SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  10
TINDAK PIDANA
PEMILU
MENURUT UU NO 8
TAHUN 2012
Oleh : Ahmad Solihin.
PELANGGARAN

KEJAHATAN
Tindak pidana
 ”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan
tersebut (Moeljatno)
 Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang
oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam
dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut( Bambang Poernomo)
TINDAK PIDANA PEMILU
 Tindak Pidana Pemilu adalah tindak

pidana kejahatan dan/atau pelanggaran
terhadap ketentuan tindak pidana pemilu
sebagaimana diatur dalam Undang-undang
No 8 Tahun 2012
 Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam
pasal 273 s/d 291.
 Tindak Pidana Kejahatan diatur dalam
pasal 292 s/d 321
Topo Santoso.
 Semua tindak pidana yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam
Undang-undang Pemilu.
 Semua tindak pidana yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam
maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam
Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
 Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu
(termasuk pelanggaran lalu
lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan
sebagainya.
Djoko Prakoso.
 Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan
hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar
hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau
mengganggu jalannya pemilihan umum yang
diselenggarakan menurut undang-undang
lanjutan
 Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap

orang atau badan hukum ataupun organisasi yang
dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan,
menghalang-halangi atau mengganggu jalannya
pemilihan umum yang diselenggarakan menurut
undang-undang
 Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh

Peraturan Perundang-undangan,
 Ditinjau dari segi juridis kejahatan adalah suatu
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan
undang undang.
 Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud
dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku
yang selain merugikan si penderita, juga sangat
merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
 Kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap suatu
perundang-undangan saja akan tetapi juga nilai
moral, agama dan rasa keadilan di masyarakat.
Ciri-ciri Tindak pidana Pelanggaaran dalam UU No 8 Tahun 2012

 Pidana Kurungan Paling Lama 6 (enam )bulan

pasal 273, 279 (ayat 2)
 Pidana Kurungan Paling Lama 1 (satu)
tahun.Pasal 273, 275, 276, 277, 278, 279 (ayat
1),280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,291)
 Denda paling banyak Rp.12. Juta

Ciri-ciri tindak pidana kejahatan
• Pidana

penjara paling lama 6 tahun pasal 298
• Pidana denda paling banyak Rp. 5 M (303 ayat 1, 2, pasal
306, 307
Unsur-Unsur Delik Tindak Pidana Pelanggaran

Pasal

Subjek

Peristiwa pidana

Ancaman pidana

Contenu connexe

Tendances

Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascamNabrisi Rohid
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaAhsanul Minan
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenAhsanul Minan
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKsayidmuhfaldy
 
PEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
PEMILUKADA dalam Perspektif FilosofisPEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
PEMILUKADA dalam Perspektif FilosofisAgus Widiyanto
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluAhsanul Minan
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAAN ASYUF
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxJubair13
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasaniwank shoeddienk
 

Tendances (20)

Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkada
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
 
Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
PEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
PEMILUKADA dalam Perspektif FilosofisPEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
PEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
UU KUHP Final
UU KUHP FinalUU KUHP Final
UU KUHP Final
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 

Similaire à Tindak pidana pemilu

Konsep Dasar (Pert 2).pptx
Konsep Dasar (Pert 2).pptxKonsep Dasar (Pert 2).pptx
Konsep Dasar (Pert 2).pptxAzisImamHidayat1
 
materi_29_Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko...
materi_29_Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko...materi_29_Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko...
materi_29_Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko...PanwasluKecamatanHul
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
 
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdfLisnhaCimiwSiregar
 
Hukum-Pidana-Khusus.pptx
Hukum-Pidana-Khusus.pptxHukum-Pidana-Khusus.pptx
Hukum-Pidana-Khusus.pptxAchmadReza27
 
4. Dr. Yenti - TP Khusus & TP Baru UU KUHP 2023 (3).pdf
4. Dr. Yenti - TP Khusus & TP Baru UU KUHP 2023 (3).pdf4. Dr. Yenti - TP Khusus & TP Baru UU KUHP 2023 (3).pdf
4. Dr. Yenti - TP Khusus & TP Baru UU KUHP 2023 (3).pdfDiasSaktiawan
 
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaNikki kki
 
Hukum pidana i
Hukum pidana iHukum pidana i
Hukum pidana iyahyaanto
 
sadari-hukum-online-speech-di-media-sosial.pptx
sadari-hukum-online-speech-di-media-sosial.pptxsadari-hukum-online-speech-di-media-sosial.pptx
sadari-hukum-online-speech-di-media-sosial.pptxKemangKres
 

Similaire à Tindak pidana pemilu (20)

Konsep Dasar (Pert 2).pptx
Konsep Dasar (Pert 2).pptxKonsep Dasar (Pert 2).pptx
Konsep Dasar (Pert 2).pptx
 
materi_29_Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko...
materi_29_Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko...materi_29_Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko...
materi_29_Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko...
 
Pidana peencurian
Pidana peencurianPidana peencurian
Pidana peencurian
 
Kapita selekta
Kapita selektaKapita selekta
Kapita selekta
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
 
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
 
Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...
Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...
Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...
 
Hukum-Pidana-Khusus.pptx
Hukum-Pidana-Khusus.pptxHukum-Pidana-Khusus.pptx
Hukum-Pidana-Khusus.pptx
 
hukum_pidana.pdf
hukum_pidana.pdfhukum_pidana.pdf
hukum_pidana.pdf
 
3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf
3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf
3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf
 
presentasi pkn Kel.yulia.
presentasi pkn Kel.yulia.presentasi pkn Kel.yulia.
presentasi pkn Kel.yulia.
 
Edi yuhermansyah
Edi yuhermansyah Edi yuhermansyah
Edi yuhermansyah
 
hfib1349588837.pptx
hfib1349588837.pptxhfib1349588837.pptx
hfib1349588837.pptx
 
4. Dr. Yenti - TP Khusus & TP Baru UU KUHP 2023 (3).pdf
4. Dr. Yenti - TP Khusus & TP Baru UU KUHP 2023 (3).pdf4. Dr. Yenti - TP Khusus & TP Baru UU KUHP 2023 (3).pdf
4. Dr. Yenti - TP Khusus & TP Baru UU KUHP 2023 (3).pdf
 
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
terorisme.pptx
terorisme.pptxterorisme.pptx
terorisme.pptx
 
Hukum pidana i
Hukum pidana iHukum pidana i
Hukum pidana i
 
sadari-hukum-online-speech-di-media-sosial.pptx
sadari-hukum-online-speech-di-media-sosial.pptxsadari-hukum-online-speech-di-media-sosial.pptx
sadari-hukum-online-speech-di-media-sosial.pptx
 
Hukum 02
Hukum 02Hukum 02
Hukum 02
 

Plus de Ahmad Solihin

Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialAhmad Solihin
 
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan riOtonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan riAhmad Solihin
 
Kewenangaan mk terhadap tap mpr
Kewenangaan mk terhadap tap mprKewenangaan mk terhadap tap mpr
Kewenangaan mk terhadap tap mprAhmad Solihin
 
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesiaOtonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesiaAhmad Solihin
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Ahmad Solihin
 
Perlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalPerlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalAhmad Solihin
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Ahmad Solihin
 
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilihPer kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilihAhmad Solihin
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranAhmad Solihin
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUMPERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUMAhmad Solihin
 

Plus de Ahmad Solihin (12)

Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
 
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan riOtonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
 
Kewenangaan mk terhadap tap mpr
Kewenangaan mk terhadap tap mprKewenangaan mk terhadap tap mpr
Kewenangaan mk terhadap tap mpr
 
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesiaOtonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
 
Perlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalPerlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasional
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
 
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilihPer kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaran
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
 
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
 
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUMPERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
 

Tindak pidana pemilu

  • 1.
  • 2. TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UU NO 8 TAHUN 2012 Oleh : Ahmad Solihin.
  • 4. Tindak pidana  ”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno)  Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut( Bambang Poernomo)
  • 5. TINDAK PIDANA PEMILU  Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012  Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam pasal 273 s/d 291.  Tindak Pidana Kejahatan diatur dalam pasal 292 s/d 321
  • 6. Topo Santoso.  Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.  Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).  Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya. Djoko Prakoso.  Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang
  • 7. lanjutan  Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang
  • 8.  Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan,  Ditinjau dari segi juridis kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang undang.  Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.  Kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan saja akan tetapi juga nilai moral, agama dan rasa keadilan di masyarakat.
  • 9. Ciri-ciri Tindak pidana Pelanggaaran dalam UU No 8 Tahun 2012  Pidana Kurungan Paling Lama 6 (enam )bulan pasal 273, 279 (ayat 2)  Pidana Kurungan Paling Lama 1 (satu) tahun.Pasal 273, 275, 276, 277, 278, 279 (ayat 1),280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,291)  Denda paling banyak Rp.12. Juta Ciri-ciri tindak pidana kejahatan • Pidana penjara paling lama 6 tahun pasal 298 • Pidana denda paling banyak Rp. 5 M (303 ayat 1, 2, pasal 306, 307
  • 10. Unsur-Unsur Delik Tindak Pidana Pelanggaran Pasal Subjek Peristiwa pidana Ancaman pidana