SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  10
panduan praktis
Pelayanan
Alat Kesehatan
10
02  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  03
Kata Pengantar
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa
operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1
Januari 2014.
BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan
badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan
Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah.
Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan
stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur
dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan
Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu
pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder
terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun
pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat
akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan
Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya
masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya
serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik
dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan
praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan
dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut
situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi
terbaru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
04  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  05
I Pengertian Alat Kesehatan
1)	 Salah satu hal yang dijamin oleh BPJS Kesehatan
bagi pesertanya adalah pelayanan alat kesehatan,
2)	Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus,
mesin dan/atau implan yang tidak mengandung
obat yang digunakan untuk mencegah,
mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan
penyakit, merawat orang sakit, memulihkan
kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk
struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3)	 Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada point
2 dapat dipergunakan di dalam tubuh melalui
prosedur operasi maupun dipergunakan di luar
tubuh
4)	 Alat kesehatan yang dipergunakan di luar tubuh
merupakan manfaat tambahan (suplemen) dengan
pembatasan/limitasi baik jenis maupun harganya.
II Sasaran
Semua peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan
pelayanan alat kesehatan di luar tubuh yang diberikan
Daftar Isi
I Pengertian Alat Kesehatan  05
II Sasaran  05
III Ruang Lingkup Pelayanan Alat
Kesehatan
 06
IV Jenis jenis Alat kesehatan  06
V Alur pelayanan Alat Kesehatan  08
VI Prosedur pelayanan Alat
Kesehatan
 09
VII Penyedia Alat Kesehatan  14
VIII Pembiayaan Alat Kesehatan  15
IX Question and Answer  17
06  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  07
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun
fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai ketentuan
yang berlaku.
III
Ruang Lingkup Pelayanan
Alat Kesehatan
a.	Alat kesehatan diberikan kepada peserta BPJS
Kesehatan atas dasar indikasi medis.
b.	 Jenis dan plafon harga alat kesehatan ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan.
IV Jenis jenis Alat kesehatan
Jenis alat kesehatan diluar tubuh yang dijamin oleh
BPJS Kesehatan adalah:
1)	Kacamata
2)	 Alat bantu dengar (hearing aid)
3)	 Prothesa gigi/gigi palsu
4)	Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck
brace)
5)	 Jaket Penyangga Tulang (Corset)
6)	 Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)
7)	 Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh
08  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  09
V AlurpelayananAlatKesehatan
1)	Pelayanan kesehatan dilakukan dengan sistem
rujukan berjenjang termasuk pelayanan alat
kesehatan.
Faskes
Tingkat
Pertama
Faskes
Tingkat
Lanjutan
•	 Dokter/dokter gigi
•	 Puskesmas
•	 Klinik
•	 RS D Pratama
•	 Klinik Utama
•	 RS Umum
•	 RS Khusus
(RS Swasta /
Pemerintah)
2)	Pelayanan Alat Kesehatan dapat diberikan pada
pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat
inap baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama
maupun Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat
lanjutan berdasarkan rekomendasi dari Dokter
Penanggung Jawab Pasien (DPJP).
VI
Prosedur pelayanan Alat
Kesehatan
a.	Kacamata
1)	Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan
dengan gangguan penglihatan sesuai dengan
indikasi medis
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
10  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  11
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	 Penjaminan pelayanan kacamata diberikan atas
rekomendasi dari dokter spesialis mata dan
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan mata.
4)	Ukuran kacamata yang dijamin oleh BPJS
Kesehatan adalah:
i.	 Untuk lensa spheris, minimal 0.5 Dioptri
ii.	 Untuk lensa silindris minimal 0.25 Dioptri
5)	Kacamata dapat diberikan maksimal 1 kali
dalam 2 (dua) tahun
b.	 Alat bantu dengar (hearing aid)
1)	Diberikan kepada peserta BPJS
Kesehatan dengan gangguan
pendengaran sesuai dengan
indikasi medis
2)	Merupakan bagian dari
pemeriksaan dan penanganan
yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan
3)	Penjaminan pelayanan alat bantu dengar
diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis
THT.
4)	 Alat bantu dengar dapat diberikan maksimal
sekali dalam 5 (lima) tahun per telinga
c.	 Prothesa gigi/gigi palsu
1)	 Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang
kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis
2)	 Pelayanan prothesa gigi diberikan pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas
Kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan
3)	Penjaminan pelayanan prothesa gigi/gigi
palsu diberikan atas
rekomendasi dari
dokter gigi
4)	Prothesa gigi/gigi
palsu dapat diberikan
paling cepat 2 (dua)
tahun sekali untuk
gigi yang sama.
12  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  13
d.	Penyangga leher (collar neck/cervical collar/
neck brace)
1)	Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan
sebagai penyangga kepala dan leher karena
trauma pada leher dan kepala ataupun fraktur
pada tulang cervix/tulang leher sesuai dengan
indikasi medis.
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	 Penyangga leher dapat diberikan maksimal 1
kali dalam 2 (dua) tahun
e.	 Jaket Penyangga Tulang (Corset)
1)	 Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang
mengalami kelainan/gangguan tulang atau
kondisi lain sesuai dengan indikasi medis.
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	Jaket penyangga tulang dapat diberikan
maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun
f.	 Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan
tiruan)
1)	Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan
sesuai dengan indikasi medis.
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	 Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis
orthopedi
4)	Prothesa alat gerak dapat diberikan paling
14  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  15
cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh
yang sama
g.	Alat bantu gerak berupa kruk penyangga
tubuh
1)	Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan
sesuai dengan indikasi medis.
2)	Merupakan bagian dari pemeriksaan dan
penanganan yang diberikan pada fasilitas
kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
3)	 Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis
bedah Tulang (orthopedic)
4)	Prothesa alat gerak dapat diberikan paling
cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh
yang sama
VII Penyedia Alat Kesehatan
Alat kesehatan disediakan oleh Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan dengan mutu sesuai kebutuhan medis
VIII Pembiayaan Alat Kesehatan
Besaran biaya alat kesehatan yang dijamin oleh BPJS
Kesehatan merupakan plafon/batas maksimal, dengan
rincian sebagai berikut :
No
Jenis
Pelayanan
Tarif (Rp) Ketentuan
1 Kacamata Kelas III: 150.000
Kelas II : 200.000
Kelas I : 300.000
1.	Diberikan paling
cepat 2 (dua)tahun
sekali
2.	Indikasi medis
minimal:
-	 Spheris 0.5 D
-	 Silindris 0.25 D
2 Alat Bantu
Dengar
Maksimal  Rp
1.000.000,00
Diberikan paling cepat 5
tahun sekali atas indikasi
medis
3 Prothesa
Anggota
Gerak
Maksimal Rp.
2.500.000,00
1.	Protesa alat gerak
adalah :
a.	 Kaki palsu
b.	Tangan palsu
2.	Diberikan paling
cepat 5 (lima) tahun
sekali atas indikasi
medis
16  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  17
No
Jenis
Pelayanan
Tarif (Rp) Ketentuan
4 Prothesa Gigi Maksimal Rp.
1.000.000,00
Diberikan paling cepat 2
tahun sekali atas indikasi
medis untuk gigi yang
sama
Full protesa gigi
maksimal
Rp. 1.000.000,00
Masing masing rahang
masimal Rp. 500.000,00
Rincian per rahang
adalah :
•	 1 - 8 gigi :
	 Rp. 250.000,-
•	 9 - 16 gigi :
	 Rp. 500.000,-
5 Korset tulang
belakang
Maksimal
Rp. 350.000,00
Diberikan paling cepat 2
(dua) tahun sekali atas
indikasi medis
6 Collar Neck Maksimal
Rp. 150.000,00
Diberikan paling cepat 2
(dua) tahun sekali atas
indikasi medis
7 Kruk Maksimal
Rp. 350.000,00
Diberikan paling cepat 5
(lima) tahun sekali atas
indikasi medis
Mekanisme pembayaran
Alat kesehatan dilayani oleh Fasilitas Kesehatan dengan
plafon/batas harga sesuai ketentuan yang berlaku.
Fasilitas Kesehatan mengajukan penggantian biaya
kepada BPJS Kesehatan (Peserta tidak menagihkan
langsung kepada BPJS Kesehatan)
IX Question and Answer
1)	 Apakah peserta dapat langsung menagihkan
alat kesehatan yang dipergunakan diluar
tubuh kepada BPJS Kesehatan?
Jawab : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 71 Tahun 2013 pasal 27 disebutkan
bahwa fasilitas kesehatan wajib menyediakan alat
kesehatan yang dibutuhkan peserta sesuai indikasi
medis. Alat kesehatan yang diberikan kepada
peserta yang berada di luar paket INA CBG’s dan
18  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan
di luar kapitasi ditagihkan dengan klaim tersendiri
oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan
secara kolektif. Peserta tidak menagihkan langsung
kepada BPJS Kesehatan.
2)	Apakah saya boleh mendapat alat bantu
dengar sebelum 5 tahun?
Jawab : Sesuai dengan surat edaran Menteri
Kesehatan RI nomor HK/MENKES/31/2014 untuk
penjaminan alat bantu dengar diberikan paling
cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis/hasil
pemeriksaan dari dokter spesialis THT.
3)	 Apakah saya boleh mendapatkan protesa alat
gerak, misal kaki palsu untuk kaki kanan dan
kaki kiri pada saat bersamaan?
Jawab : Penjaminan protesa alat gerak sesuai
surat edaran Menteri Kesehatan RI nomor HK/
MENKES/31/I/2014 diberikan paling cepat 5 tahun
sekali atas indikasi medis. Penjaminan diberikan
untuk masing-masing alat gerak. Sehingga apabila
sesuai indikasi medis dibutuhkan kaki palsu untuk
kedua kaki, maka keduanya dapat dijamin dan
penjaminan berikutnya paling cepat 5 tahun
kemudian.

Contenu connexe

Tendances

IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
 
Persiapan akreditasi puskesmas.pptx
Persiapan akreditasi puskesmas.pptxPersiapan akreditasi puskesmas.pptx
Persiapan akreditasi puskesmas.pptxRoyLiem2
 
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)delsyayounartin
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasZakiah dr
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
 
Lembar discharge planning
Lembar discharge planningLembar discharge planning
Lembar discharge planningtheloserbody
 
443410236-Revisi-Standar-Akreditasi-PKM-5-BAB-ppt.ppt
443410236-Revisi-Standar-Akreditasi-PKM-5-BAB-ppt.ppt443410236-Revisi-Standar-Akreditasi-PKM-5-BAB-ppt.ppt
443410236-Revisi-Standar-Akreditasi-PKM-5-BAB-ppt.pptdhytapuriningtyas
 
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsPeran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsditjenyankes
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
 
Formulir dan cara pengisian rekam medis
Formulir dan cara pengisian rekam medisFormulir dan cara pengisian rekam medis
Formulir dan cara pengisian rekam medisKhusni Ramdhani
 
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptxityarsipanti
 
Paparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.pptPaparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.pptPatenPisan1
 
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian bernardrbs
 
Kebijakan Implementasi Sisrute 09 Maret 2023.pptx
Kebijakan Implementasi Sisrute 09 Maret 2023.pptxKebijakan Implementasi Sisrute 09 Maret 2023.pptx
Kebijakan Implementasi Sisrute 09 Maret 2023.pptxCindyKesty2
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsWira Kusuma
 
7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien
7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien
7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasiensumarnisumarni2
 
Sk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkpSk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkpistirizky1
 

Tendances (20)

IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 
Sop rs
Sop rsSop rs
Sop rs
 
Persiapan akreditasi puskesmas.pptx
Persiapan akreditasi puskesmas.pptxPersiapan akreditasi puskesmas.pptx
Persiapan akreditasi puskesmas.pptx
 
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
 
Lembar discharge planning
Lembar discharge planningLembar discharge planning
Lembar discharge planning
 
443410236-Revisi-Standar-Akreditasi-PKM-5-BAB-ppt.ppt
443410236-Revisi-Standar-Akreditasi-PKM-5-BAB-ppt.ppt443410236-Revisi-Standar-Akreditasi-PKM-5-BAB-ppt.ppt
443410236-Revisi-Standar-Akreditasi-PKM-5-BAB-ppt.ppt
 
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsPeran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
 
Formulir dan cara pengisian rekam medis
Formulir dan cara pengisian rekam medisFormulir dan cara pengisian rekam medis
Formulir dan cara pengisian rekam medis
 
Rekam medis rajal
Rekam medis rajalRekam medis rajal
Rekam medis rajal
 
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
 
Paparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.pptPaparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
 
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
 
Kebijakan Implementasi Sisrute 09 Maret 2023.pptx
Kebijakan Implementasi Sisrute 09 Maret 2023.pptxKebijakan Implementasi Sisrute 09 Maret 2023.pptx
Kebijakan Implementasi Sisrute 09 Maret 2023.pptx
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
 
7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien
7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien
7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien
 
8 03 buku manual 1-abk
8 03 buku manual 1-abk8 03 buku manual 1-abk
8 03 buku manual 1-abk
 
Sk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkpSk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkp
 

En vedette (6)

Buku saku faq bpjs
Buku saku faq bpjsBuku saku faq bpjs
Buku saku faq bpjs
 
Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)
Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)
Laporan Tutorial Skenario D Blok 7 ( Lethargis - Cairan tubuh)
 
Struktur & fungsi organel sel
Struktur & fungsi organel selStruktur & fungsi organel sel
Struktur & fungsi organel sel
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
 
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SEL
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SELSTRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SEL
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANEL SEL
 

Similaire à Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...BPJS Kesehatan RI
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013IdnJournal
 
09 pelayanan g igi & prothesa gigi
09 pelayanan g igi & prothesa gigi09 pelayanan g igi & prothesa gigi
09 pelayanan g igi & prothesa gigihodijahkamil
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBPJS Kesehatan RI
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanAdi Ardianto
 
Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2 Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2 dhoan Evridho
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Dokter Tekno
 
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptAspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptElon Yunus
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanNur Fuad
 
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdfManajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdfSyarifahRahma2
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanMbah Lanang
 

Similaire à Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan (20)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013
 
09 pelayanan g igi & prothesa gigi
09 pelayanan g igi & prothesa gigi09 pelayanan g igi & prothesa gigi
09 pelayanan g igi & prothesa gigi
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
 
Uu 29 2004
Uu 29 2004Uu 29 2004
Uu 29 2004
 
Uu 29 2004
Uu 29 2004Uu 29 2004
Uu 29 2004
 
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper conceptSeri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
Narasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdfNarasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdf
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatan
 
Pem 2 albert.pptx
Pem 2 albert.pptxPem 2 albert.pptx
Pem 2 albert.pptx
 
Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2 Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
 
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptAspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
 
UU Pradok.pptx
UU Pradok.pptxUU Pradok.pptx
UU Pradok.pptx
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdfManajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
 

Plus de BPJS Kesehatan RI

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001BPJS Kesehatan RI
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan RI
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpBPJS Kesehatan RI
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungBPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...BPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & NeonatalBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & NeonatalBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan BerjenjangBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan BerjenjangBPJS Kesehatan RI
 

Plus de BPJS Kesehatan RI (20)

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & NeonatalBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan BerjenjangBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
 

Dernier

KONSEP DASAR LUKA DAN PENANGANANNYA, PROSES PENYEMBUHAN
KONSEP DASAR LUKA DAN PENANGANANNYA, PROSES PENYEMBUHANKONSEP DASAR LUKA DAN PENANGANANNYA, PROSES PENYEMBUHAN
KONSEP DASAR LUKA DAN PENANGANANNYA, PROSES PENYEMBUHANfaisalkurniawan12
 
Tatalaksana Terapi Diabetes Mellitus (farmasi klinis)
Tatalaksana Terapi Diabetes Mellitus (farmasi klinis)Tatalaksana Terapi Diabetes Mellitus (farmasi klinis)
Tatalaksana Terapi Diabetes Mellitus (farmasi klinis)fifinoktaviani
 
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptxPB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptxHikmaLavigne
 
PPT Kebijakan Regulasi RME - Dir 28 -29 Feb 2024 s.d 1 Maret.pdf
PPT Kebijakan Regulasi RME - Dir 28 -29 Feb 2024 s.d 1 Maret.pdfPPT Kebijakan Regulasi RME - Dir 28 -29 Feb 2024 s.d 1 Maret.pdf
PPT Kebijakan Regulasi RME - Dir 28 -29 Feb 2024 s.d 1 Maret.pdfaguswidiyanto98
 
UNIKBET Situs Slot Habanero Deposit Bisa Pakai Bank Maybank
UNIKBET Situs Slot Habanero Deposit Bisa Pakai Bank MaybankUNIKBET Situs Slot Habanero Deposit Bisa Pakai Bank Maybank
UNIKBET Situs Slot Habanero Deposit Bisa Pakai Bank Maybankcsooyoung073
 
askep hiv dewasa.pptxcvbngcccccccccccccccc
askep hiv dewasa.pptxcvbngccccccccccccccccaskep hiv dewasa.pptxcvbngcccccccccccccccc
askep hiv dewasa.pptxcvbngccccccccccccccccanangkuniawan
 
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024Zakiah dr
 
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptxASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptxabdulmujibmgi
 
Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) EDIT
Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) EDITDasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) EDIT
Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) EDITIrfanNersMaulana
 
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkbregulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkbSendaUNNES
 
Kartu Kembang Anak - Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)
Kartu Kembang Anak - Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)Kartu Kembang Anak - Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)
Kartu Kembang Anak - Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)Nodd Nittong
 
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.pptParasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.pptStevenSamuelBangun
 
IMR, MMR, ASDR infertility fertility sex ratio
IMR, MMR, ASDR infertility fertility sex ratioIMR, MMR, ASDR infertility fertility sex ratio
IMR, MMR, ASDR infertility fertility sex ratioSafrina Ramadhani
 
TM 6_KESPRO REMAJA.ppt kesehatan reproduksi
TM 6_KESPRO REMAJA.ppt kesehatan reproduksiTM 6_KESPRO REMAJA.ppt kesehatan reproduksi
TM 6_KESPRO REMAJA.ppt kesehatan reproduksihaslinahaslina3
 
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smeardokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smearprofesibidan2
 
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...Arif Fahmi
 
seminar kasus Preaterm premature rupture of membrane.pptx
seminar kasus Preaterm premature rupture of membrane.pptxseminar kasus Preaterm premature rupture of membrane.pptx
seminar kasus Preaterm premature rupture of membrane.pptxsariakmida
 
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologijenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologissuser7c01e3
 
468660424-Kuliah-5-CDOB-upkukdate-ppt.ppt
468660424-Kuliah-5-CDOB-upkukdate-ppt.ppt468660424-Kuliah-5-CDOB-upkukdate-ppt.ppt
468660424-Kuliah-5-CDOB-upkukdate-ppt.pptcels17082019
 
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADAASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADARismaZulfiani
 

Dernier (20)

KONSEP DASAR LUKA DAN PENANGANANNYA, PROSES PENYEMBUHAN
KONSEP DASAR LUKA DAN PENANGANANNYA, PROSES PENYEMBUHANKONSEP DASAR LUKA DAN PENANGANANNYA, PROSES PENYEMBUHAN
KONSEP DASAR LUKA DAN PENANGANANNYA, PROSES PENYEMBUHAN
 
Tatalaksana Terapi Diabetes Mellitus (farmasi klinis)
Tatalaksana Terapi Diabetes Mellitus (farmasi klinis)Tatalaksana Terapi Diabetes Mellitus (farmasi klinis)
Tatalaksana Terapi Diabetes Mellitus (farmasi klinis)
 
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptxPB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
 
PPT Kebijakan Regulasi RME - Dir 28 -29 Feb 2024 s.d 1 Maret.pdf
PPT Kebijakan Regulasi RME - Dir 28 -29 Feb 2024 s.d 1 Maret.pdfPPT Kebijakan Regulasi RME - Dir 28 -29 Feb 2024 s.d 1 Maret.pdf
PPT Kebijakan Regulasi RME - Dir 28 -29 Feb 2024 s.d 1 Maret.pdf
 
UNIKBET Situs Slot Habanero Deposit Bisa Pakai Bank Maybank
UNIKBET Situs Slot Habanero Deposit Bisa Pakai Bank MaybankUNIKBET Situs Slot Habanero Deposit Bisa Pakai Bank Maybank
UNIKBET Situs Slot Habanero Deposit Bisa Pakai Bank Maybank
 
askep hiv dewasa.pptxcvbngcccccccccccccccc
askep hiv dewasa.pptxcvbngccccccccccccccccaskep hiv dewasa.pptxcvbngcccccccccccccccc
askep hiv dewasa.pptxcvbngcccccccccccccccc
 
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
 
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptxASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
 
Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) EDIT
Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) EDITDasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) EDIT
Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) EDIT
 
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkbregulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
 
Kartu Kembang Anak - Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)
Kartu Kembang Anak - Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)Kartu Kembang Anak - Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)
Kartu Kembang Anak - Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)
 
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.pptParasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
 
IMR, MMR, ASDR infertility fertility sex ratio
IMR, MMR, ASDR infertility fertility sex ratioIMR, MMR, ASDR infertility fertility sex ratio
IMR, MMR, ASDR infertility fertility sex ratio
 
TM 6_KESPRO REMAJA.ppt kesehatan reproduksi
TM 6_KESPRO REMAJA.ppt kesehatan reproduksiTM 6_KESPRO REMAJA.ppt kesehatan reproduksi
TM 6_KESPRO REMAJA.ppt kesehatan reproduksi
 
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smeardokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
 
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
 
seminar kasus Preaterm premature rupture of membrane.pptx
seminar kasus Preaterm premature rupture of membrane.pptxseminar kasus Preaterm premature rupture of membrane.pptx
seminar kasus Preaterm premature rupture of membrane.pptx
 
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologijenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
 
468660424-Kuliah-5-CDOB-upkukdate-ppt.ppt
468660424-Kuliah-5-CDOB-upkukdate-ppt.ppt468660424-Kuliah-5-CDOB-upkukdate-ppt.ppt
468660424-Kuliah-5-CDOB-upkukdate-ppt.ppt
 
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADAASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
 

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan

  • 2. 02  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  03 Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi terbaru. Direktur Utama BPJS Kesehatan Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
  • 3. 04  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  05 I Pengertian Alat Kesehatan 1) Salah satu hal yang dijamin oleh BPJS Kesehatan bagi pesertanya adalah pelayanan alat kesehatan, 2) Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 3) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada point 2 dapat dipergunakan di dalam tubuh melalui prosedur operasi maupun dipergunakan di luar tubuh 4) Alat kesehatan yang dipergunakan di luar tubuh merupakan manfaat tambahan (suplemen) dengan pembatasan/limitasi baik jenis maupun harganya. II Sasaran Semua peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan alat kesehatan di luar tubuh yang diberikan Daftar Isi I Pengertian Alat Kesehatan  05 II Sasaran  05 III Ruang Lingkup Pelayanan Alat Kesehatan  06 IV Jenis jenis Alat kesehatan  06 V Alur pelayanan Alat Kesehatan  08 VI Prosedur pelayanan Alat Kesehatan  09 VII Penyedia Alat Kesehatan  14 VIII Pembiayaan Alat Kesehatan  15 IX Question and Answer  17
  • 4. 06  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  07 pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. III Ruang Lingkup Pelayanan Alat Kesehatan a. Alat kesehatan diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan atas dasar indikasi medis. b. Jenis dan plafon harga alat kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. IV Jenis jenis Alat kesehatan Jenis alat kesehatan diluar tubuh yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah: 1) Kacamata 2) Alat bantu dengar (hearing aid) 3) Prothesa gigi/gigi palsu 4) Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace) 5) Jaket Penyangga Tulang (Corset) 6) Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan) 7) Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh
  • 5. 08  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  09 V AlurpelayananAlatKesehatan 1) Pelayanan kesehatan dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang termasuk pelayanan alat kesehatan. Faskes Tingkat Pertama Faskes Tingkat Lanjutan • Dokter/dokter gigi • Puskesmas • Klinik • RS D Pratama • Klinik Utama • RS Umum • RS Khusus (RS Swasta / Pemerintah) 2) Pelayanan Alat Kesehatan dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan rekomendasi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). VI Prosedur pelayanan Alat Kesehatan a. Kacamata 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan gangguan penglihatan sesuai dengan indikasi medis 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas
  • 6. 10  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  11 kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Penjaminan pelayanan kacamata diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis mata dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan mata. 4) Ukuran kacamata yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah: i. Untuk lensa spheris, minimal 0.5 Dioptri ii. Untuk lensa silindris minimal 0.25 Dioptri 5) Kacamata dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun b. Alat bantu dengar (hearing aid) 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan gangguan pendengaran sesuai dengan indikasi medis 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Penjaminan pelayanan alat bantu dengar diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis THT. 4) Alat bantu dengar dapat diberikan maksimal sekali dalam 5 (lima) tahun per telinga c. Prothesa gigi/gigi palsu 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis 2) Pelayanan prothesa gigi diberikan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Penjaminan pelayanan prothesa gigi/gigi palsu diberikan atas rekomendasi dari dokter gigi 4) Prothesa gigi/gigi palsu dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali untuk gigi yang sama.
  • 7. 12  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  13 d. Penyangga leher (collar neck/cervical collar/ neck brace) 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan sebagai penyangga kepala dan leher karena trauma pada leher dan kepala ataupun fraktur pada tulang cervix/tulang leher sesuai dengan indikasi medis. 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Penyangga leher dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun e. Jaket Penyangga Tulang (Corset) 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kelainan/gangguan tulang atau kondisi lain sesuai dengan indikasi medis. 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Jaket penyangga tulang dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun f. Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan) 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis. 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis orthopedi 4) Prothesa alat gerak dapat diberikan paling
  • 8. 14  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  15 cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama g. Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh 1) Diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis. 2) Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3) Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis bedah Tulang (orthopedic) 4) Prothesa alat gerak dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama VII Penyedia Alat Kesehatan Alat kesehatan disediakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan mutu sesuai kebutuhan medis VIII Pembiayaan Alat Kesehatan Besaran biaya alat kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan merupakan plafon/batas maksimal, dengan rincian sebagai berikut : No Jenis Pelayanan Tarif (Rp) Ketentuan 1 Kacamata Kelas III: 150.000 Kelas II : 200.000 Kelas I : 300.000 1. Diberikan paling cepat 2 (dua)tahun sekali 2. Indikasi medis minimal: - Spheris 0.5 D - Silindris 0.25 D 2 Alat Bantu Dengar Maksimal Rp 1.000.000,00 Diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis 3 Prothesa Anggota Gerak Maksimal Rp. 2.500.000,00 1. Protesa alat gerak adalah : a. Kaki palsu b. Tangan palsu 2. Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
  • 9. 16  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan  17 No Jenis Pelayanan Tarif (Rp) Ketentuan 4 Prothesa Gigi Maksimal Rp. 1.000.000,00 Diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama Full protesa gigi maksimal Rp. 1.000.000,00 Masing masing rahang masimal Rp. 500.000,00 Rincian per rahang adalah : • 1 - 8 gigi : Rp. 250.000,- • 9 - 16 gigi : Rp. 500.000,- 5 Korset tulang belakang Maksimal Rp. 350.000,00 Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis 6 Collar Neck Maksimal Rp. 150.000,00 Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis 7 Kruk Maksimal Rp. 350.000,00 Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis Mekanisme pembayaran Alat kesehatan dilayani oleh Fasilitas Kesehatan dengan plafon/batas harga sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas Kesehatan mengajukan penggantian biaya kepada BPJS Kesehatan (Peserta tidak menagihkan langsung kepada BPJS Kesehatan) IX Question and Answer 1) Apakah peserta dapat langsung menagihkan alat kesehatan yang dipergunakan diluar tubuh kepada BPJS Kesehatan? Jawab : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 pasal 27 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan wajib menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan peserta sesuai indikasi medis. Alat kesehatan yang diberikan kepada peserta yang berada di luar paket INA CBG’s dan
  • 10. 18  panduan praktis | Pelayanan Alat Kesehatan di luar kapitasi ditagihkan dengan klaim tersendiri oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan secara kolektif. Peserta tidak menagihkan langsung kepada BPJS Kesehatan. 2) Apakah saya boleh mendapat alat bantu dengar sebelum 5 tahun? Jawab : Sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan RI nomor HK/MENKES/31/2014 untuk penjaminan alat bantu dengar diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis/hasil pemeriksaan dari dokter spesialis THT. 3) Apakah saya boleh mendapatkan protesa alat gerak, misal kaki palsu untuk kaki kanan dan kaki kiri pada saat bersamaan? Jawab : Penjaminan protesa alat gerak sesuai surat edaran Menteri Kesehatan RI nomor HK/ MENKES/31/I/2014 diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis. Penjaminan diberikan untuk masing-masing alat gerak. Sehingga apabila sesuai indikasi medis dibutuhkan kaki palsu untuk kedua kaki, maka keduanya dapat dijamin dan penjaminan berikutnya paling cepat 5 tahun kemudian.