SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
Télécharger pour lire hors ligne
Profil Ringkas
BKPM Provinsi Maluku Utara
Provinsi Maluku Utara
Letak Provinsi Maluku Utara
• Berada diantara:
3º LU sampai
3º LS, dan
124º – 129º
Bujur Timur.
• Merupakan Provinsi KEPULAUAN yang terdiri dari 805 buah
pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723
pulau yang belum dihuni.
Maluku Utara
Peta Lokasi Kabupaten / Kota
di Lingkup Provinsi Maluku Utara
Luas Wilayah dan Kepadatan
Penduduk di Provinsi Maluku Utara
1
3
2
Tingkat Kesulitan Geografis
di Maluku Utara Cukup Tinggi
1
3
2
Pendapatan Perkapita dan Rasio
Gini di Provinsi Maluku Utara
2,768,717
2,909,560
3,026,625
3,157,896
3,279,499
0.319
0.332
0.315
0.335
0.304
2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
2,900,000
3,000,000
3,100,000
3,200,000
3,300,000
3,400,000
2009 2010 2011 2012 2013
0.285
0.290
0.295
0.300
0.305
0.310
0.315
0.320
0.325
0.330
0.335
0.340
Pendapatan Perkapita ADHK Gini Ratio
Harus lebih fokus pada pro poor
growth ! Perekonomian bergerak
dinamis, tetapi tingkat pemera-
taannya masih harus ditingkatkan.
Posisi Perkembangan Pembangunan
Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara
Penduduk Usia Kerja yg Bekerja
Menurut Sektor (ribu Orang)
Statistik Provinsi Maluku Utara, Edisi Juli 2015
Persentase Penduduk Miskin
di Maluku Utara
Statistik Provinsi Maluku Utara, Edisi Juli 2015
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Maluku Utara
Nilai IPM cenderung semakin membaik. Tetapi
masih diurutan yang relatif rendah.
Kualitas Pembangunan Manusia di
Provinsi Maluku Utara
Kualitas Pembangunan Manusia
cenderung semakin meningkat
(dilihat dari kenaikan IPM)
Capaian Indeks Demokrasi di
Provinsi Maluku Utara
Capaian Indeks Demokrasi sudah relatif baik (di atas rerata
nasional). Tetapi masih banyak yang dapat dioptimalkan di
aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi

Contenu connexe

En vedette

Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Luziana Tanjung
 
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi MalukuImplikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi MalukuCIFOR-ICRAF
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
 
Profil Kabupaten Halmahera Timur
Profil Kabupaten Halmahera TimurProfil Kabupaten Halmahera Timur
Profil Kabupaten Halmahera Timursimredahaltim
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019Asep Walandra
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...Oswar Mungkasa
 

En vedette (8)

Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
 
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi MalukuImplikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
 
Profil Kabupaten Halmahera Timur
Profil Kabupaten Halmahera TimurProfil Kabupaten Halmahera Timur
Profil Kabupaten Halmahera Timur
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
 

Dernier

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Dernier (13)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

PROVINSI MALUKU UTA

  • 1. Profil Ringkas BKPM Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara
  • 2. Letak Provinsi Maluku Utara • Berada diantara: 3º LU sampai 3º LS, dan 124º – 129º Bujur Timur. • Merupakan Provinsi KEPULAUAN yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni. Maluku Utara
  • 3. Peta Lokasi Kabupaten / Kota di Lingkup Provinsi Maluku Utara
  • 4. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Maluku Utara 1 3 2
  • 5. Tingkat Kesulitan Geografis di Maluku Utara Cukup Tinggi 1 3 2
  • 6. Pendapatan Perkapita dan Rasio Gini di Provinsi Maluku Utara 2,768,717 2,909,560 3,026,625 3,157,896 3,279,499 0.319 0.332 0.315 0.335 0.304 2,500,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 3,000,000 3,100,000 3,200,000 3,300,000 3,400,000 2009 2010 2011 2012 2013 0.285 0.290 0.295 0.300 0.305 0.310 0.315 0.320 0.325 0.330 0.335 0.340 Pendapatan Perkapita ADHK Gini Ratio Harus lebih fokus pada pro poor growth ! Perekonomian bergerak dinamis, tetapi tingkat pemera- taannya masih harus ditingkatkan.
  • 7. Posisi Perkembangan Pembangunan Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara
  • 8. Penduduk Usia Kerja yg Bekerja Menurut Sektor (ribu Orang) Statistik Provinsi Maluku Utara, Edisi Juli 2015
  • 9. Persentase Penduduk Miskin di Maluku Utara Statistik Provinsi Maluku Utara, Edisi Juli 2015
  • 10. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Nilai IPM cenderung semakin membaik. Tetapi masih diurutan yang relatif rendah.
  • 11. Kualitas Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku Utara Kualitas Pembangunan Manusia cenderung semakin meningkat (dilihat dari kenaikan IPM)
  • 12. Capaian Indeks Demokrasi di Provinsi Maluku Utara Capaian Indeks Demokrasi sudah relatif baik (di atas rerata nasional). Tetapi masih banyak yang dapat dioptimalkan di aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi