Kesehatan Ibu dan Anak baru Lahir

1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 6 TAHUN 2017
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK
(KIBBLA)

2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 6 TAHUN 2017
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka
Kematian Bayi (AKB) di Desa Kedungjaran sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat perlu dilakukan pelayanan kesehatan dasar terutama
kepada ibu, bayi dan anak;
b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah
Desa Kedungjaran merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah
Desa, Lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa, dunia usaha/swasta dan
masyarakat;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan b konsideran
menimbang ini, perlu adanya Peraturan Desa tentang Kesehatan Ibu, Bayi
Baru Lahir dan Anak (KIBBLA);
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes /
SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan
Siaga Aktif;
6. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga;
8. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa tahun 2017
9. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga;
10. Peraturan Desa Kedungjaran No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa.
11. Peraturan Desa Kedungjaran No. 6 Tahun 2017 Tentang PKD

3. Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
Dan
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG KESEHATAN IBU,
BAYI BARU LAHIR DANANAK (KIBBLA)
Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:
1. Desa adalah Desa Kedungjaran.
2. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditetapkan
oleh Kepala Desa Kedungjaran setelah mendapat persetujuan dari Badan
Permusyawaratan Desa Kedungjaran.
3. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
4. Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah
paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil
menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Anak.
5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang
meliputi 5 program prioritas yaitu keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, gizi,
imunisasi dan penanggulangan diare.
6. Pos Persalinan Desa yang selanjutnya disebut Poliklinik Kesehatan Desa adalah
fasilitas pelayanan masyarakat desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi
dan anak.
7. Praktek bidan adalah tempat untuk penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita
hamil, nifas, dan KB, dan penyelenggaraan pelayanan bayi dan balita.
8. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya
disingkat P4K adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatkan peran aktif
suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan
persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil serta tanda bahaya kehamilan.
9. Dukun bayi adalah tenaga non profesional yang bekerja membantu proses persalinan
oleh tenaga kesehatan.
10. Tim Kesehatan Desa, atau nama lain yang sudah ada di desa, adalah suatu lembaga
yang pembentukannya berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan tokoh
masyarakat, agama, pemuda, PKK, bidan di desa, kader posyandu, BPD, dan LPMD.
Tim Kesehatan Desa ini dikoordinir oleh Pokja IV PKK, dan beranggotakan kader
kesehatan.
11. Sasaran KIBBLA adalah Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi baru lahir dan
balita.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak Masyarakat
Pasal 2
Setiap orang berhak:
(1) mendapatkan akses pelayanan KIBBLA pada sarana pelayanan kesehatan Pemerintah
Desa dan Tenaga Kesehatan;
(2) mendapatkan informasi KIBBLA yang proposional;

4. (3) bagi masyarakat miskin mendapat jaminan pembiayaan KIBBLA dari Pemerintah
Desa.
Bagian Kedua
Kewajiban Penyelenggara Pelayanan KIBBLA
Pasal 3
Penyelenggara pelayanan KIBBLA berkewajiban:
(1) meningkatkan pemeliharaan KIBBLA;
(2) memberikan informasi yang sebenranya mengenai pelayanan KIBBLA;
(3) melakukan kemitraan antara Pemerintah dan swasta termasuk Bidan praktek swasta
dalam upaya meningkatkan derajad KIBBLA;
(4) memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
(5) prosedur yang sebagimana dimaksud pada ayat (4) adalah segala aturan yang berlaku
pada Poliklinik Kesehatan Desa dan Posyandu Desa.
Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat
Pasal 4
Masyarakat pengguna layanan KIBBLA berkewajiban:
(1) mematuhi prosedur dan anjuran dari penyelenggara pelayanan;
(2) meningkatkan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga;
(3) meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
(4) membantu pengguna layanan KIBBLA;
(5) membantu mensosialisasikan program Pemerintah Desa tentang KIBBLA.
BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA
Bagian Pertama
Wewenang
Pasal 5
Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan:
(1) memberikan penerangan dan penyuluhan KIBBLA kepada masyarakat;
(2) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan
maupun yang berada pada institusi pemerintah desa dan swasta;
(3) membantu Pemerintah melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap
kasus yang terkait dengan kematian ibu dan bayi.
Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 6
Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan:
(1) mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
(2) menyelenggarakan pelayanan kesehatan KIBBLA yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat;
(3) meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.

5. BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Pasal 7
(1) Bayi dan balita dari keluarga miskin yang kekurangan energi kronis berhak mendapat
jaminanan pemberian makanan tambahan melalui dana APBDES dan swadaya
masyarakat.
(2) Bayi dan balita berhak mendapat pelayanan Posyandu secara rutin: monitoring
pertumbuhan, gizi, imunisasi, pencegahan diare.
Bagian Kedua
Tenaga Persalinan
Pasal 8
(1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani
oleh tenaga kesehatan / Bidan yang kompeten.
(2) Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.
Bagian Ketiga
Pembagian Tugas Bidan, Dukun Bayi, Tim Kesehatan Desa
Pasal 9
(1) Bidan mempunyai tugas:
a. melakukan asuhan kebidanan sesuai standar pelayanan dan kewenangannya;
b. melakukan pemeriksaan pada kehamilan;
c. melakukan pertolongan persalinan;
d. melakukan asuhan kebidanan paska persalinan pada ibu nifas dan bayi baru lahir;
dan
e. melakukan perawatan pada bayi baru lahir.
(2) Dukun bayi mempunyai tugas:
a. memotifasi setiap ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sedini
mungkin pada Bidan atau Tenaga Kesehatan;
b. memotifasi ibu hamil untuk merencanakan persalinan bersama Bidan dan atau
Tenaga Kesehatan;
c. mendampingi ibu bersalin pada saat persalinan di Bidan dan atau Tenaga
Kesehatan;
d. melakukan perawatan pada bayi lahir sesuai standar pelayanan dan
kewenangannya.
(3) Tim Kesehatan Desa mempunyai tugas:
a. melakukan pertemuan rutin dengan difasilitasi oleh Bidan;
b. memberikan masukan untuk pemantapan pelaksanaan P4K;
c. melakukan up-date (pemutakhiran data) bulanan KIA;
d. membahas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan P4K dan bagaimana
mengatasinya;
e. memantau kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan P4K
(komponen P4K).
BAB V
MEKANISME USULAN KESEHATAN DAN SUMBER DANA
Bagian Pertama
Mekanisme Usulan Kesehatan
Pasal 10

6. (1) Perencanaan kesehatan dan atau KIBBLA dimulai dari tingkat desa melalui
musrenbangdes dengan melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif.
(2) Hasil pembahasan prioritas usulan termasuk di dalamnya bidang kesehatan dan atau
KIBBLA selanjutnya akan dibahas pada musrenbang di tingkat kecamatan dan
kabupaten.
(3) Dalam musrenbang ditingkat kecamatan Forum Masyarakat Desa (FMD) masuk
sebagai delegasi/utusan desa untuk membawa aspirasi/usulan tentang kesehatan dan
atau KIBBLA.
(4) Utusan Forum Masyarakat Desa dalam musrenbang kecamatan yang dimaksud pada
butir 3 adalah unsur Tim Kesehatan Desa yang memiliki kemampuan untuk
meyakinkan dan membawa aspirasi usulan kesehatan dan atau KIBBLA dalam
pembahasan usulan pada musrenbang kecamatan.
Bagian Kedua
Sumber Dana Dan Mekanisme Pengelolaan
Pasal 11
(1) Sumber dana untuk mendukung program KIBBLA diperoleh dari APBDes,
bersumber dari:
a. APBN;
b. APBD;
c. ADD;
d. Sumbangan masyarakat desa;
e. Bantuan lainnya (misalnya dari PNPM).
(2) Pengelolaan dana dilakukan oleh Tim Kesehatan Desa melalui Bendahara Tim
Kesehatan Desa.
BAB VI
PELAKSANAAN PROGRAM KIBBLA
Bagian Pertama
Pemantauan Wilayah Setempat - Kesehatan Ibu Dan Anak
Pasal 12
(1) Tim Kesehatan Desa melakukan pendataan dan pemantauan semua sasaran KIBBLA.
(2) Biaya pendataan sasaran KIBBLA akan dialokasikan dari dana Program KIBBLA.
(3) Pemantauan kesehatan ibu dan anak dilakukan secara menyeluruh untuk aspek
pemeriksaan kehamilan (K4), persalinan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan bayi
baru lahir (KN2), pelayanan nifas, dan kontrasepsi pasca persalinan.
(4) Bidan desa secara aktif menggerakkan kelompok dasa wisama untuk menemukan
kasus-kasus KIBBLA resiko tinggi.
(5) Kader posyandu bersama bidan desa secara aktif melakukan pencatatan dan pelacakan
untuk sasaran yang tidak datang (pelayanan 5 T = Timbang berat badan, Tekanan
darah diukur, imunisiasi TT, Tablet besi, Tinggi fundus atau usia kehamilan) pada
saat posyandu.
(6) Tim Kesehatan Desa melaporkan kasus kematian maternal ke petugas kesehatan
(kematian ibu yang melahirkan, hamil dan nifas sampai dengan 42 hari setelah
melahirkan), perinatal (kematian janin umur 28 minggu dan sampai dengan 7 hari
setelah bayi lahir), dan neonatal (kematian bayi berumur 8-28 hari). Tim Kesehatan
Desa juga ikut membantu memberikan informasi apabila dilakukan AMP (Audit
Maternal Perinatal).
Bagian Kedua
Persiapan Biaya
Pasal 13
(1) Bagi keluarga yang sangat miskin (pra sejahtera) yang mendapatkan Jamkesmas maka
tidak dikenakan biaya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu
hamil, penanganan gawatdaruratan, ibu nifas, dan neonatus).

7. (2) Bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam Jamkesmas dan mengalami
kasus kegawatdaruratan maka dibantu dari alokasi dana APBDES, Jamkesmasda dan
swadaya masyarakat sesuai kemampuan desa.
(3) Bagi masyarakat yang masuk kategori miskin (sejahtera 1), terutama yang tinggal di
dusun terpencil apabila mengalami kasus kegawatdaruratan maka dibantu biaya
transportasi menuju Rumah Sakit.
(4) Penjelasan mengenai kriteria sejahtera 1 akan diatur kemudian berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Desa atas masukan dari lembaga desa dan Bidan desa.
(5) Untuk persiapan kelahiran, setiap ibu hamil harus melakukan tabungan ibu bersalin
(Tabulin) sejak diketahui hamil sampai melahirkan.
(6) Setiap masyarakat harus melakukan penggalangan dana sosial ibu bersalin (dasolin)
yang dikelola oleh Tim Kesehatan Masyarakat dan digunakan untuk membantu
pelayanan masyarakat yang tidak mampu.
(7) Tata cara masyarakat yang membutuhkan Dasolin ini adalah dengan meminta surat
pengantar dari ketua RT setempat kemudian menghubungi Tim Kesehatan Desa,
selanjutnya jira pengajuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, Ketua Tim
Kesehatan Desa merekomendasikannya lepada bendahara untuk melakukan
pembayaran.
Bagian Ketiga
Persiapan Donor Darah
Pasal 14
(1) Tim Kesehatan Desa dan dibantu aparat desa melakukan pendataan kepada
masyarakat untuk menjadi calon pendonor, guna mempersiapkan apabila terjadi kasus
kegawatdaruratan yang dialami oleh masyarakat dan membutuhkan darah.
(2) Masyarakat yang telah terdaftar sebagai calon pendonor darah secara sukarela
menandatangani surat perjanjian sebagai calon pendonor dan siap apabila sewaktu-
waktu dibutuhkan untuk menyumbang darahnya.
Bagian Keempat
Persiapan Transportasi
Pasal 15
(1) Pemerintah Desa wajib mempersiapkan Sarana Transportasi guna keperluan
Pengantaran dan Penjemputan untuk keperluan Kibbla.
(2) Pemerintah Desa selain mempersiapkan Sarana Transportasi juga wajib
mempersiapkan Tenaga Pengemudi yang siap 24 jam X 7 Hari guna keperluan
Pengantaran dan Penjemputan untuk keperluan Kibbla.
(3) Mengenai biaya Operasional Sarana Transportasi diatur dalam Peraturan tersendiri.
BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 16
(1) Penanggungjawab pengawasan pengelolaan kegiatan dan keuangan adalah Kepala
Desa, BPD dan LPMD.
(2) Tim Kesehatan Desa wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
keuangan kepada Kepala Desa, BPD, LPMD dan kepada masyarakat melalui
musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk KIBBLA diatur dalam Perdes
APBDes.

8. BAB VIII
KETENTUAN LAIN–LAIN
Pasal 17
(1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, baik mengenai
pelaksanaan pasal-pasal maupun Kebijakan khusus akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan
Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan.
Di Keluarkan di Kedungjaran
Pada tanggal 15 Januari 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O
Diundangkan di Kedungjaran
Pada tanggal 15 Januari 2017
Pj. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN
WASDARI

9. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
Sekretariat : Jl. Raya Sragi Bojong KM 2 No.3 Kedungjaran 51155
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR : 3 / I / 2017
TENTANG
TIM KESEHATAN DESA
PENGAWAS PELAKSANAAN KIBBLA
DESA KEDUNGJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban meningkatkan Derajat Kesehatan
atas Masyarakat di Desanya.
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di
desanya, maka Pemerintah Desa perlu menyediakan fasilitas tempat dan
Tenaga Kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat
desa.
c. Bahwa untuk melaksanakan perihal yang dimaksud di huruf a dan b perlu
diambil Keputusan Kepala Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes /
SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif;
6. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga;
8. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa tahun 2017
9. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga;
10. Peraturan Desa Kedungjaran No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa.
11. Peraturan Desa Kedungjaran No. 5 Tahun 2017 Tentang Poliklinik
Kesehatan Desa.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Menyediakan Sebidang Tanah dengan Bangunan di atasnya di Jl. Raya Sragi –
Bojong RT 001 RW 001 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten
Pekalongan Jawa Tengah untuk Poliklinik Kesehatan Desa.
Kedua : Menyiapkan Kader Kesehatan guna ditugaskan di Poliklinik Kesehatan Desa.
Ketiga : Menyiapkan Tenaga Kesehatan guna melayani Pelayanan Kesehatan kepada

10. Masyarakat di Poliklinik Kesehatan Desa Kedungjaran.
Keempat : Menyiapkan Peralatan dan Obat-obatan baik secara mandiri maupun
berkoordinasi dengan Instansi terkait.
Kelima : Membentuk Pengurus Organisasi Poliklinik Kesehatan Desa dengan Tugas dan
kewajiban sesuai Peraturan yang berlaku.
Keenam : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran (APBDes).
Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Kedungjaran
Pada Tanggal : 17 Januari 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO
Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
2. Camat Sragi
3. Kepala Puskesmas Sragi
4. Bidan Desa
5. Kader Kesehatan
6. Arsip

11. Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 2 / I / 2017
Tanggal : 17 Januari 2017
SUSUNAN PENGURUS
POLIKLINIK KESEHATAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NO
KEDUDUKAN
DALAM ORGANISASI
JABATAN
DALAM KEDINASAN
NAMA
1 Pembina Camat Sragi Drs. H. Hasanudin
2 Pengawas Kepala Puskesmas I Sragi Dr. Asit
3 Penanggungjawab Kepala Desa Desa Kedungjaran Saridjo
4 Ketua Ketua BPD Desa Kedungjaran Suud
5 Sekretaris Sekretaris Desa Kedungjaran Wasdari
6 Bendahara Bendahara Desa Kedungjaran Agus Tamtomo
7 Kader Kesehatan Kader PKK Desa Kedungjaran Anik
8 Bidan Desa Bidan dari Puskesmas I Sragi Indah
9 Humas Perangkat Desa Ridhowi
10 Perlengkapan Perangkat Desa Prawiro Raharjo
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO

12. Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 2 / I / 2017
Tanggal : 17 Januari 2017
JADWAL DAN TARIF LAYANAN
POLIKLINIK KESEHATAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
A. JADWAL LAYANAN
NO HARI JAM LAYANAN PETUGAS JAGA
1. Senin 08.00 – 12.00 Wibb
2. Selasa Libur
3. Rabu 08.00 – 12.00 Wibb
4. Kamis Libur
5. Jumat Libur
6. Sabtu 08.00 – 12.00 Wibb
7. Minggu Libur
B. TARIF LAYANAN
NO JENIS LAYANAN Biaya KETERANGAN
1. Periksa Rp. 5.000,-
2. Imunisasi Rp. 5.000,-
3. Cek Gula Darah Rp. 7.000,-
4. Cek Kolestoral Rp.15.000,-
5. Cek Asam Urat Rp.17.500,-
6. KB -
7. Mobil Siaga Gratis
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO