku
Sosnas poster kotakupuperkimsih
 
Capaian Program KOTAKU DKI jakarta
Capaian Program KOTAKU DKI jakartaCapaian Program KOTAKU DKI jakarta
Capaian Program KOTAKU DKI jakartaDedi Alfaridi
 
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-finalAdvisory Specialist for P2KP
 
Kegiatan Program KOTAKU DKI Jakart
Kegiatan Program KOTAKU DKI JakartKegiatan Program KOTAKU DKI Jakart
Kegiatan Program KOTAKU DKI JakartDedi Alfaridi
 
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku revAdvisory Specialist for P2KP
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 

Tendances (20)

Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakartaPaparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
20150626 gambaran umum p2 kp 100 0-100
20150626 gambaran umum p2 kp 100 0-10020150626 gambaran umum p2 kp 100 0-100
20150626 gambaran umum p2 kp 100 0-100
 
Progres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuProgres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotaku
 
Pengantar program kotaku
Pengantar program kotakuPengantar program kotaku
Pengantar program kotaku
 
Tayangan 1 gerakan 100-0-100 melalui city changer 2015-2019
Tayangan 1   gerakan 100-0-100 melalui city changer 2015-2019Tayangan 1   gerakan 100-0-100 melalui city changer 2015-2019
Tayangan 1 gerakan 100-0-100 melalui city changer 2015-2019
 
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
 
Sosnas poster kotaku
Sosnas poster kotakuSosnas poster kotaku
Sosnas poster kotaku
 
Capaian Program KOTAKU DKI jakarta
Capaian Program KOTAKU DKI jakartaCapaian Program KOTAKU DKI jakarta
Capaian Program KOTAKU DKI jakarta
 
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
 
Kegiatan Program KOTAKU DKI Jakart
Kegiatan Program KOTAKU DKI JakartKegiatan Program KOTAKU DKI Jakart
Kegiatan Program KOTAKU DKI Jakart
 
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
 
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
 
profile kotaku
 profile kotaku profile kotaku
profile kotaku
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
 
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610  perubahan paradigma program KOTAKU rev20160610  perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 

Similaire à P2KP

inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desainkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs DesaTV Desa
 
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptxPaparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptxPSIKBAPPEDA
 
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 finalPaparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 finalSalim SAg
 
In4 link presentation2
In4 link presentation2In4 link presentation2
In4 link presentation2Ahmad Junaidi
 
Penguatan kelembagaan dengan CSR
Penguatan kelembagaan dengan CSRPenguatan kelembagaan dengan CSR
Penguatan kelembagaan dengan CSRBabay Suhendri
 
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021PrimaAjiPrastomo1
 
SMART SAVING IN4LINK TUGU MANDIRI - LUTFI_REV1
SMART SAVING IN4LINK TUGU MANDIRI - LUTFI_REV1SMART SAVING IN4LINK TUGU MANDIRI - LUTFI_REV1
SMART SAVING IN4LINK TUGU MANDIRI - LUTFI_REV1Ervan Luthfi Dyna
 
Statistik koperasi simpan pinjam indonesia 2016
Statistik koperasi simpan pinjam indonesia 2016Statistik koperasi simpan pinjam indonesia 2016
Statistik koperasi simpan pinjam indonesia 2016PT Datacomm Diangraha
 
(2021) Silabus Pelatihan "Paradigma Baru CSR (TJSL=Tanggung Jawab Sosial & L...
(2021) Silabus Pelatihan "Paradigma Baru  CSR (TJSL=Tanggung Jawab Sosial & L...(2021) Silabus Pelatihan "Paradigma Baru  CSR (TJSL=Tanggung Jawab Sosial & L...
(2021) Silabus Pelatihan "Paradigma Baru CSR (TJSL=Tanggung Jawab Sosial & L...Kanaidi ken
 
Belanja terencana (b ter) koperasi konsumen tbi
Belanja terencana (b ter) koperasi konsumen tbiBelanja terencana (b ter) koperasi konsumen tbi
Belanja terencana (b ter) koperasi konsumen tbiSuyatno SP
 
Presentasi MANN
Presentasi MANNPresentasi MANN
Presentasi MANNBories88
 
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kknDocuments.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kknkhuzna idris unigal
 
Penerapan Prinsip Bisnis Layak Anak: Peran Dunia Usaha dalam Menciptakan Indo...
Penerapan Prinsip Bisnis Layak Anak: Peran Dunia Usaha dalam Menciptakan Indo...Penerapan Prinsip Bisnis Layak Anak: Peran Dunia Usaha dalam Menciptakan Indo...
Penerapan Prinsip Bisnis Layak Anak: Peran Dunia Usaha dalam Menciptakan Indo...ECPAT Indonesia
 
RENCANA & Link-Link MATERI _FGD/Training _"Kriteria Penilaian CSR (Program P...
RENCANA  & Link-Link MATERI _FGD/Training _"Kriteria Penilaian CSR (Program P...RENCANA  & Link-Link MATERI _FGD/Training _"Kriteria Penilaian CSR (Program P...
RENCANA & Link-Link MATERI _FGD/Training _"Kriteria Penilaian CSR (Program P...Kanaidi ken
 

Similaire à P2KP (20)

inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desainkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptxPaparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
 
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 finalPaparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
 
In4 link presentation2
In4 link presentation2In4 link presentation2
In4 link presentation2
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Penguatan kelembagaan dengan CSR
Penguatan kelembagaan dengan CSRPenguatan kelembagaan dengan CSR
Penguatan kelembagaan dengan CSR
 
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
 
SMART SAVING IN4LINK TUGU MANDIRI - LUTFI_REV1
SMART SAVING IN4LINK TUGU MANDIRI - LUTFI_REV1SMART SAVING IN4LINK TUGU MANDIRI - LUTFI_REV1
SMART SAVING IN4LINK TUGU MANDIRI - LUTFI_REV1
 
Statistik koperasi simpan pinjam indonesia 2016
Statistik koperasi simpan pinjam indonesia 2016Statistik koperasi simpan pinjam indonesia 2016
Statistik koperasi simpan pinjam indonesia 2016
 
(2021) Silabus Pelatihan "Paradigma Baru CSR (TJSL=Tanggung Jawab Sosial & L...
(2021) Silabus Pelatihan "Paradigma Baru  CSR (TJSL=Tanggung Jawab Sosial & L...(2021) Silabus Pelatihan "Paradigma Baru  CSR (TJSL=Tanggung Jawab Sosial & L...
(2021) Silabus Pelatihan "Paradigma Baru CSR (TJSL=Tanggung Jawab Sosial & L...
 
Belanja terencana (b ter) koperasi konsumen tbi
Belanja terencana (b ter) koperasi konsumen tbiBelanja terencana (b ter) koperasi konsumen tbi
Belanja terencana (b ter) koperasi konsumen tbi
 
081222 Penghitungan IPM (3).pptx
081222 Penghitungan IPM (3).pptx081222 Penghitungan IPM (3).pptx
081222 Penghitungan IPM (3).pptx
 
Presentasi MANN
Presentasi MANNPresentasi MANN
Presentasi MANN
 
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kknDocuments.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
 
PPT BP PARTYUK.pdf
PPT BP PARTYUK.pdfPPT BP PARTYUK.pdf
PPT BP PARTYUK.pdf
 
Penerapan Prinsip Bisnis Layak Anak: Peran Dunia Usaha dalam Menciptakan Indo...
Penerapan Prinsip Bisnis Layak Anak: Peran Dunia Usaha dalam Menciptakan Indo...Penerapan Prinsip Bisnis Layak Anak: Peran Dunia Usaha dalam Menciptakan Indo...
Penerapan Prinsip Bisnis Layak Anak: Peran Dunia Usaha dalam Menciptakan Indo...
 
RENCANA & Link-Link MATERI _FGD/Training _"Kriteria Penilaian CSR (Program P...
RENCANA  & Link-Link MATERI _FGD/Training _"Kriteria Penilaian CSR (Program P...RENCANA  & Link-Link MATERI _FGD/Training _"Kriteria Penilaian CSR (Program P...
RENCANA & Link-Link MATERI _FGD/Training _"Kriteria Penilaian CSR (Program P...
 
dengan
dengandengan
dengan
 
5
55
5
 

Plus de Advisory Specialist for P2KP

Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakartaPenataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakartaAdvisory Specialist for P2KP
 
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakartaPenataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakartaAdvisory Specialist for P2KP
 
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanPp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanAdvisory Specialist for P2KP
 
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanUU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanAdvisory Specialist for P2KP
 
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of fundsNol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of fundsAdvisory Specialist for P2KP
 
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riauCerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riauAdvisory Specialist for P2KP
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabarAdvisory Specialist for P2KP
 
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakartaAdvisory Specialist for P2KP
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUAdvisory Specialist for P2KP
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagriAdvisory Specialist for P2KP
 
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2   kata pengantarPedoman umum urban poverty project 2   kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantarAdvisory Specialist for P2KP
 
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_bar
Pedoman umum urban poverty project 2   cover pedoman-umum_upp2_barPedoman umum urban poverty project 2   cover pedoman-umum_upp2_bar
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_barAdvisory Specialist for P2KP
 
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2   bab vi transparansi dan akuntabilitasPedoman umum urban poverty project 2   bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitasAdvisory Specialist for P2KP
 

Plus de Advisory Specialist for P2KP (20)

Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakartaPenataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
 
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakartaPenataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
 
20161007 Membangun Permukiman yang membahagiakan
20161007 Membangun Permukiman yang membahagiakan20161007 Membangun Permukiman yang membahagiakan
20161007 Membangun Permukiman yang membahagiakan
 
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanPp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
 
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanUU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
 
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of fundsNol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
 
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riauCerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
 
09. audit kinerja_ciptakarya
09. audit kinerja_ciptakarya09. audit kinerja_ciptakarya
09. audit kinerja_ciptakarya
 
08. pengawasan internal_itjen
08. pengawasan internal_itjen08. pengawasan internal_itjen
08. pengawasan internal_itjen
 
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
 
07. paparan audit_dan_sinergi_itda
07. paparan audit_dan_sinergi_itda07. paparan audit_dan_sinergi_itda
07. paparan audit_dan_sinergi_itda
 
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_201605. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
 
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2   kata pengantarPedoman umum urban poverty project 2   kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
 
Pedoman umum urban poverty project 2 daftar isi
Pedoman umum urban poverty project 2   daftar isiPedoman umum urban poverty project 2   daftar isi
Pedoman umum urban poverty project 2 daftar isi
 
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_bar
Pedoman umum urban poverty project 2   cover pedoman-umum_upp2_barPedoman umum urban poverty project 2   cover pedoman-umum_upp2_bar
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_bar
 
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2   bab vi transparansi dan akuntabilitasPedoman umum urban poverty project 2   bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
 

Dernier

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Dernier (8)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

P2KP

  • 2. Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP)
  • 3. 100-0-100, Kumuh & Livelihood adalah ttg Penghuni di Hunian-nya !
  • 4. KUMUH TUMBUH SUBUR, Karena: Semakin Lunturnya Kepedulian..... Semakin Lunturnya Kemandirian... Semakin Lunturnya Gotong Royong... Semakin Lunturnya Kebersamaan.... Semakin Lunturnya Kepentingan Bersama... Semakin Lunturnya Kesatuan..... KAPITAL SOSIAL LUNTUR, KUMUH SUBUR...!
  • 5. KUMUH Terselesaikan, Bila: Semakin Meningkatnya Kepedulian..... Semakin Meningkatnya Kemandirian... Semakin meningkatnya Gotong Royong... Semakin Meningkatnya Kebersamaan.... Semakin Meningkat Kepentingan Bersama... Semakin Meningkatnya Kesatuan..... KAPITAL SOSIAL TUMBUH, KOTA TANPA KUMUH ...!
  • 6. KUMUH = KEMISKINAN: KK MISKIN = PS-2 100-0-100 7 Indikator Kumuh Akses Usaha & Akses Kerja
  • 7. 100-0-100 & Kumuh jg ttg Penghuni-nya (Masy-PS2) Akses Kerja & Usaha bagi Masy.PS-2 Penghuni-Masy ttg Sikap & Prilaku, Partisipasi, dll 100-0-100 & Kumuh Sbg kebutuhan & Program Masy. Asset Masy (BKM. Dll) Kolaborasi dg asset2 Stakeholder lain
  • 8. a. LATAR BELAKANG Re-Orientasi 1 Berbasis Value Based
  • 9. VALUE BASED IMPLEMENTASI P2KP KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT MISKIN (PRO POOR) PS-2 SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN KEPEDULIAN GALANG KEMBALI GERAKAN RELAWAN2 KEBERSAMAAN DAN KESATUAN DALAM KERAGAMAN ATURAN BERSAMA Sbg WUJUD PERNYATAAN KESEPAKATAN KEBERSAMAAN & KESATUAN REPOSISI BKM SBG WADAH ORANG PEDULI 100-0-100, KUMUH & P2B SBG KEBUTUHAN & KEPENTINGAN MASYARAKAT PS-2 SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PS-2 SEBAGAI TUJUAN UTAMA PENDAMPINGAN PROFIL 100-0-100, KUMUH & PS-2 DISEPAKATI SELURUH MASYARAKAT RENCANA 100-0-100, KUMUH & PS-2 DISEPAKATI SELURUH MASYARAKAT
  • 10. VALUE BASED IMPLEMENTASI P2KP KEMANDIRIAN MASY. BUKAN KETERGANTUNGAN POOLING SUMBER DAYA MASY. TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PARTISIPASI DAN ASAS MUSYAWARAH MUFAKAT SETIAP TAHAP KEGIATAN MELIBATKAN SELURUH REPRESENTASI MASYARAKAT PAPAN INFORMASI, PEMBUKUAN, Dll REMBUG WARGA TAHUNAN RUTIN TIDAK ADA BLM OTOMATIS MASY AKSES KOLABORASI Dgn PEMDA, SWASTA, Dll SETIAP KEPUTUSAN KEPENTINGAN UMUM MELIBATKAN SELURUH REPR.MASY. PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT  PRO POOR BKM & RELAWAN Sbg PELAKU UTAMA AUDIT INDEPENDENT TIAP TAHUN
  • 11. a. LATAR BELAKANG Re-Orientasi 2 Berorientasi Kinerja Outcome dan Output
  • 12. KINERJA OUTCOME & OUTPUT PENANGANAN KUMUH PROFIL 7 INDIKATOR 2015 20192016 2017 2018 HASIL 7 INDIKATOR SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS KUASAI DI LUAR KEPALA PERKEMBANGAN CAPAIAN HASIL 7 INDIKATOR KUMUH
  • 13. KINERJA OUTCOME & OUTPUT PENCAPAIAN TARGET 100-0-100 67% - 11,6% - 59% 2015 20192016 2017 2018 100-0-100 Kondisi National tentang akses air minum 67 %, kumuh 11,6 % dan akses sanitasi layak 59 % pada 2014 menjadi 100-0-100 pada akhir tahun 2019 SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS KUASAI DI LUAR KEPALA PERKEMBANGAN CAPAIAN TARGET 100-0-100
  • 14. DAFTAR WARGA MISKIN (PS-2) 2015 100 KK 20192016 2017 2018 20 KK PS-2 KINERJA OUTCOME & OUTPUT SUSTAINABLE LIVELIHOOD SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS KUASAI DI LUAR KEPALA PERKEMBANGAN CAPAIAN TARGET PS-2
  • 15. BKM Mandiri, Channelling, Partisipasi, Swadaya, Akses kerja dll..dll 2015 20192016 2017 2018 Hasil Akhir KINERJA OUTCOME & OUTPUT KPI LAINNYA SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS MEMANTAU & MENJAMIN TERCAPAINYA OUTCOME & OUTPUT KPI
  • 16. BUYA HAMKA: Kalau Kerja Sekedar Kerja, Monyet Juga Bisa...! Kalau Pendampingan hanya sekedar Melaksanakan Input dan Proses, EVENT ORGANIZER Juga Bisa...! Tidak butuh lagi sekedar proses, ceremony dan hura-hura yang tidak dukung outcome dan output.
  • 17. a. LATAR BELAKANG Re-Orientasi 3 Pendampingan Berorientasi Tanpa IMING-IMING
  • 18. Tidak Lagi Pendampingan PencaIRan BLM tapi Pendampingan PencaRIan BLM ! PNPM & ICDD III LINGKUP PROGRAM 2016 2017-2019 LINGKUP PROGRAM & AKSES BLM TAHUN 2015: Hanya + 800 Kel/Ds yg dapat BLM Selaras & PLPBK Scale-Up, Dari 13.851 Kel/Desa. Hanya 100 Kota/Kab dg BLM Kolaborasi dari 418 Kota/Kab. 2015 Sisa BLM ICDD 2014 di wilayah 1 SELARAS ACEH BLM Selaras Aceh di 400 kel/ds GFDRR BLM GFDRR di 16 Kel/ds (KSB/PPMK/P2B) BLM Voc.Trg di 56/720/0 kel PLPBK Scale-Up + 156+200 Kel/ds dg BLM Scale up Kolaborasi Kota + 50+50 Kota dg 60% BLM Kolab + 50+50 Kota dg 40% BLM Kolab Vocational Training & Channelling TAHUN 2016: Hanya 100 Kota/Kab dg BLM Kolaborasi dari 418 Kota/Kab. TAHUN 2017-2019: Ikhtiar dan Do’a
  • 19. MAPPING & PERENCANAAN Dan Lain-lain P2KP 2015-2019 1. Perubahan Sikap & Prilaku Masy. 2. Penguatan kapasitas BKM, KSM, relawan & Masyarakat, 3. Pemetaan Swadaya dan Perencanaan Partisipatif terkait 100-0-100, termasuk Kumuh, 4. Akses Channelling Program, dll AKSES PROGRAM MASYARAKAT: 1. Kemitraan Penanganan Kumuh; 2. Kemitraan Program Sektoral DJCK-Kementerian PUPR untuk Pencapaian Target 100-0-100; 3. Channelling Program kegiatan Livelihood, ekonomi dan sosial FOKUS P2KP dalam Pencapaian Target 100-0-100: PENYIAPAN DAN PENGUATAN “MANGKUK MASYARAKAT” 100-0-100 KSM KSMKSM KSM KSM Klpk
  • 20. PENYIAPAN MASYARAKAT  SOFTWARE PJM & RENTA PROFIL PS2, KUMUH & 100-0-100 13.581 Kel/Ds Sosialisasi,FGD Permukiman, Penyadaran Masyarakat, Perencanaan Partisipatif ATURAN BERSAMA AKSES BLM PENGUATAN KAPASITAS BKM, KSM, MASY
  • 21. ATURAN BERSAMA jadi Salah satu Indikator utama Kinerja Pendampingan. Aturan bersama : 1. Di level Masyarakat dan 2. Di level Stakeholder Kota
  • 22. a. LATAR BELAKANG Re-Orientasi 4 Pendampingan Berorientasi KOLABORASI
  • 23. a. LATAR BELAKANGINTERVENSI KOLABORATIF 2016 2017-20192015 PROGRAM KUMUH DIT.BANGKIM Kumuh Prioritas 2015 Penanganan Kumuh 2016-2019 PROGRAM DJCK 100-0-100 Program 2015 utk 100-0-100 Program Target 100-0-100 untuk 2016-2019
  • 24. Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Pokja PKP Nasional Pokja PKP Provinsi Pokja PKP Kabupaten/Kota PMU dan PIUs Dukungan Manajemen Pusat Dukungan Manajemen Wilayah Dukungan Manajemen Kota/Kabupaten Tim Fasilitator Kelurahan (Lurah/LKM/BKM/ Kontributor) Ahli yang dikontrak masyarakat Perguruan Tinggi Lokal APBN APBD PHLN CSR Dana Swadaya Masy. Hibah/ Wakaf Bank/ LKNB
  • 25. Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Pokja PKP Nasional Pokja PKP Provinsi Pokja PKP Kabupaten/Kota PMU dan PIUs Dukungan Manajemen Pusat Dukungan Manajemen Wilayah Dukungan Manajeman Kota/Kabupaten Tim Fasilitator Kelurahan (Lurah/LKM/BKM/ Kontributor) Ahli yang dikontrak masyarakat Perguruan Tinggi Lokal Pembangunan Fisik Pembangunan Ekonomi Pembangunan Sosial Memorandum Capacity Building PROGRAM PUSAT DAN DAERAH CSR APBN APBD Dana Swadaya Masy. Hibah/ Wakaf Bank/ LKNBPHLN
  • 26. KOLABORASI jadi Salah satu Indikator utama Kinerja Pendampingan. KOLABORASI: 1. Di level Masyarakat, Pooling Sumber Daya Masyarakat 2. Di level Kawasan dan Kota, Pooling Sumber Dana External
  • 27. a. LATAR BELAKANG Re-Orientasi 5 Berbagai Perubahan Orientasi Pendampingan Lainnya
  • 28. PNPM PERKOTAAN P2KP 2015 - 2019 REORIENTASI PENDAMPINGAN DALAM PELAKSANAAN P2KP 2015 - 2019 KEMANFAATAN KOMUNAL KEMANFAATAN KK MISKIN (PS-2) STIMULAN BLM OPEN MENU AKSES CHANNELLING BLM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Target 100-0-100, Kumuh & Livelihood untuk PS-2 PERENCANAAN MASYARAKAT PJM Pronangkis - kemiskinan SINERGI PERENC. PARTISIPATIF DG PERENC. MAKRO RPJM Kelurahan/RPI2JM/RTPLP, dll BANTUAN PROYEK Software dan Hardware BANTUAN TEKNIS Software -> RPJM Kelurahan/RPI2JM/RTPLP, dll
  • 29. PNPM PERKOTAAN P2KP 2015 - 2019 PENCAIRAN-PEMANFAATAN BLM Sepenuhnya BLM P2KP/PNPM MENCARI & MENGAKSES BLM Sebagian besar BLM dari Pihak Luar PENGUATAN UPK UPK mengelola dana bergulir KSM SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN INKLUSIF Dana Bergulir dikelola KSM, ke UPK hanya Jasa (P2B) KSM EKONOMI, SOSIAL & LINGK Jenis-Jenis KSM sesuai kegiatan KSM Sbg LEMBAGA MASYARAKAT (Sos,ek,link,dll) KSM Menangani berbagai kegiatan sesuai kebutuhan agt PENDAMPINGAN MASYARAKAT Penguatan BKM & UPK PENDAMPINGAN KOLABORASI Peran BKM & UP-UP dalam Kolaborasi PENDAMPINGAN PEMDA Bappeda, Satker, dll PENDAMPINGAN INSTITUSI & POLICY MAKER PEMDA Walikota/Bupati, DPRD, Pokja PKP, City Changer, dll FOKUS DANA BERGULIR PAR, LAR, ROI, RR, dll FOKUS AKSES KESEMPATAN KERJA & USAHA Vocational Training, pembinaan usaha, dll REORIENTASI PENDAMPINGAN DALAM PELAKSANAAN P2KP 2015 - 2019
  • 30. “SAATNYA MEMBALAS BUDI KE WARGA MISKIN DENGAN MENJAMIN HAK-HAK DASAR TERPENUHI...!!!”
  • 31. Terima Kasih R. Arief Rahadi: HP: 08159654357 email : ariefrahadi@yahoo.com Facebook : ariefrahadi Twitter: @ariefrahadi