SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  5
BANGKIT BERSAMA
   SPP PNPM-MPd


            .




 “PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS

KELOMPOK SPP PNPM-MPd KEC. SUKOHARJO”

      11-12 DESEMBER 2012




                 By : Pengurus SPP PNPM-MPd

                    Desa Mergosari
I. Latar Belakang
          Kecamatan sukoharjo merupakan salah satu kecamatan di wilayah kabupaten wonosobo yang
   menerima alokasi dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-
   MPd), pada tahun 2008 program pemerintah tersebut baru dilaksanakan di kecamatan ini, kecamatan
   sukoharjo yang terdiri dari 17 Desa yang diantaranya Desa mergosari.

          Sebagaimana kita ketahui bersama salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat perdesaan
   khususnya yang berada pada garis kemiskinan, adalah masalah permodalan atau akses masyarakat miskin
   ke-lembaga keuangan yang sangat kurang, sehingga ketertinggalan dan kemiskinan yang mereka hadapi
   semakin meng-akut dalam kehidupan mereka. Tetapi tidak cukup hanya memberikan pinjaman modal
   usaha, masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan baik, karena masalah mereka sangat
   kompleks, sehingga di butuhkan pendekatan yang harus kompleks, terencana, sistematis, dan teruji.

            Melihat permasalahan tersebut maka Kehadiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
    Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) yang di antaranya ada kegiatan Ekonomi berupa Simpan Pinjam
    Perempuan (SPP) merupakan terobosan sebuah program pengentasan kemiskinan melalui pemberian
    penambahan modal usaha bagi kaum perempuan, program tersebut merupakan pengembangan dan
    penyempurnaan dari program-program yang telah ada sebelumnya. Terutama dalam hal pendekatan dan
    manajemen program. PNPM telah berusaha menanggulangi kemiskinan secara lebih terpadu dan
    menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, lembaga swasta dan dinas-dinas yang
    berkompeten.
II. Maksud dan Tujuan
    1. Meningkatakan roda perekonomian
    2. Untuk meminimalisasi besarnya pinjaman yang beredar di masyarakat yang bersumber dari kopersi
        harian.
    3. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman untuk usaha di karenakan tidak mempunyai
        agunan.
    4. Mengurangi pengangguran khususnya bagi perempuan
    5. Meningkatkan kesejahteraan bagi warga.
III. Sasaran kelompok SPP
    1. Warga desa mergosari yang ingin meningkatkankegiatan usaha perekonomian
    2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi warga
IV. Perkembangan Kelompok
            Tahun 2008 Tepatnya Pada tanggal 27 Mei merupakan tahun pertama bagi desa mergosari dalam
    mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, walaupun demikian
    masyarakat telah berhasil menggebrak pemikiran awam selama ini bahwa perubahan hanya ada di tangan
    penguasa dan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan besarnya partisipasi masyarakat didesa
    mergosari.tersebut diajak untuk mengadaan pertemuan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan
    sampai pada pelestarian. Salah satu tingkat partisipasi yang cukup besar ini terlihat dari banyaknya
    kelompok perempuan yang mengajukan usulan pinjaman
                Pembentukan kelompok SPP pertama kali terdapat 2 (Dua) kelompok yang beranggotakan
    warga Mergosari yang di beri nama Dahlia Sejahtera I Dan Dahlia Sejahtera II yang beranggotakan 15
    orang setiap kelompok, besarnya alokasi dana pinjaman yang diberikan pertama Rp 1.500.000 per orang
    jadi total besarnya dana        Rp 45.000.000. Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan kegiatan
    SPP setiap tahun jumlah kelompok selalu bertambah hingga pada tahun 2012 saat ini desa mergosari
    terdapat 14 kelompok yang saat ini sedang berjalan(aktif) dan alokasi pinjaman saat ini bernilai
    RP 197.500.000. pada bulan Desember ini ada 3 kelompok yang masih menunggu proses pencairan.
V. Permasalahan yang dihadapi.
        Dalam suatu kegiatan khususnya SPP pasti ada rintangan, hambatan yang muncul dan akan menjadi
    permasalahan yang serius apabila tidak di tangani, untuk mencegah / meminimalisir masalah yang ada kami
    pengurus SPP selalu berkordinasi dengan pihak pemerintahan desa dan mendatangi anggota yang
    bermasalah dengan di selesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
VI. Peraturan SPP
    1. Pengelolaan           Simpan           Pinjam         (Sistem       Tanggung          Renteng/STR)
         Sistem Tanggung Renteng dipakai sebagai jaminan sosial yang tercipta berdasarkan nilai-nilai yang
berkembang dalam masyarakat, yaitu, kebersamaan, tolong-menolong, kepedulian, disiplin,
        kepercayaan, dan empati antar anggota masyarakat baik dari sisi kemanuasiaan maupun kewajiban
        berupa keuangan. Inilah sistem bergotong-royong dan kebersamaan, biar kalau ada kesulitan,
        kelompoknya kerja sama untuk meringankan. Semua anggota yang ada di setiap kelompok harus
        bertanggung jawab kepada anggotanya masing-masing guna ada peningkatan harga diri, kesejahteraan
        masyarakat dan rasa tanggung jawab sosial.
   2. Peraturan besarnya Jasa dan pengunaanya
               Di Desa mergosari untuk bunga pinjaman SPP Sebesar 2% berdasarkna hasil keputusan bersama
       antara pemerintahan Desa,TPK dan pengurus SPP dengan rincian 1.3 ke UPK untuk 0.7 % di kelola oleh
       kelompok dan di gunakan untuk:
       a. Pembelian ATK.
       b. Dana Sosial ke warga kurang mampu khusunya di desa mergosari
       c. Digunakan untuk membeli seragam untuk pengurus dan anggota ( Pada tahun 2008)
       d. Disetiap akhir angsuran setiap anggota di berikan sembakau dan uang Tunai yang sifatnya Cuma-
           Cuma (Bebungah)
       e. Biaya Akomodasi pengurus
       f. Dana cadangan resiko.
   3. Peraturan pengurusan
       a. Di Desa Mergosari mempunyai tim verifikasi desa
       b. Setiap anggota wajib mempunyai tabungan dan di kelola oleh pengurus
       c. Pemerintahan desa hanya mengetahui dan menyetujui adanya kelompok SPP
       d. Setiap warga desa mergosari mempunyai hak untuk ikut menjadi anggota kelompok spp dengan
           syarat tidak bisa berdiri sendiri harus satu komando (induk) kordinator desa yang di ketuai Oleh Ibu
           Roliyah
       e. Setiap anggota yang bermasalah secara langsung di berhentikan menjadi anggota SPP untuk Tahap
           berikutnya.
       f. Demi kelancaran angsuran ke upk disetiap bulan apabila ada anggota kelompok belum mengangsur
           dipinjami oleh pengurus yang bersumber dari dana jasa 0,7% tanpa sepengetahuan anggota yang
           belum mengangsur.
       g. Disetiap tanggal anggsuran pengurus membuat surat undangan angsuran ke anggota.
       h. Apabila anggota sudah menerima surat anggsuran dan tidak mengngsur maka pengurus mendatangi
           ke rumah anggota menanyakan sebab tidak mengangsur.
VII. Penutup
           Pelaksanaan kegiatan SPP PNPM-MPd dikecamatan sukoharjo khususnya di desa mergosari sangat
       berdampakpositif sehingga dapat terwujudnya masyarakat pedesaan , yang berdaya untuk menuju
       mandiri dan sejahtera.
   1. Kesimpulan.
           Lingkup kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM MPd)
       pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskinperdesaan
       secara mandiri melelui peningkatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin, kelompok
       perempuan).
           Berdasrakan hasil diskusi dan penelitian pada pengelolaan dana bergulir SPP PNPM Di desa
       mergosari dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:
       a. Perencanaan SPP
               Dalam perencanaan ini cukupbaik karena sasaran yang ditetapkan cukup tepat bagi masyarakat
       dan dalamproses pengajuan masyarakat tidak mempunyai kesulitanketikamasyarakat mengikuti alur
       perencanaan.
       b. Pelaksanaan SPP
           Dalam pelaksanan SPP yang dilaksanakan oleh pengurus tingkat desa sangat baik di lakukan oleh
       pengelola. Ini terbukti setiap bulan tidak ada tunggakan (0%) anggsuran ke UPK.
       c. Pengawasan
           Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harusdilakukan oleh setiap pelaku
       PNPM tingkat desa dan pemerintahan desa.
       d. Hasil yang diperoleh
Hasil yang diperoleh dari pinjaman dana SPP perguliran sangat di rasakan oleh warga sehinggga
   mampu membawa perubahan status perekonomian.
2. SARAN
   2.1.Bagi Pengelola PNPM-MPd
       a. Hendaknya para pengelola lebih memberikan pelayana yang baik dalam perencanaan,
          pelaksanaan, pengawasan dalam kegiatan yang di lakukan olePNPM sehinggta bisa
          meminimalisir permasalahan yang muncul.
       b. Hendaknya pengelola lebih memberikan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat
          dalampengembangan usaha dan pemasaran.
       c. Hendaknya Pengelola memperhatikan sasaran yang berlatar belakang ekonomi rendah
   2.2.Bagi Masyarakat
       a. Hendaknyanmasyarakat bisa bekerjasama dengan pengurus sehingga hasilyang hendak di capai
          sesuai dengantujuan yang telah di rencanakaan sebelumnya.
       b. Hendaknya masyarakat bisa bekerjsama dengan anggota masyarakat lain guna mengembangkan
          usahanya.



   Struktur pengurusan spp

      1.   Pelindung    : Kades Mergosari
      2.   Penasehat    : Sudarto, SH
      3.   Ketua        : Roliyah
      4.   Sekretaaris : Jamirah
      5.   Bendahara : Sulasih
      6.   Kordinatur Dusun : 1. Sudarmini
                               2. Maemunah
                               3. Siti Zaenab.




                                                          Mergosari, 10 Desember 2012




                                                           Pengurus SPP PNPM-MPd
Profil ketua kelompok

Nama                    : Roliyah

Tpt Tgl lahir           : Wonosobo, 08 April 1966

Pendidikan terakhir     : SLTP

Organisai       :

        1. Tingkat desa:
               a. Tempat Koperasi Wanita (TKW) Sebagai Ketua
               b. Kader Posyandu
               c. PKK Pokja II Sebagai ketua
               d. SPP PNPM-MPd Sebagai Ketua
               e. Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) Sebagai Ketua

                d. Fatayat muslimat N U sebagai Ketua ranting desa mergosari

tingkat kecamatan:

                a. Pengurus Anak Cabang Fatayat Muslimat Kec sukoharjo
                b. Gabungan Organisasi Peyelenggara Taman kanak-kanak Indonesia (GOP TK-I)

Tingkat kabupaten:

    a. AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS)

Contenu connexe

Tendances

Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desarastilah iyas
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaAgus hariyanto
 
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)Windows112
 
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desaBuku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desaAgus hariyanto
 
Proposal sati 27 02 2019
Proposal sati 27 02 2019Proposal sati 27 02 2019
Proposal sati 27 02 2019heri kustadi
 
Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desaSeri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desaAgus hariyanto
 
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunBuku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunAgus hariyanto
 
Kumpulan bumdesa terbaik indonesia by berdesa.com
Kumpulan bumdesa terbaik indonesia by berdesa.com Kumpulan bumdesa terbaik indonesia by berdesa.com
Kumpulan bumdesa terbaik indonesia by berdesa.com berdesa
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaAgus hariyanto
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baruSeri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baruAgus hariyanto
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Pnpm mandiri pedesaan
Pnpm mandiri pedesaanPnpm mandiri pedesaan
Pnpm mandiri pedesaanBeta Iriawan
 

Tendances (19)

Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
 
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
 
ADRT GAPOKTAN
ADRT GAPOKTANADRT GAPOKTAN
ADRT GAPOKTAN
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desaBuku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desa
 
Proposal sati 27 02 2019
Proposal sati 27 02 2019Proposal sati 27 02 2019
Proposal sati 27 02 2019
 
Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desaSeri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
 
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunBuku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
 
Kumpulan bumdesa terbaik indonesia by berdesa.com
Kumpulan bumdesa terbaik indonesia by berdesa.com Kumpulan bumdesa terbaik indonesia by berdesa.com
Kumpulan bumdesa terbaik indonesia by berdesa.com
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
 
Rev kkn
Rev kknRev kkn
Rev kkn
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baruSeri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
Pnpm mandiri pedesaan
Pnpm mandiri pedesaanPnpm mandiri pedesaan
Pnpm mandiri pedesaan
 
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes
Panduan BUMDes
 

Similaire à Pendekar perempuan

Skripsi sosiology belum valid
Skripsi sosiology belum validSkripsi sosiology belum valid
Skripsi sosiology belum validDhe Dhe Sulistio
 
Presentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmPresentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmTubagus Enoy
 
Buletin Sindangkasih Fokus UPK Edisi 006 Tahun 2014
Buletin Sindangkasih Fokus UPK Edisi 006 Tahun 2014Buletin Sindangkasih Fokus UPK Edisi 006 Tahun 2014
Buletin Sindangkasih Fokus UPK Edisi 006 Tahun 2014Rbm Majalengka
 
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2   kata pengantarPedoman umum urban poverty project 2   kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantarAdvisory Specialist for P2KP
 
Koperasi amartha microfinance
Koperasi amartha microfinanceKoperasi amartha microfinance
Koperasi amartha microfinancexero9
 
Implementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatImplementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatJacob Breemer
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank SampahProses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank SampahSidi Rana Menggala
 
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docxLaporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docxChoirul Anwar
 

Similaire à Pendekar perempuan (20)

Skripsi sosiology belum valid
Skripsi sosiology belum validSkripsi sosiology belum valid
Skripsi sosiology belum valid
 
Bab IV
Bab IVBab IV
Bab IV
 
2 draft art bkad
2 draft art bkad2 draft art bkad
2 draft art bkad
 
Lkd mapan
Lkd mapanLkd mapan
Lkd mapan
 
Lkd mapan
Lkd mapanLkd mapan
Lkd mapan
 
L K M S B M T
L K M S B M TL K M S B M T
L K M S B M T
 
Presentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmPresentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpm
 
Buletin Sindangkasih Fokus UPK Edisi 006 Tahun 2014
Buletin Sindangkasih Fokus UPK Edisi 006 Tahun 2014Buletin Sindangkasih Fokus UPK Edisi 006 Tahun 2014
Buletin Sindangkasih Fokus UPK Edisi 006 Tahun 2014
 
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2   kata pengantarPedoman umum urban poverty project 2   kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
 
Koperasi amartha microfinance
Koperasi amartha microfinanceKoperasi amartha microfinance
Koperasi amartha microfinance
 
Pleno modul 2 blok 5 b
Pleno modul 2 blok 5 bPleno modul 2 blok 5 b
Pleno modul 2 blok 5 b
 
Tugas mira
Tugas miraTugas mira
Tugas mira
 
Implementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatImplementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakat
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank SampahProses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
 
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docxLaporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
 
kebijakan publik
kebijakan publikkebijakan publik
kebijakan publik
 

Pendekar perempuan

  • 1. BANGKIT BERSAMA SPP PNPM-MPd . “PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SPP PNPM-MPd KEC. SUKOHARJO” 11-12 DESEMBER 2012 By : Pengurus SPP PNPM-MPd Desa Mergosari
  • 2. I. Latar Belakang Kecamatan sukoharjo merupakan salah satu kecamatan di wilayah kabupaten wonosobo yang menerima alokasi dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM- MPd), pada tahun 2008 program pemerintah tersebut baru dilaksanakan di kecamatan ini, kecamatan sukoharjo yang terdiri dari 17 Desa yang diantaranya Desa mergosari. Sebagaimana kita ketahui bersama salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat perdesaan khususnya yang berada pada garis kemiskinan, adalah masalah permodalan atau akses masyarakat miskin ke-lembaga keuangan yang sangat kurang, sehingga ketertinggalan dan kemiskinan yang mereka hadapi semakin meng-akut dalam kehidupan mereka. Tetapi tidak cukup hanya memberikan pinjaman modal usaha, masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan baik, karena masalah mereka sangat kompleks, sehingga di butuhkan pendekatan yang harus kompleks, terencana, sistematis, dan teruji. Melihat permasalahan tersebut maka Kehadiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) yang di antaranya ada kegiatan Ekonomi berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan terobosan sebuah program pengentasan kemiskinan melalui pemberian penambahan modal usaha bagi kaum perempuan, program tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari program-program yang telah ada sebelumnya. Terutama dalam hal pendekatan dan manajemen program. PNPM telah berusaha menanggulangi kemiskinan secara lebih terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, lembaga swasta dan dinas-dinas yang berkompeten. II. Maksud dan Tujuan 1. Meningkatakan roda perekonomian 2. Untuk meminimalisasi besarnya pinjaman yang beredar di masyarakat yang bersumber dari kopersi harian. 3. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman untuk usaha di karenakan tidak mempunyai agunan. 4. Mengurangi pengangguran khususnya bagi perempuan 5. Meningkatkan kesejahteraan bagi warga. III. Sasaran kelompok SPP 1. Warga desa mergosari yang ingin meningkatkankegiatan usaha perekonomian 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi warga IV. Perkembangan Kelompok Tahun 2008 Tepatnya Pada tanggal 27 Mei merupakan tahun pertama bagi desa mergosari dalam mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, walaupun demikian masyarakat telah berhasil menggebrak pemikiran awam selama ini bahwa perubahan hanya ada di tangan penguasa dan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan besarnya partisipasi masyarakat didesa mergosari.tersebut diajak untuk mengadaan pertemuan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. Salah satu tingkat partisipasi yang cukup besar ini terlihat dari banyaknya kelompok perempuan yang mengajukan usulan pinjaman Pembentukan kelompok SPP pertama kali terdapat 2 (Dua) kelompok yang beranggotakan warga Mergosari yang di beri nama Dahlia Sejahtera I Dan Dahlia Sejahtera II yang beranggotakan 15 orang setiap kelompok, besarnya alokasi dana pinjaman yang diberikan pertama Rp 1.500.000 per orang jadi total besarnya dana Rp 45.000.000. Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan kegiatan SPP setiap tahun jumlah kelompok selalu bertambah hingga pada tahun 2012 saat ini desa mergosari terdapat 14 kelompok yang saat ini sedang berjalan(aktif) dan alokasi pinjaman saat ini bernilai RP 197.500.000. pada bulan Desember ini ada 3 kelompok yang masih menunggu proses pencairan. V. Permasalahan yang dihadapi. Dalam suatu kegiatan khususnya SPP pasti ada rintangan, hambatan yang muncul dan akan menjadi permasalahan yang serius apabila tidak di tangani, untuk mencegah / meminimalisir masalah yang ada kami pengurus SPP selalu berkordinasi dengan pihak pemerintahan desa dan mendatangi anggota yang bermasalah dengan di selesaikan secara musyawarah kekeluargaan. VI. Peraturan SPP 1. Pengelolaan Simpan Pinjam (Sistem Tanggung Renteng/STR) Sistem Tanggung Renteng dipakai sebagai jaminan sosial yang tercipta berdasarkan nilai-nilai yang
  • 3. berkembang dalam masyarakat, yaitu, kebersamaan, tolong-menolong, kepedulian, disiplin, kepercayaan, dan empati antar anggota masyarakat baik dari sisi kemanuasiaan maupun kewajiban berupa keuangan. Inilah sistem bergotong-royong dan kebersamaan, biar kalau ada kesulitan, kelompoknya kerja sama untuk meringankan. Semua anggota yang ada di setiap kelompok harus bertanggung jawab kepada anggotanya masing-masing guna ada peningkatan harga diri, kesejahteraan masyarakat dan rasa tanggung jawab sosial. 2. Peraturan besarnya Jasa dan pengunaanya Di Desa mergosari untuk bunga pinjaman SPP Sebesar 2% berdasarkna hasil keputusan bersama antara pemerintahan Desa,TPK dan pengurus SPP dengan rincian 1.3 ke UPK untuk 0.7 % di kelola oleh kelompok dan di gunakan untuk: a. Pembelian ATK. b. Dana Sosial ke warga kurang mampu khusunya di desa mergosari c. Digunakan untuk membeli seragam untuk pengurus dan anggota ( Pada tahun 2008) d. Disetiap akhir angsuran setiap anggota di berikan sembakau dan uang Tunai yang sifatnya Cuma- Cuma (Bebungah) e. Biaya Akomodasi pengurus f. Dana cadangan resiko. 3. Peraturan pengurusan a. Di Desa Mergosari mempunyai tim verifikasi desa b. Setiap anggota wajib mempunyai tabungan dan di kelola oleh pengurus c. Pemerintahan desa hanya mengetahui dan menyetujui adanya kelompok SPP d. Setiap warga desa mergosari mempunyai hak untuk ikut menjadi anggota kelompok spp dengan syarat tidak bisa berdiri sendiri harus satu komando (induk) kordinator desa yang di ketuai Oleh Ibu Roliyah e. Setiap anggota yang bermasalah secara langsung di berhentikan menjadi anggota SPP untuk Tahap berikutnya. f. Demi kelancaran angsuran ke upk disetiap bulan apabila ada anggota kelompok belum mengangsur dipinjami oleh pengurus yang bersumber dari dana jasa 0,7% tanpa sepengetahuan anggota yang belum mengangsur. g. Disetiap tanggal anggsuran pengurus membuat surat undangan angsuran ke anggota. h. Apabila anggota sudah menerima surat anggsuran dan tidak mengngsur maka pengurus mendatangi ke rumah anggota menanyakan sebab tidak mengangsur. VII. Penutup Pelaksanaan kegiatan SPP PNPM-MPd dikecamatan sukoharjo khususnya di desa mergosari sangat berdampakpositif sehingga dapat terwujudnya masyarakat pedesaan , yang berdaya untuk menuju mandiri dan sejahtera. 1. Kesimpulan. Lingkup kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM MPd) pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskinperdesaan secara mandiri melelui peningkatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan). Berdasrakan hasil diskusi dan penelitian pada pengelolaan dana bergulir SPP PNPM Di desa mergosari dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: a. Perencanaan SPP Dalam perencanaan ini cukupbaik karena sasaran yang ditetapkan cukup tepat bagi masyarakat dan dalamproses pengajuan masyarakat tidak mempunyai kesulitanketikamasyarakat mengikuti alur perencanaan. b. Pelaksanaan SPP Dalam pelaksanan SPP yang dilaksanakan oleh pengurus tingkat desa sangat baik di lakukan oleh pengelola. Ini terbukti setiap bulan tidak ada tunggakan (0%) anggsuran ke UPK. c. Pengawasan Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harusdilakukan oleh setiap pelaku PNPM tingkat desa dan pemerintahan desa. d. Hasil yang diperoleh
  • 4. Hasil yang diperoleh dari pinjaman dana SPP perguliran sangat di rasakan oleh warga sehinggga mampu membawa perubahan status perekonomian. 2. SARAN 2.1.Bagi Pengelola PNPM-MPd a. Hendaknya para pengelola lebih memberikan pelayana yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kegiatan yang di lakukan olePNPM sehinggta bisa meminimalisir permasalahan yang muncul. b. Hendaknya pengelola lebih memberikan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalampengembangan usaha dan pemasaran. c. Hendaknya Pengelola memperhatikan sasaran yang berlatar belakang ekonomi rendah 2.2.Bagi Masyarakat a. Hendaknyanmasyarakat bisa bekerjasama dengan pengurus sehingga hasilyang hendak di capai sesuai dengantujuan yang telah di rencanakaan sebelumnya. b. Hendaknya masyarakat bisa bekerjsama dengan anggota masyarakat lain guna mengembangkan usahanya. Struktur pengurusan spp 1. Pelindung : Kades Mergosari 2. Penasehat : Sudarto, SH 3. Ketua : Roliyah 4. Sekretaaris : Jamirah 5. Bendahara : Sulasih 6. Kordinatur Dusun : 1. Sudarmini 2. Maemunah 3. Siti Zaenab. Mergosari, 10 Desember 2012 Pengurus SPP PNPM-MPd
  • 5. Profil ketua kelompok Nama : Roliyah Tpt Tgl lahir : Wonosobo, 08 April 1966 Pendidikan terakhir : SLTP Organisai : 1. Tingkat desa: a. Tempat Koperasi Wanita (TKW) Sebagai Ketua b. Kader Posyandu c. PKK Pokja II Sebagai ketua d. SPP PNPM-MPd Sebagai Ketua e. Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) Sebagai Ketua d. Fatayat muslimat N U sebagai Ketua ranting desa mergosari tingkat kecamatan: a. Pengurus Anak Cabang Fatayat Muslimat Kec sukoharjo b. Gabungan Organisasi Peyelenggara Taman kanak-kanak Indonesia (GOP TK-I) Tingkat kabupaten: a. AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS)