8 Putusan Mahkamah Konstitusi Berakibat Berkurangnya Kenyamanan Pengusaha

1. 1
SEJUMLAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
BERDAMPAK BERKURANGNYA
KENYAMANAN PENGUSAHA
SCHINDER LAW FIRM
Noble House, 27th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav.E4.2, No 2,
Mega Kuningan
Jakarta 12950 – Indonesia
email: bambang@schinderlawfirm.com
0811 9930 762
Dr. Bambang Supriyanto
1

2. 2
Mahkamah Konstitusi
• UUD 1945, Pasal 24, (2); Pasal 24
C, (1), (2), (3), (4), (5), (6)
• UU No 24 Tahun 2003
• UU No 8 Tahun 2011
• PERPPU No 1 Tahun 2013

3. Kekuasaan kehakiman indonesia
MAHKAMAH AGUNG
MAHKAMAH
PELAYARAN
PENGADILAN
PAJAK
PENGADILAN
ANAK
PENGADILAN
TP KORUPSI
PENGADILAN
HAM
PENGADILAN
NIAGA
MAHKAMAH KONSTITUSI
MENTERI
PERHUBUNGAN
MAHKAMAH
SYARIAH
PERADILAN
MILITER
PERADILAN
AGAMA
PERADILAN
TUN
PERADILAN
UMUM
PENGADILAN
HUBUNGAN
INDUSTRIAL
PENGADILAN
PERIKANAN

4. 4
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
5. Memutus atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. 5
Para Hakim Mahkamah Konstitusi
• 3 orang dari Pemerintah
• 3 orang dari Mahkamah Agung
• 3 orang dari DPR

6. 6
Legal standing (kedudukan hukum)
1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu:
– perorangan warga negara Indonesia;
– kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
– badan hukum publik atau privat, atau
– lembaga negara
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam
permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya

7. 7
Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam dua format :
1. Suatu frasa, Pasal atau Undang-Undang
a. Bertentangan dengan UUD 1945
b. Oleh karena itu, frasa, Pasal, atau Undang-Undang dinyatakan
tidak “mempunyai kekuatan hukum mengikat”, atau
2. Suatu frasa atau Pasal dalam Undang-Undang
bertentangan dengan UUD 1945. Putusan bersifat
kondisional. Agar frasa atau Pasal dalam Undang-
Undang tidak bertentangan, frasa atau Pasal tersebut
harus dimaknai sesuatu atau dipenuhi syarat tertentu
(dirumuskan dalam putusan MK).

8. 8
Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi
2. Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan
frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2)
huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek
kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang
melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

9. 9
Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi
3. Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan
frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat
(2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap
ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan
sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;

10. 10
8Putusan Mahkamah Konstitusi

11. 11
Putusan Nomor 012/PUU-I/2003
• Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, diucapkan Majelis
Hakim MK dalam sidang pleno tanggal 28 Oktober 2004.
• Dampak: dapat berupa dalam hal pekerja melakukan
perbuatan pidana, pengusaha tidak dapat lagi langsung
melakukan PHK, kecuali bila sudah ada putusan
pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (perlu waktu sekitar 1-3 tahun).
• Sebelum putusan MK, pengusaha dapat langsung
melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan
perbuatan pidana, dengan syarat-syarat tertentu.
1

12. 12
Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011
• Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011, diucapkan Majelis Hakim MK
dalam sidang pleno tanggal 22 Juni 2012.
• Dampak: sebelum adanya putusan MK tersebut, pengusaha
dapat melakukan PHK karena alasan efisiensi. Setelah adanya
putusan MK, PHK karena alasan efisiensi hanya dapat dilakukan
bila perusahaan tutup permanen secara keseluruhan.
• Secara logika, bila perusahaan tutup, tentu tidak lagi diperlukan
alasan efisiensi. PHK yang dilakukan tersebut, adalah dengan
alasan karena perusahaan tutup.
• Seharusnya, perusahaan yang terlebih dahulu mengajukan uji
materi undang-undang
2

13. 13
Putusan Nomor: 58/PUU-IX/2011
• Putusan Nomor: 58/PUU-IX/2011, diucapkan Majelis Hakim
MK dalam sidang pleno tanggal 16 Juli 2012.
• Dampak: pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan
hubungan kerja (dengan pembayaran Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak) kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam
hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan, meskipun setelah itu
pengusaha selalu membayar upah secara tepat waktu.
3

14. 14
Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011
• Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011, diucapkan Majelis Hakim
MK dalam sidang pleno tanggal 19 September 2011.
• Dampak: pengusaha membayar upah proses, sampai
adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (sekitar 6-12 bulan, bila sampai pada
Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali oleh Mahkamah
Agung).
• Sebelum adanya putusan MK, pada umumnya pengusaha
membayar upah upah proses sebatas sampai keluarnya
putusan Pengadilan Hubungan Industrial (sekitar 3-6
bulan).
4

15. 15
Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011
• Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, diucapkan Majelis Hakim
MK dalam sidang pleno tanggal 17 Januari 2012.
• Dampak: Berdasarkan putusan MK yang mendasarkan pada
TUPE (Transfer of Undertaking of the Protection for
Employment), perusahaan pemberi kerja, terpaksa turut
bertanggung jawab atas semua biaya untuk terjaminnya dan
terpenuhinya hak-hak pekerja outsourcing sebagai akibat dari
kesinambungan masa kerja pekerja outsourcing bila pekerja
outsourcing melakukan pekerjaan yang terus menerus ada
dari perusahaan pemberi kerja.
• Sebelum putusan MK, perusahaan pemberi kerja tidak perlu
turut bertanggung jawab atas hal tersebut.
5

16. 16
Putusan Nomor 100/PUU-X/2012
• Putusan Nomor 100/PUU-X/2012, diucapkan Majelis Hakim MK
dalam sidang pleno tanggal 19 September 2013.
• Dampak: batas daluwarsa 2 (dua) tahun untuk menuntut
pembayaran pekerja yang diberikan secara kurang tidak ada lagi.
Setelah putusan MK, kekurangan pembayaran oleh pengusaha
kepada pekerja, dapat tetap dituntut kapan saja, tanpa batas
waktu. Pengusaha “terancam” harus tetap bertanggung jawab
membayar kekurangan pembayaran, tanpa batas waktu, bila
terjadi. Kekurangan bayar oleh pengusaha yang dituntut misalnya
20 (dua puluh) tahun kemudian, akan mencakup bunga yang tidak
sedikit jumlahnya.
• Sebelumnya ada batas waktu daluwarsa tuntutan pekerja untuk
hal tersebut
6

17. 17
Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014
• Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014, diucapkan Majelis Hakim MK dalam sidang
pleno tanggal 14 November 2015. (frasa “demi hukum”, pada pasal 59, 65, dan
66 UU 13/2003)
• Dampak: Pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai
pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan
syarat:
1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit
tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak
untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang
sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri, Pekerja dapat meminta Perusahaan
untuk melaksanakan sanksi yaitu bahwa sejak terjadinya pelanggaran, status
pekerja adalah menjadi sesuai ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas.
7

18. 18
Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015
• Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015, diucapkan Majelis Hakim
MK dalam sidang pleno tanggal 29 September 2016.
• Dampak: Perusahaan yang melakukan penangguhan
(penundaan) kenaikan upah minimum harus tetap membayar
kekurangan upah yang belum terbayarkan sesuai dengan
ketentuan upah minimum yang berlaku. Upah yang tidak
dibayar secara penuh selama masa penangguhan tetap
menjadi kewajiban Pengusaha. Penangguhan hanya
penundaan, kewajiban Pengusaha tetap harus membayar
upah minimum 12 X Upah Minimum dalam setahun, plus 1X
Upah Minimum untuk THR.
8

19. 19
AKHIR SLIDE