HakWN

MAKALAH
KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Disusun oleh :
Kelompok Petrus
1. Amelia (9395)
2. Aulia Putri Dwi Cahyani (9410)
3. Reka (9562)
4. Yovita Maylandari Christina Awing (9621)
Kelas : XI MIPA 3
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TANJUNG SELOR
2016

KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MAKALAH
Makalah ini ditunjukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Disusun oleh :
Kelompok Petrus
1. Amelia (9395)
3. Reka (9562)
4. Yovita Maylandari Christina Awing (9621)
Kelas : XI MIPA 3
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TANJUNG SELOR
2016

LEMBAR PENGESAHAN
Judul : Kasus-Kasus Pelangaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Nama Kelompok : Petrus
1. Amelia (9395)
3. Reka (9562)
4. Yovita Christina Maylandari Awing (9621)
Kelas : XI MIPA 3
Makalah ini disetujui di Tanjung Selor pada tanggal..... Mei 2016.
Mengesahkan:
Pembimbing I, Pembimbing II,
Nurhayati, S.Pd. Rachmad Hidayat, S.Sos.
NIP 19911114 201503 2 001
Mengetahui,
Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Zubair, S.Pd.
NIP 19821030 200604 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk
mengubah dunia.”
PERSEMBAHAN
Makalah ini dapat kami persembahkan kepada:
1. Guru mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah
memberi tugas ini.
2. Bapak dan Ibu Guru yang telah membantu dalam mengerjakan makalah hingga
selesai.
3. Teman- teman yang telah memberi semangat tak henti-hentinya kepada kami.

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan
rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Kasus-kasus
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara” dengan tepat waktu.
Dalam pembuatan makalah ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu, yaitu:
1. Bapak Zubair, S.Pd., selaku guru bidang studi mata pelajaran pendidikan
pancasila dan kewarganegaraan yang telah memberikan tugas dan membimbing
dalam proses belajar-mengajar.
2. Ibu Nurhayati, S.Pd., selaku guru pembimbing I aspek kebahasaan pada
pembuatan makalah ini.
3. Bapak Rachmad Hidayat, S.Sos., selaku pembimbing II tata pengetikan dalam
makalah ini.
4. Teman-teman yang telah memberi saran dan kritik sehingga makalah ini dapat
terselesaikan dengan baik.
Kami menyadari makalah ini masih memiliki kekurangan, karena itu kami
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menulis makalah yang lebih
baik. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita.
Tanjung Selor, Mei 2016.
Penyusun,

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ ii
MOTTO PERSEMBAHAN ...................................................................................iii
KATA PENGANTAR ............................................................................................iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang...................................................................................1
1.2 Tujuan................................................................................................2
1.3 Manfaat .............................................................................................2
BAB II KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN
2.1 Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara .....................................3
2.1.1 Makna Hak Warga Negara....................................................4
2.1.2 Makna Kewajiban Warga Negara.........................................9
2.2 Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Warga Negara ..................................................................................14
2.2.1 Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara...............................17
2.2.2 Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara ..................23
2.3 Upaya Penegakkan Hak dan Kewajiban Warga Negara..................25
BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan ......................................................................................28
3.2 Saran.................................................................................................28
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................30
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak bisa
berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh
merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak asasi manusia adalah hak yang
melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari
pengertian hak warga negara. (http://blog-kenyut.blogspot.co.id/2016/01/kasus-
pengingkaran-kewajiban-warga.html)
Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia
dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal,
tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi hak warga negara
dibatasi oleh status kewarganegaraan. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara
adalah hak asasi manusia, akan tetapi dapat dikatakan emua hak asasi juga hak warga
negara, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam
pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia, sehingga tidak
berlaku bagi setiap orang. (http://blog-kenyut.blogspot.co.id/2016/01/kasus-
pengingkaran-kewajiban-warga.html )
Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak
dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan hak
adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Namun, kekuasaan tersebut dibatasi oleh
undang-undang. Pembatasan ini harus dilakukan agar pelaksanaan hak seseorang tidak

sampai melanggar hak orang lain. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah
seimbang.
Menggunakan hak yang dimilikinya, seseorang dapat mewujud kenapa yang
menjadi keinginan dan kepentingan. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk
mendapatkan pendidikan. Demikian pendidikan, kita akan mewujudkan cita-cita kita.
Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Artinya, kita tidak boleh terus
menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Sebalikanya, negara juga tidak boleh berlaku
sewenang-wenang dengan menuntut warga negara menjalankan kewajibannya tanpa
pernah memenuhi hak-hak mereka.
1.2 Tujuan
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan pengetahuan
kepada pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Selor tentang “Kasus-kasus Pelaggaran Hak dan
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara”.
1.3 Manfaat
Manfaat makalah bagi penulis adalah untuk mengetahui cara yang benar dalam
penulisan makalah dan dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara.

BAB II
KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN
2.1 Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara
Rakyat dan penduduk merupakan salah satu syarat untuk berdirinya suatu negara.
Rakyat atau penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami
wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara
tersebut.Pada mulanya, seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk atau rakyat suatu
negara jika seseorang tersebut masih memiliki hubungan pertalian darah dari satu
keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Namun dalam perkembangannya,
banyak pula terdapat orang-orang yang berasal dari nenek moyang yang berbeda.
Menurut Prof. Mr. Dr. Soepomo, dalam Nur Maharani, dkk (2014, Hml 5)
penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sah di
sini memiliki arti tidak bertentangan dengan segala masuk dan mendirikan tempat
tinggal secara tetap di dalam wilayah negara tersebut. Dilihat dari pengertian ini, maka
seseorang dapat dikatakan penduduk atau bukan penduduk didasarkan pada
hubungannya dengan suatu wilayah tertentu.
1) Disebut sebagai penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami wilayah
dalam jangka yang cukup lama. Penduduk mempunyai status
kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan dinamakan warga
negara, sedangkan yang menetap disebabkan oleh suatu pekerjaan
dinamakan warga negara asing.

2) Disebut sebagai bukan penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami suatu
wilayah negara untuk sementara waktu (dalam jangka yang pendek)
misalnya, para wisatawan.
Adapun dilihat dari hubungannya dengan kekuasaan pemerintah negara tersebut,
seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara dan bukan negara karena alasan-alasan
berikut. Disebut warga negara bila seseorang berdasarkan:
1) Disebut warga negara bila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota
dari wilayah negara yang bersangkutan, dengan memiliki status
kewarganegaraan asli maupun keturunan asing.
2) Disebut bukan warga negara bila seseorang berdasarkan hukum merupakan
anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada
kekuasaan pemerintah negara lain contohnya, duta besar.
2.1.1 Makna Hak Warga Negara
Hak merupakan semua hal yang harus diperoleh atau dapatkan. Hak dapat
berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang
diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain,
hak dapat diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan, misalnya seorang
pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau
pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi
manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda pengertiannya dengan hak warga

negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hal yang melekat dalam diri
manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi
siafatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan
tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya.
Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi dapat
dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara,
misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabaran dalam pemerintahan
Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia, sehingga tidak
berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara Indonesia.
Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Yuswana Lubis dan Mohammad Sodel
(2014, Hlm 3) artikelnya yang berjudul Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi
untuk Mewujudkan Negara Hukum, yang Demokratis (2007), Hak warga negara
Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum, hak konstitusional adalah
hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), sedangkan hak-hak
hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundangan-
undangan dibawahnya. Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan
secara lengkap dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengertian
tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan
pengertian hak asasi konstitusional yang dijamin dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, setiap warga negara Indonesia juga memiliki hak-hak hukum
yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari
peraturan undang-undang dasar disebut hak-hak hukum, bukan hak konstitusional.
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep hak warga negara
memiliki cakupan sangat luas. Hak tersebut meliputi hak asasi manusia, hak
konstitusional dan hak legal atau hukum.
Setiap warga negara indonesia tentunya mempunya ketiga jenis hak warga
negara diatas. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari kedudukan setiap warga
negara Indonesia yang dianggap penting oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan
menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah
negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai warga
negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak
dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula
bagi setiap indiv warga negara Indonesia. Bahkan, disamping jaminan hak asasi
manusia itu, setiap warga negara Indonesia juga diberikan jaminan hak
konstitusional dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Disamping itu, terdapat pula ketentuan mengenai jaminan hak asasi
manusia tertentu hanya berlaku bagi warga negara atau setidaknya bagi warga
negara diberikan kekuasaan atau keutamaan-keutamaan tertentu, misalanya, hak
atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan lain-lain yang secara bertimbal balik

menimbulkan kewajiban bagi warga negara untuk memenuhi hak-hak itu khusus
bagi tuntutan warga negara asing untuk bekerja di Indonesia ataupun info
Kewarganegaraan secara umum jaminan hak warga negara secara konstitusional
diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Mendapatkan pendidikan gratis di Indonesia. Hak-hak tersebut
dikategorikan sebagai hak warga negara meliputi:
1) Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak
konstitusional bagi warga negara indonesia saja. Misalnya:
a) Hak yang tercantum dalam pasal 28 D ayat 3 UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak
atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
b) Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemananusiaan.
c) Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam pembelaan negara.
d) Pasal 30 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahan dan keamanan negara.
e) Pasal 31 ayat 1 menentukan setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan.
2) Hak asasi mansuia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, akan
tetapi dalam kasus-kasus tertentu, msekipun warga negara indoesia berlaku

keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, pasal 28 D ayat 2 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, “setiap orang berhak untuk
bekerja.......”.
Namun, negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di
Indonesia. Misalnya, turis asing dilarang memanfaatkan visa kunjungan untuk
mendapakan penghidupan atau imbalan dengan cara bekerja di Indonesia selama
masa kunjungannya itu.
1) Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalu
prosedur pemilihan, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
Kepala Desa, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, anggita Badan Pemeriksa
Keuangan, anggota lembaga permusyawaratan dan perwakilan yaitu
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Dewan Gubernur
Bank Indonesia, anggota komisi-komisi negara, atau jabatan-jabatan lain
yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung ataupun
secara tidak langsung oleh rakyat.
2) Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu, seperti
tentara nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai negeri sipil
beserta jabatan-jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan
kepegawaian, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan.

Semua jabatan yang dimaksud di atas hanya berlaku dan hanya dapat
diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 3.
2.1.2 Makna Kewajiban Warga Negara
Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka kewajiban warga negara
dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga
negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban hak asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang, dengan kata
lain, kewajiban hak asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh
orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status
kewarganegaraan seseorang, akan tetapi meskipun demikian konsep kewajiban
asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap
orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan, sedangkan kewajiba)n
bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia saja, sementara
warga asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. (http://pkn-
ips.blogspot.co.id/2015/11/makna-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html)
Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Keduanya memiliki hubungan kuasalitas dan hubungan sebab akibat. Seseorang
mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.
Contoh dari kewajiban adalah :

a) Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan
hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara
diatur dalam UUD 1945 yang meliputi.
b) Melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan
tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.
Sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945 maka kita harus
melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib,yang
meliputi:
a) Hak dan kewajiban dalam bidang politik.
b) Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya.
c) Hak dan kewajiban dalam bidang hak pertahanan dan keamanan.
d) Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi.
1) Hak dan kewajiban dalam bidang politik.
a) Pasal 27 ayat 1 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban,
yaitu:
a) Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan
pemerintahan.
b) Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

b) Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang”. Arti pesannya adalah:
(a) Hak berserikat dan berkumpul.
(b) Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
(c) Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan
melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua
organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua
media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain
bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya).
2) Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya.
a) Pasal 31 ayat 1 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
mendapat pengajaran”.
b) Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur
dengan undang-undang”.
c) Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan
nasional Indonesia”. Arti pesan yang terkandung adalah:
(a) Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat,
baik umum maupun kejuruan.
(b) Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan
daerah.

(c) Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang
kependidikan.
(d) Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan
ketertibannya.
(e) Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
(f) Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.
Selain dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara
tertuang pula pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Arti pesannya
adalah:
a) Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral
keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materil juga kehidupan
spiritualnya terpelihara dengan baik.
b) Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3) Hak dan kewajiban dalam bidang Hak Keamanan dan Pertahanan.
a) Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Arti pesannya: bahwa setiap
warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.
4) Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi
a) Pasal 33 ayat 1, menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

b) Pasal 33 ayat 2, menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara”.
c) Pasal 33 ayat 3, menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
d) Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara”. Arti pesannya adalah:
(a) Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya
dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang
terjangkau oleh daya beli rakyat.
(b) Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak
terlantar.
(c) Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan
mengolah berbagai sumber daya alam.
(d) Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang
berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang
lain.
(e) Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya
membayar pajak tepat waktu.
2.2 Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Sebagai anggota dari suatu negara, yakni sebagai warga negara maka secara
otomatis akan memperoleh yang namanya hak warga negara maupun kewajiban sebagai
warga negara. Hak dan kewajiban tersebut merupakan dua hal yang saling berkaitan dan
tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak- hak
dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak
seimbang yang akhirnya akan menimbulkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran
kewajiban warga negara. Adapun faktor- faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya :
1) Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut
haknya,sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang
mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya
dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
2) Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku
tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati.
Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan
penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
3) Sikap tidak toleran
Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan
tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada

akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang
lain.
4) Penyalahgunaan kekuasaan
Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di
sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-
bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya
adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak
memedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh
karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya
pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
5) Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap
pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong
timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak
tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku
tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas
atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang
bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga
negara dan menjadi Contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong
timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
6) Penyalahgunaan teknologi

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat
juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya
kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan
yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi
bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang
sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran hak
warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi
ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya
pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan
manusia.
2.2.1 Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapat
perhatian khusus dari negara sebagai jaminan di junjung tingginya sila ke-5 yaitu
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pengakuan Hak sebagai
warga negara indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu
masyarakat yang tertata baik. Namun dalam praktik atau kenyataannya hak warga
negara justru hanya dijadikan slogan pemerintah untuk menarik simpati warga
negara dan diajak untuk “bermimpi” bisa mendapatkan pengakuan akan hak-hak
tersebut secara utuh. Misalnya saja hak warga negara untuk mendapatkan
penghidupan yang layak. Tentunya jika melihat kondisi rakyat di negara
Indonesia ini, hal itu hanya menjadi impian semata. Pengakuan hak hanya untuk
warga negara yang mampu membeli hak-hak tersebut dengan uang, jabatan dan

kekuasaan. Sedangkan untuk rakyat yang kurang beruntung kehidupannya hanya
bisa menunggu kapan mereka diperhatikan kesejahteraannya atau menunggu
berubahnya kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada mereka.
a) Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap warga Negara dijamin haknya
oleh pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Namun
seperti yang kita ketahui dan kita rasakan. Hingga saat ini masih banyak
perilaku yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap hak warga Negara,
baik oleh Negara ataupun Warga Negara lainnya.
b) Memang didalam pelaksanaannya ada kecenderungan lebih mengutamakan
hak-hak dari pada kewajiban-kewajiban asasi warga negara. Ada
kecenderungan menuntut hak-hak yang berlebihan sehingga merugikan
orang lain.penuntutan hak-hak yang berlebih-lebihan atau tanpa batas akan
merugikan orang lain yang memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu,
pelaksanaan hak-hak warga negara perlu dibatasi, akan tetapi tidak
dihilangkan atau dihapuskan.
c) Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebetulnya karena terjadinya
pengabaian terhadap kawajiban asasi. Sebab antara hak dan kawajiban
merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Bila ada hak pasti ada kewajiban,
yang satu mencerminkan yang lain. Bila seseorang atau aparat negara
melakukan pelanggaran HAM, sebenarnya dia telah melalaikan
kewajibanya yang asasi. Sebaliknya bila seseorang atau kelompok orang
atau aparat negara melaksanakan kewajibanya maka berarti dia telah

memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh di negara
kita sudah punya Undang-undang No.9 tahun 1998 berkenaan dengan hak
untuk menyampaikan aspirasi secara lisan dan tertulis. Disatu sisi undang-
undang tersebut merupakan hak dari seseorang warga negara, namun dalam
penggunaan hak tersebut terselip kewajiban yang perlu diperhatikan.
Artinya seseorang atau kelompok yang ingin berunjuk rasa dalam undang-
undang tersebut harus memberi tahu kepada pihak keamanan (Polisi) paling
kurang 3 hari sebelum hak itu digunakan.
d) Hal ini dimaksudkan untuk menghormati hak orang lain seperti tidak
mengganggu kepentingan orang banyak, mentaati etika dan moral sesuai
dengan budaya bangsa kita. Contoh lain, dalam lingkungan kampus dapat
saja terjadi mahasiswa yang melakukan kegiatan seperti diskusi yang bebas
mengemukakan pendapat tetapi mereka dituntut pula menghormati hak-hak
orang lain agar tidak terganggu. Begitu pula kebebasan untuk
mengembangkan kreativitas, minat dan kegemaran (olah raga, kesenian, dan
lain-lain) tetapi hendaklah diupayakan agar kegiatan tersebut tidak
mengganggu kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa atau warga
kampus lainnya yang juga merupakan haknya. Banyak contoh lain dalam
lingkungan kita baik di kampus maupun di dalam masyarakat yang
menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu
marilah kita laksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dan itu

termuat dalam berbagai aturan/norma yang ada dalam negara dan
masyarakat.
Adapun bentuk pelanggaran yang termasuk pelanggaran hak warga negara
menurut Undang-undang yaitu:
a) Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa
berdasarkan hukum.
b) Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang
dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas
keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
c) Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya
terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih
mengganggu stabilitas keamanan.
d) Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena
takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan
pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah
satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
e) Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat,
karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.
Berikut ini adalah beberapa Kasus pelanggaran ataupun kontroversi HAM
dan Hak Warga Negara khususnya yang terjadi di Negara kita.
a) Hukuman Mati

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh
masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi
ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman
mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan
tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili
kebenaran itu sendiri. Seharusnya kontroversi itu berakhir ketika UUD 1945
mengalami serangkaian perubahan. Dalam konteks hukuman mati kita
sesungguhnya bicara tentang hak-hak asasi manusia yang dalam UUD 1945
setelah perubahan masuk dalam Bab XA. Pasal 28A dengan eksplisit
mengatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Jadi, ‘hak untuk hidup’ atau
‘the right to life’ adalah hak yang paling mendasar dalam UUD 1945. Hak
untuk hidup ini adalah puncak hak asasi manusia yang merupakan induk
dari semua hak asasi lain.
b) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Semestinya ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi wadah yang
menghidupkan demokrasi lokal dengan berfungsinya organ-organ politik di
daerah. Meski demikian, sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada di
Indonesia, ternyata sarat pelanggaran hak warga negara. Salah satu
penyebabnya adalah kebebasan yang terlalu meluas demikian cepat
menyebabkan membanjirnya partisipasi dalam pencalonan kandidat kepala
daerah, sementara ruang kompetisi sangat ketat dan terbatas. Lagi pula,

bayang-bayang potensi kekuasaan dan kekayaan yang amat menjanjikan
dari jabatan kepala daerah menarik minat banyak kandidat, sementara
kebanyakan dari mereka tidak memiliki integritas moral dan kapasitas
keahlian yang memadai. Karena itu,tidak jarang cara-cara licik dan
premanisme politik,entah sengaja atau terpaksa,digunakan dalam politik
perebutan kekuasaan. Di sinilah pelanggaran hak warga negara kerap
terjadi.
c) Email Berujung Bui
Kasus yang menimpah Prita Mulyasari cukup menarik. Sebetulnya bukan
termasuk besar, tetapi rupanya ada konspirasi yang membesar-besarkan.
Kasus ini bermula dari kejadian curahan hati (Curhat) dan bersifat pribadi
dari korban (pasien) di Rumah Sakit Omni Internasional atas dampak
pengobatan yang mengakibatkan korban mengalami luka tambahan dari
luka lama. Curhat tersebut dia ungkapkan kepada sahabatnya via email.
Artinya si Prita dapat disebut sebagai pihak “Konsumen” dari penyedia jasa
layanan usaha RS Omni tersebut. Sebagai konsumen Prita punya hak
menyampaikan unek-unek ketidakpuasannya terhadap pelayanan penyedia
jasa dan itupun dilindungi Undang–undang nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum terhadap Prita jelas-jelas
melanggar Haknya Sebagai Warga Negara, Polres dan Kejaksaan Tinggi

Negeri (Kajari) Tangerang dapat dituntut balik beserta Rumah sakitnya,
demi nama baik dan kerugian yang diderita ibu 2 orang anak Balita ini.
d) Tragedi Trisakti
Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998, terhadap
mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya.
Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta,
Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang
Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie. Mereka
tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat
vital seperti kepala, leher dan dada. Tragedi ini jelas merupakan
pelanggaran HAM dan Hak Warga Negara khususnya.
e) Penggusuran Rumah
Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang
kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan
yang merugikan bagi sebagian warga kota itu. Kebijakan pemerintah
melakukan penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Warga
Negara.
2.2.2 Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kalian tentunya sering memBaca slogan “orang bijak taat pajak”. Slogan
singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga
negara untuk memenuhi kewajibannya, salah satuya adalah membayar pajak,
tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi

pemerintahan, bela negara dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban tersebut tersebut
apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya pembangunan di negara ini serta
mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian dan sebagainya.
Pada kenyataanya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-
kewajiban warga negara, dengan kata lain, warga negara banyak tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-
undang.
Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tigginya sikap egoisme
yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada dipikirannya hanya
sebatas bagamana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi
kewajibannya dilupkanan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga
negaranya juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara.
Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari
sederhana sampai yang berat, diantaranya adalah:
a) Membuang sampah sembarangan.
b) Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, tidak
mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu
lintas, tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan
sebagainya.
c) Merusak fasiltas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum,
merusak jaringan telpon, dan sebagainya.

d) Tidak membayar pajak kepada negara, seperti Pajak Bumi dan Bangunan,
Pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebaganya.
e) Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,
misalnya mangkir dari kegiatan siskamling.
Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat
pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu pengingkaran terhadap
kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara.
2.3 Upaya Penegakan Hak dan Kewajiban Warga Negara
Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering
kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan
kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga
adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak
muncul, dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan
pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan
partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para
pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan
pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan
kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari

tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan
hukum.
2) Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang
berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik
Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya
berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
oleh pemerintah.
4) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada
masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah atau perguruan
tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-
kursus).
6) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
7) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan
dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati
keyakinan dan pendapat masing-masing.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus
yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang
mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut.
1) Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan
dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa
aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan,
perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme.
Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan
pelanggaran peraturan lalu lintas.
2) Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar
dan sebagainya.
3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-
kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
4) Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Akibat dari adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan dan kewajiban dari
sebagai warga negara akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan baik dari pemerintah atau negara,
maupun berasal dari rakyatnya sendiri. Di Indonesia kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara banyak terjadi, mulai pelanggaran ringan hingga
pelanggaran berat. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara tersebut pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dengan
mengoptimalkan peran lembaga-lembaga perlindungan HAM. Tetapi meskipun
demikian pada kenyataannya saat ini permaslahan-permasalahan tersebut belum
menemukan titik temu yang cukup baik.
3.2 Saran
Apabila kita menginginkan hak yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita
harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terlebih dahulu sebagai warga
negara. Dengan begitu kehidupan di negara Indonesia akan berjalan dengan aman dan
tentram tanpa adanya perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, selain itu kami menyarankan kepada

pemerintah agar dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga kita
sebagai warga negara dapat menikmati yang menjadi hak kita, dengan begitu dalam
melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada negara, dapat dilaksanakan
dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA
BOCS, Kenyut. 2016. Kasus Pengingkaran Warga Negara.
http://blog-kenyut.blogspot.co.id/2016/01/kasus-pengingkaran-kewajiban-
warga.html. Diakses pada 22 Febuari 09.39 WITA.
Fals, Abdan. 2015. Makna Pengertian Hak dan Kewajiban Beserta Contohnya.
http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-
kewajiban.html. Diakses pada 17 Febuari 17.59 WITA.
Galamedianews. 2015. Tawuran antar pelajardi Cianjur, Seorang siswa tewas
bersimbah darah. http://galamedia.com/index.php/menu=daerah&id-
37040&judul=tawuran-pelajar-dicianjur-seorang-siswa-tewas-bersimbah-
darah. Diakses pada 19 Februari 2016 19.22.
Globespotes. 2015. Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban sebagai
warga Negara. http://globespotes.co.id/2015/01/contoh-pelanggaran-hak-
danpengingkaran.html. Diakses pada 19 Februari 16.45 WITA.
Haryadi, Febri. 2015. Contoh Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
http://unknown-green.blogspot.co.id/2015/05/pkn-contoh-kasus-
pengingkaran-kewajiban.html. Diakses pada 20 Maret 14.46 WITA.
Lubis,Yuswana dan Mohammad Sodel. 2014. Buku Sekolah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang,
Kemendikbud.

Maharani, Nur dkk. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Karanganyar:PT PRATAMA MITRA AKSARA
Merdeka.com. 2013. Menyadarkan masyarakat pentingnya membayar pajak
http://www.merdeka.com/peristiwa/video-menyadarkan-masyarakat-
pentingnya-membayar-pajak.html. Diakses pada 18 Maret 2016 19.08 WITA.
Sutatia, Orpah dkk. 2015. Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara Indonesia
Tri, Atria. 2015. Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban.
http://atriatrihafsari.blogspot.co.id/2015/01/pelanggaran-hak-dan-
pengingkaran.html Diakses pada 17 Febuari pukul 18.44 WITA.
Utomo, Eddy HY. 2015. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara.
http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/11/makna-hak-dan-kewajiban-
warga-negara.html Diakses pada 15 Febuari pukul 17.41 WITA.

LAMPIRAN
Gambar 1 : Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Sebagai
warga negara
Sumber : http://globespotes.blogspot.co.id
Gambar 2 : Tidak Mematuhi Peraturan Lalu Lintas
Sumber : http://unknown-green.blogspot.co.id

Gambar 3: Tawuran antar pelajar di Cianjur, Seorang siswa tewas bersimbah
darah.
Sumber : http://media.galamedianews.com
Gambar 4: Menyadarkan masyarakat pentingnya membayar pajak
Sumber : http://cdn.klimg.com/merdeka.com

HakWN

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à HakWN

Similaire à HakWN (20)

Dernier

Dernier (20)

HakWN