1. Progress Pelaksanaan
Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi (P2D2)
Triwulan III Tahun 2012
Bimtek Keinfrastrukturan dan Pelaporan DAK
Unit Implementasi Proyek (UIP)

2. Progress Kegiatan UIP
 Pembentukan Tim Unit Implementasi Proyek (UIP) Tahun 2012;
 Penetapan Daerah Percontohan P2D2 Tahun 2012;
 Launching Web-Based Reporting System (WBRS);
 Menyelenggarakan Bimbingan Teknis :
 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 Manajemen Infrastruktur
 Pelaporan DAK Bidang Infrastruktur
 Bidang Pekerjaan Umum
 Aplikasi Web-Based Reporting System (WBRS)
 Merekrut Jasa Konsultansi Bidang Pengamanan Lingkungan dan
Sosial;
 Penyelenggaraan Workshop Nasional di Jakarta;
 Penyusunan Laporan Kuartalan (Quarterly Report).

3. Rencana Kegiatan TA 2012
 Melaksanakan Bimbingan Teknis Keinfrastrukturan dan
Pelaporan DAK di 7 lokasi lingkup 5 Provinsi Daerah
Percontohan P2D2;
 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur dan
P2D2 ke 75 Daerah Percontohan P2D2;
 Memelihara dan Meng-update Aplikasi WBRS ;
 Melaksanakan Workshop Nasional P2D2 di Nusa Tenggara
Barat;
 Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Aparatur Kapasitas
Pemerintah Pusat;
 Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report);

4. Progress

5. Pembentukan Tim UIP
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 3/KM.7/2012, tanggal
9 Februari 2012 tentang Unit Implementasi Proyek Pemerintah
Daerah dan Desentralisasi (Local Government and Decentralization
Project), anggota UIP terdiri dari:
1. Anggota Tim Pengarah, terdiri dari 7 pejabat eselon I;
2. Anggota Tim Pelaksana, terdiri dari 66 pejabat/pegawai:
 Kementerian Keuangan - DJPK sebanyak 38 orang (57,57%)
 Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 13 orang (19,69%)
 Kementerian Dalam Negeri sebanyak 5 orang (7.57%)
 Perwakilan Daerah Percontohan sebanyak 5 orang (7,57%)
 Kementerian Keuangan - di luar DJPK sebanyak 3 orang (4,54%)
 Bappenas sebanyak 2 orang (3,03%)
3. Anggota Tim Sekretariat sebanyak 7 orang, seluruhnya dari
DJPK;

6. Daerah Percontohan P2D2 2012 (1)
Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor:
KEP-35/PK/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Daerah Percontohan
P2D2 Tahun 2012, sebanyak 75 dari 82 daerah di lima provinsi (3 daerah baru)
ditetapkan sebagai daerah percontohan meliputi:
I. Jambi II. Jawa Timur
1. Provinsi Jambi 9. Provinsi Jawa Timur 22. Kab. Nganjuk 35. Kab. Tulungagung
2. Kab. Batang Hari 10. Kab. Bangkalan 23. Kab. Ngawi 36. Kota Blitar
3. Kab. Bungo 11. Kab. Banyuwangi 24. Kab. Pacitan 37. Kota Madiun
4. Kab. Kerinci 12. Kab. Bondowoso 25. Kab. Pamekasan 38. Kota Malang
5. Kab. Merangin 13. Kab. Gresik 26. kab. Pasuruan 39. Kota Mojokerto
6. Kab. Muaro Jambi 14. Kab. Jember 27. Kab. Ponorogo 40. Kota Pasuruan
7. Kab. Tebo 15. Kab. Jombang 28. Kab. Probolinggo 41. Kota Probolinggo
8. Kota Sungai Penuh 16. Kab. Lamongan 29. Kab. Sampang 42. Kota Surabaya
73. Kota Jambi 17. Kab. Lumajang 30. Kab. Sidoarjo 43. Kota Batu
18. Kab. Madiun 31. Kab. Situbondo 74.Kab. Kediri
19. Kab. Magetan 32. Kab. Sumenep 75.Kab. Blitar
Baru di 20. Kab. Malang 33. Kab. Trenggalek
2012 21. Kab. Mojokerto 34. Kab. Tuban

7. Daerah Percontohan P2D2 2012 (2)
I. Kalimantan Tengah II. Sulawesi Barat III. Maluku Utara
44. Provinsi Kalteng 51. Kab. Barito Timur 58. Provinsi Sulbar 64. Kab. Halmahera
Tengah
45. Kab. Barito Selatan 52. Kab. Pulang Pisau 59. Kab. Majene 65. Kab. Halmahera Barat
46. Kab. Barito Utara 53. Kab. Gunung Mas 60. Kab. Mamuju 66. Kota Ternate
47. Kab. Kapuas 54. Kab. Lamandau 61. Kab. Polewali 67. Kab. Halmahera Timur
Mandar
48. Kab. Kotawaringin 55. Kab. Sukamara 62. Kab. Mamasa 68. Kota Tidore Kepulauan
Barat
49. Kab. Kotawaringin 56. Kab. Katingan 63. Kab. Mamuju 69. Kab. Kepulauan Sula
Timur Utara
50. Kota Palangkaraya 57. Kab. Seruyan 70. Kab. Halmahera
Selatan
71. Kab. Halmahera Utara
72. Kab. Pulau Morotai

8. Daerah Percontohan P2D2 2012 (3)
Daerah yang tidak terlibat dalam P2D2
Daerah yang tidak mendapat Daerah yang belum mengirim
Alokasi DAK TA 2012 Commitment Letter
1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 1. Kabupaten Sarolangun, Jambi
Jambi 2. Kabupaten Bojonegoro, Jatim
2. Kota Kediri 3. Provinsi Maluku Utara, Malut
3. Kabupaten Murung Raya, Kalteng 4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Jambi
Catatan:
1. Kab. Katingan tidak mendapat alokasi DAK Infrastruktur pada tahun 2012 namun menjadi
daerah percontohan pada tahun 2012 karena ditetapkan menjadi daerah percontohan 2011
(berlanjut)
2. Kab. Tanjung Jabung Timur tidak mendapat alokasi DAK Infrastruktur pada TA 2011 namun
mendapatkannya pada TA 2012

9. Web-Based Reporting System (WBRS)
Launching WBRS:
Redtop Hotel, 29 Mei 2012,
Diresmikan oleh Direktur
Jenderal PK
Feedback pelaksanaan Launching WBRS (berdasarkan kuesioner N=236):
 Ketersediaan data untuk diinput ke dalam aplikasi WBRS, sebagian besar ada
di pemda dhi. Dinas PU dan Bappeda
 Mayoritas menyatakan menu dan tampilan WBRS “cukup mudah dipahami”
 Mayoritas menyatakan aplikasi WBRS “sangat bermanfaat” bagi kebutuhan
informasi satuan kerjanya
 Hampir seluruhnya menyatakan diperlukannya Pelatihan Aplikasi Bimtek

10. Bimbingan Teknis
Pengadaan Barang dan Jasa
 Kebijakan
Pengadaan Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat
Barang dan Jasa pemerintah daerah khususnya pejabat pengadaan. Maksud dari
 Pengadaan Bimbingan Teknis ini adalah meningkatnya pengetahuan dan
Barang dan Jasa kemampuan terkait peraturan dan praktik pengadaan
Secara barang/jasa pemerintah daerah percontohan sehingga
Elektronik : Best pengelolaan DAK khususnya Bidang Infrastruktur dan tingkat
Practice di eligibilitas output DAK lebih baik lagi
Kemenkeuj
 Common Issue
pengadaan Jambi Sby Sulbar Malut Kalteng Malang
✔
Barang dan Jasa
Bidang
12 April 17 Apri 24 April 10 Mei
Infrastruktur 19 April 15 Mei
2012 2012 2012 2012
2012 2012
Sudah
dilaksanakan Narasumber: LKPP, LPSE, BP Konstruksi Kementerian PU

11. Evaluasi Bimtek
Pengadaan Barang dan Jasa
Dari beberapa bimbingan teknis yang dilaksanakan,
diskusi yang berkembang cukup baik seputar
permasalahan pengadaan barang/jasa di daerah
melalui e-procurement dan kebijakan pengadaan
barang/jasa dalam Perpres 54 tahun 2004, serta
pengalaman verifikasi BPKP di daerah

12. Bimbingan Teknis
Manajemen Infrastruktur P2D2
Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemda
khususnya bagi pejabat terkait dengan pengambilan keputusan
 Kebijakan terkait pemrograman, perencanaan, pelaksanaan dan
Alokasi DAK pertanggungjawaban pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur.
 Kebijakan Maksud dari Bimbingan Teknis ini adalah meningkatnya
DAK pemahaman kebijakan, pengelolaan dan pertanggungjawaban
Infrastruktur pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah sehinga kualitas
 Pengelolaan pelaksanaan DAK itu sendiri dapat meningkat lebih baik.
Keuangan
Daerah
 Verifikasi Sby Sulbar Malut Kalteng Madiun Jambi
✔
Output
20 Juni 20 Juni
13 Juni 4 Juli 11 Juli 19 Juli
2012 2012
2012 2012 2012 2012
Sudah
Dilaksanakan Narasumber: DJPK, Kementerian PU, Kemendagri, BPKP

13. Bimbingan Teknis WBRS P2D2
Bimtek diberikan kepada para pegawai level teknis di pemerintah
daerah percontohan yang menangani pelaporan DAK meliputi
pelaporan teknis dan keuangan. Bimbingan Teknis ini merupakan
tindak lanjut dari peluncuran WBRS. Maksud dari Bimbingan Teknis
 Pengenalan adalah memberikan pengenalan dan pemahaman penggunaan
Aplikasi WBRS aplikasi serta meningkatnya kepatuhan daerah dalam mengisi dan
 Pemaparan menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur
Modul WBRS melalui aplikasi WBRS
 Simulasi
Aplikasi WBRS
✔
Sby Sulbar Malut Kalteng Madiun Jambi
21 Juni 21 Juni
14 Juni 5 Juli 12 Juli 20 Juli
2012 2012
2012 2012 2012 2012
Sudah Narasumber: DJPK
Dilaksanakan

14. Evaluasi Bimtek Manajemen Infrastruktur
di 5 Lokasi (1)
Asal Instansi Pelaksanaan Bimtek Secara Keseluruhan

15. Evaluasi Bimtek Manajemen Infrastruktur
di 5 Lokasi (2)
Penyampaian Materi Bimtek Pelayanan Panitia

16. Evaluasi Bimtek Manajemen Infrastruktur
di 5 Lokasi (3)
Hal yang perlu ditingkatkan pada Bimtek
Pemahaman Bimtek P2d2
mendatang

17. Evaluasi Bimtek WBRS
di 5 Lokasi (1)
Asal Instansi Pelaksanaan Bimtek Secara Keseluruhan

18. Evaluasi Bimtek WBRS
di 5 Lokasi (2)
Penyampaian Materi Bimtek Pelayanan Panitia

19. Evaluasi Bimtek WBRS
di 5 Lokasi (3)
Informasi yg terdapat dalam Aplikasi
Menu dan Tampilan Aplikasi WBRS
WBRS

20. Evaluasi Bimtek WBRS
di 5 Lokasi (4)
Hal Yang Perlu ditingkatkan dalam Bimtek Ke
depan

21. Perekrutan Konsultan P2D2
Konsultan
Manajemen Bidang Tenaga Ahli Bidang Tenaga Ahli Bidang
Infrastruktur Sub Pengamanan Lingkungan dan Monitoring dan
Bidang Jalan, Irigasi Sosial Evaluasi;
dan Air Minum;
Gagal Gagal
Terpilih
Lelang Lelang

22. Konsultan P2D2 Tahun 2012 Terpilih
Bidang Pengamanan
Lingkungan dan
Sosial
Proses Lelang Ulang
karena hanya ada
dua peminat
Pemenang: Kunjungan ke Daerah
Ibu Suharyati Evelyn Percontohan

23. Workshop Nasional
• Evaluasi Pelaksanaan P2D2
Swissbel Hotel Jakarta, Semester I;
Tanggal 9 – 10 Juli 2012, • Rencana Tindak Lanjut atas LHP
Dibuka oleh Direktur P2D2 Tahun 2011;
• Perkembangan Aplikasi WBRS;
Jenderal PK • Arah Sinergisitas E-Mon
KemenPU dengan WBRS;
Mengundang Kementerian
• Hasil Verifikasi Output Tahun
Keuangan, Kementerian Pekerjaan 2011;
Umum, Kementerian Dalam • Identifikasi Kebutuhan
Negeri, Bappenas, BPKP, Bank Peningkatan Kapasitas Pemda;
Dunia, dan Project Officer Daerah • Strategi Implementasi WBRS
sebagai perwakilan UIP di daerah dan Monev

24. Rencana ke depan

25. Bimbingan Teknis
Keinfrastrukturan dan Pelaporan DAK
 Perencanaan Bimtek ini bertujuan selain untuk meningkatkan
dan pemahaman perencanaan pemrograman kegiatan DAK serta
Pemrograman
Kegiatan DAK
strategi pelaksanaannya serta untuk meningkatkan kualitas
Bidang laporan pelaksanaan DAK bidang Infrastruktur, baik untuk
Infrastruktur laporan keuangan/transfer ke daerah sesuai ketentuan PMK
 Strategi 06/PMK.07/2012 maupun laporan teknis sesuai ketentuan
Pelaksanan
Kegiatan DAK
Permen PU. Bimtek ini akan diselenggarakan selama 2 hari di
Sub Bidang 7 lokasi yaitu Malang, Surabaya, Jambi, Banyuwangi,
Palangka Raya, Mamuju, dan Ternate dengan mengundang
✔
Jalan, Irigasi,
dan Air Minum instansi-instansi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan
 Pelaporan
Keuangan dan
pelaporan DAK meliputi Bappeda, DPPKAD, Dinas Pekerjaan
Teknis Umum yang akan disampaikan oleh para narasumber yang
kompeten dibidangnya.
akan Narasumber: DJPK, Kementerian PU, Kemendagri,
Dilaksanakan

26. Kegiatan lainnya
 Monitoring an Evaluasi ke 75 Daerah Percontohan P2D2 dengan melibatkan
keterwakilan dari UIP, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, dan
Bappenas sehingga diharapkan pelaksanaan monev infrastruktur dan P2D2
dapat bersinergi.
 Melaksanakan Workshop Nasional UIP di Nusa Tenggara Barat yang akan
dilaksanakan pada akhir tahun untuk membahas progress kegiatan P2D2
Semester II.
 Melakukan kegiatan updating Aplikasi WBRS sehingga diharapkan ke depan
akan dapat berintegrasi dengan Sistem e-Mon Kementerian Pekerjaan
Umum.
 Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Aparatur Kapasitas Pemerintah Pusat
berupa Short Course di Lee Kuan Yew School of Public Policy.

27. Sekilas terkait
Verifikasi Output

28. DAK Reimbursement dan Insentif
2010 2011 2012 2013 2014
Alokasi di
Advance Rp145,1 Sudah masuk
APBN 2012=
Rp128 M RKUN 2012
Payment M Rp30 M
Reimburse Sudah Rp247,8
ment masuk M
RKUN 2011 Alokasi di
APBN 2012 =
Rp30 M
Rp37,6
Insentif M

29. ALOKASI DAK TA 2011
NO. BIDANG ALOKASI (Rp)
1. INFRASTRUKTUR JALAN 484.928.600.000,00
2. INFRASTRUKTUR IRIGASI 180.558.700.000,00
3. INFRASTRUKTUR AIR MINUM 60.619.900.000,00
JUMLAH 726.107.200.000,00

30. 30
HASIL VERIFIKASI TAHAP I
• 898 KONTRAK/ SPK
LAYAK • RP404.866.360.593,00
TOTAL KONTRAK/
SPK
1.606 BUAH
(RP758.231.051.88
3,00)
TIDAK • 708 KONTRAK/ SPK
LAYAK • RP380.364.691.290,00

31. 31
PENYEBAB KONTRAK TIDAK LAYAK
KONTRAK DIBUAT MELALUI PENUNJUKAN
LANGSUNG
NILAI KONTRAK MELEBIHI $400.000,00
KONTRAK BELUM PHO S.D. 31 DES 2011
ITEM PEKERJAAN DALAM KONTRAK TIDAK
SAMA DENGAN RUC
KONTRAK SELURUHNYA DIBIAYAI
DENGAN DANA PENDAMPING

32. HASIL VERIFIKASI TAHAP I
Total Kontrak • Kontrak/SPK tidak melalui pelelangan sejumlah
- 446 Rp42.578.574.490
1606
• Melebihi batasan USD400rb sejumlah
- 32 Rp200.006.650.000
Verifikasi tahap I
• Pekerjaan tidak selesai per 31 Des 2011 (tidak
- 25 ada PHO) sejumlah Rp28.366.118.200
• Item pekerjaan dalam kontrak tidak sesuai RUC
- 196 sejumlah Rp109.390.848.600
Net Kontrak • Kontrak seluruhnya dibiayai dana pendamping
-9 (APBD) sejumlah Rp1.245.980.500
898

33. DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
 Pada awalnya ruang lingkup verifikasi output bidang
infrastruktur tersebut meliputi 4 sub sektor yakni jalan,
irigasi, air minum dan sanitasi;
 Hasil rapat pada tanggal 7 Maret 2011 di DJPK, bahwa sub
sektor sanitasi tidak dimasukkan dalam ruang lingkup
verifikasi;
 Pertimbangan tidak dimasukkannya sub sektor dimaksud
adalah mengingat pekerjaan sanitasi dilaksanakan secara
swakelola oleh masyarakat (non-kontraktual);
 Besaran alokasi DAK bidang sanitasi tahun 2011
Rp67.094.100.000 atau setara USD 7,443,312.

34. Rencana Restrukturisasi LA
 pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh
LESSON LEARNT DARI masyarakat pada bidang Sanitasi adalah
HASIL VERIFIKASI BPKP termasuk jenis pekerjaan yang dapat diverifikasi;
 batas nilai kontrak per paket yang semula
dibatasi maksimal USD400ribu diperbesar
menjadi kurang lebih Rp10 Milyar (USD1 juta);
 "Penunjukkan langung" (non-kontraktual)
AMANDEMEN LOAN dibawah Rp100 juta agar dapat dijadikan objek
AGREEMENT verifikasi;
 Dasar perhitungan reimbursement tidak
menggunakan Reference Unit Cost (RUC) namun
berdasarkan item dalam kontrak
 Memperpanjang tanggal penutupan (closing
date) proyek dari 30 Juni 2014 menjadi 31
Desember 2014

35. - P2D2 -
Terima Kasih