SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI ACEH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2022
DIKY ALFITRA DESKY
NIM: 207003003
LATAR BELAKANG
Provinsi Aceh memiliki 23 pemerintah daerah yang terdiri dari 18 Pemerintah
Kabupaten dan 5 Pemerintah Kota. Dari 23 kabupaten dan kota tersebut secara umum masih
memiliki tergantungan pada pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) KemenKeu RI tahun 2014-2018 didapat bahwa setiap kabupaten
dan kota di Provinsi Aceh masih bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk membelanjai
daerah.
Dana yang diperoleh dari pusat tersebut adalah dana perimbangan (DAU, DAK, dan
DBH). Dari hasil beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dana perimbangan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah juga mengemukakan perbedaan hasil. Hasil
penelitian yang dilakukan Aziz (2016) dan Simanullang (2016) menemukan bahwa dana
perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Sedangkan penelitian yang dilakukan Andirfa et al. (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi
dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan
memperlihatkan semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan
daerahnya, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun.
Berdasarkan perbedaan hasil temuan tersebut, sehingga menjadi celah penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana dana perimbangan (DAU, DAK, dan
DBH) serta belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan daerah dengan judul penelitian
"Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ".
Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian
Apakah Dana Alokasi Umum
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ?
Menganalisis pengaruh Dana Alokasi
Umum berpengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh
Sebagai sumbangan pemikiran dan
informasi bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam
mengambil keputusan untuk
pembangunan daerah.
.
Apakah Dana Alokasi Khusus
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ?
Menganalisis pengaruh Dana Alokasi
Khusus berpengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh
Bagi peneliti berguna sebagai sarana
pengembangan ilmu dan pengetahuan
yang secara teori telah dipelajari di
Program Studi Perencanaan Wilayah
Sekolah Pascasarjana Universitas
Sumatera Utara (USU).
Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh
terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ?
Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Bagi peneliti lain sebagai bahan
pengembangan penelitian lebih lanjut
dengan menggunakan metode lain yang
lebih mendalam dan alat ukur penelitian
yang berbeda.
Apakah Belanja Modal berpengaruh
terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ?
Menganalisis pengaruh Belanja Modal
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Kerangka Konseptual
Dana Alokasi Umum (X1)
Dana Alokasi Khusus (X2)
Dana Bagi Hasil (X3)
Kinerja Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh(Y)
Belanja Modal (X4)
Hipotesis
1. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
3. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
4. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
kuantitatif
Lokasi dan Waktu
Lokasi : Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Waktu: Tahun 2022
Jenis dan Sumber Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa
pengumpulan bahan-bahan dan data dari tahun 2017-2021 yang berhubungan dengan
pokok bahasan yang peneliti kutip dari catatan atau laporan historis yang telah tersusun
dalam arsip (data DAU, DAK, DBH, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah) yang
berasal dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh.
Analisis Data
Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Dengan
analisis ini pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent yang diteliti bisa
diketahui. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu :
Y = a + b1DAUu + b2DAK + b3DBH + b4BM + e
Keterangan :
Y = Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Ketergantungan %)
DAU = Dana Alokasi Umum (Rp. Jutaan)
DAK = Dana Alokasi Khusus (Rp. Jutaan)
DBH = Dana Bagi Hasil (Rp. Jutaan)
BD = Belanja Modal (Rp. Jutaan)
a = Konstanta
b1,2,3,.4 = Koefisien regresi
e = error
Uji Asumsi Klasik
• Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi maka
diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi :
Uji Normalitas
Uji Heteroskedastisitas
Uji Multikolinieritas
Pengujian Hipotesis
• Pengujian satistik dilakukan dengan menggunakan uji-t (t-test) dan uji-F (F-test) serta perhitungan nilai
koefisien determinasi R2.
• Uji-t dimaksud untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Pengujian uji
parsial dengan membandingkan nilai probability uji-t dengan ketentuan yaitu nilai sig uji-t < α
0,05, maka Ho ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada
tabel uji-t > 0,05 maka Ho diterima (tidak berpengaruh).
• Uji-F dimaksudkan untuk mengetahui signikasi statistik koefisien regresi secara bersama.. Pengujian
uji simultan dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil
signifikansi pada tabel ANOVA < α 0,05, maka Ho ditolak (berpengaruh), sementara
sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA > 0,05 maka Ho diterima (tidak
berpengaruh).
• Koefisien determinasi R2 bertujuan untuk melihat kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel tidak
bebas.
Definisi dan Batasan Operasional
1. Kinerja keuangan daerah yang diproxy dengan Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah
adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang
diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini
maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat
dan/atau pemerintah propinsi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Rp juta/tahun).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah
Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan
prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju
pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Rp juta/tahun)
4. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam (Rp
juta/tahun).
5. Belanja Modal adalah anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk pembangunan daerah
dalam 1 tahun (Rp jutaan)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( R2 )
Hasil perhitungan nilai R Square adalah 0,041. Hasil ini berarti
4,1% kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh
dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen di atas (Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan
Belanja Modal), sedangkan sisanya yaitu 95,9% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti
PAD inflasi dan jumlah penduduk.
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,201a ,041 ,006 13,14974
a. Predictors: (Constant), DBH DAK, DAU, BM
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji statistik secara simultan menunjukkan tingkat
probabilitas 0,331, maka dapat disimpulkan, P = 0,331 > α = 0,05,
yang berarti Ha ditolak. Ini berarti bahwa variabel independen
DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara simultan tidak
berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja keuangan
daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Model
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 804,666 4 201,166 1,163 ,331a
Residual 19020,736 110 172,916
Total 19825,402 114
a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, BM, DAK
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Variabel Dana Alokasi Umum (X1) dengan tingkat probabilitas
0,188. Dengan demikian dapat disimpulkan P = 0,188 > α =
0,05, maka tolak hipotesis Ha dan terima hipotesis Ho yang
menyatakan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
kabupaten/kota Provinsi Aceh .
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 2,232 5,121 ,436 ,664
DAU ,019 ,014 ,224 1,324 ,188
DAK -,029 ,029 -,169 -,995 ,322
DBH ,004 ,044 ,010 ,102 ,919
Belanja Modal ,021 ,019 ,127 1,086 ,280
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh
• Variabel Dana Alokasi Khusus (X2) dengan tingkat probabilitas -
0,322. Dengan demikian dapat disimpulkan P = -0,322 > α = 0,05,
maka tolak hipotesis Ha dan terima hipotesis Ho yang menyatakan
variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota
Provinsi Aceh
• Variabel Dana Bagi Hasil (X3) dengan tingkat probabilitas 0,919.
Dengan demikian dapat disimpulkan P = 0,919 > α = 0,05, maka
terima hipotesis Ho dan tolak hipotesis Ha yang menyatakan
variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh
• Variabel Belanja Modal (X4) dengan tingkat probabilitas 0,280.
Dengan demikian dapat disimpulkan P = 0,280 > α = 0,05, maka tolak
hipotesis Ha dan terima hipotesis Ho yang menyatakan variabel
Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Pembahasan
Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Rahmah dan Zein (2016) dan penelitian Abdullah, Mawarni dan
Dawarnis (2013) bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Siswiyanti (2015) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian Anwar, dkk.,
(2016) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi di Kota Manado Tahun 2001-2013, serta penelitian Jannah dan
Nasir (2018) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khsus berpengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2008-2014.
Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Nisa (2017) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2011-
2015.
Variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Anwar, dkk., (2016) yang menyimpulkanan bahwa Belanja modal
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado Tahun 2001-2013
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota
Provinsi Aceh.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota
Provinsi Aceh.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
4. Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
5. DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh
tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota
Provinsi Aceh.
Saran
1. Dana Alokasi Umum (DAU) harus dialokasikan dengan sasaran dan tujuan yang
tepat sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan
pengalokasian DAU yang sesuai sasaran maka kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dapat meningkat.
2. Dana Alokasi Khusus harus dialokasikan dengan sasaran dan tujuan yang tepat
sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan pengalokasian
yang sesuai dengan sasaran maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sehingga
tujuan dari pertumbuhan ekonomi dapat tercapai
3. Perlu terus melakukan pengkajian yang intensif terhadap instrumen transfer (pusat
dan daerah), karena dengan alokasi maupun realisasi dari Dana Bagi Hasil mampu
memberikan hasil yang optimal dalam Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tidak
hanya berpatokan pada kuantitas besaran Dana Bagi Hasil yang selalu meningkat
tiap tahunnya, namun segi kualitas dari jenis penerimaan tersebut.
4. Belanja Modal (BM) kabupaten/kota Provinsi Aceh harus diperhatikan dengan baik,
karena merupakan sumber utama dalam membangun daerah.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi,
dengan menambah variabel independent (bebas) lain baik ukuran atau jenis-jenis
Penerimaan Pemerintah Daerah lainnya seperti : Penerimaan Pembiayaan pada
APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non-keuangan
seperti : Kesempatan Kerja, Kemiskinan, Indeks Kinerja keuangan daerah Manusia
(IPM), Jumlah Penduduk, Inflasi, dan sebagainya.
17
TERIMA KASIH

Contenu connexe

Similaire à DIKY-SLIDE br.ppt

Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptxKel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
AhlanJefri
 
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahFgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Arie Maulana
 

Similaire à DIKY-SLIDE br.ppt (20)

KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN DANA BAGI HASIL PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATA...
KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN DANA BAGI HASIL PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATA...KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN DANA BAGI HASIL PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATA...
KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN DANA BAGI HASIL PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATA...
 
Analisa standar-biaya
Analisa standar-biayaAnalisa standar-biaya
Analisa standar-biaya
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 
Paparan FGD SHSR
Paparan FGD SHSRPaparan FGD SHSR
Paparan FGD SHSR
 
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptxAPBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
 
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptxBahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
 
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptxKel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
 
Analisis apbd
Analisis apbdAnalisis apbd
Analisis apbd
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
 
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pdf
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pdfBahan-Sosialisasi-HKPD.pdf
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pdf
 
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
 
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdf
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdfHUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdf
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdf
 
310 314-2-pb
310 314-2-pb310 314-2-pb
310 314-2-pb
 
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahFgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
 
Bhn
BhnBhn
Bhn
 
Penganggaran Sanitasi Tahunan
Penganggaran Sanitasi TahunanPenganggaran Sanitasi Tahunan
Penganggaran Sanitasi Tahunan
 
Anggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OKAnggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OK
 
Anggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerjaAnggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerja
 

Dernier (8)

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 

DIKY-SLIDE br.ppt

  • 1. PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI ACEH SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2022 DIKY ALFITRA DESKY NIM: 207003003
  • 2. LATAR BELAKANG Provinsi Aceh memiliki 23 pemerintah daerah yang terdiri dari 18 Pemerintah Kabupaten dan 5 Pemerintah Kota. Dari 23 kabupaten dan kota tersebut secara umum masih memiliki tergantungan pada pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) KemenKeu RI tahun 2014-2018 didapat bahwa setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk membelanjai daerah. Dana yang diperoleh dari pusat tersebut adalah dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH). Dari hasil beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah juga mengemukakan perbedaan hasil. Hasil penelitian yang dilakukan Aziz (2016) dan Simanullang (2016) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Andirfa et al. (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan memperlihatkan semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun. Berdasarkan perbedaan hasil temuan tersebut, sehingga menjadi celah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) serta belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan daerah dengan judul penelitian "Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ".
  • 3. Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ? Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam mengambil keputusan untuk pembangunan daerah. . Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ? Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Bagi peneliti berguna sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan yang secara teori telah dipelajari di Program Studi Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU). Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ? Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Bagi peneliti lain sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode lain yang lebih mendalam dan alat ukur penelitian yang berbeda. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ? Menganalisis pengaruh Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
  • 4. Kerangka Konseptual Dana Alokasi Umum (X1) Dana Alokasi Khusus (X2) Dana Bagi Hasil (X3) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh(Y) Belanja Modal (X4)
  • 5. Hipotesis 1. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 3. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 4. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
  • 6. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian kuantitatif Lokasi dan Waktu Lokasi : Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Waktu: Tahun 2022 Jenis dan Sumber Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa pengumpulan bahan-bahan dan data dari tahun 2017-2021 yang berhubungan dengan pokok bahasan yang peneliti kutip dari catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data DAU, DAK, DBH, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah) yang berasal dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
  • 7. Analisis Data Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Dengan analisis ini pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent yang diteliti bisa diketahui. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu : Y = a + b1DAUu + b2DAK + b3DBH + b4BM + e Keterangan : Y = Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Ketergantungan %) DAU = Dana Alokasi Umum (Rp. Jutaan) DAK = Dana Alokasi Khusus (Rp. Jutaan) DBH = Dana Bagi Hasil (Rp. Jutaan) BD = Belanja Modal (Rp. Jutaan) a = Konstanta b1,2,3,.4 = Koefisien regresi e = error
  • 8. Uji Asumsi Klasik • Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi maka diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi : Uji Normalitas Uji Heteroskedastisitas Uji Multikolinieritas Pengujian Hipotesis • Pengujian satistik dilakukan dengan menggunakan uji-t (t-test) dan uji-F (F-test) serta perhitungan nilai koefisien determinasi R2. • Uji-t dimaksud untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Pengujian uji parsial dengan membandingkan nilai probability uji-t dengan ketentuan yaitu nilai sig uji-t < α 0,05, maka Ho ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel uji-t > 0,05 maka Ho diterima (tidak berpengaruh). • Uji-F dimaksudkan untuk mengetahui signikasi statistik koefisien regresi secara bersama.. Pengujian uji simultan dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA < α 0,05, maka Ho ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA > 0,05 maka Ho diterima (tidak berpengaruh). • Koefisien determinasi R2 bertujuan untuk melihat kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel tidak bebas.
  • 9. Definisi dan Batasan Operasional 1. Kinerja keuangan daerah yang diproxy dengan Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Rp juta/tahun). 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Rp juta/tahun) 4. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam (Rp juta/tahun). 5. Belanja Modal adalah anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk pembangunan daerah dalam 1 tahun (Rp jutaan)
  • 10. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Koefisien Determinasi ( R2 ) Hasil perhitungan nilai R Square adalah 0,041. Hasil ini berarti 4,1% kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen di atas (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal), sedangkan sisanya yaitu 95,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti PAD inflasi dan jumlah penduduk. Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,201a ,041 ,006 13,14974 a. Predictors: (Constant), DBH DAK, DAU, BM b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
  • 11. Hasil Uji Simultan (Uji F) Uji statistik secara simultan menunjukkan tingkat probabilitas 0,331, maka dapat disimpulkan, P = 0,331 > α = 0,05, yang berarti Ha ditolak. Ini berarti bahwa variabel independen DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara simultan tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 804,666 4 201,166 1,163 ,331a Residual 19020,736 110 172,916 Total 19825,402 114 a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, BM, DAK b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
  • 12. Hasil Uji Parsial (Uji t) Variabel Dana Alokasi Umum (X1) dengan tingkat probabilitas 0,188. Dengan demikian dapat disimpulkan P = 0,188 > α = 0,05, maka tolak hipotesis Ha dan terima hipotesis Ho yang menyatakan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh . Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,232 5,121 ,436 ,664 DAU ,019 ,014 ,224 1,324 ,188 DAK -,029 ,029 -,169 -,995 ,322 DBH ,004 ,044 ,010 ,102 ,919 Belanja Modal ,021 ,019 ,127 1,086 ,280 a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh
  • 13. • Variabel Dana Alokasi Khusus (X2) dengan tingkat probabilitas - 0,322. Dengan demikian dapat disimpulkan P = -0,322 > α = 0,05, maka tolak hipotesis Ha dan terima hipotesis Ho yang menyatakan variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh • Variabel Dana Bagi Hasil (X3) dengan tingkat probabilitas 0,919. Dengan demikian dapat disimpulkan P = 0,919 > α = 0,05, maka terima hipotesis Ho dan tolak hipotesis Ha yang menyatakan variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh • Variabel Belanja Modal (X4) dengan tingkat probabilitas 0,280. Dengan demikian dapat disimpulkan P = 0,280 > α = 0,05, maka tolak hipotesis Ha dan terima hipotesis Ho yang menyatakan variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
  • 14. Pembahasan Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmah dan Zein (2016) dan penelitian Abdullah, Mawarni dan Dawarnis (2013) bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siswiyanti (2015) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian Anwar, dkk., (2016) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado Tahun 2001-2013, serta penelitian Jannah dan Nasir (2018) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khsus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2008-2014. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nisa (2017) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2011- 2015. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anwar, dkk., (2016) yang menyimpulkanan bahwa Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado Tahun 2001-2013
  • 15. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. 3. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. 4. Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. 5. DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
  • 16. Saran 1. Dana Alokasi Umum (DAU) harus dialokasikan dengan sasaran dan tujuan yang tepat sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan pengalokasian DAU yang sesuai sasaran maka kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dapat meningkat. 2. Dana Alokasi Khusus harus dialokasikan dengan sasaran dan tujuan yang tepat sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan pengalokasian yang sesuai dengan sasaran maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sehingga tujuan dari pertumbuhan ekonomi dapat tercapai 3. Perlu terus melakukan pengkajian yang intensif terhadap instrumen transfer (pusat dan daerah), karena dengan alokasi maupun realisasi dari Dana Bagi Hasil mampu memberikan hasil yang optimal dalam Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tidak hanya berpatokan pada kuantitas besaran Dana Bagi Hasil yang selalu meningkat tiap tahunnya, namun segi kualitas dari jenis penerimaan tersebut. 4. Belanja Modal (BM) kabupaten/kota Provinsi Aceh harus diperhatikan dengan baik, karena merupakan sumber utama dalam membangun daerah. 5. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independent (bebas) lain baik ukuran atau jenis-jenis Penerimaan Pemerintah Daerah lainnya seperti : Penerimaan Pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non-keuangan seperti : Kesempatan Kerja, Kemiskinan, Indeks Kinerja keuangan daerah Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, Inflasi, dan sebagainya.