Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara, susunan, dan sistem pemerintahan. Ada beberapa bentuk negara seperti republik, monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Negara dapat berupa negara kesatuan atau federasi. Terdapat beberapa sistem pemerintahan seperti parlementer, presidensial, quasi, dan referendum.

1. BENTUK NEGARA, SUSUNAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Aktifitas Negara sebagai organisasi kekuasaan menampakkan diri pada sistem
pemerintahan pada Negara yang dikembangkan. Adapun bentuk sistem yang dikembangkan oleh
suatu Negara faktor terpenting yang harus dikedepankan adalah tingkat kepercayaan atau
legitimasi dari sistem tersebut dihadapan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi.
Adapun isi batang tubuh Uundan-Udang Dasar 1945 mulai dengan bab 1 yang berjudul “bentuk
dan kedaulatan” terdiri dari stu pasal, dari ayat 1 mengenai “bentuk” dan ayat 2 mengenai
“kedaulatan”. Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik.”
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Negara dan bentuk negara?
2. Apasaja bentuk Negara?
3. Bagaimana susunan Negara?
4. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan?
C. Tujuan
Agar penulis mengetahui apa yang dimaksud Negara dan bentuk-bentuk Negara, serta penulis
juga dapat mengetahui bagai mana susunan Negara dan sistem pemerintahannya.

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Negara dan bentuk Negara
Negara adalah suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami suatu wilayah (territoir) tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan
yang mengurus tatatertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.
Sedangkan bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan,
mengenai setruktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa dan
pemerintahannya.[1]
B. Bentuk Negara
 Dikatakan Negara berbentuk Republik, apabila mekanisme penentuan kepala negaranya
dilakukan melaluhi pemilihan (langsung atau melalui majelis) dengan preodisasi masa jabatan
yanga telah ditentukan. Sedangkan mengenai pengambilan keputusan di dalam negara dilakukan
dalam sebuah forum majelis yang mencerminkan representasi rakyat.
 Negara itu dikatakan berbentuk kerajaan (monarkhi) apabila penentuan kepala negara
berdasarkan prinsip pewarisan alias turun temurun, dan penganbilan keputusannya dilakukan
tidak melalui forum majelis yang merepresentasikan kepentingan rakyat.[2]
 Aristokrasi (oligarki)
Adalah negara dengan pemerintahaan yang pimpinan tertingginya terletak ditangan beberapa
orang, biasanya terletak pada golongan fiodal, golongan yang berkuasa (aligo artinya beberapa).
 Demokrasi
Demokrasi ialah suatu negara dengan pemerintahan yang pimpinan tertinggi terletak di tangan
rakyat.
Melipti:
a. Demokrasi langsung.
b. Demokrasi tidak langsung
 Autokrasi
Autokrasi adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan negara, yang berdasarkan atas
pandangan autoriteir negara. Di mana pengangkatan atau penunjukan kepala negara tidak
menggunakan sistem pewarisan (sebagaimana negara monarkhi dengan asas ketidaksamaan
walaupun tidak sama persis) tetapi setiap orang berhak menduduki jabatan kepala negara
(sebagaimana negara republik dengan asas kesamaan walaupun tidak sama persis).
C. Susunan Pemerintahan
a. Negara kesatuan
Negara kesatuan disebut juga dengan unisterisme atau eenbeisaat, ialah suatu negara yang
berbeda dan berdaulat, dimana diseluruh neegara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan
(pusat) yang mengatur seluruh daerah.
b. Negara serikat (federasi)

3. Federasi berasal dari bahasa latin Foedus, yang berarti perjanjian atau persetujuan. Federasi
adalah bentuk tengah, suatu bentuk kompromistis antara konfedrasi yang hubunganya tidak erat
dengan Negara kesatuan yang sangat kukuh ikatannya.
Menurut C.F. Strong dalam bukunya, diperlukan dua syarat untuk mewujudkan Negara
federasi, antara lain:
1. Harus ada semacam perasaan nasional diantara anggota kesatuan-kesatuan politik yang hendak
berfederasi tersebut.
2. Harus ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan-kesatuan politik itu akan kesatuan dsan
persatuan karena apabila anggota-anggota itu menginginkan kesatuan, ,maka bukan federasi
yang dibentuk, melainkan Negara kesatuan.
Adapun cirri-ciri Negara federasi yaitu:
1. Adanya supremasi konstitusi federasi.
2. Adanya memencaran kekuasaan antara Negara federal denagan Negara bagian.
3. Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang
mungkin timbul antara Negara feder dengan Negara bagian.
D. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu ‘sistem’ dan
‘pemerintahan’. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruahan terdiri dari beberapa
bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan
fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan
antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik
memengaruhi keseluruhan itu.[3]
Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala unsur yang dilakukan oleh negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.
Sedangkan menurut doktrin Hukum Tata Negara yang biasanya tertuang di dalam
konstitusi sistem pemerintahan negara dapat dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu:
1. Sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, yakni tatanan yang berupa setruktur dari satu
negara dengan menitikberatkan pada hubungan antar negara dengan rakyat.
2. Sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintahan
negara yang bertitik tolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara
pemerintahan pusat (Central Governmeent) dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam negara
di tingkat lokal (Local Government).
Sistem pemerintahan ini meliputi:
 Bangunan negara kesatuan, yaitu pemerintahan pusat memegang otoritas penuh (berkedudukan
lebuh tinggi) ketimbang pemerintahan lokal.
 Bangunan negara seriat (federal), yakni pemerintaha pusat dan negara bagian mempunyai
kedudukan yang sama.
 Bagian negara konfederasi, yakni pemerintahan lokal (kantor wilayah) mempunyai kedudukan
yang lebih tinggi dari pemerintahan pusat.
3. Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, yakni suatu tatanan atau setruktur pemerintahan
yang bertitik tolak dari hubungan sebagian orang negara ditingkat pusat, khususnya hubungan
antara eksekutif dan legislatif.[4]
Ada 3 macam sistem pemerintahan
a. Sistem pemerintahan parlementer

4. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara
eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat.[5]
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, antara lain:
1. Kabinet yang dipimpin oleh perdana mentri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan dan atau
kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.
2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota kabinet mungkin seluruh anggota
parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin seluruhnya bukan anggota parlemen.
3. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif).
4. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (presiden: raja atau ratu)
dengan saran atau nasehat perdana mentri dapat membubarkan parlemen.
5. Kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan
legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain.
b. Sistem presidensiil
Sistem pemerintahan presidensiil adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak
bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif
berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.
Karaktristik sistem pemerintahan presidensiil, yaitu:
 Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semua diangkat olehnya dan
bertanggung jawab olehnya.
 Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilh oleh sejumlah pemili.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan
legislatif.
 Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.
c. Sistem pemerintahan quasi
Sistem pemerintahan quasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem
pemerintahan parlemen dan sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini disebabkan situasi dan
kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya.
d. Sistem pemerintahanreferendum
Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem quasi (quasi presidensiil) dan
sistem presidensiil murni. Tugas membuat undang-undang berada dibawah pengawasan rakyat
yang mempunyai hak pilih, pengawsan itu dilakukan dalam bentuk referendum.
System pemerintahan referendum dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Referendum oblikator, yaitu jika persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam
pembuatan suatu peraturan UU yang mengikat rakyat seluruhnya, karena sangat penting
2. Referendum fakultatif, yaitu jika persetujuan dari rakyat dilakukan terhadap UU biasa, karena
kurang pentingnya, setelah UU itu diumumkan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. PENUTUP
KESIMPULAN
Bentuk Negara
 Negara berbentuk Republik, apabila mekanisme penentuan kepala negaranya dilakukan
melaluhi pemilihan (langsung atau melalui majelis) dengan preodisasi masa jabatan yanga telah
ditentukan. Sedangkan mengenai pengambilan keputusan di dalam negara dilakukan dalam
sebuah forum majelis yang mencerminkan representasi rakyat.
 Negara itu dikatakan berbentuk kerajaan (monarkhi) apabila penentuan kepala negara
berdasarkan prinsip pewarisan alias turun temurun, dan penganbilan keputusannya dilakukan
tidak melalui forum majelis yang merepresentasikan kepentingan rakyat.
 Aristokrasi (oligarki)
Adalah negara dengan pemerintahaan yang pimpinan tertingginya terletak ditangan beberapa
orang, biasanya terletak pada golongan fiodal, golongan yang berkuasa (aligo artinya beberapa).
 Demokrasi Autokrasi
 Autokrasi adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan negara, yang berdasarkan atas
pandangan autoriteir negara.
Susunan Pemerintahan
a. Negara kesatuan
Negara kesatuan disebut juga dengan unisterisme atau eenbeisaat, ialah suatu negara yang
berbeda dan berdaulat, dimana diseluruh neegara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan
(pusat) yang mengatur seluruh daerah.
b. Negara federasi
Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu ‘sistem’ dan
‘pemerintahan’. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruahan terdiri dari beberapa
bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan
fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan
antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik
memengaruhi keseluruhan itu.

6. Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala unsur yang dilakukan oleh negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.
Ada 3 macam sistem pemerintahan
a. Sistem pemerintahan parlementer
Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara
eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat.
b. Sistem presidensiil
Sistem pemerintahan presidensiil adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak
bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif
berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.
c. Sistem pemerintahan quasi
Sistem pemerintahan quasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem
pemerintahan parlemen dan sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini disebabkan situasi dan
kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya.
d. Sistem pemerintahanreferendum
Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem quasi (quasi presidensiil) dan
sistem presidensiil murni. Tugas membuat undang-undang berada dibawah pengawasan rakyat
yang mempunyai hak pilih, pengawsan itu dilakukan dalam bentuk referendum.
http://rizalubed.blogspot.com/2012/04/bentuk-negara-susunan-dan-sistem.html
A. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan
secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara
keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negarapeninjauan
hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.
Machiavelli dalam bukunya II Prinsipe bahwa bentuk negara (hanya ada dua pilihan) jika tidak
republik tentulah Monarkhi. Selanjutnya menjelaskan negara sebagai bentuk genus sedangkan
Monarkhi dan republik sebagai bentuk speciesnya.
Perbedaan dalam kedua bentuk Monarkhi dan republik (Jellinek, dalam bukunya Allgemene
staatslehre) didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu
terdapat dua kemungkinan:
1. Apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara
alamiah, yang terjadi dalam jiwa/badan seseorang dan nampak sebagai kemauan
seseorang/individu maka bentuk negaranya adalah Monarkhi.
2. Apabila cara proses terjadinya pembentukan negara secara yuridis, secara sengaja dibuat
menurut kemauan orang banyak sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu
dewan maka bentuk negaranya adalah republik.

7. Bentuk Negara pada Zaman Yunani Kuno
Menurut Plato terdapat lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwa
manusia, yaitu sebagai berikut.
1. Aristokrasi yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh aristokrat
(cendikiawan) sesuai dengan pikiran keadilan. Keburukan mengubah aristokrasi menjadi:
2. Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan
kehormatan. Timokarsi ini berubah menjadi:
3. Oligarkhi, yaitu pemerintahan oleh para (golongan) hartawan. Keadaan ini melahirkan
milik partikulir maka orang-orang miskin pun bersatulah melawan kaum hartawan dan
lahirlah:
4. Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin (jelata). Oleh karena salah
mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarkhi.
5. Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-
wenang.
Menurut Aristoteles terdapat tiga macam bentuk negara yang dibaginya menurut bentuk yang
ideal dan bentuk pemerosotan, yaitu sebagai berikut.
1. Bentuk ideal Monarkhi bentuk pemerosatan Tirani/Diktator.
2. Bentuk ideal Aristokrasi bentuk pemrosotanya Oligarkhi/Plutokrasi.
3. Bentuk ideal Politea bentuk pemerosotannya Demokrasi.
Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan
Pengertian lain dari bentuk negara dikemukakan oleh beberapa sarjana sejak akhir zaman
pertengahan yang hingga saat ini masih diakui oleh banyak sarjana-sarjana yang berpaham
modern.
Pengertian yang dimaksud adalah bentuk negara kerajaan atau Republik. Pengertian ini diajarkan
oleh Machiavelli yang menyebutkan bahwa negara itu kalau bukan Republik (Republica), tetapi
Kerajaan.
Bentuk Negara pada Zaman Sekarang
Tiga aliran yang didasarkan pada bentuk negara yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut.
1. Paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan.
2. Paham yang membahas bentuk negara itu, atas dua golongan, yaitu demokrasi atau
diktaktor.
3. Paham yang mencoba memecahkan bentuk negara dengan ukuran-ukuran/ketentuan yang
sudah ada.
Pendapat yang menggabungkan bentuk negara (staatvorm) dengan bentuk Pemerintahan
(regeringvorm) terdiri dari berikut ini.

8. 1. Bentuk pemerintahan di mana terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dan
badan legislatif.
2. Bentuk pemerintahan di mana terdapat pemisahan yang tegas antara badan eksekutif,
legislatif dan yudikatif.
Bentuk pemerintahan di mana terdapat pengaruh/pengawasan yang langsung dari rakyat terhadap
badan legislatif.
B. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Kata
“sistem” berarti menunjuk pada hubungan antara pelbagai lembaga negara sedemikian rupa
sehingga merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam menjalankan mekanisme kenegaraan.
Dalam praktik penyelenggaraan suatu negara jika kita tinjau dari segi pembagian kekuasaan
negara bahwa organisasi pemerintahan negara itu bersusun, bertingkat dan terdiri atas berbagai
macam alat perlengkapan (organ) yang berbeda satu sama lain berdasar tugas dan fungsi masing-
masing (pembagian secara horizontal) maupun dalam satu bagian dibagi menjadi organ yang
lebih tinggi dan rendah (pembagian secara vertikal).
Perbedaan Monarkhi dan Republik lebih jelasnya dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Kerajaan atau Monarkhi, ialah negara yang dikepali oleh seorang Raja dan bersifat turun-
temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain Raja, kepala negara suatu Monarkhi
dapat berupa Kaisar atau Syah (kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran dan sebagainya).
(Contoh Monarkhi Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, Muang Thai).
2. Republik: (berasal dari bahasa Latin: Res Publica = kepentingan umum), ialah negara
dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh Seorang Presiden sebagai Kepala
Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika
Serikat 4 tahun Indonesia 5 tahun). Biasanya Presiden dapat dipilih kembali setelah habis
masa jabatannya.
Beberapa sistem Monarkhi, yaitu sebagai berikut.
1. Monarkhi Mutlak (absolut): Seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan
mutlak). Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak
raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan Louias ke-XIV dari Prancis: L’Etat cest
moi (Negara adalah saya).
2. Monarkhi konstitusional ialah Monarkhi, di mana kekuasaan raja itu dibatasi oleh suatu
Konstitusi (UUD). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi
dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi.
3. Monarkhi parlementer ialah suatu Monarkhi, di mana terdapat suatu Parlemen (DPR),
terhadap dewan di mana para Menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan
bertanggung jawab sepenuhnya.
Dalam sistem parlementer, raja selaku kepala negara itu merupakan lambang kesatuan negara,
yang tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dipertanggungjawabkan (The King can do no

9. wrong), yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah Menteri baik bersama-
sama untuk seluruhnya maupun seseorang untuk bidangnya sendiri (sistem pertanggungjawaban
menteri: tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).
Seperti halnya dengan Monarkhi maka Republik itupun mempunyai sistem-sistem:
1. Republik mutlak (absolut),
2. Republik Konstitusional,
3. Republik Parlementer.
Ke dalam pengertian bentuk pemerintah termasuk juga diktatur. Diktatur adalah negara yang
diperintah oleh seorang diktator dengan kekuasaan mutlak. Diktator memperoleh kekuasaan
yang tak terbatas itu bukan karena hak turun-temurun (raja) melainkan karena revolusi yang
dipimpinnya. Ia memerintah selama ia dapat mempertahankan dirinya.
Inggris yang merupakan Negara Kesatuan (Unitary State) dan juga Kerajaan (United Kingdom)
ini tampak bahwa jabatan Perdana Menteri sangat kuat, sekarang bagaimanakah kedudukan
Parlemen. Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu sebagai berikut.
1. House of Commons (diketuai Perdana Menteri).
2. House of Lord (merupakan warisan).
Saat ini partai-partai yang memperebutkan kekuatan di Parlemen adalah Partai Konservatif dan
Partai Buruh (yang berasal dari paham liberalisme kemudian berubah menjadi paham
sosialisme).
Kedudukan Parlemen dikatakan kuat karena selain diisi oleh orang-orang dari partai yang
menang dalam Pemilihan Umum, bukankah PM berasal dari kalangan mereka yang memerintah
selama kekuasaan masih diberikan padanya. Namun, begitu oposisi dibiarkan subur bertambah
hingga demokrasi dapat berjalan lancar. Cara seperti ini banyak dicontoh negara-negara lain
terutama bekas jajahannya. Cara atau sistem pemerintahan yang memperlihatkan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat (Parliament Sovereignty) ini membuat Inggris dikenal
sebagai Induknya Parlemen (Mother of Parliament).
Dalam hal Pemerintahan Daerah, bukan Inggris yang mencontoh Amerika Serikat, tetapi
Amerika Serikatlah yang meniru Inggris, yaitu sampai pada tingkat tertentu didesentralisasikan,
dengan kekuasaan di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerah masing-masing. Inggris
adalah negara penjajah nomor satu di dunia, yaitu jauh di atas Portugis, Spanyol, Belanda dan
Perancis. Bahkan separuh dunia ini pernah dijajah oleh Inggris. Mengapa Inggris harus
menjajah? Berbagai alasan penyebabnya, di antaranya karena alasan ekonomi, politik, sosial
budaya.
Dalam proses perjalanan kepartaian di Amerika Serikat sudah menjadi kebiasaan bahwa:
1. Partai yang kalah dalam pemilu harus segera menyusun program lanjutan dan berusaha
mendapatkan dukungan pressure group.

10. 2. Tiap-tiap partai politik meningkatkan kepercayaan masyarakat, atas dasar kepribadian
masing-masing partai.
3. Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tujuan partai politik adalah untuk
kesejahteraan umum.
4. Meng-sinkronnisasi-kan kepentingan-kepentingan yang bertentangan.
5. Merupakan golongan profesional sebagai pembuat undang-undang.
Dalam pemisahan kekuasaan berusaha untuk betul-betul seperti kehendak Montesquieu, yaitu
dengan tegas dipisahkan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga menjadi
“check and balance” yang betul-betul sempurna antara lembaga-lembaga kekuasaan tersebut
(cheking power with power).
Legislatif di Amerika Serikat adalah becameral (dua kamar), yaitu sebagai berikut.
1 Senate
Yaitu sama jumlah wakil (senator) dalam setiap negara bagian, yaitu dua orang senator.
2 House of Representative
Yaitu tergantung jumlah penduduk pada negara-negara bagian, 30.000 orang mempunyai 1
wakil, tetapi batas seluruhnya harus 435 orang (peraturan sejak 1910).
Ada dua macam kabinet ekstra parlementer dalam sejarah ketatanegaraan Belanda dan Indonesia.
1. Zaken kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu
program yang terbatas.
2. National Kabinet (Kabinet Nasional), yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya
diambil dari berbagai golongan masyarakat. Kabinet macam ini biasanya dibentuk dalam
keadaan krisis di mana komposisi kabinet diharap mencerminkan persatuan nasional.
http://mshafid.wordpress.com/2011/02/02/bentuk-negara-bentuk-pemerintahan-dan-sistem-
pemerintahan/
Jenis kekuasaan, bentuk Negaradan systempemerintahan
Dalam mempelajari ilmu politik kita kerap ‘dipusingkan’ oleh berbagai macam istilah yang satu
sama lain saling berbeda. Peristilahan yang seringkali ditemukan tersebut misalnya monarki,
tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, mobokrasi, federasi, kesatuan, konfederasi, presidensil,
dan parlementer. Bagaimana kita harus mengkategorikan masing-masing istilah tersebut?
Apa perbedaan antara monarki dengan parlementer? Sama atau berbedakah pengertian antara
tirani dengan monarki? Dalam konteks apa kita berbicara mengenai presidensil atau oligarki?
Jika kita berbicara mengenai monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan mobokrasi,
berarti kita tengah berbicara mengenai jenis-jenis kekuasaan. Jika kita berbicara mengenai
federasi, kesatuan, dan konfederasi, berarti kita tengah berbicara mengenai bentuk-bentuk

11. negara. Jika kita berbicara mengenai presidensil dan parlementer berarti kita tengah berbicara
mengenai bentuk-bentuk pemerintahan.
Jika kita berbicara mengenai jenis kekuasaan, berarti kita tengah berbicara mengenai apakah
kekuasaan itu dipegang oleh satu tangan (mono), beberapa tangan atau orang (few), ataukah
banyak tangan atau orang (many). Definisi kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau
sekelompok orang untuk mempengaruhi pihak lain agar mereka menuruti keinginan atau maksud
si pemberi pengaruh.
Jika kita berbicara mengenai bentuk negara, berarti kita tengah membicarakan bagaimana sifat
atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah. Hubungan seperti ini
disebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya ‘pusat’ diasumsikan berada di atas ‘daerah’,
dalam mana keberadaan pusat di ‘atas’ tersebut berbeda derajatnya baik di negara kesatuan,
federasi, atau konfederasi.
Akhirnya, jika kita berbicara mengenai bentuk pemerintahan, berarti kita tengah berbicara
mengenai kekuasaan dalam arti horizontal, khususnya seputar hubungan antara legislatif dengan
eksekutif. Legislatif dan eksekutif, dalam doktrin Trias Politika adalah setara, yang satu tidak
lebih berkuasa atau lebih tinggi posisinya ketimbang yang lain. Dalam hubungan horizontal
inilah kita akan menemui pembicaraan mengenai presidensil atau parlementer.
A. Jenis-Jenis Kekuasaan
1. Monarki dan Tirani
Monarki berasal dari kata ‘monarch’ yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik di mana raja
atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara (kerajaan). Para pendukung monarki
biasanya mengajukan pendapat bahwa jenis kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan ini lebih
efektif untuk menciptakan suatu stabiltas atau konsensus di dalam proses pembuatan kebijakan.
Perdebatan yang bertele-tele, pendapat yang beragam, atau persaingan antarkelompok menjadi
relatif terkurangi oleh sebab cuma ada satu kekuasaan yang dominan.
Negara-negara yang menerapkan jenis kekuasaan monarki hingga saat ini adalah Inggris,
Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Luxemburg, Jepang, Muangthai, dan Spanyol. Di
negara-negara ini, monarki menjadi instrumen pemersatu yang cukup efektif, misalnya sebagai
simbol persatuan antar berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat. Kita perhatikan
negara yang modern dan maju seperti Inggris dan Jepang pun masih menerapkan sistem monarki.
Namun, di negara-negara ini, penguasa monarki harus berbagi kekuasaan dengan pihak lain,
terutama parlemen. Proses berbagi kekuasaan tersebut dikukuhkan lewat konstitusi (Undang-
undang Dasar), dan sebab itu, monarki di era negara-negara modern sesungguhnya bukan lagi
absolut melainkan bersifat monarki konstitusional. Bahkan, kekuasaannya hanya bersifat
simbolik (sekadar kepala negara) ketimbang amat menentukan praktek pemerintahan sehari-hari
(kepala pemerintahan). Di ke-10 negara monarki yang telah disebut di atas, pihak yang relatif
lebih berkuasa untuk menentukan jalannya pemerintahan adalah parlemen dengan perdana
menteri sebagai kepala pemerintahannya.

12. Jenis monarki lainnya yang kini masih ada adalah Arab Saudi. Negara ini berupa kerajaan dan
raja adalah sekaligus kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan raja tidak dibatasi secara
konstitusional, tidak ada partai politik dan oposisi di sana. Pola kekuasaan di Arab Saudi juga
dikenal sebagai dinasti (Dinasti al-Saud), di mana pewaris raja adalah keturunannya.
Bentuk pemerintahan yang buruk di dalam satu tangan adalah Tirani. Tiran-tiran kejam yang
pernah muncul dalam sejarah politik dunia misalnya Kaisar Nero, Caligula, Hitler, atau Stalin.
Meskipun Hitler atau Stalin memerintah di era negara modern, tetapi jenis kekuasaan yang
mereka jalankan pada hakekatnya terkonsentrasi pada satu tangan, di mana keduanya sama sekali
tidak mau membagi kekuasaan dengan pihak lain, dan kerap kali bersifat kejam baik terhadap
rakyat sendiri maupun lawan politik.
2. Aristokrasi dan Oligarki
Dalam jenis kekuasaan monarki, raja atau ratu biasanya bergantung pada dukungan yang
diberikan oleh para penasihat dan birokrat. Jika kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh orang-
orang ini (penasihat dan birokrat) maka jenis kekuasaan tidak lagi berada pada satu orang (mono)
melainkan beberapa (few).
Aristokrasi sendiri merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit (few) dalam masyarakat, di
mana mereka ini mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar. Ketiga
hal ini dinikmati secara turun-temurun (diwariskan), menurun dari orang tua kepada anak. Jenis
kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan (aristokrasi).
Biasanya, di mana ada kelas aristokrat yang dominan secara politik, maka di sana ada pula
monarki. Namun, jenis kekuasaan oleh beberapa orang ini —aristokrasi— tidak bertahan lama,
oleh sebab orang-orang yang orang tuanya bukan bangsawan pun bisa duduk mempengaruhi
keputusan politik negara asalkan mereka berprestasi, kaya, berpengaruh, dan cerdik. Jika
kenyataan ini terjadi, yaitu peralihan dari kekuasaan para bangsawasan ke kelompok non-
bangsawan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai peralihan atau pergeseran dari aristokrasi
menuju oligarki.
3. Demokrasi dan Mobokrasi
Jika kekuasaan dipegang oleh seluruh rakyat, bukan oleh mono atau few, maka kekuasaan
tersebut dinamakan demokrasi. Di dalam sejarah politik, jenis kekuasaan demokrasi yang dikenal
terdiri dari dua kategori. Kategori pertama adalah demokrasi langsung (direct democracy) dan
demokrasi perwakilan (representative democracy).
Demokrasi langsung berarti rakyat memerintah dirinya secara langsung, tanpa perantara. Salah
satu pendukung demokrasi langsung adalah Jean Jacques Rousseau, di mana Rousseau ini
mengemukakan 4 kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya demokrasi langsung yaitu :
1. Jumlah warganegara harus kecil.
2. Pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata (hampir merata).
3. Masyarakat harus homogen (sama) secara budaya.
4. Terpenuhi di dalam masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian.

13. Di dalam demokrasi langsung, memang kedaulatan rakyat lebih terpelihara oleh sebab
kekuasaannya tidak diwakilkan. Semua warganegara ikut terlibat di dalam proses pengambilan
keputusan, tanpa ada yang tidak ikut serta. Namun, di zaman pelaksanaan demokrasi langsung
sendiri, yaitu di masa negara-kota Yunani Kuno, ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak
diizinkan untuk ikut serta di dalam proses demokrasi langsung yaitu: budak, perempuan, dan
orang asing.
Dengan alasan kelemahan demokrasi langsung, terutama oleh ketidakrealistisannya untuk
diberlakukan dalam keadaan negara modern, maka demokrasi yang saat ini dikembangkan
adalah demokrasi perwakilan. Di dalam demokrasi perwakilan, tetap rakyat yang memerintah.
Namun, itu bukan berarti seluruh rakyat berbondong-bondong datang ke parlemen atau istana
negara untuk memerintah atau membuat UU. Tentu tidak demikian.
Rakyat terlibat secara ‘total’ di dalam mekanisme pemilihan pejabat (utamanya anggota
parlemen) lewat Pemilihan Umum periodik (misal: 4 atau 5 tahun sekali). Dengan memilih si
anggota parlemen, rakyat tetap berkuasa untuk membuat UU, akan tetapi keterlibatan tersebut
melalui si wakil. Wakil ini adalah orang yang mendapat delegasi wewenang dari rakyat. Di
Indonesia, 1 orang wakil rakyat (anggota parlemen) kira-kira mewakili 300.000 orang pemilih.
Dengan demokrasi perwakilan, rakyat tidak terlibat secara penuh di dalam membuat UU negara.
Misalnya saja, dari hampir 200 juta jiwa warganegara Indonesia, proses pemerintahan demokrasi
di tingkat parlemen hanya dilakukan oleh 500 orang wakil rakyat yang duduk menjadi anggota
DPR. Bandingkan kalau saja Indonesia menerapkan demokrasi langsung di mana 200 juta rakyat
Indonesia duduk di parlemen. Kacau dan pasti memakan biaya mahal, bukan? Dengan kenyataan
ini maka demokrasi perwakilan lebih praktis ketimbang demokrasi langsung.
Dalam demokrasi, baik langsung ataupun tidak langsung, keterlibatan rakyat menjadi tujuan
utama penyelenggaraan negara. Masing-masing individu rakyat pasti ingin kepentinganyalah
yang terlebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab keinginan tersebut ingin didahulukan, dan pihak lain
pun sama, dan jika hal ini berujung pada situasi chaos (kacau) bahkan perang (bellum omnium
contra omnes — perang semua lawan semua), maka bukan demokrasi lagi namanya melainkan
mobokrasi. Mobokrasi adalah bentuk buruk dari demokrasi, di mana rakyat memang berdaulat
tetapi negara berjalan dalam situasi perang dan tidak ada satu pun kesepakatan dapat dibuat
secara damai.
B. Bentuk-Bentuk Negara
Bentuk-bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu Konfederasi,
Kesatuan, dan Federal. Meskipun demikian, bentuk negara Konfederasi kiranya jarang
diterapkan di dalam bentuk-bentuk negara pada masa kini. Namun, untuk keperluan analisis,
baiklah di dalam materi kuliah ini dicantumkan pula masalah Konfederasi minimal untuk lebih
meluaskan wawasan kita mengenai bentuk-bentuk negara yang ada.
1. Negara Konfederasi

14. Bagi L. Oppenheim, “konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk
mempertahankan kedaulatan ekstern (ke luar) dan intern (ke dalam) bersatu atas dasar perjanjian
internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang
mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota Konfederasi, tetapi tidak terhadap
warganegara anggota Konfederasi itu.”
Menurut kepada definisi yang diberikan oleh L. Oppenheim di atas, maka Konfederasi adalah
negara yang terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan tersebut
diantaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk ke
dalam Konfederasi tersebut. Pada tahun 1963, Malaysia dan Singapura pernah membangun suatu
Konfederasi, yang salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yang
agresif dari Indonesia di masa pemerintahan Sukarno. Malaysia dan Singapura mendirikan
Konfederasi lebih karena alasan pertahanan masing-masing negara.
Dalam Konfederasi, aturan-aturan yang ada di dalamnya hanya berefek kepada masing-masing
pemerintah (misal: pemerintah Malaysia dan Singapura), dengan tidak mempengaruhi
warganegara (individu warganegara) Malaysia dan Singapura. Meskipun terikat dalam
perjanjian, pemerintah Malaysia dan Singapura tetap berdaulat dan berdiri sendiri tanpa
intervensi satu negara terhadap negara lainnya di dalam Konfederasi.
2. Kesatuan
Negara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan
tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidang
kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih
kecil (dalam hal ini, daerah atau provinsi).
Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas
(melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan
pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yang
dibuat parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di Indonesia
UUD 1945), di mana pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.
Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada
daerah berdasarkan hak otonomi, di mana ini dikenal pula sebagai desentralisasi. Namun,
kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baik
kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat.
Keuntungan negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang
menyangkut ‘nasib’ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun,
negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat
terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah.
Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah kemungkinan akan lama diselesaikan oleh
sebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu. Bentuk negara Kesatuan juga tidak
cocok bagi negara yang jumlah penduduknya besar, heterogenitas (keberagaman) budaya tinggi,

15. dan yang wilayahnya terpecah ke dalam pulau-pulau. Ada sebagian kewenangan yang
didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dengan kewenangan tersebut
pemerintah daerah mengatur penduduk yang ada di dalam wilayahnya. Namun, pengaturan
pemerintah daerah terhadap penduduk di wilayahnya lebih bersifat ‘instruksi dari pusat’
ketimbang improvisasi dan inovasi pemerintah daerah itu sendiri.
Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-masing penduduk
yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak dari penduduk
daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulum
pendidikan yang bersifat nasional, merelay stasiun televisi dan radio pemerintah ke seluruh
daerah, dan bahkan menunjuk gubernur kepala daerah.
3. Federasi
Negara Federasi ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasional
dengan unsur-unsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau wilayah).
Pembagian kekuasaan ini dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang dasar). Sistem
pemerintahan Federasi sangat cocok untuk negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas,
keragaman budaya daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam.
Perbedaan antara Konfederasi dengan Federasi, Negara-negara yang menjadi anggota suatu
Konfederasi tetap merdeka sepenuhnya atau berdaulat, sedangkan negara-negara yang tergabung
ke dalam suatu Federasi kehilangan kedaulatannya, oleh sebab kedaulatan ini hanya ada di
tangan pemerintahan Federasi.
Perbedaan antara negara Federasi dengan negara Kesatuan, Negara-negara bagian suatu Federasi
memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri serta pula wewenang untuk
mengatur bentuk organisasi sendiri dalam batas-batas konstitusi federal, sedangkan di dalam
negara Kesatuan, organisasi pemerintah daerah secara garis besar telah ditetapkan oleh undang-
undang dari pusat.
Selanjutnya pula, dalam negara Federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk
mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi Federal, sedangkan
dalam negara Kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu
rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang lokal tergantung pada badan
pembentuk undang-undang pusat itu. Di dalam negara Federasi, kedaulatan hanya milik
pemerintah Federal, bukan milik negara-negara bagian. Namun, wewenang negara-negara bagian
untuk mengatur penduduk di wilayahnya lebih besar ketimbang pemerintah daerah di negara
Kesatuan.
Wewenang negara bagian di negara Federasi telah tercantum secara rinci di dalam konstitusi
federal, misalnya mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-undang dasar sendiri,
memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan kepolisian negara bagian sendiri, bahkan
melakukan perdagangan langsung dengan negara luar seperti pernah dilakukan pemerintah
Indonesia dengan negara bagian Georgia di Amerika Serikat di masa Orde Baru.

16. Kendatipun negara bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar ketimbang negara
Kesatuan, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah Federal yaitu dengan monopoli hak
untuk mengatur Angkatan Bersenjata, mencetak mata uang, dan melakukan politik luar negeri
(hubungan diplomatik). Kedaulatan ke dalam dan ke luar di dalam negara Federasi tetap menjadi
hak pemerintah Federal bukan negara-negara bagian.
C. Bentuk Pemerintahan
Pemerintahan tidak sekedar menyangkut pihak eksekutif, melainkan juga eksekutif. Dalam
pembicaraan mengenai bentuk pemerintahan, kita sekaligus menelaah hubungan antara badan
eksekutif dengan legislatif. Pembicaraan ini juga menyangkut bagaimana proses perekrutan
anggota eksekutif dan legislatif di suatu negara.
Dua bentuk pemerintahan yang paling luas digunakan negara-negara di dunia adalah Parlementer
dan Presidensil. Kedua bentuk tersebut memiliki mekanisme perekrutan yang berbeda satu
dengan lainnnya.
1. Bentuk Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem Parlementer, warganegara tidak memilih kepala negara secara langsung. Mereka
memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasi ke dalam satu atau lebih
partai politik. Umumnya, sistem Parlementer mengindikasikan hubungan kelembagaan yang erat
antara eksekutif dan legislatif.
Kepala pemerintahan dalam sistem Parlementer adalah perdana menteri (disebut Premier di Italia
atau Kanselir di Jerman). Perdana menteri memilih menteri-menteri serta membentuk kabinet
berdasarkan suatu ‘mayoritas’ dalam parlemen (berdasarkan jumlah suara yang didapat masing-
masing partai di dalam Pemilu). Dalam bentuk pemerintahan parlementer, pemilu hanya
diadakan satu macam yaitu untuk memilih anggota parlemen. Lewat mekanisme pemilihan
umum, warganegara memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Wakil-wakil yang
mereka pilih tersebut merupakan anggota dari partai-partai politik yang ikut serta di dalam
pemilihan umum.
Jika sebuah partai memenangkan suara secara mayoritas (misalnya 51% suara pemilih), maka
secara otomatis, ketua partai tersebut menjadi perdana menteri. Selanjutnya, tugas yang harus
dilakukan si perdana menteri ini adalah membentuk kabinet, di mana anggota-anggota kabinet
diajukan oleh para anggota parlemen terpilih, sehingga anggota kabinet dapat berasal baik dari
partainya sendiri maupun partai saingannya yang punya jumlah suara signifikan. Menteri-
menteri inilah yang nantinya mengarahkan atau mengepalai kementerian-kementerian yang
dibentuk.
Jika pemilu tidak menghasilkan jumlah suara mayoritas (misalnya 30% hingga 50%), maka
partai-partai harus berkoalisi untuk kemudian memilih siapa perdana menterinya. Biasanya,
partai dengan jumlah suara paling besar-lah yang ketua partainya menjadi perdana menteri di
dalam koalisi (kabinet koalisi).

17. Susunan kabinet pun, dengan koalisi ini, tidak bisa dimonopoli oleh satu partai saja, layaknya
ketika pemilu menghasilkan suara mayoritas 51%. Masing-masing partai yang berkoalisi
biasanya menuntut ‘jatah’ menteri sesuai dengan jumlah suara yang mereka hasilkan dalam
pemilu. Untuk selanjutnya, perdana menteri (beserta kabinetnya) bertanggung jawab kepada
parlemen sebagai representasi rakyat hasil pemilihan umum.
Dalam bentuk parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan sekaligus pemimpin
partai. Dalam sistem parlementer, partai yang menang dan masuk ke dalam kabinet menjadi
‘pemerintah’ sementara yang tetap berada di dalam parlemen menjadi ‘oposisi.’
Hal yang menarik adalah, anggota-angggota parlemen yang menjadi oposisi membentuk
semacam ‘kabinet bayangan.’ Jika kabinet pemerintah ‘jatuh’, maka ‘kabinet bayangan’ inilah
yang akan menggantikannya lewat pemilu ‘yang dipercepat’ atau pemilihan perdana menteri
baru. Sistem ‘kabinet bayangan’ ini berlangsung efektif di Inggris di mana ‘kabinet bayangan’
tersebut bekerja layaknya kabinet pemerintah dan … digaji pula.
2. Bentuk Pemerintahan Presidensil
Presidensil cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan perwakilan rakyat. Sangat
sedikit media tempat di mana eksekutif dan legislatif dapat saling bertanya satu sama lain. Dalam
sistem presidensil, pemilu diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota parlemen dan
kedua untuk memilih presiden. Presiden inilah yang dengan hak prerogatifnya menunjuk
pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri di dalam kabinet. Pola penunjukkan menteri oleh
presiden ini efektif di dalam sistem dua partai, di mana dengan dua partai yang bersaing tersebut,
pasti salah satu partai akan menang secara mayoritas. Di dalam sistem banyak partai,
penunjukkan menteri oleh presiden juga dapat efektif jika salah satu partai menang secara 51%.
Di Indonesia yang bersistemkan presidensil, mekanisme penunjukkan anggota kabinet efektif di
masa pemerintahanan Suharto. Namun, di masa reformasi, pemenang pemilu, misalnya PDI-P,
hanya mengantongi sekitar 35% suara, dan itu tidaklah mayoritas, sehingga di dalam menunjuk
menteri-menteri Megawati harus mempertimbangkan pendapat dari partai-partai lain, apalagi
yang punya suara cukup besar seperti Golkar, PPP, PAN, dan PKB.
Di dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) tetapi
langsung kepada rakyat. Sanksi jika presiden dianggap tidak ‘menrespon hati nurani rakyat’
dapat berujung pada dua jalan: pertama, tidak memilih lagi si presiden tersebut dalam proses
pemilihan umumj, dan kedua, mengadukan pelanggaran-pelanggaran yang presiden lakukan
kepada parlemen. Parlemen inilah yang nanti menggunakan hak kontrolnya untuk mempertanyan
sikap-sikap presiden yang diadukan ‘rakyat’ tersebut.
Jadi, berbeda dengan Parlementer di mana jika si perdana menteri dianggap tidak bertanggung
jawab, parlemen, terutama partai-partai oposisi, dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada
perdana menteri yang jika didukung oleh 51% suara parlemen, si perdana menteri tersebut
beserta kabinetnya terpaksa harus mengundurkan diri— dalam sistem presidensil, hal seperti ini
sulit untuk dilakukan mengingat yang memilih si presiden bukanlah parlemen melainkan rakyat
secara langsung.

18. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/jenis-kekuasaan-bentuk-negara-dan-sistem-
pemerintahan/#
KONSEP DAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
KONSEP DAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Pemahaman Demokrasi
1.Konsep Demokrasi
Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos).
Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat
beserta' warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna
diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang
berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan
bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.
2. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain:
a. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer)
b. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, "res" yang artinya pemerintahan dan "publica" yang
berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk
kepentingan orang banyak.
Menurut John Locke kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga yaitu:
a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat undangundang yang dijalankan oleh parlemen).
b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh
pemerintahan).
c. Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya
dengan luar negeri). Sedangkan kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan
eksekutif.
Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakan bahwa

19. kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda-beda
dan terpisah satu sama lainnya (berdiri send iri/independent) yaitu :
a. Badan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang)
b. Badan Eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang) c.Badan Yudikatif (kekuasaan
untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang)
3. Klasifikasi Sistem Pemerintahan
Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (poliparty
system), sistem dua partai (biparty system), dan sistem satu partai (monoparty system).
Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu :
1. Sistem pemerintahan diktator (borjuis danproletar).
2. Sistem pemerintahan parlementer.
3. Sistem pemrintahan presidential.
4. Sistem pemerintahan campuran.
PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa,
tujuan dan cita-cita hukum bangsa dan negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pancasila
sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam penyelenggaraan pemerintahan
Negara Indonesia.
sistem konstitusi, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah
penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis, Presiden tidak
bertanggungjawab kepada DPR, menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak
bertanggungjawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Dalam
menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh badan pelaksana Pemerintahan yang berdasarkan
tugas dan fungsi dibagi menjadi :
a. Departemen beserta aparat di bawahnya.
b. Lembaga pemerintahan bukan departemen.
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

20. Sedangkan pembagian berdasarkan kewilayahannya dan tingkat pemerintahan adalah :
a. Pemerintah Pusat, tugas pokok pemerintahan RI adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b. Pemerintah Wilayah, (propinsi, daerah khusus ibukota/daerah istimewa, kabupaten, kotamadya, kota
administratif, kecamatan, desa/kelurahan). Wilayah dibentuk berdasarkan asas
dekonsentrasi. Wilayah-wilayah disusun secara vertikal dan merupakan Iingkungan kerja
perangkat pemerintahan umum didaerah. Urusan pemerintahan umum meliputi bidang
ketentraman dan ketertiban, politik koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan Iainnya yang
tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.
c. Pemerintah Daerah (Pemda I dan Pemda II), daerah dibentuk berdasar asas desentralisasi yang
selanjutnya disebut daerah otonomi. Daerah otonomi bertujuan untuk memungkinkan daerah yang
bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya
guna dan hasil guna.
Sumber: Buku teks mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Universitas Gunadarma
Opini: negara demokrasi adalah negara yang bebas menyampaikan aspirasi, bebas korupsi, dan
sistem pemerintahan yang bersih, bersih dari KKN (KorupsiKolusi Nepotisme).
Sistem pemerintahan yang digunakan oleh indonesia adalah presidensil, dimana Menteri-menteri
bertanggung jawab kepada presiden. Anggota DPR dipilih melalui pemilu yang memilih partai
dan orang-orang yang diajukan oleh partai.
http://fajri-fafa.blogspot.com/2012/04/konsep-dan-bentuk-sistem-
pemerintahan.html?zx=917fc356f2f15240
BENTUK NEGARA

21. Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau
lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara
tegas tertuang di UUD 45 pasal 1. Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan
bentuk negara yaitu: bentuk negara Federal, Kesatuan atau sistem pemerintahan yang
parlementer, Semi-Presidensil, dan Presidensil.
Menurut pidato Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada
tanggal 17 Agustus 2007 dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia yang paling tepat
adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar utama yang menjadi nilai
dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia adalah:
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
a. Negara Kesatuan (Unitaris)
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur
seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan
sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan
rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada
satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen.
Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang
tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi
parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:
1. Sentralisasi, dan
2. Desentralisasi.
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-

22. peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-
peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.
Keuntungan sistem sentralisasi:
1. adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
2. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang
membuatnya;
3. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.
Kerugian sistem sentralisasi:
1. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran
jalannya pemerintahan;
2. peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
3. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan
sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
4. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung
jawab tentang daerahnya;
5. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.
Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk
mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat
di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap
memegang kekuasaan tertinggi.
Keuntungan sistem desentralisasi:
1. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;

23. 2. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu
sendiri;
3. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat
berjalan lancar;
4. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.
Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan
kebijakan serta kemajuan pembangunan.
b. Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara
bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki
konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang
berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara
federal.
Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan
dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat
dilakukan oleh pemerintah federal.
Ciri-ciri negara serikat/ federal:
1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi
kepentingan negara bagian;
2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara
bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara
langsung kepada pemerintah federal.

24. Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian
(lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah
federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah
federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).
Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah
federal meliputi:
1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional,
misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan
nasional, perang dan damai;
3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok
hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat,
misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
4. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal,
misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos,
telekomunikasi, statistik.
Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:
1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;
2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara
pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.
3. Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara
lain:
 negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah
federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah

25. negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika
Serikat, Australia, RIS (1949);
 negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah
negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal.
Contoh: Kanada dan India;
 negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal
dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan
pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
 negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam
menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah
negara bagian. Contoh: Swiss.
Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1)
Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak
mengatur daerah sendiri (otonomi).
Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga
sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada
daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.
Hak asasi manusia (atau disingkat HAM) adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang
sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam
deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan
tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28,
pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1
Contoh HAM:
1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk bebas dari rasa takut.
3. Hak untuk bekerja.
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
5. Hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum.
6. dan seterusnya.

26. contoh pelanggaran HAM:
1. Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
3. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai
tiran/otoriter.
http://andika-ug.blogspot.com/2012/03/bentuk-negara.html
Bentuk Negara
a. Negara Kesatuan (Unitaris)
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh
daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya,
baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya
dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala
negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan,
yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek
pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-
badan lain yang berdaulat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:
1. Sentralisasi, dan
2. Desentralisasi.
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,
sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah
pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus
rumah tangganya sendiri.
Keuntungan sistem sentralisasi:
1. adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
2. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang
membuatnya;
3. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.
Kerugian sistem sentralisasi:
1. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran
jalannya pemerintahan;
2. peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;

27. 3. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan
sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
4. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung
jawab tentang daerahnya;
5. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.
Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah
tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat
parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
Keuntungan sistem desentralisasi:
1. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
2. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu
sendiri;
3. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan
lancar;
4. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.
Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta
kemajuan pembangunan.
b. Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang
masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri,
kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat
adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.
Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan
konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh
pemerintah federal.
Ciri-ciri negara serikat/ federal:
1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi
kepentingan negara bagian;
2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan
dengan konstitusi negara serikat;
3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian,
kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada
pemerintah federal.
Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya
disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara

28. bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal
kenegaraan selebihnya (residuary power).
Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal
meliputi:
1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional,
misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional,
perang dan damai;
3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum
maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya:
mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
4. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal,
misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos,
telekomunikasi, statistik.
Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:
1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;
2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah
federal dengan pemerintah negara bagian.
Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:
1. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan
kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh
negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);
2. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara
bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan
India;
3. negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam
menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara
bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
4. negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam
menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.
Contoh: Swiss.
Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah
pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri
(otonomi).
Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu.
Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom,
hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

29. Bentuk Kenegaraan
Selain negara serikat, ada pula yang disebut serikat negara (konfederasi). Tiap negara yang
menjadi anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula yang tidak. Perserikatan
pada umumnya timbul karena adanya perjanjian berdasarkan kesamaan politik, hubungan luar
negeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan bersama lainnya.
1. Perserikatan Negara
Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang
beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di
antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para
wakil dari negara anggota.
Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada:
 Perserikatan Amerika Utara (1776-1787)
 Negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866)
Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:
 Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat
langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang
diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota.
 Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara
serikat itu; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota boleh memisahkan
diri dari gabungan itu.
 Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat
negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.
2. Koloni atau Jajahan
Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya
merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur
oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak
menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya.
3. Trustee (Perwalian)
Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa
negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-
negara pelaksana administrasi.
Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untuk
mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-
perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut.

30. Perwalian berlaku terhadap:
1. wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa-
Bangsa setelah Perang Dunia I;
2. wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam Perang
Dunia II;
3. wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara yang
bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.
Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju
pemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan negara trustee terakhir yang dilepas Dewan
Perwalian PBB pada tahun 1994.
4. Dominion
Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion
semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/
Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu
perserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara-negara
Persemakmuran).
Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannya
bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerja
sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga
dalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula
berstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/
kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya.
Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama “Commonwealth of Nations”.
Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia,
Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris
diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-
negara itu diwakili oleh High Commissioner.
5. Uni
Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat
penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama.
Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1) Uni Riil (Uni Nyata)
yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara
bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus
kepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara
negara-negara anggotanya.

31. Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia –
Belanda (1949).
2) Uni Personil
yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri
maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota.
Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-1905), Inggris –
Skotlandia (1603-1707;
Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-
negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama
dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.
6. Protektorat
Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara
lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak
memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai
protektorat Prancis.
Negara protektorat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:
 Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar
urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara
protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei
Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.
 Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum internasional.
Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara
protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).
7. Mandat
Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah
dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang
dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan
perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina
(Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat
C).
http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/