Perdes Pembelian Mobil Siaga dari Swadaya dan Sumbangan pihak ke-3

1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
Alamat : Jl.Raya Bojong Sragi Km 2 No.3 Pekalongan 51155
PERATURAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG
PENGADAAN MOBIL SIAGA BERBASIS SWADAYA MASYARAKAT

2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG
PENGADAAN MOBIL SIAGA BERBASIS SWADAYA MASYARAKAT
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwadalamrangka menjalankantugasdankewajiban Pemerintah Desa
untuk memberikan pelayananan secara maksimal kepada warganya
dalam segala bidang baik urusan administrasi pemerintahan maupun
layanan pendukung lain seperti kesehatan, keamanan dan social;
b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, khusunya untuk mengurangi
AngkaKematianIbuketika melahirkan dan pertolongan pertama kepada
warga sakit berupa pengantaran ke Rumah Sakit terdekat, diperlukan
adanya mobil siaga;
c. bahwa dana APBDes yang bersumber dari ADD dan DANA DESA sudah
habis terserap untuk operasional pemerintahan dan pembangunan
sarana prasarana fisik,makaperlumencari sumberpendanaan lain untuk
pengadaan mobil siaga;
d. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b
dan c, perluditetapkanPeraturan Desa yang mengatur Pengadaan Mobil
Siaga Berbasis Swadaya Masyarakat;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. 3. PeraturanPemerintahRepublikIndonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
4. PeraturanPemerintahRepublikIndonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
6. Peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi Republikindonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pedoman
tata tertib dan mekanisme Pengambilan keputusan musyawarah desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
7. Peraturan Desa Kedungjaran Nomor Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 –
2019.
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENGADAANMOBIL SIAGA BERBASIS SWADAYAMASYARAKAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalamkeputusanini yangdimaksuddengan;
a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
c. Desa adalan Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi;
d. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungjaran
Kecamatan Sragi;
f. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan Permusyawaratan Desa
Kedungjaran Kecamatan Sragi yang merupakan unsur Penyelenggara
Pemerintah Desa dan Pengawas dalam hal Pelaksanaan Desa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan kepala Desa ;
g. Kepala Desa Adalah Kepala Pemerintahan Desa :
h. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Staf,

4. unsur Pelaksana Teknis dan unsur wilayah ;
i. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa ;
j. Mobil Siaga adalah unit kendaraan yang dimiliki oleh desa yang
dioperasionalkan untuk melayani keperluan warga ketika diperlukan
pertolongan cepat darurat;
k. Swadaya adalah kemauan dan Kemampuan dari diri sendiri masyarakat untuk
menyelesaikan suatu masalah atau persoalan;
l. Sumbangan adalah bantuan yang diberikan masyarakat yang bisa berupa uang
maupun barang;
m. TPK adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang menjalankan PRONA di desa;
n. Gawat Darurat adalahsituasi dimana perlu dilakukan penanganan secara cepat
dan tepat agar tak menimbulkan resiko yang merugikan;
o. SPO adalah sebuah aturan yang dibuat sebagai standar dari sebuah pelayanan
atas penggunaan mobil siaga;
p. Biaya adalah segala pengeluaran yang dinilai uang baik untuk operasional dan
perawatan mobil siaga.
BAB II
TUJUAN PROGRAM
Pasal 2
1. Memberikan Pelayanan maksimal kepada warga desa kedungjaran dalam
bidang kesehatan dan gawat darurat medis.
2. Memberikan rasa aman, tentram dan nyaman kepada warga atas ketersediaan
pertolongan gawat darurat yang sewaktu-waktu diperlukan.
BAB III
JENIS MODA MOBIL SIAGA
Pasal 3
1. Jenis moda mobil siaga adalah kendaraan roda empat yang memenuhi
kebutuhan akan tuntutan pelayanan gawat darurat secara cepat.
2. Merk, Model dan harga Mobil Siaga diputuskan melalui Musyawarah khusus
membahas pengadaan mobil siaga ini.
BAB IV
WAKTU DAN PELAKSANA PENGADAAN
Pasal 4
1. Waktu pengadaan adalah serta merta setelah perdes dan SK TPK diputuskan.
2. Pelaksana pengadaan Mobil Siaga adalah Panitia atau Tim Pelaksana Kegiatan
yang dipilihsecaraMusyawarahMufakatdalamMusyawarah khususmembahas
permasalahan Mobil Siaga tersebut.
3. Orang yangmenjadi Pengurusdi TPKsemaksimal mungkin orang yang ahli atau
sekurang-kurangnya paham seluk beluk permesinan mobil.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5
1. Pembiayaanyangtimbul untukpengadaanMobil Siagabersumberdari Swadaya
Masyarakat.
2. Biaya yang timbul untuk Operasional Pelayanan Mobil Siaga bersumber dari
CSR lembaga usaha yang ada di desa dan iuran masyarakat.
3. Biaya Perawatan dan Perlengkapan aksesoris pelengkap bersumber dari
APBDes.

5. BAB VI
KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 6
1. Setiap warga desa kedungjaran berhak mendapat layanan mobil siaga.
2. Warga tak dibebani biaya Pelayanan antar Jemput ke rumah sakit.
3. Mobil siagabersifatGawatDarurat untukpelayananpertamakecelakaanwarga,
antar jemput warga ke rumah sakit.
4. Mobil siaga tak diperbolehkan untuk pengantaran Periksa Dokter, Sunat,
Hajatan.
5. Mobil Siaga hanya untuk warga desa Kedungjaran, akan tetapi atas dasar
pertimbangan kemanusiaan maka atas persetujuan kepala desa bisa untuk
membantu kegiatan sejenis di desa lain.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Desa dan Standar
Operasional Prosedur.
Pasal 8
PeraturanDesaini mulai berlakupadatanggal diundangkan.agarsetiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatanya dalam lembaran Desa atau dalam rapat Desa.
Disahkandi : Kedungjaran
Pada tanggal: 20 November2015
KETUA BPD KEDUNGJARAN
SUUD
KEPALA DESA KEDUNGAJARAN
SARIDJO
Diundangkan dalam Berita Desa
Pada tanggal 20 November 2015
Sekretaris Desa
WASDARI

6. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
Jl. Raya Sragi Bojong KM2 No.3 Kedungjaran Sragi Pekalongan
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
Nomor : 4 TAHUN 2015
Tentang
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN MOBIL SIAGA BERBASIS SWADAYA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib memberikan Pelayanan Maksimal
kepada Warga dalam bidang Administrasi Pemerintahan dan
Layanan lain seperti Kesehatan serta keamanan;
b. bahwa Pemerintah desa bersama masyarakat untuk menjalankan
kewajiban tersebut diatas perlu melakukan pengadaan mobil siaga
guan pengantara warga ke rumah sakit terdekat.
c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanahuruf adanhuruf b,
maka perlumenetapkanKeputusanKepala desa tentang Penetapan
Tim PelaksanaKegiatanPengadaanMobil Siagaberbasis Masyarakat
desa Kedungjaran Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694 );
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717 );
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarHak Asal Usul danKewenanganLokal BerskalaDesa( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
5. Peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi Republik indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang
Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan keputusan
musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159 );

7. 8. Peraturan Desa Kedungjaran Nomor Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes )
Tahun 2014 – 2019.
9. Peraturan Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten
Pekalongannomor : Tahun 2015 tentang Pengadaan Mobil Siaga
Berbasis Swadaya Masyarakat.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : MenetapkanTimPelaksanaKegiatanProgram Pengadaan Mobil Siaga Berbasis
Swadaya Masyarakat Tahun 2016 dengan pengurus sebagai berikut :
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
: WASDARI
: SISWANDI
: AGUS TAMTOMO
KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Berbasis Swadaya Masyarakat
Desa Kedungjaran Tahun 2016 bertugas dan berkewajiban :
1. Bertugas Mendata, menyiapkan dan melengkapi berkas-berkas yang
diperlukan sebagai syarat permohonan Prona.
2. Bertugas Mengumpulkan Dana Pembiayaan dari pemohon Prona.
3. Bertugasmembelikan/Mengadakan berbagai perlengkapan pelaksanaan
Prona yang sudah dipercayakan padanya.
4. Bertugas memberi Sosialisasi seperlunya kepada Pemohon Prona
mengenai prona.
5. Bertugas sebagai Koordinator Rapat-rapat pelaksanaan Prona.
6. Berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemasukan
dan pengeluaran dana prona secara berkala kepada Kepala Desa dan
kepada pemohon Prona pada akhir masa tugas.
KETIGA : Masa Tugas kepengurusan TPK Prona hingga Sertifikat telah dibagikan.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Prona dari
pemohon Prona.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkandi : KEDUNGJARAN
Pada Tanggal : 27 Januari 2016
KepalaDesaKedungjaran
SARIDJO
Tembusan disampaikankepadaYth.:
1. BPN Kab. Pekalongan
2. Bapak Camat Sragi;
3. KetuaBPD DesaKedungjaran;
4. PengurusKarangTaruna yangbersangkutan;
5. Arsip