Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang ide kesetaraan dan keadilan gender yang berasal dari Barat sebagai perlawanan atas penindasan perempuan. Dokumen tersebut juga membahas definisi gender, kesetaraan, dan diskriminasi menurut RUU KKG serta menyatakan bahwa hegemoni kehidupan sekuler perlu dihilangkan dan digantikan dengan kehidupan Islam berdasarkan syariat Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah.
3. LATAR BELAKANG
Ide KKG sebenarnya merupakan ide
barat
sebagai
perlawanan
atas
penindasan
perempuan
di
barat
(Eropa) selama berabad-abad.
Sejak zaman Yunani, Romawi, dan
Abad Pertengahan, dan bahkan pada
Abad Pencerahan sekali pun, Barat
menganggap wanita sebagai makhluk
inferior, manusia yang cacat, dan
sumber dari segala kejahatan atau
dosa.
4. LATAR BELAKANG
Penindasan ini dianggap akibat adanya
perbedaan/pembedaan
dan
ketaksetaraan
antara perempuan dan laki-laki.
Untuk menghilangkan penindasan itu, laki-laki
dan perempuan harus setara dan disamakan,
dan tidak boleh ada diskriminasi
Pembuatan aturan harus berdasarkan sudut
pandang perempuan dan tolak ukur agar
terealisasi KKG.
5. LATAR BELAKANG
Partisipasi perempuan = partisipasi lakilaki
setara dan adil.
Pengaturan
relasi
laki-laki
dan
perempuan dalam semua aspek harus
dijauhkan dari ketentuan agama.
Diserahkan kepada manusia dengan
partisipasi
perempuan
yang
setara
dengan laki-laki.
6. DEFINISI GENDER
Gender adalah pembedaan peran dan
tanggung jawab laki-laki dan perempuan
yang merupakan hasil konstruksi sosial
budaya yang sifatnya tidak tetap dan
dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan
menurut waktu, tempat dan budaya
tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis
kelamin yang lainnya (Pasal 1:1)
7. KESETARAAN
Kesetaraan gender adalah kesamaan
kondisi dan posisi bagi perempuan dan
laki-laki
untuk
mendapatkan
kesempatan
mengakses, berpartisipasi, mengontrol
dan
memperoleh
manfaat
pembangunan
di
semua
bidang
kehidupan (Pasal 1:2).
9. KEADILAN GENDER
Suatu keadaan dan perlakuan
yang menggambarkan adanya
persamaan hak dan kewajiban
perempuan dan laki-laki sebagai
individu, anggota keluarga,
masyarakat dan warga negara
(Pasal 1:3)
10. DISKRIMINASI
Diskriminasi adalah segala bentuk
pembedaan, pengucilan, atau pembatasan, dan
segala bentuk kekerasan yang dibuat atas
dasar jenis kelamin tertentu, yang mempunyai
pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau
menghapuskan pengakuan, penikmatan
manfaat atau penggunaan hak asasi manusia
dan kebebasan pokok di bidang
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau
bidang lainnya terlepas dari status
perkawinan, atas dasar persamaan antara
perempuan dan laki-laki (Pasal 1:4).
11. PASAL 67 & 70
Pasal 67: Setiap orang dilarang melakukan
perbuatan yang memiliki unsur
pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan
atas dasar jenis kelamin.
Pasal 70: Setiap orang yang dengan segaja
melakukan perbuatan yang memiliki unsur
pembedaan, pembatasan, dan/atau penguciln
atas dasar jenis kelamin tertentu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 67, dipidana dengan
pidana penjara paling lama…(…) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp…(…).
12. Kelahiran Feminisme
Pengertian: Gerakan perempuan yang menuntut
hak dan kesetaraan perempuan dalam bidang
ekonomi dan politik. Dibagi menjadi 3 gelombang:
Gelombang 1 dimulai dari publikasi Mary
Wollstonecraft berjudul Vindication of the Right
of Women pd thn 1972 yg menganggap
kerusakan psikologis & ekonomi yg dialami
perempuan disebabkan krn keetrgantungan
ekonomi pd laki2 & peminggiran perempuan dr
ruang publik (Rowbotham: 1992)
13. Kelahiran Feminisme
Gelombang 2 dg doktrinnya yg memandang
perbedaaan gender sengaja diciptakan utk
memperkuat penindasan terhdp perempuan. Pd
gelombang ini dimulai gugatan perempuan
terhdp institusi pernikahan, keibuan, hub. Lawan
jenis & scr radikal mereka berusaha mengubah
setiap aspek dr kehidupan pribadi & politik.
Gelombang 3 lbh menekankan kpd keragaman
(diversity), sbg contoh ketertindasan yg dialami
kaum perempuan heteroseksual yg dianggap
berbeda dg ketertindasan yg dialami kaum lesbi
& sbgnya (Arivia, 2002).
14. SIKAP KITA
Semua
ini
terjadi
karena
hegemoni
kehidupan yang sekuler melanda dunia
Muslim khususnya.
Maka, menjadi kewajiban kita untuk
mengenyahkan kehidupan sekuler dan
digantikan dengan kehidupan Islam yang
berjalan sesuai Syariah Islam secara total
dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.