Oleh Yu Un Oppsunggu, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

1. Kapita Selekta HPI:
Kontrak Dagang Internasional
Depok, 30 Maret 2009
Yu Un Oppusunggu
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

2. Pengertian (1)
• Kontrak adalah suatu kesepakatan tertulis
mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh
2 pihak atau lebih di mana masing-masing pihak
dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan
satu atau lebih prestasi.
• Kontrak Dagang merupakan suatu kesepakatan
tertulis antara para pihak di mana prestasi atau
substansi yang yang disepakati bersifat
dan/atau bernilai komersial.
• Kontrak Dagang Internasional adalah kontrak
yang bersifat komersil yang mengandung
unsur-unsur asing.
© Yu Un Oppusunggu 2

3. Pengertian (2)
• Dalam praktek dikenal beberapa peristilahan
untuk menggambarkan substansi yang sama:
1. Kontrak Dagang Internasional
2. Kontrak Bisnis Internasional
• Tetapi tidak untuk dipersamakan dengan
Perjanjian Internasional, yang mengatur
tentang perihal Hukum Internasional (Publik).
© Yu Un Oppusunggu 3

4. Asas Kebebasan Berkontrak
• Para pihak memiliki kebebasan untuk
menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam kontrak yang akan dibuat/ ditandatangani,
yang kemudian berlaku bagi para pihak sebagai
undang-undang.
• Kebebasan ini termasuk untuk menentukan
hukum yang berlaku (applicable law/governing
law) terhadap kontrak.
• Kebebasan menentukan hukum yang berlaku ini
dalam HPI ada batasan-batasan khususnya.
© Yu Un Oppusunggu 4

5. Dimensi Publik Kontrak Dagang
Internasional
• Kontrak Dagang Internasional memiliki dimensi publik
bilamana salah satu pihak dari kontrak tersebut adalah
Pemerintah suatu Negara.
• Pemerintah dalam kasus ini adalah subyek hukum
administrasi negara, dan bukan subyek hukum
perdata.
• Oleh karena itu, badan hukum (perdata) yang dimiliki
oleh Pemerintah, BUMN/BUMD/PT Persero, tidak dapat
diklasifikasikan sebagai Pemerintah.
• Contoh Kontrak Dagang Internasional dengan dimensi
publik: kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan
CIG, IMF, dst. yang mengatur prestasi atau substansi
yang bersifat dan/atau bernilai komersial.
© Yu Un Oppusunggu 5

6. Aspek-aspek Hukum Penting
• Beberapa aspek hukum yg perlu diperhatikan dalam
suatu kontrak dagang:
1. kapasitas & kewenangan pihak-pihak yg akan
membuat kontrak;
2. aspek-aspek hukum yg relevan bagi transaksi ybs;
3. pembatasan serta syarat-syarat yg ditetapkan dlm
peraturan perundangan yang berlaku dan instansi
pemerintah yg berwenang;
4. masalah pengakhiran kontrak;
5. penentuan hukum yg berlaku bagi kontrak; dan
6. pemilihan forum dalam kaitan dgn penyelesaian
sengketa yg timbul.
© Yu Un Oppusunggu 6

7. Teori-teori HPI yang Relevan
antara lain:
1. Titik-titik Pertalian;
2. Status Personal, untuk kapasitas dan kewenangan pihak-
pihak yang membuat kontrak;
3. Ketertiban Umum, yang membatasi kebebasan para pihak
untuk merumuskan kontrak dan pelaksanaan kontrak
tersebut;
4. Pilihan Hukum, yang akan menentukan hukum yang
berlaku;
5. Pilihan Forum, yang akan menentukan forum yang
berwenang;
6. Kualifikasi, yang memberikan batasan pengertian atas
terminologi hukum berdasarkan hukum yang berlaku atas
kontrak;
7. Penyelundupan Hukum, yang membatasi kesepakatan para
pihak berdasarkan asas Un Oppusunggu berkontrak;
© Yu
kebebasan 7

8. Titik-titik Pertalian
• Suatu Kontrak Dagang Internasional masuk ke dalam ranah HPI
karena adanya unsur asing (Titik Pertalian Primer/TPP).
• TPP tersebut dapat berupa antara lain:
1. perbedaan kewarganegaraan dari pihak-pihak dalam kontrak;
2. perbedaan tempat tinggal/tempat kedudukan/domisili/locus dari
manajemen efektif dari badan hukum ybs/kontrol/penguasaan pihak asing
dalam badan hukum ybs;
3. letak benda-benda yang menjadi obyek transaksi; dan/atau
4. adanya pilihan terhadap suatu hukum asing sebagai hukum yang berlaku
bagi kontrak.
• Setelah mendapatkan TPP, maka Titik Pertalian Sekunder (TPS)
diperlukan untuk mengetahui hukum apakah yang berlaku atas
kontrak? Atau berdasarkan hukum manakah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak harus
diintrepretasikan?
© Yu Un Oppusunggu 8

9. Hukum yang Berlaku (1)
(Applicable Law/Governing Law)
• Prinsip Utama: hukum yang berlaku adalah hukum yang
telah dipilih dan disepakati oleh para pihak dalam
kontrak.
• Hukum yang berlaku dapat ditentukan secara sukarela
oleh para pihak (baik secara tegas ataupun secara diam-
diam) atau dapat telah ditentukan oleh peraturan
perundangan suatu negara.
• Menurut prinsip HPI yang berlaku, pemilihan terhadap
suatu hukum asing sebagai hukum yang berlaku bagi
suatu kontrak antara pihak WNA dengan pihak WNI
adalah suatu pilihan yang sah dan karenanya mengikat
para pihak.
© Yu Un Oppusunggu 9

10. Hukum yang Berlaku (2)
(Applicable Law/Governing Law)
• Pembatasan terhadap kebebasan melakukan
Pilihan Hukum;
1. tidak boleh bertentangan dengan Ketertiban Umum;
2. tidak boleh menjadi Penyelundupan Hukum;
3. tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah super-
memaksa, yakni peraturan-peraturan yang sifatnya
demikian erat dengan pengaturan dari seluruh kehidupan
sosial ekonomis dari suatu negara;
4. bilamana dalam peraturan perundangan suatu negara
telah ditentukan hukum yang harus diperlakukan.
e.g. Perjanjian Waralaba (franchise) sebagaimana diatur
dalam PP No. 42 Tahun 2007 jo. Permendag No. 12 Tahun
2006, yang menentukan hukum Indonesia sebagai hukum
yang berlaku untuk perjanjian waralaba.
© Yu Un Oppusunggu 10

11. Hukum yang Berlaku (3)
(Applicable Law/Governing Law)
• Konsekuensi dari Pilihan Hukum dari
suatu kontrak
1. Hukum yang dipilih berlaku terhadap syarat-
syarat materil atau substansi dari kontrak;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan
kontrak (syarat subyektif dan obyektif)
diinterpretasikan menurut hukum yang telah
dipilih dan disepakati.
© Yu Un Oppusunggu 11

12. Hukum yang Berlaku (4)
(Applicable Law/Governing Law)
• Jika para pihak tidak menentukan hukum yang
akan berlaku, maka hukum yang berlaku
diperoleh berdasarkan pendekatan sbb:
1. Lex Loci Contractus, hukum dari negara di mana kontrak
dibuat/ditandatangani (dalam perkembangannya terdapat
Kualifikasi atas locus contractus berdasarkan Mailbox
Theory & Acceptance Theory);
2. Lex Loci Solutionis, hukum dari negara di mana kontrak
dilaksanakan;
3. The Proper Law of the Contract, hukum dari negara yang
memiliki titik taut terbanyak dengan kontrak; dan
4. The Most Characteristic Connections, hukum dari negara
pihak yang menurut isi perjanjian mempunyai prestasi atau
peran yang paling karakteristik. (Lebih lanjut dikaitkan
dengan Teori Status Personal untuk mengetahui kepada
hukum apa pihak tersebut tunduk.)
© Yu Un Oppusunggu 12

13. Hukum yang Berlaku (5)
(Applicable Law/Governing Law)
• Dalam RUU HPI Indonesia (Tahun 1998)
untuk Pilihan Hukum dirumuskan sebagai
berikut dalam Pasal 18:
1. Perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur asing
tunduk pada hukum yang dipilih oleh para pihak.
2. Pilihan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam tetapi
nyata.
3. Apabila Pilihan Hukum tidak dilakukan, hukum yang
berlaku adalah hukum dari tempat tinggal atau kedudukan
pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) berlaku sepanjang peraturan perundangan tidak
mengatur lain.
© Yu Un Oppusunggu 13

14. Status Personal
1. Bilamana pihak dalam kontrak adalah individu (natuurlijke
persoon), maka kecakapan ybs untuk mengikatkan diri
dalam suatu kontrak ditentukan pada hukum mana ia
tunduk atau menundukkan diri.
2. Bilamana pihak dalam kontrak adalah pribadi hukum
(rechtspersoon), maka perlu diketahui pada hukum apa ybs
tunduk.
(i) Incorporation Theory;
(ii) Effective Management Theory; dan
(iii) Remote Control Theory.
3. Bilamana individu mengikatkan suatu PT/LLC dalam suatu
kontrak, maka diperlukan kewenangan berdasarkan:
(i) ketentuan dalam AD PT atau Articles of Association
LLC; atau
(ii) surat kuasa/proxy.
© Yu Un Oppusunggu 14

15. Ketertiban Umum
• Pada prinsipnya para pihak memiliki kebebasan
untuk bersepakat mengenai apa saja yang halal
dan melakukan Pilihan Hukum.
• Tetapi Ketertiban Umum dari masyarakat hukum
di mana kesepakatan dari kontrak dan
konsekuensi hukumnya hendak dilaksanakan,
setiap saat dapat dipergunakan oleh hakim
negara tersebut untuk mengesampingkan
kesepakatan tersebut.
© Yu Un Oppusunggu 15

16. Kualifikasi
• Kualifikasi adalah penyalinan fakta-fakta
sehari-hari dalam istilah-istilah hukum.
• Definisi-definisi yang disepakati dalam
kontrak adalah penyalinan fakta-fakta oleh
para pihak berdasarkan kesepakatan, dan
akan diinterpretasikan berdasarkan hukum
yang berlaku atas kontrak, dengan tetap
dibatasi kebebasan berkontrak menurut
hukum yang berlaku.
© Yu Un Oppusunggu 16

17. Pilihan Forum (1):
Choice of Forum
• Penentuan Forum yang berwenang bagi
penyelesaian sengketa yang mungkin timbul
dalam rangka pelaksanaan suatu kontrak.
• Pemilihan Forum oleh para pihak sebagai
instansi yang berwenang memeriksa/mengadili
sengketa yang mungkin timbul adalah
berdasarkan asas kebebasan berkontrak.
• Pilihan Hukum ke arah suatu sistem hukum X
tidak serta-merta merupakan juga Pilihan Forum
ke forum X.
© Yu Un Oppusunggu 17

18. Pilihan Forum (2):
Macam Forum
• Penyelesaian sengketa bisa dilakukan
melalui:
1. Forum Pengadilan
1.1. Pengadilan Dalam Negeri; atau
1.2. Pengadilan Luar Negeri/Asing.
2. Forum Non-Pengadilan
2.1. Negosiasi (Dalam atau Luar Negeri);
2.2. Mediasi (Dalam atau Luar Negeri);
2.3. Konsiliasi (Dalam atau Luar Negeri); dan
2.4. Arbitrase (Dalam atau Luar Negeri).
© Yu Un Oppusunggu 18

19. Pilihan Forum (3):
Kompetensi (1)
• Kompetensi Pengadilan/Hakim Indonesia
untuk mengadili sengketa
(perdata/dagang), jika pihak tergugat
bertempat tinggal atau berdomisili secara
hukum dalam wilayah hukum dari PN ybs
(the basis of presence), atau dalam
wilayah hukum PN lain di Indonesia yang
secara khusus dan tegas telah disepakati
oleh para pihak dalam kontrak.
– Pasal 118 RIB.
© Yu Un Oppusunggu 19

20. Pasal 118 RIB/HIR
1. Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang
pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang
ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua
pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak
diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
(KUHPerd. 15; IR. 101.)
2. Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum
pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan
negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang
digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya, maka tanpa
mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen susunan kehakiman dan
kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan
negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.
3. Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya,
atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan
negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau
tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua
pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu. (4) Jika ada
suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau,
boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah
hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (RO. 95-10, 40, 50; KUHPerd. 24;
Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)
© Yu Un Oppusunggu 20

21. Pilihan Forum (3):
Kompetensi (2)
• Kemungkinan memperluas kompetensi
forum peradilan untuk kepentingan
warganegara sendiri.
• Pasal 100 RV:
– “Seorang asing bukan penduduk, bahkan
tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di
hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-
perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di
mana saja dengan warga negara Indonesia.”
© Yu Un Oppusunggu 21

22. Pilihan Forum (3):
Kompetensi (3)
• Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang
mengadili perkara dalam hal para pihak dalam kontrak
telah melakukan Pilihan Forum yang bukan pengadilan.
• Pasal 3 UU Arbitrase:
– “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa
para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”
• Pasal 11 UU Arbitrase
1. “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda
pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan
Negeri.”
2. “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur
tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah
ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang
ditetapkan dalam Undang-undang ini”.
© Yu Un Oppusunggu 22

23. Pilihan Forum (3):
Kompetensi (4)
• Pasal 100 RV:
“Seorang asing, yang bukan merupakan
penduduk dan bahkan bila ia tidak
bertempat tinggal di Indonesia, dapat
digugat di hadapan hakim Indonesia
mengenai perikatan-perikatan yang
dilakukan olehnya di Indonesia atau di
tempat lain dengan seorang warganegara
Indonesia.”
© Yu Un Oppusunggu 23

24. Pilihan Forum (5):
Asas Persamarataan
• Pada prinsipnya, di bidang hukum perdata
dan hukum dagang, tidak diadakan
pembedaan antara orang asing dan
warganegara Indonesia, kecuali untuk hal-
hal yang telah diatur secara khusus oleh
peraturan perundangan (Pasal 3 AB).
© Yu Un Oppusunggu 24

25. Pilihan Forum (6):
Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Asing
• Putusan-putusan PN Asing tidak dapat
dilaksanakan di Indonesia (non
enforceable).
• Hal ini berkaitan dengan asas kedaulatan
teritorial suatu negara:
– Pasal 22a AB:
• “Kekuasaan hukum dari hakim, pelaksanaan dari
keputusannya dan akte-akte otentik, dibatasi
dengan pengecualian-pengecualian yang diakui
sebagai hukum kemasyarakatan.”
– Pasal 436 RV
© Yu Un Oppusunggu 25

26. Pasal 436 RV
• Behalve in de gevallen bij art. 724 van het [WvK] en bij de
andere wettelijke bepalingen vermeld, kunnen geene
vonnissen door vreemde regters of regtbanken gewezen
binnen Indonesië worden ten nitvoer gelegd.
• De gedingen kunnen opnieuw bij den regter in Indonesië
worden behandeld en afgedaan.
• In de hierboven gemelde uitgezonderde gevallen wordt het
vonnis van vreemde regters of regtbanken niet ten uitvoer
gelegd, dan na een op verzoekschrift verkregen verlof van
executie in den vorm bij het voorgaand artikel gemeld, van
den raad van justitie binnen welks regtsgebied zoodanig
vonnis moet worden ten uitvoer gelegd.
• Bij het verzoeken en verleenen van dit verlof, wordt de zaak
zelve niet aan een nieuw onderzoek onderworpen.
© Yu Un Oppusunggu 26

27. Pasal 436 RV
• Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh pasal 724 KUHD
dan lain-lain perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakan
keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim atau
pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik
Indonesia.
• Perkara-perkara bersangkutan dapat diajukan kembali di
hadapan dan diselesaikan oleh hakim di Indonesia.
• Dalam hal-hal pengecualian di atas, keputusan hakim atau
pengadilan asing bersangkutan tidak dilaksanakan, kecuali
setelah diajukan permohonan, diperoleh izin eksekusi
menurut bentuk yang ditentuk dari Raad van Justitie di
wilayah mana keputusan bersangkutan harus dilaksanakan.
• Pada permohonan dan pemberian izin itu, perkara
bersangkutan tidak diperiksa kembali.
© Yu Un Oppusunggu 27

28. Pasal 724 KUHD
• Perhitungan dan pembagian avarij umum dilakukan atas
permintaan nahkoda dan oleh para ahli.
• Para ahli diangkat oleh para pihak atau oleh raad van
justitie yang di dalam daerah hukumnya perhitungan dan
pembagian itu harus dilakukan.
• Para ahli harus disumpah sebelum mereka memulai
pekerjaan mereka.
• Pembagiannya harus disahkan oleh raad van justitie.
• Di luar Indonesia avarij umum itu dibuat oleh pejabat
yang berwenang untuk itu.
© Yu Un Oppusunggu 28

29. Pilihan Forum (7):
Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Asing
• Pembatasan Pasal 436 RV hanya berlaku untuk
keputusan pengadilan yang bersifat condemnatoir.
• Pihak yang hendak meminta pelaksanaan, harus
mengajukan suatu perkara baru ke PN di Indonesia yang
kompeten.
• Keputusan Pengadilan Asing yang telah diperoleh dapat
dipakai untuk mendukung dalil-dalil gugatan yang
diajukan ulang di hadapan PN di Indonesia.
• Keputusan pengadilan asing yang bersifat declaratoir
dan constitutif dapat diakui oleh PN di Indonesia.
• Ketentuan Pasal 436 RV juga biasa diterapkan dengan
interpretasi secara analogis untuk Putusan Arbitrase
Asing. Infra.
© Yu Un Oppusunggu 29

30. UU Kekuasaan Kehakiman
(No 4 Tahun 2004)
• Pasal 36
1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara
pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh ketua pengadilan yang bersangkutan
berdasarkan undang-undang.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam
perkara perdata dilakukan oleh panitera dan
juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
4. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
© Yu Un Oppusunggu 30

31. Pilihan Forum (8):
Konvensi terkait Proses Beracara
1. Convention on the taking of evidence abroad in civil or
commercial matters 1968.
2. Convention on the service abroad of judicial and extra-
judicial documents in civil or commercial matter 1965.
3. Convention abolishing the requirement and execution
of legalization for foreign public documents 1961.
4. Convention on the recognition and execution of foreign
judgment in civil and commercial matters and
supplementary protocol.
PS. Indonesia belum meratifikasi konvensi-konvensi ini.
© Yu Un Oppusunggu 31

32. Pilihan Forum (9): Arbitrase
• Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase:
– Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
• Para pihak dalam kontrak dapat menentukan apakah
arbitrase akan dilaksanakan atas dasar
– ad hoc atau dengan bantuan dari suatu lembaga arbitrase
(institutional arbitration); atau
– ad hoc dengan mempergunakan rules dari suatu lembaga
arbitrase.
• Jika para pihak telah sepakat memilih forum arbitrase,
maka forum pengadilan tidak lagi kompeten untuk
menerima dan memeriksa sengketa.
© Yu Un Oppusunggu 32

33. Pilihan Forum (10):
Dasar Hukum Arbitrase
1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase & APS).
3. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang
Ratifikasi terhadap Convention of the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Award, New York
1958 (Konvensi NY).
4. [Pasal 436 RV]
5. [Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1 Tahun 1990 tentang tata Cara Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Asing]
© Yu Un Oppusunggu 33

34. Pilihan Forum (11):
Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing
Periode sebelum 1981
• Keputusan arbitrase asing tidak dapat
dilaksanakan di Indonesia berdasarkan
interpretasi analogis dari Pasal 436 RV.
• cf. Yurisprudensi MARI Navigation Bulgare
v. PT Nizwar, No. 2944/BDT/1983,
29/11/84.
© Yu Un Oppusunggu 34

35. Pilihan Forum (12):
Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing
Periode setelah 1981
• Dengan diratifikasinya Konvensi NY 58,
putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan.
• Permasalahan yang timbul adalah bagaimana
melaksanakannya, mengingat Keppres tidak
memberikan juklak.
• Perma No. 1 Tahun 1990 mengatur sbb:
1. Permohonan eksekusi diajukan ke PN Jakarta Pusat.
2. Ketua PN Jakarta Pusat mengirimkan berkas permohonan
ke Panitera/Sekjen MA untuk mendapatkan eksekuatur.
3. Setelah eksekuatur diperoleh, pelaksanaan diserahkan
kepada Ketua PN Jakarta Pusat.
© Yu Un Oppusunggu 35

36. Pilihan Forum (13):
Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing
• UU Arbitrase
1. Memberikan definisi “Putusan Arbitrase Internasional”,
putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau
arbiter perorangan di luar wilayah hukum RI, atau putusan
suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang
menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai
suatu putusan arbitrase internasional.
2. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase adalah PN Jakarta Pusat.
3. Untuk pelaksanaan, harus diperoleh eksekuatur terlebih
dahulu dari PN Jakarta Pusat.
4. Putusan Arbitrase Internasional yang melibatkan Negara
RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat
dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari MA,
yang selanjutnya melimpahkan kepada PN Jakarta Pusat.
© Yu Un Oppusunggu 36

37. Bahan Bacaan
1. Sudargo Gautama, Hukum Perdata
Internasional, Jilid III Bagian 2, Buku
Kedelapan, Bandung: Alumni, 1987, hal.
115 dst.
© Yu Un Oppusunggu 37

38. End of Slides
© Yu Un Oppusunggu 38