1. KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor
Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa / Kelurahan maka perlu dibentuk kepengurusan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Periode 2017-2021
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a
diatasperluditetapkan dengan Perturan Desa tentang Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan Periode 2017-2021
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
tingkatII Batangdengan mengubah undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingjkungan
Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965
Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
4. PeraturanPemerintahNomor48Tahun 1986 tentangPemindahanIbuKota
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah
TingkatII Pekalonganke KotaKajendi WilayahKabupatenDaerahTingkatII
Pekalongan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
2. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas
wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3381);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancanagan Undang-Undang
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga
Ketahan Masyarakat Desa;
9. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan
Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam
Negeri danInstruksi Menteri dalamNegeri mengenaiPelaksanaanUndang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan
KecamatanSiwalanKabupatenPekalongan ((lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan
Sragi dan KecamatanWiradesaKabupatenPekalonngan((lembaranDaerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahuin 2004 tentang
Pembentukan Kelurahan Kedungwuni Timur dan Kelurahan Kedungwuni
Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 33 Seri D Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahuin 2009 tentang
Pembentukan, Penghapusan, Pnggabungan Desa dan Perubahan Desa
menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
Nomor5, TambahanLembaranDaerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahuin 2009 tentang
Pembentukan Desa Trajumas dan Desa Karanggondang serta penetapan
Kembali Wilayah Kerja DEsa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang
Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2009 Nomor6, TambahanLembaranDaerah KabupatenPekalongan Tahun
2009 Nomor 4);
3. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahuin 2009 tentang
Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahuin 2011 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahuin 2011 nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkanpemberhentian PimpinandanAnggotaLembagaPemberdayaan
Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran Kecamtan Sragi Kabupaten Pekalongan
Periode 2013-2017 dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya.
KEDUA : mengesahkan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran Kecamtan Sragi Kabupaten Pekalongan
Periode 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Pimpinan dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugasnya
setelah dilantik oleh pejabat yang berwenang.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kedungjaran
pada tanggal 13 April 2018
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O
4. Lampiran :Keputusan Kepala DesaKedungjaran
KecamatanSragi
Nomor : 6 Tahun2018
Tanggal : 13 April 2018
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
PERIODE TAHUN 2017-2021
No Kedudukan dalam
Kepengurusan
Nama Umur
(TH)
Pendi-
dikan
Pekerjaan
1 2 3 4 5 6
1 Ketua Siswanto 54 S 1 PNS
2 Wakil Ketua AgungWibowo 51 SLTA Wiraswasta
3 Sekretaris Heru Susanto 37 S2 PNS
4 Bendahara Ida bagusSanubari 33 S 1 Guru
Seksi-seksi
5 a. Seksi Agama
6 b. Seksi Trantib Risdiyanto 38 S 1 POLRI
7
c. Seksi
Pend.Orkes
SigitHadi Laksono 41 S 1 Wiraswasta
8
d. Seksi
Pemb.Pereko dan Kop
AgusBudi Santoso 37
SLTA
Wiraswasta
9
e. Seksi
KesdukdanLH
Herlina 46 D 3 PNS
10 f. Seksi
PKK
1). Ketua
2). Wakil Ketua
3). Sekretaris
4). Bendahara
5). PokjaI
6). PokjaII
7). PokjaIII
8). PokjaIV
JanatunSaridjo
Sr Eni
Maria Ulfa
Dyah Susilowati
Sunarti
Sri Nariyah,SPd
Purwati
Herlina
42
42
28
45
49
47
49
46
SLTA
SLTA
S 1
SLTA
S 1
S 1
SLTA
D III
Ibu.Kades
IbuRumah Tangga
IbuRumah Tangga
IbuRumah Tangga
Guru
PNS
Iburumah Tangga
PNS
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O