Pengantar Hukum Indonesia

Adryan Hernando
100 6810 100

Ahmad Afwan
100 6810 151

Anom Wicaksono
100 6810 062

Aryo Adiwoso
100 6810 864

Megawati
100 6813 405

Muhammad Azis
100 6813 664

Tuesday, February 21, 12

PENGANTAR
HUKUM
INDONESIA

PEMBIDANGAN
ILMU HUKUM

Ditinjau dari segi sistimatika,
pembidangan hukum meliputi :

Hukum Tantra atau Hukum Negara
Hukum Administrasi Negara atau Administrasi Tantra
Hukum Pidana
Hukum Perdata

*1-3 termasuk hukum publik , 4 mengatur hubungan antar individu


Pengantar Tata Hukum

Tata hukum dapat diartikan peraturan dan cara atau tata
tertib di suatu negara.
Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan
oleh Pemerintah Indonesia.
Sistem Pemerintah Negara yang berdasarkan hukum
dikelompokkan ke dalam negara hukum dengan prinsip
pasif dan prinsip aktif.


Cont.
Unsur-unsur Indonesia sebagai negara dengan prinsip aktif :

1.Kekuasaan negara berdasarkan hukum
2.Pancasila adalah cita-cita hukum yang membentuk pokok-
pokok pikiran dalam pembukaan Uud 1945
3.Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, bukan absolutism
4.Semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum
dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan tanpa kecuali.
5.Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.


Cont.
Hukum tata negara adalah ketentuan-ketentuan hukum
yang mengatur mengenai bagaimana susunan organisasi
negara akan ditetapkan.

Hukum tata negara meliputi :
1.Pembentukan jabatan dan susunannya
2.Penunjukkan pejabat-pejabatnya
3.Kewajiban, tugas yang berkaitan dengan jabatan
4.Kekuasaan/kewibawaan, hak dan kewenangan terkait
jabatan
5.Lingkup wilayah dan pribadi yang mendapat limpahan
tugas dan kewenangan jabatan
6.Hubungan timbal balik kewibaan jabatan
7.Penggantian Jabatan
8.Hubungan antara jabatan dan pemangku jabatan

PERBEDAAN HUKUM TATA
NEGARA DAN HUKUM
ADMINISTRASI NIAGA

Hukum Tata Negara :

Hukum tata negara adalah hukum mengenai susunan dan
kewenangan badan-badan negara meliputi pemerintah,
peradilan, polisi,dam perundang-undangan

Bersifat Umum

Mengatur bagaimana cara organisasi negara berperan
serta atau terlibat dalam pergaulan masyarakat


Hukum administrasi negara:

Hukum administrasi negara meliputi hukumnya dari
keempat bidang tugas tersebut, sehingga hukum
administrasi negara terdiri dari hukum pemerintah, hukum
peradilan, hukum kepolisian dan hukum perundang-
undangan.

Bersifat khusus

Hukum tentang kegiatan fungsi-fungsi kenegaraan yang
terdiri dari kegiatan administrasi negara dan hubungan
subyek dalam administrasi negara


SISTEMATIKA
HUKUM PERDATA

B.W ( Burgerlijk wetboek ) dapat juga disebut
KUHS ( Kitab Undang-Undang Hukum Sipil ) dan bisa saja
dengan KUH Perdata dan ada juga KUH Privat

Sejak Tahun 1948, Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia
adalah Hukum perdata Belanda, yang pada awalnya berinduk
pada Burgerlijk Wetboek yang juga bersumber dari Code
Civil Francais

Sebagian Materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah
diganti dengan Undang-Undang RI seperti
UU Perkawinan
UU Hak Tanggungan
UU Kepailitan


Hukum perdata di Indonesia masih bersifat
pluralisme oleh karena adanya beraneka ragam adat dan
suku.

Peninggalan Hindia Belanda pasal 131 IS membagi golongan
penduduk
Golongan Eropa dan yang dipersamakan
Golongan Indonesia Asli ( Bumi Putera )
Golongan Timur Asing ( India, Cina, Arab )


Berlakunya hukum bagi golongan-
golongan

Indonesia Asli berlaku Hukum Adat
Golongan Eropa berlaku Hukum Perdata ( BW )
dan Hukum Dagang ( WvK )
Golongan Timur Asing berlaku hukum masing-
masing dengan catatan Timur Asing dan Bumi
Putera boleh tunduk pada Hukum Eropa Barat
secara keseluruhan atau untuk beberapa macam
tindakan Hukum Perdata


Pendapat Pembentukan Undang-Undang BW
( KUH Perdata )
Menurut KUH Perdata

Buku 1 Berisi mengenai orang. Di dalamnya diatur hukum tentang diri
Tentang Orang seseorang dan hukum kekeluargaan.

Buku 2 Berisi Tentang Hal Benda.Di dalamnya diatur hukum kebendaan
Tentang Benda dan hukum waris

Buku 3 Berisi tentang hal perikatan.Di dalamnya diatur hak-hak dan
Tentang Perikatan kewajiban timbal balik antara orang-orang atau pihak tertentu.

Buku 4 Berisi tentang pembuktian dan daluwarsa.Di dalamnya diatur
Tentang Daluwarsa dan tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang
Pembuktian timbul dari adanya daluwarsa itu


( KUH Perdata )
Menurut Ilmu Hukum

Mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, mengatur
Hukum tentang diri tentang perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan
seseorang ( Pribadi ) untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya
tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu

Mengatur hubungan-hubungan dalam hukum yang timbul dari
Hukum Kekeluargaan hubungan kekeluargaan, misal perkawinan, hubungan anak dengan
orangtua perwalian

Mengatur hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan
Hukum Kekayaan uang.

Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia
Hukum Warisan meninggal.Disamping itu Hukum Warisan mengatur akibat-akibat dari
hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang


( KUH Perdata )
Menurut Ilmu Hukum
•Punya Hak/Kewajiban sejak lahir sampai mati ( kecuali
anak dalam kandungan )
Pribadi Kodrati •Berstatus otonom
(Manusia) •Punya hak bersikap tindak yang mempunyai akibat
hukum

Hukum Alasan
tentang diri •Ada suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-
kepentingan tertentu atas dasar kegiatan yang dilakukan
seseorang
bersama
( Pribadi )
•Ada tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa tergantung
pribadi kodrati sebagai perorangan
Pribadi Hukum

Punya hak /kewajiban, dapat mengadakan hubungan
hukum, terlibat peristiwa hukum dan seterusnya ( negara
desa, perseroan terbatas, yayasan dan sebagainya )


( KUH Perdata )
Menurut Ilmu Hukum
•Anak yang belum mencapai 18 tahun dan belum
pernah menikah, tidak dibawah kekuasaan orang tua
Perwalian
•Untuk ditunjuk jadi wali harus memenuhi pasal-pasal 51
UU no 1/1974

Pernyataan orang yang belum mencapai usia dewasa
menjadi berstatus dewasa penuh untuk beberapa hal
Pendewasaan tertentu
Hukum Untuk perkawinan, belum berumur 21 memerlukan izin
tentang dari orang tua
Keluarga
Diberikan kepada orang dewasa yang tidak mampu,
Pengampuan permintaan diajukan kepada hakim oleh anggota keluarga
terdekat

Dasar Tujuan Perkawinan ( Pasal 1 UU no 1/1974 )
Asas-Asas Sahnya perkawinan ( Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU 1974 )
Perkawinan Asas Monogami ( Pasal 3 dan 4 UU no 1 1974 )
Hak dan kewajiban istri seimbang Pasal 31 UU 1 1974


( KUH Perdata )
Menurut Ilmu Hukum

Segala sesuatu yang jadi bagian alam kebendaan yang
Benda dapat dikuasai dan bernilai bagi manusia serta yang oleh
hukum dianggap sebagai sesuatu yang utuh

Hukum
Tentang Suatu hubungan kebendaan antara dua pihak yang
berdasar atasnya satu pihak berhak atas suatu prestasi
Kekayaan Perikatan
sedangkan pihak yang lain wajib berprestasi dan
bertanggung jawab atasnya.

Hak-hak atas hal-hal yang tidak dapat dilihat atau diraba
Hak Immaterial
misalnya hak cipta


( KUH Perdata )
Menurut Ilmu Hukum
•Pewaris = Setiap orang yang meninggal dengan
meninggalkan harta kekayaan mengandung hak
( fakultatif ) dan juga kewajiban ( imperatif )
Ahli Waris = Orang tertentu yang secara limitatif
Hukum Waris Barat menerima harta peninggalan

Pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan

Hukum Hak dan kewajiban Ahli waris
Tentang Objek Hukum waris ( berupa aktiva dan passiva )
Waris
Dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku
pada masyarakat

Sistem kewarisan individuil
Hukum Waris Adat
Sistem kewarisan kolektif
Sistem kewarisan mayorat

Pembagian harta waris


Hubungan Hukum Perdata dan
Hukum Dagang

Pasal 1 KUH Dagang, disebutkan bahwa KUH
Perdata seberapa jauh daripadanya kitab ini tidak
khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan,
berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam
kitab ini

Pasal 15 KUH Dagang, disebutkan bahwa
segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai
oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan
oleh kitab ini dan oleh hukum perdata


Kedudukan KUH Dagang terhadap KUH
Perdata yaitu, KUH dagang merupakan hukum
yang khusus ( Lex Specialis ) dan KUH Perdata
merupakan hukum yang bersifat umum ( Lex
Generalis )

Lahir sebuah Azas
Lex Specialis Derogate Legi Generali
Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang
umum


Sumber Hukum Dagang
KUHS : Buku III Perikatan
Kebiasaan : Pasal 1339 KUHS dan Pasal 1347
KUHS
Yurisprudensi
Traktat
Doktrin

Orang Perantara
Gol 1 : Buruh/ Pekerja dalam Perusahaan
Gol II : Makelar, Komisioner, Persekutuan
( Matschap )


Perkumpulan Dagang

Perseroan Firma ( KUHD pasal 16 )
Perseroan Komanditer ( KUHD pasal 19 )
PT ( KUHD pasal 36 )
BUMN ( UU no 9 Tahun 1969 )


“..Law is a tool of social engineering..”
Hukum merupakan alat untuk pembangunan masyarakat
-Roscoe Pound-

“..Fiat Iustitia, et Pereat Mundus..”
Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah
-Phillip Melanchaton-

“..Hukum untuk manusia, bukan
manusia untuk hukum..”
-Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progressif-

“..Fiat Justitia Ruat Caelum..”
Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh
-Lucius Calpurnius Piso Caesonius-


Pengantar Hukum Indonesia

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (6)

Similaire à Pengantar Hukum Indonesia

Similaire à Pengantar Hukum Indonesia (20)

Plus de Aryo Adiwoso

Plus de Aryo Adiwoso (7)

Dernier

Dernier (20)

Pengantar Hukum Indonesia