1. III. LANDASAN TEORI
Dalam landasan teori ini akan dijelaskan secara rinci tentang sejarah
perkembangan Koperasi, teori-teori tentang Koperasi menurut Undang-Undang Nomor
25 tahun 1992 yaitu mengenai pengertian, landasan dan asas, tujuan, fungsi dan peran
serta prinsip koperasi. Disamping itu, juga akan kemukakan Laporan Keuangan Koperasi
dan pengertian efektivitas kinerja usaha Koperasi serta pengukuran kinerja keuangan
Koperasi.
Sejarah Koperasi Internasional
Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001, p. 7-12) menguraikan sejarah
perkembangan Koperasi sejak pertama dicetuskan gagasannya yaitu di Rochdale Inggris
pada tahun 1844. Pada awalnya Koperasi ini bergerak dalam penyediaan barang-barang
konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, setelah terbentuk pemupukan modal
dapat memproduksi barang yang akan dijual. Kondisi ini memberikan kesempatan kerja
sekaligus meningkatkan penghasilan mereka. Sejak tahun 1851 Koperasi tersebut dapat
mendirikan sebuah pabrik serta perumahan para anggotanya yang belum memiliki rumah.
Pada tahun 1852, jumlah Koperasi di Inggris mencapai 100. Kemudian pada
tahun 1862 terbentuk Pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole
Sale Society. Tahun 1870 mendirikan usaha penerbitan dengan nama Cooperative News
dan pada tahun 1876 melakukan ekspansi usaha dalam bidang transportasi, perbankan
dan asuransi. Pada tahun 1945 mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000
pekerja. Selanjutnya tahun 1883 terbentuk The Women’s Cooperative Guild yang
mempunyai pengaruh yang besar terhadap gerakan Koperasi diantaranya dalam
memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara dan
konsumen.
Beberapa tahun kemudian memulai kegiatan pendidikan yang pada puncaknya
pada tahun 1919, didirikan Cooperative College di Manchester yang merupakan
Lembaga Pendidikan Tinggi Koperasi pertama. Perwakilan-perwakilan Koperasi dibuka
di New York, Kopenhagen, Hamburg dan lain-lain.
Revolusi industri di Perancis juga mendorong berdirinya Koperasi di negara
tersebut dengan pelopor-pelopornya Charles Fourier dan Louis Blanc. Charles Fourier
(1772-1837) menyusun gagasan dengan membentuk fakanteres yaitu perkumpulan dari
300 - 400 keluarga yang bersifat komunal. Fakanteres ini sebagai tempat tinggal bersama
dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 3 mil dan dikelilingi 150 hektar tanah
pertanian. Di dalam fakanteres ini terdapat usaha kerajinan dan yang lain untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Louis Blanc (1811 - 1880) menyusun gagasan yang
lebih konkrit dengan menyatukan produsen perorangan atau mirip dengan koperasi
produsen.
Disamping negara-negara tersebut, Koperasi juga berkembang di Jerman yang
dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Friedrich W. Raiffesen (1818-1888) dan Herman
Schulze (1808 - 1883) di Denmark.
Koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha
lainnya. Setengah abad kemudian, sejak berdirinya Koperasi di Rochdale terbentuk
International Cooperative Alliance (ICA) pada tahun 1896. Dengan terbentuk organisasi
ini maka Koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.
2. Sejarah Koperasi di Indonesia
Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001, p.9 - 12) mengutip Sukoco dalam
bukunya”Seratus Tahun Koperasi di Indonesia” menjelaskan bahwa Koperasi pertama di
Indonesia adalah Koperasi di Leuwiliang berdiri pada tanggal 16 Desember 1895.
Kemudian Undang-Undang Koperasi diperkenalkan di Indonesia pertama pada
tahun 1915 yaitu “Verordening op de Cooperative Vereninging”, Kononklijk besluit 7
April 1915, Indisch Staatblad No. 431. Sehingga tahun sebelumnya belum dikenal badan
hukum Koperasi.
Pada tahun 1927, dikeluarkan peraturan tentang Koperasi yang khusus berlaku
bagi bumi putera. Untuk menggerakkan kegiatan ini, didirikan Jawatan Koperasi yang
dipimpin Prof. J.H. Boeke. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan
Konggres gerakan Koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya dan diputuskan
membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Sehingga pada tanggal 12 Juli
diputuskan sebagai hari Koperasi dan menganjurkan adanya pendidikan Koperasi kepada
kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.
Pada Tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967
tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 1967.
Kemudian pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun
1992 merupakan penyempurnaan U U No. 12 Tahun 1967. Dan pada tahun 1995
pemerintah melengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Pengertian Koperasi
Pasal 1 ayat 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian, menerangkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Pengertian tersebut kalau kita telaah secara cermat, bahwa Koperasi itu harus
berbadan hukum, anggotanya orang-seorang atau badan hukum koperasi, kegiatannya
harus berdasarkan prinsip Koperasi dan asasnya kekeluargaan.
Untuk melindungi kepentingan seluruh anggota maupun masyarakat, keberadaan
Koperasi harus legal atau Berbadan Hukum artinya Koperasi itu berdirinya harus
mendapat pengesahan dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
Dalam menjalankan kegiatan usaha, baik ke dalam yang berhubungan dengan anggota
maupun ke luar dengan masyarakat harus merujuk kaidah-kaidah hukum yang berlaku
sehingga tidak ada yang dirugikan.
Koperasi merupakan organisasi yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperasi yang mempunyai keinginan bersama untuk mewujudkan peningkatan
kesejahteraan baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Koperasi mempunyai karakteristik
yang berbeda bila dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Koperasi bukan
merupakan kumpulan modal tetapi kumpulan dari orang-orang.
Sehingga cara pandang Koperasi untuk mewujudkan tujuannya tidak semata-mata
mencari keuntungan tetapi lebih dari itu bagaimana Koperasi dapat meningkatkan
kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat umum. Hal ini nampak pada keuntungan
atau sisa hasil usahanya akan didistribusikan untuk anggota, pengurus, karyawan,
pendidikan, sosial, pembangunan daerah kerja serta Koperasi itu sendiri.
3. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Koperasi mempunyai prinsip yaitu
keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka artinya tidak ada paksaan untuk menjadi
anggota serta terbuka untuk siapa saja tidak memandang suku, agama, dan keturunan atau
dalam Koperasi tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Koperasi juga berprinsip
dalam pengelolaannya dilakukan secara demokratis artinya pengambilan keputusan ada
pada Rapat Anggota Tahunan dimana setiap anggota memiliki suara yang sama yaitu satu
suara.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa
usaha masing-masing anggota. Dalam pembagian sisa hasil usaha ini setiap anggota tidak
menerima jumlah yang sama karena besarnya ditentukan oleh tingkat partisipasi masing-
masing anggota tersebut. Kemudian, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
memberikan rambu-rambu kepada Koperasi bahwa pemberian jasa bunga modal harus
wajar dan tidak melebihi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar.
Prinsip Koperasi yang terakhir yaitu kemandirian yang berarti bahwa Koperasi
harus dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak yang lain. Disamping itu,
dalam rangka untuk pengembangan Koperasi itu sendiri juga melaksanakan prinsip yang
lain yaitu pendidikan koperasi serta kerjasama antar Koperasi.
Landasan dan Asas
Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian Pasal 2 menerangkan bahwa
Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
berdasar atas asas kekeluargaan. Manifestasi dari bentuk usaha Koperasi diharapkan
memenuhi kehendak yang tertulis dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang di dalam dua landasan
itu perlu membangun dinamika kelompok yang intinya membangun kerjasama yang
bercirikan kekeluargaan sehingga upaya apa saja yang mengarah pada peningkatan
kesejahteraan anggota pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya asasnya
hanya satu yaitu kekeluargaan.
Hal tersebut diperkuat lagi dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang . Bentuk usaha yang
cocok dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut hanyalah Koperasi.
Dengan demikian kedudukan dan peran Koperasi yang sangat strategis ini perlu
mendapat perhatian yang lebih konkrit dari semua pihak sehingga sebutan sebagai
sokoguru perekonomian nasional betul-betul terwujud.
Tujuan Koperasi
Pasal 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan
bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Fungsi dan Peran
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa fungsi dan
peran Koperasi adalah :
4. a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosialnya;
b. berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Prinsip Koperasi
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa
Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan
berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan
dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak
sosial. Kemudian dalam penjelasan ini berturut-turut dijabarkan prinsip Koperasi secara
rinci sebagai berikut:
a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi
anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga
mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari
Koperasinya sesuai dengan syarat tang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
Sedang sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan
pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas
kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan
melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
c. Pembagian sisa hasil anggota kepada anggota dilakukan tidak semata-mata
berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan
perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini
merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
d. Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan
bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal
yang diberikan kepada anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas
besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam
arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada
pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan
kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian
kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani
mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri
sendiri.
Disamping kelima prinsip sebagaimana tersebut di atas, untuk pengembangan
dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan
perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting
dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat
solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan
antar Koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
5. Laporan Keuangan Koperasi
Laporan Keuangan Koperasi meliputi: Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus
Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Neraca
Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas Koperasi pada
waktu tertentu.
Perhitungan Hasil Usaha
Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban
usaha dan beban perkoperasian pada periode tertentu. Perhitungan hasil usaha
menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh
mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.
Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha Koperasi tidak
semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat
bagi anggota.
Komparatif antara hasil dengan standar- standar
Salah satu tolok ukur efektivitas kinerja usaha menurut Alejendro R. Gorospe yang
dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2000, p-6) bahwa efektivitas suatu unit atau fungsi
dapat diukur melalui standar-standar yang meliputi :
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Standar Perusahaan :
a. Strategi-strategi, rencana dan program yang disetujui.
b. Kebijakan dan Prosedur yang ditetapkan.
c. Struktur organisasi yang sudah disetujui.
d. Anggaran perusahaan.
e. Standar dan praktek industri.
f. Prinsip organisasi dan manajemen.
g. Praktek manajemen yang sehat, proses dan tehnik yang digunakan perusahaan-
perusahaan yang maju. Kalau tidak ada standar yang tertulis, pemikiran dan falsafah
pimpinan dapat digunakan sebagai standar untuk penilaian.
Tingkat Pertumbuhan (rate of growth)
Ratio ini digunakan untuk mengukur perkembangan usaha Koperasi, meliputi
perkembangan harta, perkembangan sisa hasil usaha Koperasi, sisa hasil usaha setelah
pajak, perkembangan pinjaman, dan perkembangan simpanan sukarela.
Perhitungannya adalah hasil tahun berjalan dikurangi tahun dasar (tahun sebelumnya)
dibagi tahun dasar (tahun sebelumnya).
Customer Profitability
Karakteristik Koperasi adalah pelanggannya adalah pemilik yaitu semua anggotanya.
Dengan demikian, cukup relevan apabila kinerja usaha Koperasi diukur melalui
pendekatan pelayanan kepada nasabahnya yaitu dengan analisis customer profitability.
Perhitungan Customer Profitability yaitu selisih antara pendapatan usaha dengan biaya
usaha dalam melayani anggota serta besarnya pajak yang dibayar.
Likuiditas
Koperasi itu dikatakan efektif bila mampu memenuhi kewajiban yang harus segera
dipenuhi atau dapat mengelola likuiditasnya secara optimal.
6. Likuiditas dapat diukur dengan current ratio dan quick ratio. Alat ukur ini menunjukkan
kemampuan Koperasi yang bersangkutan dalam membayar kembali kewajibannya pada
pihak ketiga dengan alat likuid yang dimilikinya.
Perhitungannya dengan membandingkan antara cash assets dengan total tabungan
sukarela dan dana lainnya. Semakin tinggi nilai rasio maka menunjukkan semakin tinggi
tingkat likuiditasnya, dan sebaliknya.
Rasio lain yang digunakan adalah membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang
lancar.
Rentabilitas
Analisis rentabilitas merupakan pengukuran kemampuan Koperasi dalam meningkatkan
rentabilitas atau keuntungannya. Ada tiga alat ukur yang dipakai dalam pengukuran
rentabilitas Koperasi ini.
Pertama, menghitung net profit margin yaitu membandingkan antara laba bersih Koperasi
dengan penghasilan usahanya. Semakin tinggi tingkat net profit margin ratio Koperasi
menunjukkan hasil yang semakin baik.
Alat ukur yang kedua adalah net income to total assets. Alat ukur ini dipakai untuk
mengukur kemampuan Koperasi dalam mengelola assets yang dikuasai untuk
menghasilkan laba bersih yaitu dengan membandingkan laba bersihnya dengan total
assets.
Alat ukur yang ketiga adalah return on equity yaitu membandingkan antara laba bersih
dengan ekuitas koperasi atau ekuitas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan
menunjukkan hasil yang semakin baik.
Common size
Analisis ini digunakan untuk mengetahui komposisi elemen-elemen yang ada dalam
laporan perhitungan rugi laba maupun neraca. Kinerja Koperasi sangat bergantung pada
komposisi yang ada dalam kedua laporan tersebut. Sehingga alat ini dapat mempermudah
dalam membaca data keuangan Koperasi.
Dasar perhitungannya adalah membandingkan tiap-tiap rekening dalam laporan rugi laba
dan neraca dengan total penjualan (penghasilan usaha) dan total assetsnya. Kemudian
setelah diketahui, baru dibandingkan dengan standar industri Koperasi yang sejenis.
Rasio Aktivitas
Rasio ini menentukan tingkat aktivitas aktiva-aktiva pada tingkat kegiatan tertentu. Rasio
tersebut meliputi : total asset turnover, inventory turn over dan account receivable
turnover.
Leverage
Rasio ini menunjukkan kualitas kewajiban perusahaan terhadap harta perusahaan atau
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Rasio-rasionya meliputi debt to
total asset, debt to total equity dan times interest earned.
