Community Based Early Warning System Guideline

PANDUAN SISTEM
PERINGATAN DINI
BERBASIS
MASYARAKAT

PANDUAN SISTEM
PERINGATAN DINI
BERBASIS MASYARAKAT
Tim Penyusun
1.

Abidin (PMI Kab. Bogor)

14.

Dwi Handoko (PMI Provinsi Jawa Tengah)

2.

Achmad Djaelani (PMI Pusat)

15.

Irvan Perdana (PMI Provinsi Lampung)

3.

Akbar Eka Prasetya (PMI Pusat)

16.

Lala Jalaluddin (PMI Kab. Bandung)

4.

Ari Andriyanto (PMI Provinsi DKI Jakarta)

17.

Librianus Lake (PMI Pusat)

5.

Arifin Muh. Hadi (PMI Pusat)

18.

Lukman Dahlan (PMI Provinsi Sulawesi Barat)

6.

Bevita Dwi M. (PMI Pusat)

19.

Marbon Sani (PMI Kota Jakarta Barat)

7.

Budi Suharjo (PMI Provinsi Bali)

20.

Nuzlan Huda (PMI Provinsi Sumatera Barat)

8.

Deasy Sujatiningrani (PMI Pusat)

21.

Rano Sumarno (PMI Kota Jakarta Barat)

9.

Deni Kurnia Rahman (PMI Kab. Sarolangun)

22.

Ridha Warsa (PMI Kab. Pasaman Barat)

10.

Dewa Ayu Sri Cahyaningsih (PMI Kab. Gianyar)

23.

Ridwan (PMI Pusat)

11.

Dewa Gede Rika Priantana (PMI Provinsi Bali)

24.

Sumiyanto (PMI Provinsi Lampung)

12.

Dr. Jumatil Fajar (PMI Kab. Kapuas)

25.

Teguh Wibowo (PMI Pusat)

13.

Drs. Imam Santoso (PMI Kab. Kudus)

26.

Thamalia Haristiani (PMI Kab. Tegal)

Design Sampul, Illustrasi & Tata Letak
eLBe Creative (khonkkhonk@gmail.com)
Penyusunan Didukung oleh:
Palang Merah Amerika
Palang Merah Denmark
Palang Merah Kanada
Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC)
Penerbit:

Dicetak atas dukungan:

Copyright @2013
Cetakan Pertama, November 2013
ISBN : 978-979-3575-74-2

KATA PENGANTAR

Peringatan dini sebagai salah satu komponen penting dalam
penanggulangan bencana dilakukan untuk mempersiapkan tindakan
tanggap darurat, melakukan penyelamatan serta menghindari korban
jiwa. Agar dapat berjalan efektif sistem peringatan dini harus dikelola
secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan masyarakat secara aktif
dan para pemangku kepentingan terkait.
Sesuai dengan mandatnya dalam membantu pemerintah, PMI memiliki
potensi untuk mendukung penguatan sistem peringatan dini di masyarakat.
Dalam pengelolaan sistem peringatan dini, PMI memiliki peran dan
tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi peringatan dini, melakukan
analisis, menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada pihak terkait
khususnya kepada masyarakat rentan serta mendukung masyarakat dalam
mempersiapkan diri mengantisipasi risiko bencana dan melakukan
upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan.
Dalam praktiknya, sistem peringatan dini harus dilihat sebagai sebuah
sistem bukan hanya sebagai kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan
informasi. Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai bagian
dari pengurangan risiko bencana serta meningkatkan upaya-upaya
kesiapsiagaan dalam merespon bencana.
Dengan menggunakan pendekatan People Centred Early Warning System
(sistem peringatan dini berpusat pada manusia), diharapkan masyarakat
terlibat aktif dalam melakukan analisis risiko bencana, memantau tingkat
ancaman bencana dan layanan peringatan dini, menyebarluaskan serta
mengkomunikasikan peringatan dini, serta membangun kapasitasnya dalam
melakukan aksi dini. Melalui pendekatan ini diharapkan sistem peringatan
dini dapat dibuat lebih fleksibel dan adaptif sesuai dengan kapasitas lokal
serta berkelanjutan di masyarakat.
i

Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PMI maupun masyarakat
untuk membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Penyusunan
Buku Panduan ini dilakukan melalui serangkaian lokakarya yang diikuti
oleh praktisi Pengurangan Risiko Bencana, Tanggap Darurat Bencana,
Kesiapsiagaan Bencana di lingkungan PMI.
Dalam kesempatan ini, atas nama pengurus Pusat PMI mengucapkan
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ide
serta saran dari berbagai pihak yang berkontribusi terhadap pengembangan
Buku Panduan ini.

Jakarta, November 2013
Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana

Sumarsono

ii

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................
Daftar Isi .......................................................................................
Daftar Istilah ...................................................................................

i
iii
iv

BAB 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang ................................................................................
Tujuan ..........................................................................................
Dasar Pelaksanaan ............................................................................
Pengertian .....................................................................................

2
3
4
4

BAB 2. BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN SISTEM PERINGATAN DINI
Bencana ........................................................................................
Perubahan Iklim ...............................................................................
Sistem Peringatan Dini .......................................................................
Pentingnya Peringatan Dini dalam Pengurangan Risiko Bencana ......................

8
9
11
15

BAB 3. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT
Masyarakat yang Aman dan Tangguh ........................................................
Sistem Peringatan Dini di Tingkat Nasional ................................................
Dukungan Kebijakan Daerah untuk Kesiapsiagaan dan
Tanggap Darurat Bencana ....................................................................
Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini ...................................................
Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan
Sistem Peringatan Dini di Masyarakat .......................................................
Langkah-Langkah dalam Membangun Sistem Peringatan
Dini di Masyarakat .............................................................................

21
26
27
28
30
31

BAB 4. PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI
Persiapan .......................................................................................
Analisa ..........................................................................................
Pengembangan dan Pelaksanaan ............................................................
Mekanisme Peninjauan Kembali dan Pemutakhiran ......................................

36
39
52
60

Lampiran .......................................................................................

64

Daftar Pustaka .................................................................................

93

iii

DAFTAR ISTILAH
BMKG
BNPB
BPBD
BPPTK
Kemen PU
Kemen Hut
Kemen Kes
KIE
KLB
KRB
Linmas
MMI
PKK
PB
PMI
Posko
Posyandu
PP
PVMBG
SK
SMS
SOP
VCA
VSI

: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
: Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian
: Kementrian Pekerjaan Umum
: Kementrian Kehutanan
: Kementrian Kesehatan
: Komunikasi Informasi Edukasi
: Kejadian Luar Biasa
: Kawasan Rawan Bencana
: Perlindungan Massa
: Modified Mercally Intensity
: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
: Penanggulangan Bencana
: Palang Merah Indonesia
: Pos Komando
: Pos Pelayanan Terpadu
: Peraturan Pemerintah
: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
: Surat Keputusan
: Short Messaging System
: Standard Operating Procedure
: Vulnerability and Capacity Assessment (Asesmen Kerentanan dan
Kapasitas)
: Volcanology Survey Indonesia

iv

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang.
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Wilayah
Indonesia tepat berada pada cincin api (ring of fire) yakni pertemuan tiga lempeng
tektonik besar yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasific. Tabrakan antar lempeng tektonik
tersebut membentuk jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa yang menjadikan
Indonesia sangat rawan gempa bumi. Wilayah Indonesia memiliki sabuk vulkanik
sepanjang 7.000 km dari Pulau Sumatra, Jawa, Bali, NTB, serta NTT. Terdiri dari 129
gunung berapi aktif (70 di antaranya sangat aktif) serta 500 gunung tidak aktif. Gunung
berapi aktif di Indonesia merupakan 13 % dari seluruh gunung berapi aktif di dunia.
Selain itu, wilayah pantai Indonesia sepanjang 81.000 km dengan pemukiman padat
merupakan wilayah dengan kerentanan dan berisiko terhadap bencana tsunami dan
gelombang pasang.
Seiring dengan terjadinya pemanasan global akibat degradasi ozon, juga telah memicu
terjadinya perubahan iklim yang berdampak adanya gangguan sistem iklim yang
sifatnya irreversible. Perubahan iklim ini menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi,
meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola musim serta mempengaruhi
parameter-parameter iklim. Dampak langsung yang bisa dirasakan di Indonesia adalah
meningkatnya temperatur antara 0,1ºC/ dekade hingga 0,3ºC/ dekade. Perubahan iklim
juga menyebabkan peningkatan kejadian bencana seperti banjir, kekeringan, wabah
penyakit (malaria, demam berdarah, diare, dan lain-lain), tanah longsor, kebakaran hutan
dan lahan, badai/ topan. Dampak bencana terkait dengan iklim terhadap manusia
selain adanya kehilangan harta dan jiwa, juga terjadinya bencana lanjutan (dampak
lebih jauh dari kejadian bencana) seperti perubahan ekosistem dan perubahan
keanekaragaman hayati.
Masyarakat yang hidup disekitar ancaman bencana terkadang tidak menyadari
bahwa ancaman dan tingkat risiko bencana dapat terjadi kapan saja. Di samping itu,
kerugian apapun yang ditimbulkan oleh bencana alam selalu mengakibatkan dampak
yang berkepanjangan terhadap menurunnya kualitas hidup manusia, khususnya
masyarakat yang paling rentan. Realita ini mendorong perlu adanya sistem peringatan dini
yang terpadu dengan upaya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana
di masyarakat.
Dengan adanya peringatan dini dan prakiraan bencana pada masa pra bencana,
masyarakat dapat melakukan aksi dini untuk mendukung upaya-upaya kesiapsiagaan
2

Panduan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat

PENDAHULUAN

bencana, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Agar sistem peringatan dini
dapat berjalan secara efektif dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di
daerah berisiko dalam penyampaian peringatan dini bencana dari sumber informasi terpercaya kepada anggota masyarakat lainnya. Di samping melakukan identifikasi, analisis,
menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyadaran masyarakat,
kesiapsiagaan tanggap darurat bencana masyarakat, mitigasi struktural maupun non
struktural yang sesuai dengan peringatan dini yang diterimanya.
Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan untuk mempersiapkan
tindakan tanggap darurat dan melakukan penyelamatan serta menghindari korban jiwa.
Agar dapat berjalan efektif sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan
menyeluruh, serta melibatkan masyarakat secara aktif dan para pemangku kepentingan
terkait, terutama dalam hal pengambilan keputusan dalam melakukan aksi dini pada
kondisi tanggap darurat bencana.
Upaya pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim akan dapat terlaksana dengan
efektif apabila didasarkan pada data yang akurat, tepat waktu dan memiliki derajat
ketajaman yang tinggi, baik untuk maksud perkiraan maupun untuk menghitung risiko dan
sebagainya. Melalui pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan
dini berpusat pada manusia), diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam melakukan
analisis risiko bencana, memantau tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan
dini, menyebarluaskan serta mengkomunikasikan peringatan dini, serta membangun
kapasitasnya dalam melakukan aksi dini. Melalui pendekatan ini diharapkan sistem
peringatan dini dapat dibuat lebih fleksibel dan adaptasi sesuai dengan kapasitas lokal
dan berkelanjutan di masyarakat.

2. Tujuan.
Panduan ini bertujuan untuk:
a. Memberikan panduan yang dapat digunakan PMI dalam membangun sistem peringatan
dini berbasis masyarakat.
b. Mengaplikasikan peringatan dini yang terpadu dengan sistem kesiapsiagaan bencana
dan tanggap darurat bencana.
c. Sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat.


3

PENDAHULUAN

3. Dasar Pelaksanaan.
a. Undang Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana.
c. Peraturan Presiden Nomor. 8 Tahun 2008 tentang BNPB.
d. KEPPRES Nomor 25/1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan PMI.
e. KEPPRES Nomor 246/1963 tentang Tugas Pokok dan Kegiatan PMI.
f. Pedoman Organisasi Pelayanan PMI tahun 2011.
g. Juklak Penanggulangan Bencana PMI tahun 2012.
h. Juknis Kesiapsiagaan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan
Iklim PMI tahun 2012.

4. Pengertian.
Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan; baik oleh faktor alam dan/
atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Kerentanan adalah karakteristik dan keadaan dari sistem, komunitas atau aset yang
membuatnya rentan terhadap dampak yang merusak dari ancaman bencana.
Kapasitas adalah sumber daya atau keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat untuk
mampu menghadapi dampak yang merusak dari ancaman bencana.
Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu
wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit,
jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat.
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana.

4


PENDAHULUAN

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.
Pengurangan Risiko Bencana adalah serangkaian upaya pengembangan dan penerapan
secara luas kebijakan, strategi dan praktik-praktik untuk mengurangi kerentanan, risiko
dan potensi dampak bencana di masyarakat melalui pendekatan yang sistematis untuk
mengidentifikasi, mengkaji, dan mengurangi risiko bencana dalam berbagai aspek.
Perubahan Iklim adalah perubahan perubahan variabel iklim yang meliputi perubahan
suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban dalam jangka waktu panjang
sebagai akibat dari Pemanasan Global.
Adaptasi Perubahan Iklim adalah proses penyesuaian secara alamiah di dalam
ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik
dengan meminimalkan tingkat perusakan maupun mengembangkan peluang-peluang
yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah atau bencana
yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan. Istilah ini
mengacu pada perubahan dalam pandangan, perilaku, atau kebiasaan terkait dengan
perubahan iklim
Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada
waktu dan tempat tertentu oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini
ini dilakukan untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka
mengurangi risiko terkena dampak bencana serta mempersiapkan tindakan
tanggap darurat.
Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kapasitas yang diperlukan
untuk menghasilkan dan menyebarkan peringatan secara cepat dan tepat serta
memungkinkan individu, komunitas dan organisasi yang terancam oleh
bencana untuk merespon bencana serta melakukan upaya pengurangan risiko
atau dampak bencana.
Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat adalah upaya-upaya sistematis
yang dilakukan oleh atau bersama dengan masyarakat dalam mengumpulkan serta menganalisa informasi yang memungkinkan penyebaran pesan
peringatan dini kepada anggota masyarakat lain untuk dapat mempersiapkan
aksi/ tindakan dalam merespon bencana maupun upaya pengurangan risiko
atau dampak bencana.

5

BAB II

BENCANA,
PERUBAHAN IKLIM
DAN SISTEM
PERINGATAN DINI

BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN
SISTEM PERINGATAN DINI

1. Bencana.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/
atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Karakteristik dari keadaan masyarakat ataupun aset yang ada di lingkungan masyarakat
dapat memicu terjadinya bencana, terlebih ketika keadaan masyarakat tersebut tidak
didukung oleh sumber daya yang mampu meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
Bencana sangat berpotensi menimbulkan kerugian, dapat berupa luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta,
gangguan kegiatan masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Potensi ini akan
semakin besar jika masyarakat yang terancam atau yang terkena dampak tidak memiliki
8



ketahanan dalam menghadapi ancaman ataupun bencana yang ada. Potensi kerugian
akibat bencana tersebut pada dasarnya dapat dimininalisir melalui peningkatan
kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana dengan mekanisme yang tepat, seperti
penguatan kapasitas masyarakat dalam menganalisis ancaman, risiko, kerentanan dan
kapasitas di lingkungan mereka, serta mengaktifkan sistem peringatan dini.
Dalam penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana diartikan sebagai
upaya dalam mengurangi risiko bencana dalam konteks yang luas, dimana seluruh
elemen akan terlibat baik dari tingkat pengambil kebijakan hingga pada tingkat yang
paling berpotensi mengalami risiko bencana tersebut.
Pada tingkat pengambil kebijakan akan mengeluarkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan
dalam upaya pengurangan risiko bencana, selain mengeluarkan kebijakan juga menentukan
strategi-strategi untuk mengurangi kerentanan, risiko dan potensi dampak bencana yang
ada di masyarakat melalui kajian dan pendekatan yang sistematis.
Di sisi lain, pada tingkat masyarakat yang paling berpotensi mengalami risiko bencana
tersebut akan melakukan aksi dini untuk meningkatkan perilaku aman serta menghindari
kerusakan dan kehilangan harta benda. Peringatan dini memegang peranan penting dalam
mengaktifkan kebijakan-kebijakan kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana.

2. Perubahan Iklim.
Perubahan Iklim adalah perubahan perubahan variabel iklim yang meliputi perubahan
suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, kelembaban dalam jangka waktu panjang
sebagai akibat dari Pemanasan Global. Dalam Laporan ke 4 (fourth assessment
report) yang dipublikasikan pertengahan April 2007 oleh kelompok kerja II IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change semakin memperkuat keyakinan akan
dampak ancaman perubahan iklim terhadap umat manusia di bumi ini. Diantaranya
adalah naiknya rata-rata temperatur suhu udara serta naiknya permukaan air laut yang
menyebabkan tenggelamnya pesisir dan pulau-pulau kecil.
Tentang Indonesia sendiri, disebutkan bahwa akan mengalami penurunan curah hujan
di kawasan Selatan, sebaliknya kawasan Utara akan mengalami peningkatan curah
hujan. Artinya kawasan yang menurun curah hujannya sangat berpotensi terhadap
kekeringan, dan kawasan yang mengalami peningkatan curah hujan menjadi potensial
terhadap ancaman banjir dan tanah longsor.


9


Dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman besar lainnya apabila dikaitkan
dengan kondisi geografis Indonesia adalah naiknya permukaan air laut (sea level rise) yang
menimbulkan ancaman naiknya permukaan air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil
serta intrusi air laut. Di sisi lain perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi badai
tropis dan kenaikan muka laut serta peningkatan frekuensi pasang di laut, yang pada
gilirannya memperbesar risiko kematian.
Ancaman perubahan iklim juga mempengaruhi kesehatan manusia sebagai akibat
paparan langsung dari perubahan pola cuaca (suhu, curah hujan, kenaikan permukaan
laut, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim). Dampak kesehatan yang mungkin terjadi
sebagai akibat perubahan iklim diantaranya penyakit yang berhubungan dengan air dan
makanan (water and food borne diseases), penyakit yang berhubungan dengan vektor
(vector borne diseases), malnutrisi serta gangguan mental.
Adapun dampak perubahan iklim terhadap kejadian Bencana dapat dilihat pada Tabel 1.
berikut ini :
Tabel 1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Bencana.
Parameter Perubahan Iklim
Jenis Bencana

Perubahan Pola
Curah Hujan

Kenaikan Suhu

Kenaikan
Frekuensi dan
Intensitas Iklim
Ekstrim

Kenaikan Muka
Air Laut

Banjir
Kekeringan
Angin Topan
Tanah Longsor
Kebakaran Hutan
Abrasi Pantai
Wabah Penyakit

Dalam menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim, terutama maka perlu upayaupaya adaptasi perubahan iklim. Adaptasi Perubahan Iklim merupakan proses penyesuaian
secara alamiah di dalam ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap
perubahan iklim, baik dengan meminimalkan tingkat kerusakan maupun mengembangkan
peluang-peluang yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah
atau bencana yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan.
Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari perubahan iklim
maka potensi individu, keluarga serta masyarakat perlu ditingkatkan. Aktifitas adaptasi
10



harus disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan kemampuan masyarakat untuk
mengurangi risiko bencana yang timbul sebagai dampak perubahan iklim, seperti contoh
di bawah ini:
• Membangun tanggul sebagai penahan banjir serta erosi di pinggir pantai.
• Menanam bakau di daerah pesisir pantai untuk menahan laju air pasang tinggi dan
tsunami.
• Membuat resapan biopori dan memperbaiki sistem drainase untuk menanggulangi banjir.
• Membangun tempat penampungan air hujan seperti embung, PAH (Penampung Air Hujan)
sebagai persediaan air pada saat kekeringan.
• Membangun sistem peringatan dini dan tanggap darurat Bencana di masyarakat.
• Membangun rute evakuasi saat terjadi bencana.
• Mencari dan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim untuk merencanakan kegiatan
(di desa/kelurahan ataupun di sekolah).
• Memperkuat kajian kerentanan dan penilaian risiko sektor kesehatan akibat perubahan iklim.
• Membangun bangunan yang aman dari ancaman bencana (rumah, sekolah, tempat
ibadah, kantor desa/kelurahan).
• Melakukan pembersihan lingkungan secara berkala (terutama tempat pembiakan
nyamuk dan sarana sanitasi).
• Mencari alternatif sumber mata pencaharian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

3. Sistem Peringatan Dini.
Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada waktu dan tempat
tertentu oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan
tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena dampak bencana
serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini di masyarakat adalah memberdayakan
individu dan masyarakat serta elemen-elemen masyarakat yang terancam bencana untuk
bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan
lingkungan.
Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai sebuah sistem bukan hanya sebagai
kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Sistem peringatan dini harus
dilihat sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana serta meningkatkan upaya-upaya
kesiapsiagaan dalam merespon bencana.

11


Tanggap
Darurat
Bencana
Sistem
Peringatan
Dini

Kesiapsiagaan
Bencana
Sistem peringatan dini yang efektif terdiri dari 4 elemen dasar:
a. Pengetahuan tentang risiko.
b. Pemantauan dan layanan peringatan.
c. Penyebarluasan dan komunikasi.
d. Kemampuan merespon bencana.

Gambar 1. Elemen-Elemen Sistem Peringatan Dini

12



Elemen-elemen tersebut saling berhubungan, apabila salah satu elemen tidak
berfungsi akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Masing-masing masyarakat,
pemerintah maupun para pemangku kepentingan dapat memiliki peran dan tanggung
jawab di elemen-elemen yang berbeda. Oleh karena itu sistem peringatan dini harus
dilakukan secara terkoordinasi dan setiap elemen dari sistem peringatan dini
membutuhkan informasi yang akurat, komprehensif, terkoordinasi, tepat waktu dan
jelas.
1) Tingkat Pengetahuan Tentang Risiko dan Kerentanan dari Para Pemangku kepentingan
dan Masyarakat.
Sistem peringatan dini memfokuskan pada aksi dini sesuai dengan risiko bencana yang
akan terjadi, maka perlu adanya kajian terhadap risiko bencana. Memperhatikan
sifat ancaman dan kerentanan yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu
terutama yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan lingkungan, perpindahan
dan pertumbuhan penduduk, maka diperlukan pengumpulan dan analisis data yang
sistematis. Informasi yang dibutuhkan meliputi; kondisi-kondisi yang mempengaruhi
tingkat risiko bencana, termasuk perubahan penggunaan lahan dan sumber daya,
iklim infrastruktur yang dibangun dan tingkat urbanisasi, indikasi peningkatan jumlah
dan kepadatan vektor penular penyakit, terjadinya kerusakan hutan secara terus menerus,
pemantauan kondisi kualitas lingkungan tertentu yang menurun, dan sebagainya.
Kegiatan sistem peringatan dini dimulai dengan identifikasi pengetahuan masyarakat
mengenai risiko bencana, dapat diperoleh melalui asesmen kerentanan dan kapasitas
(Vulnerability and Capacity Assessment). Sebagai contoh dengan menggunakan peta risiko
bencana, sehingga masyarakat dapat menvisualisasikan; (1) area-area yang terpapar terhadap ancaman bencana; (2) elemen-elemen yang berisiko terkena dampak bencana;
(3) sumberdaya-sumberdaya yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko bencana.
Pengetahuan yang baik mengenai risiko bencana akan menjadi dasar bagi pengembangan
elemen-elemen lainnya dalam sistem peringatan dini yang efektif.
2) Pemantauan dan Layanan Peringatan.
Kegiatan pemantauan dan layanan peringatan sering dianggap inti dari sistem
peringatan dini. Elemen ini melibatkan deteksi risiko serta membutuhkan
pemantauan secara terus menerus dan sistematis terhadap indikator risiko bencana
serta perubahan kondisi rentan. Pemantauan ini dapat diperoleh melalui metode ilmiah
seperti pemantauan dan prediksi cuaca, permodelan sungai dan estimasi produksi
pertanian. Dapat pula berdasarkan pada pengetahuan lokal dan pengukuran sederhana
seperti tingkah laku binatang, pemantauan ketinggian air sungai, penyadaran strategi
kearifan lokal.

13


Jangka waktu pemantauan tergantung pada ancaman bencana yang bersangkutan.
Sebagai contoh, sudden hazard (bencana yang datang tiba-tiba) memerlukan
pemantauan 24-jam, sebaliknya slow-onset hazard (bencana yang datangnya secara
perlahan) dapat dideteksi sejak awal. Sebagai elemen inti dari sistem peringatan dini,
pemantauan dan layanan peringatan dini harus melibatkan semua aktor (individu,
organisasi, lembaga) di berbagai tingkatan dan membutuhkan komitmen yang tinggi
dari semua pihak. Pemantauan dan layanan peringatan dini sebaiknya dikembangkan
secara terkoordinasi untuk ancaman bencana yang berbeda dalam mobilisasi
sumberdaya yang efektif.
3) Penyebarluasan Komunikasi Informasi Risiko dan Peringatan Dini.
Peringatan dini harus dapat menjangkau semua orang yang terancam bencana. Dalam
peringatan dini, pesan yang disebarluaskan harus jelas dan berisikan empat elemen dari
sistem peringatan dini di masyarakat. Informasi yang sederhana namun berguna sangatlah penting untuk mendorong melakukan tindakan dini yang tepat, dan akan membantu
menyelamatkan jiwa dan kehidupan.
Dalam praktiknya penggunaan berbagai saluran komunikasi dalam diseminasi
peringatan dini sangat diperlukan untuk memastikan agar dapat menjangkau sebanyak
mungkin pihak yang diberi peringatan, memperkuat pesan peringatan dan menghindari
terjadinya kegagalan. Komunikasi pesan yang disebarluaskan harus memperhitungkan bagaimana pihak-pihak dapat mengakses informasi di tempat yang berbeda dan
bagaimana mereka dapat memahami dan menterjemahkan isi pesan.
4) Kemampuan Masyarakat dalam Merespon Bencana.
Elemen-elemen dari kemampuan tanggap darurat bencana sangat dinamik, membutuhkan
informasi bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk melakukan aksi dini, baik dalam
hal tanggap darurat bencana maupun mengurangi risiko dan dampak bencananya.
Pelibatan aktif komponen masyarakat dapat ditingkatkan melalui aksi dini dalam
merespon bencana yang dihadapi dengan upaya-upaya sebagai berikut:
a. Melaksanakan pemetaan ancaman bencana, mengidentifikasi kelompok masyarakat
rentan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan
bencana.
b. Meningkatkan kapasitas merespon bencana seperti asesmen tanggap darurat,
penyelamatan dan evakuasi korban bencana, distribusi bantuan, dan lain lain.
c. Membuat rencana evakuasi serta peta evakuasi dengan melibatkan seluruh
unsur masyarakat untuk mendorong anggota masyarakat bertanggung jawab demi
keselamatannya sendiri.
14



d. Masyarakat juga berperan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana serta perubahan perilaku kesiapsiagaan
bencana sesuai dengan peringatan dini yang diterimanya, melalui kegiatan penyuluhan,
kampanye serta kunjungan relawan desa/ Kelurahan dari rumah ke rumah.
e. Masyarakat dapat memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya untuk melaksanakan
mitigasi struktural dan non struktural dalam skala kecil yang meliputi bidang mata
pencaharian, air dan sanitasi, lingkungan, kesehatan, dan lain lain, sehingga terbangun ketangguhannya dalam menghadapi risiko dan dampak bencana.
f. Menyusun rencana kontijensi tanggap darurat dengan perlibatan seluruh unsur dari
masyarakat dalam menentukan sistem tanggap darurat bencana dan pengerahan
potensi bersama untuk mencegah, atau menanggulangi dalam situasi tanggap darurat
bencana.
Masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan untuk
perilaku yang aman, ketersediaan jalur evakuasi, dan cara terbaik untuk
menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda. Sangat penting bagi masyarakat
untuk memahami ancaman bencana yang dihadapinya dan mematuhi layanan peringatan
dini, serta masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan
untuk perilaku yang aman, ketersediaan rute penyelamatan diri, dan cara terbaik untuk
menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda.

4. Pentingnya Peringatan Dini dalam Pengurangan Risiko Bencana.
Sistem peringatan dini menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan
bencana, karena peringatan dini dapat menjadi faktor kunci yang menghubungkan antara
tahap kesiapsiagaan dengan tanggap darurat bencana. Secara teoritis bila peringatan dini
disampaikan tepat waktu, maka suatu peristiwa yang dapat menimbulkan bencana dapat
diperkecil dampak negatifnya.
Peringatan dini tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan aksi dini. Aksi dini yang
terdiri dari upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana maupun adaptasi
perubahan iklim merupakan bagian paling penting dari sistem peringatan dini. Jika
sebuah peringatan dini diinformasikan dan tidak ada aksi yang dilakukan sesuai
dengan peringatan dini yang diberikan, maka sistem peringatan dini belum berjalan
secara optimal.
Peringatan dini dapat mengurangi dampak bencana dan sangat bergantung pada
beberapa faktor, antara lain:


15


a. Ketepatan peringatan.
b. Jarak waktu yang tersedia antara informasi peringatan hingga datangnya peristiwa
yang dapat menimbulkan bencana.
c. Kesiapan perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk
kemampuan masyarakat untuk menanggapi peringatan tersebut dan melakukan
tindakan antisipasi/aksi dini secara tepat.
Dengan semakin meningkatnya risiko perubahan iklim, maka strategi “Early Warning
Early Action (Peringatan Dini, Aksi Dini)” menjadi hal yang penting untuk diintegrasikan
dalam sistem peringatan dini. Melalui strategi ini, informasi peringatan dini yang tersedia
sesuai dengan kerangka waktu (tahun, bulan/musim, minggu, hari dan jam) dapat memicu
aksi dini yang sistematis, untuk mendukung upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, mitigasi
bencana maupun tanggap darurat bencana dalam rangka pengelolaan risiko perubahan iklim.
Sebagai contoh, pada situasi dimana informasi peringatan dini diperoleh dalam
bentuk informasi tahun maupun prakiraan musiman mengindikasikan peningkatan risiko
banjir pada musim penghujan yang akan datang, maka aksi dini dapat diarahkan pada
pengembangan kapasitas masyarakat, pengembangan rencana kontijensi tanggap
darurat bencana, penyusunan rencana pengurangan risiko bencana. Demikian pula
halnya pada situasi dimana informasi peringatan dini diperoleh dalam bentuk informasi
hari dan jam, maka aksi dini akan lebih mengarah pada aksi koordinasi antar pelaku
penanggulangan bencana baik internal maupun eksternal di masyarakat dengan
melakukan identifikasi sumberdaya dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggap
darurat bencana seperti yang tergambar di bawah ini:

Semakin banyak waktu
untuk mengurangi risiko
bencana melalui aksi dini
(kesiapsiagaan bencana,
mitigasi bencana, adaptasi
perubahan iklim).

Gambar 2. Peringatan Dini dan Aksi Dini

16



Pada kondisi tanggap darurat bencana, peringatan dini yang diterima akan menstimulasi
pengaktifan rencana kontinjensi melalui pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur).
Pada jam pertama saat bencana terjadi, kegiatan tanggap darurat dilaksanakan dengan
mengacu pada SOP ataupun aturan lain yang telah disiapkan sebelumnya. Pada masa
ini sudah jelas siapa berbuat apa dan sumber daya apa yang harus diberdayakan saat
tanggap darurat.
Setelah kejadian bencana, sistem peringatan dini masih tetap berjalan di
masyarakat yang berupa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk
melakukan evakuasi diri dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan tindakantindakan penyelamatan diri. Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana sudah dapat
disusun dengan asumsi telah dilakukan asesmen dan adanya data-data kebutuhan
berdasarkan hasil asesmen. Ini dilakukan pada bencana yang bersifat
slow-onset, dimana bencana sudah bisa diprediksi sebelumnya, seperti banjir, tanah
longsor, gelombang pasang/abrasi dan lain-lain. Sedangkan untuk bencana yang
bentuknya sudden-onset, SOP bisa berjalan setelah bencana tersebut terjadi
seperti bencana gempa bumi. SOP akan terus berjalan di setiap tahapan-tahapan untuk
mengevaluasi rencana operasi tanggap darurat bencana yang telah ada dan menyusun
rencana operasi tanggap darurat bencana selanjutnya selain sebagai dasar untuk
penyusunan tanggap darurat bencana selanjutnya.

Gambar 3. Hubungan antara Rencana Kontijensi, SOP dan
Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana dalam Sistem Peringatan Dini


17


Curah Hujan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh siklus El Niño Southern
Oscillation (ENSO) yang berasal dari Samudra Pasific. Di dalam siklus ini
terdapat 2 fase yang dikenal sebagai El Niño dan La Niña. Kedua fase ini
adalah bagian alami dari variabilitas iklim yang terjadi sebagai akibat dari
kondisi suhu permukaan laut dan tekanan atmosfer. Dampak yang
ditimbulkannya dari siklus ini adalah perubahan peristiwa ekstrim seperti
banjir dan badai serta perubahan curah hujan bagi sebagian besar Afrika,
Amerika Latin, Asia Tenggara dan Pasifik.
Pengalaman di Indonesia, bencana kekeringan banyak terjadi pada fase El Niño
sedangkan banjir dan wabah penyakit DBD banyak terjadi pada fase La Niña.
Dengan memperhatikan riwayat kejadian Bencana tersebut, maka melalui
pemanfaatan prakiraan musiman El Niño dan La Niña, dapat diidentifikasi
apakah aksi dini perlu dilaksanakan ataukah hanya perlu melakukan
pemantauan lebih lanjut terhadap ancaman bencana tertentu. Di samping
itu, hal ini juga dapat membantu sistem peringatan dini untuk memfokuskan
informasi iklim yang paling dibutuhkan dengan menggunakan prakiraan
cuaca lebih efektif. Sebagai contoh pada fase El Niño, maka sistem peringatan
dini dapat lebih fokus memantau informasi kekeringan sedangkan pada fase La
Niña, sistem peringatan dini dapat lebih fokus memantau informasi mengenai
banjir. Dengan mengetahui dampak bencana yang mungkin terjadi, maka akan
membantu dalam mempersiapkan aksi dini yang tepat.

18


BAB III

SISTEM PERINGATAN
DINI DI MASYARAKAT

DI MASYARAKAT

SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT
Masyarakat dalam panduan ini diartikan sebagai jaringan maupun interaksi sosial di
dalam lingkungan tertentu (seperti desa, kelurahan, daerah aliran sungai, dan lain-lain)
yang mungkin terkena dampak fisik dan sosial dari satu atau lebih ancaman bencana.
Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat dipahami sebagai upaya-upaya sistematis
yang dilakukan oleh atau bersama dengan masyarakat dalam mengumpulkan serta
menganalisa informasi pesan yang memungkinkan penyebaran pesan peringatan dini
kepada anggota masyarakat lain untuk dapat mempersiapkan aksi/tindakan dalam
merespon bencana maupun upaya pengurangan risiko atau dampak bencana. Dengan
adanya sistem peringatan dini, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat,
sebelum, saat maupun sesudah bencana terjadi. Pada bencana yang bersifat slow-onset
(bencana yang datangnya secara perlahan), sistem peringatan dini akan sangat dibutuhkan untuk memperkecil dampak bencana dengan menyusun rencana tindakan-tindakan
yang akan dilakukan dalam menghadapi bencana. Sedangkan untuk bencana yang bersifat
sudden-onset (bencana yang datang tiba-tiba), sistem peringatan dini dapat diaktifkan
segera setelah bencana tersebut terjadi.
20


DI MASYARAKAT

Ketika bencana terjadi sistem yang ada di masyarakat akan terganggu dan terdapat
kerusakan serta korban jiwa sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak.
Dengan mengelola sistem peringatan dini kapasitas masyarakat dapat diberdayakan
untuk meminimalkan gangguan sistem yang ada di masyarakat, sehingga setelah bencana
terjadi masyarakat dapat segera pulih.

1. Masyarakat yang Aman dan Tangguh.
Masyarakat yang hidup di sekitar ancaman bencana terkadang tidak menyadari bahwa
ancaman dan tingkat risiko bencana dapat terjadi kapan saja. Kegiatan pembangunan
dan aktivitas kehidupan masyarakat yang tidak memperdulikan lingkungan dapat memicu
timbulnya ancaman bencana, risiko serta kerentanan masyarakat.
Bencana apapun yang terjadi pasti akan berakibat buruk dan menimbulkan penurunan
kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Idealnya masyarakat memiliki kemampuan
yang kuat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, sehingga risiko-risiko yang
diakibatkan oleh bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Situasi ini memaksa perlu
terbentuknya masyarakat yang aman dan tangguh dalam pengurangan risiko bencana.
a. Masyarakat aman dan tangguh memegang teguh adat istiadat dan mempunyai
aturan-aturan tidak tertulis dalam pemeliharaan lingkungan, misalnya kebiasaan
gotong royong bersih lingkungan, larangan menebang hutan desa dan lain-lain,
masyarakat pun memahami dan patuh terhadap aturan tersebut. Tidak
hanya itu, masyarakat juga mempunyai sanksi yang disepakati bersama apabila
terjadi pelanggaran atas aturan yang tidak tertulis tadi. Aturan-aturan ini
secara turun temurun disampaikan melalui forum-forum adat dan berlaku
menyeluruh baik terhadap penduduk asli maupun pendatang. Untuk terlaksananya
aturan tersebut, masyarakat membentuk perangkat-perangkat yang menjamin
aturan tadi dapat dilaksanakan, terdapat pembagian peran gender dalam
penerapan aturan tersebut dan juga memiliki tokoh kunci yang berperan dalam
penegakan aturan misalnya; tetua adat, kepala dusun atau tokoh masyarakat.
b. Masyarakat aman dan tangguh memiliki pengetahuan dan keterampilan, tercermin
dengan senantiasa berinisiatif untuk menambah pengetahuan dari berbagai sumber.
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan diperoleh antara lain melalui pelatihan
kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Pengetahuan dan ketrampilan yang
terus terasah menghadirkan budaya baru dan melahirkan norma atau peraturan baru.
Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang daerah rawan dan kelompok paling
rentan terkena risiko bencana di lingkungannya, dan mampu melaksanakan upaya

21

DI MASYARAKAT

pengurangan risiko bencana. Pengelolaan sumber daya di lingkungannya
dilakukan dengan baik sehingga akses pelayanan kesehatan, transportasi,
air bersih, pengelolaan sampah yang telah ada dapat terjaga dengan baik, mereka
juga menyelenggarakan sistem peringatan dini dengan melibatkan masyarakat serta
pemangku kepentingan di lingkungannya.
c. Masyarakat aman dan tangguh dalam organisasi dapat dilihat dari adanya sistem
pemerintahan yang baik, terstruktur, pembagian peran dan tugas yang jelas, serta
adanya pemimpin yang mengatur sistem tersebut. Masyarakat ini pun mempunyai
SDM yang memadai, kebijakan/ peraturan yang mendukung pelayanan serta standar
pelayanan yang baik. Memiliki program kerja yang mendukung pengurangan risiko
bencana dan kesehatan yang diimplementasikan melalui pertemuan rutin antar
elemen masyarakat. Program kerja yang ada didukung pula oleh kemampuan
menggalang dana swadaya dan menggali dana dukungan Pemerintah Daerah.
Serta memiliki kemampuan melakukan jejaring dengan mitra terkait turut mendukung
pengurangan risiko bencana dan kesehatan yang direncanakan oleh masyarakat.
d. Kepemimpinan dalam masyarakat aman dan tangguh ditandai dengan adanya
tokoh-tokoh masyarakat yang memimpin secara formal maupun non formal dan
dipercaya oleh masyarakat, memiliki ketrampilan secara teknis dan non teknis, serta
terjaganya mekanisme pengambilan keputusannya yang telah terbagi dengan baik.
Para tokoh masyarakat ini juga mampu mengatur dan memobilisasi masyarakat dengan
melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme yang jelas.
e. Masyarakat yang aman dan tangguh mampu mengidentifikasi sumberdaya yang
ada di lingkungannya, baik itu sumber daya manusia, alam, organisasi, ekonomi, fisik
dan lain-lain. Masyarakatnya juga mampu menentukan sumber daya potensial untuk
pengurangan risiko bencana dan mampu mengelola sumberdaya dengan baik.
Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tangguh dalam sumberdaya antara lain
adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk upaya pengurangan risiko
bencana secara terorganisir dengan baik dan dapat bertanggung jawab atas
pemanfaatan sumberdaya tersebut.
f. Masyarakat aman dan tangguh memiliki kesadaran tentang pengetahuan
berkaitan dengan komposisi penduduk, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk
yang tinggal di daerah berisiko, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan
usia, tingkat pendidikan penduduk dan mengetahui jumlah penduduk difable.
Dengan pengetahuan tentang komposisi penduduk tersebut, masyarakat dapat
melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan komposisi penduduknya.

22


DI MASYARAKAT

g. Masyarakat yang aman dan tangguh memiliki sistem hukum dan aturan
yang menjamin kehidupan mereka, perangkat yang ada di masyarakat
mensosialisasikan sistem hukum dan aturan yang berlaku serta sanksi yang diterapkan
kepada masyarakat.
h. Masyarakat aman dan tangguh secara ekonomi telah memiliki kesadaran akan
perlunya sumber mata pencaharian yang jelas dan tetap, kesadaran perlunya
lembaga keuangan di masyarakat dan menjadi anggota lembaga keuangan tersebut, dan
memiliki kesadaran dalam mendahulukan kebutuhan dengan menunda keinginan.
Dengan demikian untuk menghadapi situasi di masa datang masyarakat memiliki
kebiasaan menabung dan asuransi jiwa maupun harta, sehingga ketika terjadi bencana
atau situasi darurat masyarakat sudah memiliki persiapan yang baik.
i. Masyarakat yang aman dan tangguh memiliki sistem sosial yang terlihat dari
solidaritas tinggi di lingkungan sosial kemasyarakatannya dengan memelihara
sistem kegotongroyongan, dan saling membutuhkan atau interaksi antar sesama,
sehingga menjadikan mereka lebih aman dan tangguh dalam menghadapi
bencana. Dengan adanya sistem sosial tersebut, masyarakat secara otomatis akan
memberikan bantuan baik berupa tenaga, waktu, pikiran, tempat, materi dan
bentuk lainnya kepada masyarakat lain yang terdampak bencana. Selain itu, mereka
akan membentuk sistem jaminan sosial di masyarakat serta membentuk kelompokkelompok sosial di lingkungan masyarakat tersebut.
Untuk mendukung pencapaian masyarakat yang aman dan tangguh, intervensi apapun
yang dilakukan harus memperhatikan sistem-sistem yang ada dan berlaku di masyarakat.
Hal ini juga dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan di masyarakat. Di sisi
lain terjadinya bencana dapat mempengaruhi terganggunya sistem-sistem yang ada di
masyarakat sehingga mempengaruhi keamanan dan ketanggungannya. Bencana yang
terjadi dapat dikelompokkan dengan memperhatikan dampak bencana yang
terjadi di masyarakat, terutama berkaitan dengan terganggunya sistem-sistem yang ada
di masyarakat. Skala bencana tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bencana Skala Kecil.
Bencana yang terjadi di suatu wilayah dapat dinyatakan sebagai bencana berskala
kecil dengan melihat dari beberapa aspek yang terkena dampak, yaitu:
(1) Organisasi.
Daerah yang terkena bencana akan dapat dinyatakan bencana skala kecil
pada saat seluruh organisasi yang ada di tingkat Desa/ Kelurahan, RW, RT dan
organisasi pendukung lainnya masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya,
sehingga kordinasi terhadap penanggulangan bencana yang ada di wilayah
tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

23

DI MASYARAKAT

(2) Kepemimpinan.
Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan dari tingkat Desa/
Kelurahan hingga ke tingkat RT masih berfungsi dengan baik. Pada saat bencana
datang, pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dan bahkan bertambah
dengan menjalankan fungsi-fungsi penanggulangan bencana. Pada situasi bencana
kepemimpinan masih berfungsi, masyarakat yang terkena dampak bencana tidak
akan terlalu merasakan adanya bencana yang terjadi, karena fungsi pemerintah
yang ada di lingkungannya masih berjalan dengan baik.
(3) Sumber Daya.
Melihat dampak bencana dari sumber daya, pada bencana berskala kecil
peranan sumber daya lokal sangat terlihat. Dampak yang ditimbulkan dari bencana
akan ditangani langsung oleh sumber daya lokal, sehingga tidak banyak pihakpihak/ sumberdaya eksternal yang memberikan perannya dalam penanggulangan
bencana tersebut.
(4) Infrastruktur.
Infrastruktur tidak mengalami kerusakan yang berarti akibat suatu bencana. Sistem
pendidikan, ekonomi, akses transportasi dan kesehatan tetap berjalan dengan
normal. Dengan demikian aktivitas belajar mengajar, perdagangan dan pelayanan
kesehatan yang menjadi aktivitas rutin tetap berjalan seperti biasa.
b. Bencana Skala Sedang.
Bencana skala sedang juga dilihat dari beberapa aspek yang terkena dampak, yaitu:
(1) Organisasi.
Secara organisasi bencana dikelompokkan pada skala sedang apabila saat
bencana terjadi organisasi yang ada tidak berfungsi secara keseluruhan, sehingga
koordinasi antar lembaga/ organisasi yang ada di masyarakat tidak dapat dilakukan.
Akibatnya adalah, tidak ada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh
lembaga-lembaga yang ada tersebut untuk melakukan tindakan penanggulangan
bencana.
(2) Kepemimpinan.
Di tingkat Kabupaten/ Kota pelayanan pada saat bencana masih dapat dilakukan,
namun di tingkat Kecamatan hingga Desa/Kelurahan sudah tidak berfungsi. Pada
situasi ini kepemimpinan akan dipandu ataupun akan diambil alih oleh tingkat
Kabupaten/ Kota.

24


DI MASYARAKAT

(3) Sumber daya.
Pada kondisi bencana berskala sedang, sumber daya lokal yang ada tidak bisa difungsikan secara maksimal, karena beberapa sumber daya yang ada di tingkatan
lokal tersebut juga terkena dampak bencana. Pada kondisi ini, sumber daya terdekat akan berperan untuk memberikan upaya penanggulangan bencana di daerah
yang terkena dampak.
(4) Infrastruktur.
Infrastruktur yang ada di masyarakat tidak mengalami kerusakan secara
keseluruhan, akan tetapi sistem pendidikan, ekonomi, akses transportasi dan
kesehatan tetap mengalami gangguan. Adanya gangguan pada infrastruktur yang
ada tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, baik aktivitas pendidikan,
ekonomi maupun pelayanan transportasi dan kesehatan.
c. Bencana Skala Besar.
Bencana skala besar biasanya identik dengan rusaknya infrastruktur, timbulnya korban
jiwa, dan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:
(1) Organisasi.
Pada kondisi bencana skala besar, organisasi yang ada di daerah setempat tidak
berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan bencana. Tidak ada
fungsi koordinasi yang berjalan pada kondisi ini, sehingga organisasi yang ada itu
pun membutuhkan dukungan atau bahkan pertolongan untuk melakukan upaya
penanggulangan bencana.
(2) Kepemimpinan.
Sistem kepemimpinan yang ada di daerah terkena bencana ini tidak berfungsi sama
sekali, situasi ini biasanya memperparah kondisi wilayah yang terkena dampak
bencana dikarenakan tidak ada kebijakan ataupun arahan dari yang berwenang
untuk melakukan tindakan respon dan lain-lain.
(3) Sumber daya.
Sumber daya yang ada di daerah terkena dampak tidak berfungsi dan tidak mampu
melakukan tindakan. Keterbatasan sumber daya yang ada memicu dikelompokkannya bencana pada skala bencana besar, karena sumber daya tidak berimbang
dengan bencana yang terjadi dalam penanganannya sehingga dapat menimbulkan
dampak yang lebih parah.


25

DI MASYARAKAT

(4) Infrastruktur.
Seluruh sistem yang ada di masyarakat tidak akan berjalan dikarenakan
infrastruktur yang ada tidak berfungsi. Sistem pendidikan, ekonomi dan
akses transportasi serta kesehatan tidak berfungsi, sehingga masyarakat
yang terkena dampak bencana tidak mendapatkan pelayanan dan tidak bisa
beraktivitas sebagaimana mestinya.

2. Sistem Peringatan Dini di Tingkat Nasional.
Peringatan dini di masyarakat dapat dikembangkan dengan mengacu pada skema
peringatan yang ada pada tingkat nasional, dimana sumber peringatan resmi berasal dari
lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan.
Pada beberapa wilayah yang tidak dapat menerima peringatan dini bencana dari
lembaga nasional, gejala alam tanda akan terjadinya bencana menjadi salah satu hal
yang harus diperhatikan sebagai indikasi akan terjadinya bencana, sehingga hal tersebut
dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bentuk peringatan dini yang akan
dikeluarkan.
Tabel 2. Mekanisme Dukungan Informasi Peringatan Dini Bencana.
Sumber

Jenis Informasi

Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB)
Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika
(BMKG)
Kemenkes

Peringatan dini cuaca, gempa bumi dan tsunami.
Informasi kesehatan.

Kementrian PU
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi (PVMBG)
Badan Penyelidikan dan
Pengembangan Teknologi
Kegunungapian (BPPTK)
Kemenhut

Info ketinggian air, peringatan dini banjir dan kekeringan.
Gunung berapi.
Penelitian gunung berapi.
Peringatan dini bencana kebakaran hutan.

PMI

Laporan berkaitan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Kearifan lokal

26

Informasi kebencanaan.

Informasi awal per ancaman yang ada.


DI MASYARAKAT

Jika mekanisme dukungan informasi dapat dipahami oleh semua pihak, sistem
peringatan dini yang dibangun dapat membantu pengambil keputusan di tingkat lokal
dan masyarakat berisiko dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk menunjang
mekanisme dukungan informasi, perlu adanya sumber-sumber informasi untuk selanjutnya
didistribusikan kepada penerima informasi. Setiap sumber informasi akan memberikan
informasi-informasi yang berbeda dan spesifik, sesuai dengan lingkup tugasnya.
Sumber informasi dapat berasal dari pemerintah dan lembaga lain yang memiliki
kredibilitas di bidangnya. Di luar pemerintah, sumber-sumber informasi haruslah yang
telah diakui secara kelembagaan maupun yang diakui secara budaya setempat.

3. Dukungan Kebijakan Daerah untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap
Darurat Bencana.
Sistem peringatan dini dibangun melalui pendekatan partisipatif masyarakat, karena
itu memerlukan dukungan dalam langkah dan prosedur yang mudah dan aplikatif yang
dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan perspektif ini, dukungan kebijakan, pedoman,
standarisasi maupun hal lainnya yang bersifat teknis sangat membantu pelaku-pelaku
dalam mengembangkan sistem peringatan dini secara optimal.
Jika kebijakan pendukung tidak dikeluarkan oleh pengambil kebijakan/pemerintah,
dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab pada saat
melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing elemen yang ada. Agar adanya peran
dan tanggung jawab yang merata serta sesuai dengan kapasitas masing-masing elemen,
pemerintah daerah harus mengidentifikasi pemangku kepentingan dan jaringan pendukung
lainnya yang ada. Secara umum, pelaku pendukung memiliki tugas dan fungsi masing-masing
dari masa kesiapsiagaan hingga masa tanggap darurat.
Tabel 3. Sumber Kebijakan dan Pedoman.
Sumber

Kebijakan dan Prosedur

BPBD

PP, SK, PERKA Desa tangguh.

BMKG

Sistem peringatan dini.

PVMBG

Penentuan status gunung api.

Kemenkes

Desa siaga.

PU Pengairan

Kali bersih.

PMI

Pedoman Organisasi Pelayanan, Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan
Bencana, Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Bencana, Petunjuk Teknis
Kesiapsiagaan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.


27

DI MASYARAKAT

4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini
Untuk memenuhi tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada
masyarakat yang paling rentan pada sebelum, saat, dan sesudah bencana, PMI berupaya
agar dapat merespon bencana yang terjadi dengan pelayanan yang efektif, efisien dan
tepat waktu. Upaya yang dilakukan adalah membantu pemerintah dalam hal memberikan
informasi bencana dan peringatan dini kepada masyarakat dan membantu memobilisasi
masyarakat agar setelah menerima informasi bencana segera melakukan upaya-upaya
kesiapsiagaan tanggap darurat maupun upaya-upaya penyelamatan.
Dalam pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat, peran dan tugas PMI adalah
sebagai berikut:
a. Mengumpulkan informasi situasi aktual dan potensi risiko yang mengikuti ancaman
bencana dari berbagai institusi pemerintah maupun organisasi yang terpercaya.
b. Melakukan analisis dan kajian informasi bencana tersebut secara akurat, cepat
dan tepat serta menterjemahkannya ke dalam bahasa yang mudah diterima oleh
masyarakat.
c. Segera menyebarluaskan pesan dan informasi bencana kepada pihak terkait,
khususnya kepada masyarakat yang paling rentan dan diprediksikan terkena dampak,
sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat.
d. Membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri mengantisipasi risiko bencana dan
melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan.

28


DI MASYARAKAT

Gambar 4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini

PMI Pusat berkewajiban menyusun kebijakan dan pengembangan sistem peringatan dini
serta pola pembinaan informasi bencana yang berlaku untuk seluruh PMI di wilayah
Indonesia serta dukungan fasilitasi hardware dan software. PMI Provinsi menyiapkan
wahana dan sarana pokok untuk pengumpulan dan pengolahan informasi dan diseminasi
informasi tersebut di Provinsi.
Sedangkan PMI Kecamatan serta PMI Kabupaten/ Kota melakukan dan menjalankan sistem
tersebut untuk mendukung sistem-sistem yang ada di masyarakat dengan peran sebagai
berikut:
PMI Pusat berkewajiban menyusun kebijakan dan pengembangan sistem peringatan dini
serta pola pembinaan informasi bencana yang berlaku untuk seluruh PMI di wilayah
Indonesia serta dukungan fasilitasi hardware dan software. PMI Provinsi menyiapkan
wahana dan sarana pokok untuk pengumpulan dan pengolahan informasi dan diseminasi
informasi tersebut di Provinsi.
Sedangkan PMI Kecamatan serta PMI Kabupaten/ Kota melakukan dan menjalankan sistem
tersebut untuk mendukung sistem-sistem yang ada di masyarakat dengan peran sebagai
berikut:

29

DI MASYARAKAT

a. PMI Kecamatan.
Dalam penanggulangan bencana di masyarakat, PMI Kecamatan sebagai pihak
eksternal memiliki peranan penting dalam penguatan elemen-elemen masyarakat
dan relawan desa/kelurahan di wilayahnya. Dalam sistem peringatan dini tugasnya
adalah memberikan dukungan kepada komite penanggulangan bencana dan relawan
desa/kelurahan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, bantuan mitigasi serta
bantuan relief dan advokasi.
b. PMI Kabupaten.
PMI Kabupaten/ Kota sebagai lembaga eksternal 1 (satu) tingkat di atas PMI
Kecamatan sangat berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan
oleh PMI Kecamatan dan sebagai penyedia atau perantara atau penyambung
informasi-informasi dari sektor-sektor pemerintah terkait dengan sistem peringatan
dini. PMI Kabupaten/Kota secara tingkatan akan memperoleh akses lebih cepat ke
BNPB/BPBD, BMKG, PVMBG, Kemenkes dan PU Pengairan terkait informasi-informasi
awal terkait dengan kebencanaan. Informasi inilah yang akan diteruskan kepada PMI
Kecamatan untuk selanjutnya didistribusikan kepada komite penanggulangan bencana
serta relawan desa/kelurahan untuk diambil tindakan lanjutan. Selain penyambung
informasi, PMI Kabupaten/Kota juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengacu
pada pedoman organisasi, Juklak penanggulangan bencana, Juknis tanggap darurat
bencana dan Juknis kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana.

5. Peran Pemangku kepentingan dalam Pengembangan Sistem
Peringatan Dini di Masyarakat.
Sistem peringatan dini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh elemen-elemen
masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penguatan sistem peringatan dini.
Elemen-elemen masyarakat tersebut nantinya akan menjadi pelaku sistem
peringatan dini. Para pelaku ini akan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
terkait dengan sistem peringatan dini, baik dari segi kebijakan, sumber informasi maupun
hal-hal pendukung lainnya untuk penguatan sistem peringatan dini.
Selain itu, dalam mengembangkan sistem peringatan dini yang berakar dari masyarakat
membutuhkan dukungan kebijakan dari pelaku-pelaku lainnya dalam penangulangan
bencana, seperti Pemerintah Lokal, BPBD, PMI Kecamatan/ Kabupaten dan pemangku
kepentingan penanggulangan bencana lainnya.

30


DI MASYARAKAT

Tabel 4. Tugas dan Fungsi Pemangku kepentingan.
Pelaku

Tugas dan Fungsi

Pemerintah lokal (Kepala Desa/Kelurahan)

Sebagai penanggung jawab dan pembimbing sistem peringatan
dini.

Komite Penanggulangan Bencana (Komite
PB) Beranggotakan:
• Perwakilan pemerintah atau perangkat
yang bertanggung jawab dalam
penanggulangan bencana.
• Perwakilan tokoh masyarakat/ tokoh
agama/ tokoh adat di Desa/ Kelurahan.
• Perwakilan elemen/ organisasi
masyarakat yang ada di masyarakat
Desa/ Kelurahan.
Dengan susunan kepengurusan:
(Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan
Anggota).

Sebagai penyelenggara dan kordinator pelaksanaan sistem
peringatan dini di tingkat Desa/ Kelurahan yang berfungsi
sebagai perumus, perencana, penganggaran dan pemantauan
pelaksanaan sistem peringatan dini di masyarakat Desa/
Kelurahan.

Relawan Desa/ Kelurahan

Sebagai motivator, inisiator, fasilitator bagi masyarakat dalam
pelaksanaan sistem peringatan dini di Desa/ Kelurahan.

PKK

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan dan kesehatan keluarga yang
memiliki akses langsung ke masyarakat.

Karang Taruna

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang
pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial sebagai
mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan
derajat kesejahteraan sosial.

Kader Posyandu

Sebagai motivator, inisiator, fasilitator bagi masyarakat dalam
pelaksanaan sistem peringatan dini di Desa/ Kelurahan.

Linmas

Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangani
masalah perlindungan dan keamanan di masyarakat.

6. Langkah-langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.
Dalam membangun sistem peringatan dini perlu langkah-langkah yang harus
dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar proses pengembangan sistem
peringatan dini tersebut benar-benar terlaksana dan dipahami oleh masyarakat. Pada
proses membangun sistem peringatan dini peran elemen masyarakat seperti Komite PB
dan relawan desa/kelurahan sangat besar, karena sistem peringatan dini yang dibangun
tersebut disusun berdasarkan mekanisme partisipatif dan melalui langkah-langkah
yang sistematis.


31

DI MASYARAKAT

Gambar 5. Langkah-Langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.

Tabel 5. Langkah-Langkah Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.
Langkah

Pelaku

Sasaran

Sosialisasi dan advokasi.

Sebuah proses memberikan informasi
yang bertujuan untuk mengubah
perilaku, tindakan, dan kebijakan dari
elemen pemerintah di masyarakat.

Kepala Desa/
Kelurahan, BPBD,
PMI Kecamatan.

Elemen
masyarakat.

Sosialisasi di masyarakat.

Sebuah proses memberikan informasi
yang bertujuan untuk mengubah
perilaku, tindakan masyarakat.

Kepala Desa/
Kelurahan, BPBD,
PMI Kecamatan.

Masyarakat
Desa/
Kelurahan.

Pembentukan Komite PB.

32

Deskripsi Kegiatan

Menggabungkan elemen-elemen
masyarakat yang ada di Desa/
Kelurahan, tergabung dalam suatu
wadah yang disebut dengan Komite
Penanggulangan Bencana, dipimpin
oleh Kepala Desa/ Kelurahan.

Kepala Desa/
Kelurahan, BPBD,
PMI Kecamatan.

Elemen
masyarakat.


DI MASYARAKAT

Memberikan pemahaman kepada
masyarakat desa/kelurahan tentang
pentingnya sistem peringatan dini di
masyarakat.

Orientasi.

Rekrutmen relawan
desa/ Kelurahan.

Orientasi sistem
peringatan dini.

Pembentukan sistem
peringatan dini.

Komite PB.

Masyarakat
Desa/
Kelurahan.

Setelah melaksanakan orientasi,
Komite PB mulai dapat merekrut
Relawan Desa/Kelurahan. Dengan
menentukan kriteria, syarat dan
mekanisme perekrutan.

Komite PB.

Masyarakat
Desa/
Kelurahan.

Orientasi sistem peringatan dini
bertujuan memberikan pemahaman
kepada masyarakat desa/kelurahan
tentang pentingnya sistem peringatan
dini di lingkungan masyarakat.

Komite PB
Relawan Desa/
Kelurahan.

Masyarakat
Desa/
Kelurahan.

Masyarakat melakukan analisis
lingkungan mereka terhadap
ancaman, risiko dan kapasitas.
Dari hasil analisis tersebut
masyarakat menyusun sistem
peringatan dini untuk lingkungan
Desa/ Kelurahan mereka.

Komite PB
Relawan Desa/
Kelurahan.

Masyarakat
Desa/
Kelurahan.

Komite PB,
Relawan Desa/
Kelurahan,
Masyarakat Desa/
Kelurahan.

Masyarakat
Desa/
Kelurahan.

Simulasi.

Sebagai upaya untuk memastikan
apakah sebuah sistem peringatan dini
yang disusun sudah dapat berjalan
dengan baik sesuai prosedur yang
telah ditetapkan.

Evaluasi

Melakukan penilaian terhadap sistem
yang dibuat dengan aplikasi yang
diterapkan, guna melakukan perbaikan
ataupun penguatan sistem peringatan
dini yang dibentuk.

Komite PB.

Langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut menghasilkan dokumen sistem peringatan
dini yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat untuk bertindak sebelum
bencana terjadi ataupun melakukan tindakan lanjutan setelah terjadinya bencana.


33

BAB IV

PENGELOLAAN
SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS
MASYARAKAT

PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN
DINI BERBASIS MASYARAKAT

PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI
Dalam membangun sistem peringatan dini di masyarakat, diperlukan pendekatan People
Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada manusia). Melalui
pendekatan ini diharapkan masyarakat yang rentan dapat membangun kapasitasnya
untuk melindungi dirinya sendiri serta meningkatkan ketangguhannya dalam mengurangi
kerentanan-kerentanannya terhadap bencana. Terdapat tiga persyaratan dasar dalam
pendekatan People Centred Early Warning System (sistem peringatan dini berpusat pada
manusia), yaitu:
1. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang ancaman bencana yang dihadapinya.
2. Masyarakat mampu mengkomunikasikan kepada anggota masyarakat lainnya mengenai
perubahan-perubahan yang terjadi pada ancaman bencana serta potensi dampak yang
ditimbulkannya.
3. Masyarakat mampu melakukan aksi/ tindakan untuk merespon bencana.
Dalam praktiknya, pendekatan ini memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga
ilmiah atau lembaga-lembaga perantara lainnya dalam memfasilitasi pengelolaan sistem
peringatan dini di masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan sistem peringatan dini di
masyarakat dapat dilakukan dengan melalui proses di bawah ini:

Gambar 6. Proses Pengelolaan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.

36



PERSIAPAN
Asesmen merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan sistem peringatan dini
di masyarakat serta membangun ketangguhannya dalam menghadapi risiko bencana.
Melalui asesmen yang partisipatif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan
keterlibatan masyarakat di samping membangun kesadarannya akan ancaman bencana,
risiko, kerentanan dan kapasitas yang dimilikinya serta potensi dampak atau
risikonya terhadap kesejahteraan hidupnya. Dengan menggunakan asesmen kerentanan
dan kapasitas (Vulnerability and Capacity Assessment), diharapkan kapasitas masyarakat
dapat dibangun untuk mengelola sistem peringatan dini dengan pelibatan seluruh
komponen masyarakat.
Penggunaan alat VCA dengan pertanyaan kunci yang tepat dalam rangkaian
membentuk sistem peringatan dini akan mempermudah masyarakat dalam memahami,
mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini yang akan diterapkan
di lingkungannya. Dengan merujuk terhadap 4 elemen sistem peringatan dini, maka
di dalam tahap persiapan, penting untuk mengkaji kembali: (1) Pengetahuan tentang
risiko; (2) Pemantauan dan pelayanan peringatan; (3) Penyebarluasan dan komunikasi;
(4) Kemampuan untuk merespon bencana, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah
ini:
Elemen
Pengkajian

Pengetahuan
tentang risiko.

Pertanyaan Kunci

• Apakah masyarakat mengetahui daerah yang rentan
dan berisiko?
• Apakah masyarakat memahami dampak dari
ancaman yang terjadi?
• Apa saja jenis-jenis kerentanan yang ada di wilayah
tersebut?
• Berapa banyak jumlah penduduk yang terkena
dampak dari masing-masing ancaman?
• Apakah masyarakat mengetahui gejala-gejala atau
tanda-tanda dari ancaman yang terjadi?
• Apakah ibu/bapak pernah mendengar tentang
perubahan iklim, gas rumah kaca?
• Apakah ada perubahan kejadian bencana dalam hal
frekwensi, intensitas, durasi dan dampak?
• Bagaimana kondisi cuaca saat ini (lebih panas/
dingin)?
• Bagaimana periode musim hujan dan kemarau saat
ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu
(10 tahun)?

Alat VCA yang
digunakan

• Peta kerentanan dan
kapasitas.
• Riwayat kejadian bencana.
• Analisa kecenderungan dan
perubahan.
• Kalendar musim dan
kegiatan.


37


Pemantauan
dan pelayanan
peringatan.

• Diagram kelembagaan.
• Kajian analisa berbasis
gender.

Penyebarluasan
dan komunikasi.

• Apakah ada analisa informasi peringatan dini?
• Siapa yang bertanggungjawab melakukan analisa
informasi peringatan dini?
• Sejauh mana informasi peringatan dini dapat
menjangkau masyarakat yang terancam?
• Apakah informasi peringatan yang diberikan jelas
dan berguna?
• Siapa yang memiliki wewenang menyebarluaskan
• Media apa saja yang dapat digunakan untuk
menyebarluaskan informasi peringatan dini?
• Bagaimana peran PMI dalam menyebarluaskan


Kemampuan
merespon
bencana.

38

• Apakah ada institusi yang menyediakan informasi
peringatan dini?
• Apakah ada mekanisme peringatan dini berdasarkan
kearifan lokal yang ada di masyarakat?
• Siapa yang berperan dalam mekanisme peringatan
dini? (institusi dan masyarakat)
• Bagaimana mekanisme pemantauan peringatan
dini? (institusi dan masyarakat)
• Siapakah yang bertugas melakukan pemantauan
peringatan dini? (institusi dan masyarakat)
• Apakah ada akses terhadap informasi prakiraan
cuaca jangka pendek, prakiraan musiman dan
proyeksi perubahan iklim jangka panjang?
• Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi
cuaca?
• Apakah prakiraan cuaca itu dapat dipahami?

• Bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah
menerima informasi peringatan dini?
• Apakah tindakan yang dilakukan masyarakat setelah
menerima informasi?
• Bagaimana peran PMI dalam membantu Pemerintah
memobilisasi masyarakat?
• Penguatan kearifan lokal di masyarakat terkait
dengan informasi peringatan dini?
• Apakah ada peta dan jalur evakuasi?
• Apakah ada mekanisme tanggap darurat di setiap
wilayah berdasarkan jenis ancaman yang telah
disetujui oleh Pemerintah setempat?
• Apakah ada rencana aksi kesiapsiagaan dan
pengurangan risiko bencana di masyarakat?
• Bagaimana akses transportasi pada saat tanggap
darurat bencana?
• Apakah masyarakat pernah menerima pelatihan
terkait dengan pengurangan risiko bencana? Jika
iya, apa saja jenis pelatihan yang pernah diikuti?
• Apakah ada sarana dan prasarana kesiapsiagaan,
pencegahan dan pelayanan kesehatan? Jika ada,
sebutkan?
• Bagaimana akses pelayanan kesehatan? (jarak,
transportasi, alat, tenaga kesehatan, frekuensi,
dan lain lain)
• Bagaimana akses mendapatkan air bersih? (kualitas,
jarak, sumber air, dan lain lain)
• Apakah ada pemanfaatan prakiraan cuaca jangka
pendek, prakiraan musiman dan proyeksi perubahan
iklim jangka panjang dalam merencanakan aksi
dini?

• Kajian penangangan bencana
berbasis gender.
• Peta kerentanan dan
kapasitas.



ANALISA
1. Penentuan Tingkat Risiko.
Penentuan tingkat risiko didasarkan pada pemantauan gejala-gejala atau tandatanda, dampak dan frekuensi dari terjadinya ancaman, setiap ancaman mempunyai
tingkat risiko yang berbeda-beda. Penentuan tingkat risiko akan dikeluarkan oleh
institusi yang mempunyai wewenang seperti BMKG (Badan Meterologi, Klimatologi
dan Geofisika), PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), Kementrian
Kesehatan, dan lain sebagainya.

a. Gunung Api.
Pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api berisi informasi mengenai wilayah
yang berpotensi terlanda bahaya erupsi gunung api yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok
yaitu:
1) KRB I, wilayah yang terletak 11-15 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda
aliran lahar dan hujan abu.
2) KRB II, wilayah yang terletak 6-10 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda
awan panas dan lontaran material vulkanik dan hujan abu.
3) KRB III, wilayah yang terletak 0-5 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda
awan panas lontaran batu lava atau batuan pijar dan hujan abu.

39


Tabel 6. Tingkat Status Gunung Berapi di Indonesia.
Tingkat Status Gunung Berapi di Indonesia
Status

NORMAL

• Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma.
• Tingkat aktivitas dasar

• Aktivitas masyarakat normal.

WASPADA

• Getaran gempa vulkanik.
• Tampak semburan kecil (asap disertai
material di sekitar puncak).
• Suara gemuruh di gunung
• Turunnya binatang dari gunung.

• Aktivitas masyarakat dibatasi di KRB II dan
KRB III.
• Larangan mendaki.
• Kewaspadaan terhadap debu asap/
material bagi masyarakat dan penerbangan.

SIAGA

• Intensitas letusan makin tinggi.
• Daerah semburan material makin luas.
• Terjadinya hujan debu.
• Getaran gempa bumi vulkanik meningkat.
• Air sungai mengering.

• Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di
dalam radius 4 Km dari kawah gunung api.
• Tidak mendekati daerah bahaya seperti
sumber air, lembah, lereng bukit, dan
sebagainya.
• Waspada awan panas.
• Pengamanan harta benda, ternak dan
barang-barang berharga.
• Keluar dari radius 4 Km menuju daerah
aman.

AWAS

40

Makna

Tindakan

• Diperkirakan dalam waktu 1x24 jam
terjadi erupsi lahar.
• Awan panas, debu dan material lainnya
menuju ke pemukiman.
• Intensitas letusan semakin tinggi.

• Tidak ada aktivitas masyarakat di KRB II
dan KRB III.
• Menempati daerah aman (pengungsian).
• Menunggu arahan berikutnya dari Pemerintah
Setempat.



b. Banjir.
Ancaman banjir dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda, diantaranya sebagai berikut:
1) Intensitas curah hujan yang cukup tinggi.
Untuk intensitas hujan, mengacu pada Standar Internasional (WMO/World Metrological
Organization) adalah sebagai berikut:
Kriteria Hujan
Sangat Ringan
Ringan
Sedang / Normal
Lebat
Sangat Lebat

Intensitas per Jam

Intensitas per hari

< 0.1 mm
– 5.0 mm
5.0 – 10 mm
10 – 20 mm
> 20 mm

< 5.0 mm
5.0 – 20 mm
20 – 50 mm
50 – 100 mm
> 100 mm

Keterangan:
Curah hujan 1 milimeter artinya dalam luasan 1 meter persegi tertampung air hujan
setinggi 1 milimeter atau 1 liter.
2) Debit air sungai yang sudah melebihi ambang batas.
3) Terjadinya hujan lebat dan terus menerus di hulu sungai.
Untuk memahami kondisi atau fenomena terjadinya hujan lebat dan atau sangat lebat
yang disertai kilat atau petir dan angin kencang atau puting beliung ialah sebagai
berikut:
• Musim apa yang sedang berlangsung saat ini (apakah musim hujan, transisi atau
pancaroba dan kemarau). Apabila musim yang sedang berlangsung saat ini adalah
musim hujan atau transisi dan atau pancaroba maka langkah selanjutnya ialah ke poin 2).

41


• Amati dan cermati kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari. Bila cuacanya cerah atau
cerah berawan dengan kondisi udara yang terik dan atau sangat terik pada siang harinya
sehingga terasa sangat “kepanasan atau kegerahan”. Artinya radiasi matahari dan proses
penguapan yang terjadi cukup bahkan sangat besar dan optimal.
• Amati dan cermati keadaan dan kondisi awan-awan yang terjadi saat diamati, terutama
awan yang terlihat gelap (warna hitam pekat dan bergumpal berbentuk bunga kol).
• Amati dan cermati keadaan dan kondisi hembusan angin, apakah termasuk dalam kategori
kriteria teduh atau lebih besar. Jika kondisinya masuk dalam kategori atau kriteria
tersebut maka kemungkinan ada awan yang terlihat gelap (warna hitam pekat dan
bergumpal berbentuk bunga kol).
• Cermati dan rasakan apakah terjadi perubahan cuaca baik suhu udara, angin dan
pertumbuhan awannya yang cukup drastis pada siang menjelang sore hari.
• Jika semua hasil pengamatan sesuai dengan poin-poin diatas, maka ada peluang terjadinya
hujan dengan intensitas sedang sampai sangat lebat yang disertai kilat atau petir dan
angin kencang atau puting beliung yang berdurasi singkat (pendek).

c. Gempa Bumi.
Penentuan tingkat risiko berdasarkan getaran dari gempa yang disebut dengan skala MMI
(Modified Mercally Intensity) dengan penjelasan sebagai berikut:

42



Skala

Makna

I

Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh
beberapa orang.

II

Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang
digantung bergoyang.

III

Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan
ada truk lewat.

IV

Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak didalam rumah, diluar
getaran dirasakan oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela dan
pintu bergetar serta dinding berbunyi.

V

Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak
terbangun, gerabah pecah, jendela dan sejenisnya pecah, barangbarang terlempar, tiang-tiang dan barang besar dapat bergoyang,
bandul atau lonceng dapat berhenti.

VI

Getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua
terkejut dan berlari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap
pada pabrik rusak ringan.

VII

Setiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan
bangunan dan konstruksi yang baik sedangkan pada bangunan dengan
konstruksi yang kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur,
cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan.

VIII

Kerusakan ringan pada bangunan dengan kontruksi yang kuat.
Retak-retak pada bangunan dengan kontruksi yang kurang baik,
dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan
monumen-monumen roboh, air menjadi keruh.

IX

Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi
tidak lurus, banyak retak-retak. Rumah tampak berpindah dari
pondasinya. Pipa-pipa di dalam rumah putus.

X

Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari
pondasinya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiaptiap sungai dan di tanah-tanah yang curam.

XI

Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan
rusak, terjadi lembah. Pipa di dalam tanah tidak bisa dipakai sama
sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali.

XII

Hancur sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah.
Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar ke udara.


43


d. Tsunami.
Ancaman tsunami dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda diantaranya sebagai berikut:
1) Terjadi gempa bumi berkekuatan 7 SR di kedalaman 10 Km dengan pusat gempa di
tengah laut.
2) Gelombang air laut bergerak dengan cepat.
3) Jika air surut lebih cepat dan lebih jauh dari pasang surut normal.
4) Angin kencang atau terdengar suara menggelegar.
5) Bau asin yang sangat menyengat.
6) Dari kejauhan tampak gelombang putih dan terlihat sangat keras.

44



e. Gerakan Tanah.
Gerakan tanah dikenal juga dengan istilah tanah longsor. Tingkatan status gerakan tanah
ialah sebagai berikut:
Status

Makna

Tindakan

Sangat rendah

Sangat jarang
terjadi gerakan
tanah.

Penempatan lokasi
bangunan vital dan
strategis.

Rendah

Gerakan tanah
bisa terjadi jika
ada gangguan
lereng.

Tidak tinggal di
daerah bantaran
sungai.

Gerakan tanah
berpotensi terjadi
jika curah hujan
tinggi dan ada
gangguan lereng.

• Tidak melakukan pemotongan
lereng.
• Waspada jika
curah hujan tinggi.
• Jangan tinggal di
lereng terjal.

• Sering terjadi
gerakan tanah
jika musim
hujan.
• Gerakan tanah
lama bisa aktif
kembali.

• Tidak membangun
pemukiman di
daerah lereng.
• Konservasi lahan.
• Waspada jika
curah hujan tinggi.
• Mengungsi jika
curah hujan tinggi.

Menengah

Tinggi

2. Analisis Peran dan Mekanisme Koordinasi Pemangku Kepentingan.
Analisis peran dan mekanisme koordinasi pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk
mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang efektif serta memerlukan
kontribusi dan koordinasi dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda.
Dalam hal ini, sistem peringatan dini dapat mengaplikasikan dua pendekatan; top down
dan bottom up. Dengan pendekatan top down, maka informasi peringatan dini dapat
disalurkan dari lembaga penyedia informasi peringatan dini yang credible sampai
ke tingkat masyarakat. Di sisi lain, dengan pendekatan bottom up, masyarakat
berkontribusi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, pola kerentanan dan
mengembangkan legitimasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa peringatan
ditindaklanjuti.


45


Gambar 7. Mekanisme Kelembagaan Informasi Peringatan Dini Sebelum Bencana.

Gambar 8. Mekanisme Kelembagaan Informasi Peringatan Dini Saat dan Setelah Bencana.

46



Tabel 7. Peran Pelaku Kunci Informasi Peringatan Dini.
No

Pelaku Kunci

A.

1.

2.

3.

Sebelum

Saat Bencana

Sesudah Bencana

Informasi Peringatan Dini (Top – Down)
BNPB/ BPBD,
BMKG, VSI,
Kementrian
Kesehatan,
dan Penyedia
Informasi
Eksternal.

• Memberikan informasi
peringatan dini pada
PMI/Lembaga Perantara.
• Mengumumkan informasi
peringatan melalui
saluran komunikasi seperti
televisi, radio dan lain
sebagainya.

PMI/ Lembaga
Perantara.

• Mengumpulkan informasi
peringatan dini.
• Melakukan cek ulang
informasi yang di terima.
• Melakukan analisa
informasi peringatan dini
yang diterima.
• Menterjemahkan
yang diterima dengan
menggunakan bahasa
sederhana.
• Menyusun rencana
kesiapsiagaan.
• Menyampaikan informasi
peringatan dini kepada
Relawan Desa/Kelurahan.
• Melakukan pemutakhiran
informasi di sistem
Informasi Penanggulangan
Bencana.
• Berkoordinasi dengan
pemangku kepentingan
terkait.

Pemerintah
Daerah.

terkait dengan peringatan
dini yang diterima.
masyarakat.
• Menginformasikan
pesan-pesan kesiapsiagaan
kepada masyarakat.
• Menginformasikan tindakan
yang sudah dilakukan
kepada PMI/Lembaga
Perantara sebagai umpan
balik informasi peringatan
dini.

kejadian bencana
kepada lembaga
perantara dan institusi
terkait lainnya.
• Melakukan
pemantauan terhadap
parameter dan
gejala-gejala terjadinya
suatu ancaman.

operasional tanggap
darurat.
• Melakukan kegiatan
tanggap darurat
bencana berkoordinasi
dengan BNPB/
BPBD dan pemangku
kepentingan terkait.
• Melakukan pemantauan
informasi peringatan
dini.

terhadap parameter dan
gejala-gejala terjadinya
suatu ancaman dan
kemungkinan terjadinya
ancaman susulan.

pemulihan dini.
dini.
pemulihan dini seperti
promosi kesehatan,
air sanitasi,
penampungan darurat,
dan lain sebagainya
berkoordinasi dengan
BNPB/BPBD dan
terkait.

• Kepala Desa/Kelurahan
memberikan perintah
evakuasi kepada
masyarakat.
• Melakukan pertemuan
koordinasi dengan
terkait terkait
dini.
tanggap darurat
pemulihan dini.
bencana.
• Pengaktifan surveilans.
dini.
1
• Pengaktifan surveilans
terhadap angka kesakitan di masyarakat.

1 Surveilans

adalah Suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis, terus menerus dan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan. DCP2 (2008). Public health surveillance. The best weapon to avert epidemics.
Disease Control Priority Project. HYPERLINK “http://www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf” www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf


47


• Kepala Desa/Kelurahan
memberikan perintah
evakuasi kepada masyarakat.

4.

5.

Relawan Desa/
Kelurahan,
Komite PB,
Kader Posyandu,
Linmas, Karang
Taruna, PKK.

dini yang diterima.
masyarakat.
pesan-pesan kesiapsiagaan
kepada masyarakat.
• Menginformasikan tindakan
yang sudah dilakukan
kepada PMI/Lembaga
Perantara sebagai umpan
balik informasi peringatan
dini.
• Penguatan peran dan fungsi
posko di masyarakat.

• Membantu
Pemerintah
memobilisasi
masyarakat.
tindakan yang sudah
dilakukan di lapangan
sebagai umpan balik
dari informasi yang
diterima.
• Mendukung kegiatan
tanggap darurat
bencana yang
dilakukan oleh
Pemerintah dan
pemangku
• Melakukan
pemantauan informasi
peringatan dini.
• Penguatan peran
dan fungsi posko di
masyarakat.

• Mendukung kegiatan
pemulihan dini yang
dilakukan oleh
Pemerintah dan
terkait.
dini.
• Penguatan peran
dan fungsi posko
di masyarakat.

Masyarakat.

• Tetap waspada dan siaga.
• Meneruskan informasi
masyarakat sekitar.
• Melakukan tindakan
awal sebagai upaya
kesiapsiagaan seperti
evakuasi mandiri,
merujuk penderita ke
unit layanan kesehatan
dan petugas kesehatan.

• Evakuasi berdasarkan
instruksi dari Kepala
Desa/Kelurahan.
• Merujuk penderita
ke unit layanan
kesehatan dan
petugas kesehatan.
• Melaporkan kasus
penyakit kepada
petugas kesehatan.

• Menjaga kebersihan
lingkungan dan diri
sendiri.
• Merujuk penderita ke
penyakit kepada petugas
kesehatan.

B.

1.

48

Informasi Peringatan Dini (Bottom-Up)

Masyarakat.

• Menyampaikan tandatanda informasi
relawan desa/Kelurahan,
petugas kesehatan dan
aparatur desa/Kelurahan.
• Tetap waspada dan siaga.
• Melakukan tindakan
awal sebagai upaya
kesiapsiagaan seperti
evakuasi mandiri,
merujuk penderita ke

• Menyampaikan
tanda-tanda informasi
relawan desa/
kelurahan,petugas
kesehatan dan aparatur
desa/kelurahan.
• Melakukan evakuasi
mandiri.
• Merujuk penderita
ke unit layanan
kesehatan dan
petugas kesehatan
penyakit kepada
petugas kesehatan.

• Menyampaikan
tanda-tanda informasi
relawan desa/kelurahan,
petugas kesehatan dan
aparatur desa/kelurahan.
• Menjaga kebersihan
lingkungan dan diri
sendiri.
• Merujuk penderita ke
penyakit kepada petugas
kesehatan.



2.

3.

4.

5.

Relawan Desa/
Kelurahan,
Komite PB,
Kader Posyandu,
Linmas, Karang
Taruna, PKK.

dini yang diterima.
Pemerintah dan PMI
atau lembaga perantara
lainnya.
• Penguatan peran
dan fungsi posko di
masyarakat.

informasi yang di
terima.
• Mengumpulkan
informasi terkait
dengan peringatan
dini yang diterima.
• Menyampaikan
dini kepada
Pemerintah dan PMI
atau lembaga
perantara lainnya.
• Penguatan peran dan
fungsi posko di
masyarakat.
dini.

pemulihan dini
berkoordinasi dengan
BNPB/BPBD dan
terkait.
dini.
• Penguatan peran
dan fungsi posko di
masyarakat.

Pemerintah
Daerah.

dini yang diterima.
pesan-pesan
kesiapsiagaan kepada
masyarakat.

• Melakukan pertemuan
koordinasi dengan
terkait.
dini.
• Pengaktifan
surveilans terhadap
angka kesakitan di
masyarakat.

dini.
• Pengaktifan surveilans.

PMI/Lembaga
Perantara.

peringatan dini.
• Melakukan analisa
yang diterima.
• Menterjemahkan
informasi peringatan.
• Melakukan pemutakhiran
informasi di Sistem
Informasi Penanggulangan
Bencana.
• Berkoordinasi dengan
terkait.

dini.

dini.

BNPB/BPBD,
BMKG, VSI,
Kementrian
Kesehatan,
dan Penyedia
Informasi
Eksternal.

• Melakukan pengecekan
lebih lanjut.
• Menginformasikan hasil
pengecekan lebih lanjut
kepada lembaga
perantara dan media.
kesiapsiagaan.

operasional tanggap
darurat berkoordinasi
dengan pemangku
• Melakukan pengkajian
singkat terkait kondisi
di lapangan.
hasil pengkajian
kepada lembaga
perantara dan media.

• Pengkajian lebih lanjut
mengenai kemungkinan
terjadinya ancaman
susulan.
pemulihan dini.


49


3. Analisis Pengetahuan Tentang Risiko.
Risiko akan muncul dari kombinasi adanya ancaman dan kerentanan di wilayah tertentu. Kajian terhadap risiko bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang
sistematis serta harus mempertimbangkan sifat dinamis dari ancaman dan kerentanan
yang muncul dari berbagai proses, seperti; urbanisasi, perubahan pemanfaatan lahan,
penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim.
Kajian dan peta risiko bencana akan membantu memotivasi seluruh pemangku kepentingan
dan masyarakat, sehingga mereka akan memprioritaskan pada kebutuhan informasi
peringatan dini dan penyiapan panduan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana.
Untuk melakukan analisis tingkat pengetahuan ini, perlu dilakukan pengumpulan data
yang sistematis dan melaksanakan penilaian risiko untuk mengetahui:
a. Apakah ancaman dan kerentanan sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat?
b. Apakah masyarakat mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda dari ancaman yang
terjadi?
c. Apakah risiko yang mungkin terjadi sudah dipahami oleh masayarakat?
d. Bagaimana pola dan perubahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dan
kerentanan tersebut?
e. Apakah data-data dan peta risiko tersedia secara luas?

4. Analisis Pemantauan dan Layanan Peringatan.
Pemantauan dan layanan peringatan merupakan inti dari informasi peringatan dini.
Oleh karena itu, diperlukan adanya dasar-dasar ilmiah yang kuat untuk dapat
memprediksi dan memprakirakan terjadinya ancaman. Pemantauan yang terusmenerus terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya ancaman sangat penting
untuk membuat informasi peringatan dini yang akurat secara tepat waktu.
Layanan peringatan untuk bahaya atau ancaman yang berbeda-beda sedapat mungkin
harus dikoordinasikan dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan, prosedural, dan
komunikasi yang ada di semua tingkatan, termasuk kelompok masyarakat yang paling
rentan dan paling terancam terkena risiko atau dampak bencana.
Pemantauan dan layanan peringatan dapat dilakukan dengan membuat mekanisme
pemantauan tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan dini, yang didasarkan
atas:

50



a. Apakah parameter yang dipantau sudah benar?
b. Apakah ada landasan ilmiah yang kuat untuk membuat informasi peringatan dini?
c. Apakah data-data dan peta risiko tersedia secara luas?
d. Apakah ada institusi yang menyediakan informasi peringatan dini?
e. Apakah ada mekanisme peringatan dini berdasarkan kearifan lokal yang ada di
masyarakat?
f. Siapa yang berperan dalam mekanisme peringatan dini? (institusi dan masyarakat)
g. Apakah sudah ada mekanisme pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat)
h. Siapakah yang bertugas melakukan pemantauan peringatan dini? (institusi dan
masyarakat)

5. Analisis Penyebarluasan dan Komunikasi.
Informasi yang sederhana dan jelas sangat penting sehingga masyarakat dapat waspada,
siap siaga dan menentukan tindakan awal yang akan dilakukan berdasarkan informasi
peringatan dini yang didapat. Hal ini akan membantu mengurangi dampak atau risiko
bencana yang terjadi.
Dalam penyebarluasan dan komunikasi informasi peringatan dini diperlukan suatu
strategi komunikasi sehingga ada persamaan persepsi dan langkah dalam melakukan
upaya pengurangan risiko bencana. Penggunaan strategi komunikasi disesuaikan dengan
kondisi masyarakat setempat. Beberapa strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk
penyebarluasan dan komunikasi informasi peringatan dini sebagai berikut:
a. Sosialisasi.
b. Advokasi.
c. Partisipasi.

6. Analisis Kemampuan Merespon Bencana.
Informasi peringatan dini yang dikeluarkan dapat meningkatkan kemampuan
tanggap darurat individu dan kelembagaan. Dimana dengan adanya informasi tersebut,
dapat diidentifikasi tindakan atau aksi awal yang dilakukan sehingga dapat mengurangi
kerentanan dan risiko ancaman yang terjadi.
Dengan adanya kajian ini, individu dan kelembagaan dapat mengidentifikasi kemampuan
tanggap darurat berdasarkan atas:


51


a. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah menerima informasi peringatan dini?
b. Apa tindakan yang dilakukan masyarakat setelah menerima informasi?
c. Bagaimana peran PMI dalam membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat?
d. Penguatan kearifan lokal di masyarakat terkait dengan informasi peringatan dini?
e. Apakah ada peta dan jalur evakuasi?
f. Apakah ada mekanisme tanggap darurat di setiap wilayah berdasarkan jenis ancaman
yang telah disetujui oleh Pemerintah setempat?
g. Apakah ada rencana aksi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di masyarakat?
h. Apakah masyarakat pernah menerima pelatihan terkait dengan pengurangan risiko
bencana? Jika pernah, apa saja jenis pelatihan yang pernah diikuti?
i. Apakah ada sarana dan prasarana kesiapsiagaan, pencegahan dan pelayanan
kesehatan? Jika ada, sebutkan!

PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN

1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Kesiapsiagaan
Tanggap Darurat Bencana.
Dalam menghadapi ancaman bencana, seluruh elemen-elemen masyarakat perlu
diberdayakan untuk mempersiapkan sektor-sektor kehidupan masyarakat yang
mungkin terkena dampak pada saat bencana terjadi. Setelah asesmen dan analisis
ancaman, risiko, kerentanan dan kapasitas dilakukan, sangat penting untuk menyusun
pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh elemen-elemen masyarakat, untuk
memastikan mobilisasi sumberdaya secara efektif dan efisien jika Bencana terjadi.
52



Oleh karena itu dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, maka
pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing elemen-elemen masyarakat dapat
dijabarkan sebagaimana contoh di di bawah ini:
Tabel 8. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana.
Sektor

Elemen
Masyarakat

Tugas dan Tanggung Jawab

Komunikasi dan
Diseminasi.

• Penyediaan dan pemeliharaan perangkat serta sistem
peringatan dini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
• Menyediakan data terkini perihal ancaman dan risiko
bencana yang berasal dari lembaga penyedia informasi
yang terpercaya.
• Mendiseminasikan informasi peringatan dini kepada
masyarakat dengan menggunakan saluran komunikasi
yang sudah disepakati bersama.

Komite PB
Relawan Desa/
Kelurahan.

Pencarian dan
Penyelamatan.

• Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan pencarian
dan penyelamatan sesuai dengan kebutuhan kelompok
masyarakat yang berbeda.
• Memobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam upaya
pencarian dan penyelamatan korban pada saat terjadi
bencana.

Relawan Desa/
Kelurahan, Linmas.

Evakuasi.

• Identifikasi rute evakuasi dan ditandai dengan jalur
evakuasi.
• Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan evakuasi
sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang
berbeda.
• Mengidentifikasi tempat-tempat evakuasi sesuai dengan
kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.
• Perekrutan dan Pelatihan bagi elemen-elemen
masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola
evakuasi.
• Memobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam upaya
evakuasi korban bencana.

Relawan Desa/
Kelurahan, Linmas.

Pertolongan Pertama.

• Pembentukan pos-pos kesehatan Desa/ Kelurahan dan
penyediaan pelayanan pertolongan pertama.
• Perekrutan dan pelatihan kepada Tim Pertolongan
Pertama.
• Penyediaan dan pemeliharaan kotak pertolongan
pertama.
• Membangun sistem rujukan dengan pusat pelayanan
kesehatan terdekat.

PKK
Kader Posyandu
Karang Taruna.

Dapur Umum.

• Perekrutan dan Pelatihan kepada tim dapur umum.
• Mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis untuk pendirian
dapur umum.
• Penyediaan dan pemeliharaan peralatan dapur umum.
• Mengidentifikasi menu serta kebutuhan gizinya untuk
memenuhi kebutuhan pangan dalam masa tanggap
darurat bencana.

PKK
Kader Posyandu
Karang Taruna.


53

Community Based Early Warning System Guideline

Community Based Early Warning System Guideline

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Community Based Early Warning System Guideline

Similaire à Community Based Early Warning System Guideline (20)

Dernier

Dernier (20)

Community Based Early Warning System Guideline