Peraturan Desa ini mengatur kewenangan Desa Kedungjaran berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah, dan pengembangan peran masyarakat. Kewenangan lokal berskala desa meliputi kegiatan pelayanan masyarakat, kebutuhan sehari-hari m

1. PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TENTANG :
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KEDUNGJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN ,
Menimbang a.
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Desa Kedungjaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Desa Kedungjaran;
Mengingat 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. 8.
9.
Pemendes PDTT No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
Dan
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
KEDUNGJARAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut KPMD adalah
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
kabupaten Pekalongan dalam wilayah kerja Pemerintah kabupaten Pekalongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

3. 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selajutnya disebut RPJMDes
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selajutnya disebut RKPD, adalah penjabaran
RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak
lainya yang sah.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di
bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang
masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan
desa dan prakarsa masyarakat desa.
BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2
Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :
a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pengelolaan tanah kas Desa;
d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan
setempat;
e. pengelolaan tanah bengkok; dan
f. pengembangan peran masyarakat Desa.
Pasal 3
Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Desa ini.
BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 4
Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam
wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari
masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan
pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

4. f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah Kabupaten.
Pasal 5
Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB IV
KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH
Pasal 6
1. Selain Kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
Desa juga mendapatkan Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) meliputi:
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d, antara lain:
a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.
4. Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) antara lain:
a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
c. pelayanan publik bagi masyarakat;
d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

5. BAB V
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Pasal 7
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa,
ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :
a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Bupati;
b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
c. pembahasan bersama BPD; dan
d. penetapan Peraturan Desa.
Pasal 8
1. Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidik;
e. perwakilan kelompok nelayan;
f. perwakilan kelompok perajin;
g. perwakilan kelompok perempuan;
h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
i. danperwakilan kelompok masyarakat miskin.
3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa
dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.
4. Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah
ditetapkan Bupati.
5. Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa
masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
6. Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana pada ayat (5) dituangkan
dalam Berita Acara.
Pasal 9
1. Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan
kepada masyarakat dan Camat Kedungjaran
Pasal 10
Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa
menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD
untuk dibahas dan disepakati bersama.

6. Pasal 11
Peraturan Desa ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan data sesuai dengan
kondisi dan situasi.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di Kedungjaran
pada Tanggal 30 Desember 2017
Kepala Desa Kedungjaran
ttd
SARIDJO
Diundangkan di Kedungjaran
pada tanggal 2 Januari 2018
Pj. Sekretaris DesaKedungjaran
ttd
WASDARI

7. LAMPIRAN I
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 12 TAHUN 2017
PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI DESA KEDUNGJARAN
JENIS KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
NO BIDANG KEWENANGAN JENIS KEWENANGAN
1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1.1. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti :
Lebe, pamong tani, dll;
1.2. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa; juru
bersih kampung dan tenaga sesuai kebutuhan desa;
1.3. Penataan Bengkok; Pendataan tanah-tanah milik desa;
1.4. Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah desa;
1.5. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa;
1.6. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa;
1.7. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
1.8. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan
1.9. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan
1.1. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, jumat
bersih, kerigan, kerja bakti, sambatan,Bakti
sosial,Nyadran;
1.2. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan
dari ahli waris (nyungkup);
1.3. Bersih makam / nyadran makam;
1.4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
3.1. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa:
Pembinaan paguyuban warga maupun kepemudaan,
pembinaan rembug-rembug warga;
3.2. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan
proses Ruwatan, wajib /shodaqoh, tradisi,puputan dan
boyongan;
3.3. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
3.4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
4.1. Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sadranan,
muludan, rajaban, lawean, syuran, sya’banan, tahlilan,
nyekar (ziarah kubur), ngupati,mitoni, munjung, among
among cah angon,enthak enthik,bancakan,mbrokoi, dan
midangan;
4.2. Pelestarian budaya : tari jawen, sholawatan, dan
Karawitan ;
4.3. Syukuran setelah panen/Jabel (perorangan);
4.4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa
Kepala Desa Kedungjaran
SARIDJO

8. LAMPIRAN II
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 12 TAHUN 2017
PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI DESA KEDUNGJARAN
JENIS KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
NO BIDANG KEWENANGAN JENIS KEWENANGAN
1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1.1. penetapan dan penegasan batas Desa;
1.2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
1.3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
1.4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
1.5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian
dan sektor non pertanian;
1.6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja,
angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi
angkatan kerja;
1.7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang
bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan
status pekerjaan;
1.8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
1.9. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
1.10. pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
1.11. penetapan perangkat Desa;
1.12. penetapan BUM Desa;
1.13. penetapan APB Desa;
1.14. penetapan peraturan Desa;
1.15. penetapan kerja sama antar-Desa;
1.16. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai
Desa;
1.17. pendataan potensi Desa;
1.18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
1.19. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian
bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan
keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
1.20. pengelolaan arsip Desa;
1.21. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat
Desa;
1.22. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
1.23. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
1.24. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat
Desa;
1.25. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
1.26. Pembentukan Pengisian BPD;
1.27. Penetapan Peraturan di Desa;
1.28. Pengelolaan Keuangan Desa;
1.29. Pengelolaaan Pungutan Desa;
1.30. Pengelolaan Aset Desa;
1.31. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
1.32. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan
pihak ketiga;
1.33. Pengelolaan system informasi desa;
1.34. Pemberian Rekomendasi ;
1.35. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;

9. 1.36. Pendataan kependudukan desa;
1.37. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos
kamling dll);
1.38. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
1.39. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian
luar biasa;
1.40. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat
1.41. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
1.42. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;
1.43. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan
antar desa;
1.44. Penyusunan profil desa;
1.45. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendata Penduduk Miskin;
1.46. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
1.47. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa;
1.48. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;

10. 2 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan
A. PELAYANAN DASAR
2.1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2.2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
a. layanan gizi untuk balita;
b. pemeriksaan ibu hamil;
c. pemberian makanan tambahan;
d. penyuluhan kesehatan;
e. gerakan hidup bersih dan sehat;
f. penimbangan bayi; dan
g. gerakan sehat untuk lanjut usia.
2.3. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
2.4. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika
dan zat adiktif di Desa;
2.5. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan
penyakit tidak menular ;
2.6. Pengelolaan dana sehat;
2.7. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
2.8. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
2.9. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
2.10. Fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga;
2.11. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs;
2.12. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin ;
2.13. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
2.14. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni
budaya, dan perpustakaan Desa;
2.15. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompokkelompok belajar
di Desa;
2.16. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2.17. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2.18. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
2.19. Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;
2.20. Pendataan pendidikan di desa;
2.21. Bantuan Siswa Miskin;
2.22. Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
2.23. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
2.24. Menerbitkan surat keterangan miskin;
2.25. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
2.26. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi
kesejahteraan sosial;
2.27. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial;
2.28. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
2.29. Penetapan Penduduk Miskin;

11. A. SARANA PRASARANA DESA
2.1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
2.2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
2.3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
2.4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
2.5. pembangunan energi baru dan terbarukan;
2.6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
2.7. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
2.8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
2.9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
2.10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
2.11. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
2.12. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran
untuk budidaya perikanan;
2.13. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa ;
2.14. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
2.15. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
2.16. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi,
Cuci dan Kakus (MCK) Komunal;
2.17. Fasilitasi pembangunan MCK RTM;
2.18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
2.19. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air
Limbah dan Drainase Desa;
2.20. Penanggulangan bencana tingkat desa ;
B. PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
2.1. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
2.2. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
2.3. pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan
bagan ikan;
2.4. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan
Desa;
2.5. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan
penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
2.6. penetapan jenis pupuk dan pakan organic untuk pertanian
dan perikanan;
2.7. pengembangan benih lokal;
2.8. pengembangan ternak secara kolektif;
2.9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
2.10. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
2.11. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil
pertanian dan perikanan; dan
2.12. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang
bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya
lokal;
2.13. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
2.14. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
2.15. Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
2.16. Penguatan kapasitas kelompok UMK;
2.17. Pengembangan Kelembagaaan Petani local ;
2.18. Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan
irigasi tingkat desa;
2.19. Pemasyarakatan pupuk organik;
2.20. Fasilitasi modal usaha tani;
2.21. Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;

12. 2.22. Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki pungsi
khusus;
2.23. Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari
kebun bibit desa;
2.24. Pelestarian kebun bibit desa;
2.25. Pengelolaan turus jalan desa;
2.26. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal
desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana
wisata desa
C. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
2.1. penghijauan;
2.2. pembuatan terasering;
2.3. perlindungan mata air;
2.4. pembersihan daerah aliran sungai;
2.5. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
2.6. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak
terhadap lingkungan hidup desa;
2.7. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata
guna lahan desa;
2.8. Pengelolaan persampahan di tingkat desa;
2.9. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;
2.10. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;
3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
3.1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah
dan masyarakat Desa;
3.2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3.3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan
mediasi di Desa;
3.4. melestarikan dan mengembangkan gotong royong
masyarakat Desa ;
3.5. Pelaksanaan Penyuluhan ttg KB ;
3.6. Pelaksanaan Pembinaan akseptor KB ; Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa
3.7. Pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga ;
3.8. Fasilitasi keikut sertaan RTM dalam program KB;
3.9. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
3.10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM ;
3.11. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
3.12. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
3.13. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
dan
3.14. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa;
4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
4.1. pengembangan seni budaya lokal;
4.2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi
lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
4.3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
a. kelompok tani;
b. kelompok seni budaya; dan
c. kelompok masyarakat lain di Desa.
4.4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;

13. 4.5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok
masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan
difabel;
4.6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi
paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga
masyarakat Desa;
4.7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
4.8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup
bersih dan sehat;
4.9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
4.10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi
Desa;
4.11. pendayagunaan teknologi tepat guna;
4.12. pendayagunaan teknologi tepat guna; peningkatan kapasitas
masyarakat melalui:
a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
b. kelompok usaha ekonomi produktif;
c. kelompok perempuan;
d. kelompok tani;
e. kelompok masyarakat miskin;
f. kelompok pengrajin;
g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
h. kelompok pemuda; dan
i. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
4.13. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa ;
4.14. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa
;
4.15. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan
masyarakat ;
4.16. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di
desa ;
4.17. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan
pemerintahan ;
4.18. Pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak
desa;
4.19. Pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa ;
4.20. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender ;
4.21. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di
desa ;
4.22. Pelaksanaan pengarusutamaan gender ;
4.23. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
4.24. Pengelolaan obyek wisata milik desa; dan
4.25. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga ;
Kepala Desa Kedungjaran
SARIDJO