Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, peran pemda sebagai nakhoda, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Program ini akan diimplementasikan pada tahun 2016-2021 di 116 kab

1. Z
Arah Kebijakan Percepatan Penanganan
Kumuh 2015-2019 dan Gambaran Umum
Program KOTAKU
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. Amanat UUD’45
Pasal 28H
Ayat 1 :
“Setiap orang berhak untuk hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat, serta
berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”
UU No.1 Tahun 2011 :
Penanganan
permukiman kumuh
wajib dilakukan oleh
Pemerintah,
Pemerintah Daerah
dan atau setiap orang
Strategi Pelaksanaan Kebijakan
Implementasi Percepatan Penanganan
Kumuh Perkotaan 2016-2019
Revitalisasi
BKM
MembanguMembangu
n Sistemn Sistem
FasilitasiFasilitasi
PemdaPemda
Fasilitasi Komunitas
(berbasis
Masyarakat)
Arahan Kebijakan DJCK:
TUSI Dit.PKP : Permen PUPR No 15 Tahun 2015
Peningkatan
Peran Pemda
sbg Nakhoda
Latar Belakang & Kebijakan
RPJMN 2015-2019 :
tercapainya
pengentasan
permukiman
kumuh perkotaan
menjadi 0 persen

3. Pendampingan Penyusunan
Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan
(RP2KP-KP)
Keterpaduan Penanganan
Permukiman Kumuh Perkotaan
Kementerian PUPR di 30
Kab/Kota Lokasi Prioritas
Keterpaduan
Program Penanganan Kumuh
berbasis masyarakat dengan
revitalisasi peran BKM dari
penanggulangan kemiskinan ke
penanganan kumuh (KOTAKU)
Pendampingan Penyusunan
Raperda tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Strategi Percepatan Penanganan Kumuh

4. 54. 000
Ha*
2004
54. 000
Ha*
2004
57. 800
Ha*
2009
57. 800
Ha*
2009
38.431
Ha**
2014
38.431
Ha**
2014
0 %
2019
0 %
2019
35.291
Ha***
2015
35.291
Ha***
2015
Baseline
Kumuh
Luas kumuh di
lokasi yang memiliki
BKM
23,473 Ha
Luas kumuh yang belum
memiliki BKM sebesar
11,818 Ha
Dilaksanakan melalui
Satker Provinsi &
Satker Strategis
Apabila ditangani
melalui BKM,
akan
memberikan
kontribusi 66,5%
Percepatan
Penangan Kumuh
Peran Strategis BKM
Dalam Percepatan Penanganan Kumuh

5. Z
GAMBARAN UMUM
NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) /
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
2016-2021

6.  Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan
kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019, adalah
Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat.
 Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan
melalui pelaksanaan National Slum Up-grading Program (NSUP) atau
Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) periode 2016-2020;
 Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara
Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Penguatan
Peran Pemda sebagai Nakhoda dan Kolaborasi antara Pemerintah
Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota
 Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih
mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam
rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan
berkelanjutan.
LATAR BELAKANG

7. Prinsip Dasar Program KOTAKU
Perencanaan Yang Komprehensif
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran
Partisipatif, Kreatif dan Inovatif
Tatakelola Kepemerintahan Yang Baik
Investasi Penanganan Kumuh
PrinsipPrinsip
DasarDasar
Pemda Sebagai Nakhoda
Revitalisasi Peran BKM/LKM
Pengelolaan Lingkungan Sosial yang
menjamin keberlanjutan

8. LOAN AIIB
WILAYAH 2 - AIIB
PROVINSI : 34
KAB/KOTA : 269
KEL/DESA : 11.067
KWS.KUMUH (Ha) : 23.474
LOKASI NSUP
NSUP - KOTAKU
PROVINSI : 15
KAB/KOTA : 116
KEL/DESA : 4.923
KWS KUMUH (Ha) : 11.218
WILAYAH 1- IDB
PROVINSI : 19
KAB/KOTA : 153
KEL/DESA : 6.144
KWS KUMUH (Ha) : 12.256
WILAYAH 2 - WB

9. MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUDMAKSUDMAKSUDMAKSUD
TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN
1. Memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan
fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh,
berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah
1. Memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur
permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh
2. Penguatan kapasitas pemda untuk mengembangkan
kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder)
3. Memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui
pengembangan penghidupan berkelanjutan (Sustainable
livelihoods)

10. 1. Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat, dalam
rangka Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan
Revitalisasi Peran BKM yang mendukung partisipasi aktif
dalam percepatan penanganan kumuh di wilayahnya;
2. Pemda sebagai Nakhoda, untuk berperan sebagai
regulator, fasilitator, enabler dan steering dalam
penanganan kumuh dan gerkaan 100-0-100 di wilayahnya;
3. Kolaborasi Sinergis, terutama membangun kerjasama dan
kolaborasi antara masyarakat dengan pemda dan swasta
(CSR), termasuk penguatan Pokja Permukiman Kota.
4. Tridaya, kegiatan penanganan kumuh dan pencegahan
meluasnya kumuh di perkotaan dilakukan secara
komprehensif, antara penanganan fisik/infrastruktur,
pengembangan ekonomi (Local Economic Development)
dan kegiatan sosial (aturan bersama, perubahan sikap &
perilaku, PHBS, dll);
Pendekatan Program KOTAKU

11. Komponen Program

12. 2016 2017-2021
Pemetaan
Swadaya utk
Profil Kumuh
&
Perencanaan
Partisipatif
Penanganan
kumuh
Kegiatan Infrastruktur Pencegahan &/
Sustainable Livelihood di 8.473 Kel/Desa
Pelaksanaan Kegiatan ND/PLPBK untuk
Investasi Infrastruktur Penanganan
Kumuh di 2.594 Kel/Desa
LOKASI
PENANGANAN
KUMUH/
PENINGKATAN
KUALITAS
Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Kota
di 169 Kota/Kab
LOKASI
PENCEGAHAN
KUMUH
Pemetaan
Swadaya
& Perencanaan
Partisipatif
Investasi Infrastruktur Penanganan
Kumuh di 100 Kota/Kab
PROGRAM PENANGANAN KUMUH
PROGRAM PENCEGAHAN KUMUH
Lingkup Program
Kegiatan Pengelolaan untuk mencegah
menjadi kumuh kembali

13. Investasi Infrastruktur Kota
(Kolaborasi)
Investasi Infrastruktur Kota
(50 Kota selektif)
Wilayah 1 - IDB Wilayah 2 – WB & AIIB
LOKASI
PENANGANAN
KUMUH/
PENINGKATAN
KUALITAS
LOKASI
PENCEGAHAN
KUMUH
KEGIATAN DAN INVESTASI
PROGRAM KOTAKU
Investasi Infrastruktur Kota
(50 Kota selektif)
Investasi Infrastruktur ND
(di Kelurahan kumuh di 50 Kota)
Investasi Pengemb. Kapasitas
Livelihood (di Kelurahan kumuh
di 50 Kota)
Investasi Infrastruktur ND
(di Kelurahan kumuh di 50 Kota)
Investasi Pengemb. Kapasitas
Livelihood (di Kelurahan kumuh
di 50 Kota)
Replikasi BDC (seleksi 15 Kota
baru) dan Vocational Training
Produk Unggulan BDC (15 Kota
lama)
Investasi Infrastruktur Kota
(Kolaborasi)
Infrastruktur & Services Masy.
Tkt.Kelurahan
Infrastruktur & Services Masy.
Tkt. Kelurahan

14. 1. Penerbitan berbagai peraturan daerah dan Surat
Keputusan Walikota/ Bupati yang terkait dengan
peningkatan kualitas permukiman, seperti Perda
Tata Ruang, Perda BG, SK Kumuh, Pokja PKP,
Memorandum Program, dll
2. Mendukung penguatan peran dan fungsi
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Pokja PKP) serta Pokja Pengadaan;
3. Memfasilitasi upaya revitalisasi peran BKM untuk
mendukung percepatan peningkatan kualitas
permukiman di wilayahnya
4. Penyediaan profil permukiman kumuh yang
dilengkapi dengan peta dasar digital berskala dan
drone untuk keakuratan data Kumuh, dengan basis
baseline profil wilayah yg disusun masyarakat;
5.Penyusunan SIAP/RP2KP-KP, Master Plan, dan
DED tepat waktu sesuai ketentuan, dengan basis
Tata Ruang, kebijakan pembangunan kota dan
perencanaan permukiman yang disusun
masyarakat;
6. Mendukung kontribusi kemitraan program dan
pendanaan sesuai ketentuan Program Kotaku;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan
intensif agar kinerja program Kotaku dapat tercapai
secara maksimal;
8. Pengaturan pemanfaatan dan fasilitasi
pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun;
9. Serta bentuk peran, dukungan dan kontribusi lain
yang ditetapkan dalam Pedoman dan petunjuk
teknis Program KOTAKU
Fasilitasi Peran dan Dukungan Pemda

15. PENDATAAN PROFIL KUMUH
PERENCANAAN
Pendataan Partisipatif oleh Masyarakat
Survey dan Finalisasi Data Kumuh hasil Masy. Oleh Konsultan & Pemda
SK Walikota/Bupati ttg Profil Kumuh
Perencanaan Partisipatif oleh Masyarakat
Perencanaan Kota (RP2KP-KP/SIAP), oleh konsultan RP2KP-KP &
Pemda
SK Walikota/Bupati ttg Perencanaan RP2KP-KP/SIAP
Sosialisasi, Penyadaran, Penyiapan Masy. & Kelembagaan
Pekerjaan Fisik/Konstruksi
Monitoring dan Pengendalian
Serah terima hasil pekerjaan/asset
Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Penyediaan Infrastruktur 100-0-100 berbasis masyarakat
Meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat (ekonomi, sosial, dll)
untuk mandiri memenuhi akses 100-0-100
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENCEGAHAN & PENGELOLAAN KUMUH
Pemda & Dit. PKP
NSUP/KOTAKU
Pemda & Konsultan
Pemda & Dit. PKP
NSUP/KOTAKU
Kon.RKP & Pemda
NSUP/KOTAKU
Kontraktor & Pemda
Masyarakat & Pemda
Kontraktor & Masy
Kotaku+Pemda+Masy
NSUP/KOTAKU
Kotaku+Pemda+Masy
Fasilitasi Sinergi Penanganan Kumuh

16. TARGET FASILITASI PROGRAM KOTAKU
TARGET SKALA KELURAHAN SKALA KOTA
Sosialisasi Muatan gerakan 100-0-100 dan Revitalisasi
Peran BKM dlm penanganan kumuh
Muatan gerakan 100-0-100 dan Orientasi
Pemda sbg Nakhoda penanganan kumuh
Pemetaan Kumuh Baseline 100-0-100 (by name by adress) &
Delinasi Kumuh
SK Walikota ttg Profil Kumuh berdasarkan
Baseline 100-0-100
Road Map
Penanganan Kumuh
Tersusun Road Map penanganan kumuh 2016-
2019 di tingkat kelurahan
Tersusun Road Map penanganan kumuh 2016-
2019 di tingkat Kota
Perencanaan
Program
Tersusun RPLP dan RTPLP serta DED utk
Program ND dan Proposal utk Livelihood
SK Walikota ttg RP2KPKP (SIAP) berbasis RPLP
dan RTPLP
Memorandum
Program
Penyepakatan perencanaan sumber dana
program untuk pembiayaan RPLP & RTPLP
SK Walikota perencanaan sumber dana
program utk pembiayaan RP2KPKP/SIAP
Perencanaan Teknis Tersusun DED-DED untuk Program ND dan
Proposal2 untuk Program Livelihood
Tersusun DED-DED utk investasi Infrastruktur
kota & kolaborasi kota, pembiayaan dari Pemda
Kelembagaan 1. Revitalisasi Peran BKM dalam percepatan
penanganan kumuh
2. Berfungsi KSM-KSM kegiatan infrastruktur,
livelihood, kolaborasi kota dan O & P
1. SK walikota dan berfungsinya Pokja PKP,
BDC dan Federasi UPK
2. SK Walikota pembentukan & berfungsinya
Pokja Kolaborasi (untuk kolaborasi kota)
Pendanaan Pendanaan RPLP & RTPLP dari non-program
adl 75% dr total biaya RPLP & RTPLP
Pendanaan RP2KPKP/SIAP dari non-program
adl 75% dr total biaya
Kolaborasi 75% kegiatan RPLP & RTPLP bersumber dari
kolaborasi (channeling), in cash & in kind
75% kegiatan RP2KPKP/SIAP bersumber dari
kolaborasi (channeling), in cash & in kind
Key Performance
Indicators
Road Map KPI 2016-2020 skala kelurahan
seluruhnya tercapai
Road Map KPI 2016-2020 skala Kota
seluruhnya tercapai

17. TERIMA KASIHTERIMA KASIH